Adelina Simatupang

Pemenang Lomba Penulisan Belajar Bersama Masyarakat ini bercerita tentang perjuangannya mengembalikan perilaku dan karakter asli masyarakat Nias, serta mengajak fasilitator untuk lebih banyak belajar berbuat, daripada belajar untuk diri sendiri.

“Community Behavioral Changes. Itu teknik pemberdayaan masyarakat yang saya tekuni,” tulis Adelina, menjawab pertanyaan di list wawancara profil fasilitator, yang diterima Tim KM-PFPM melalui surat elektronik, Rabu (4/6).

Teknik itu biasanya diterapkan seorang trainer pengembangan perilaku masyarakat. Adelina sendiri, saat ini aktif sebagai tenaga pendamping dan trainer di pelatihan-pelatihan semacam itu.

Adelina Simatupang lahir 3 April, 1978. Hobinya masak dan menulis. Dalam Lomba Penulisan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan PFPM 2007 lalu, tulisannya berjudul Perempuan Nias Menuju sebuah Peradaban jadi yang terbaik, dan difavoritkan pembaca.

Selain aktif sebagai fasilitator senior di Lembaga Pelayanan & Pengembangan Masyarakat PRIMA CIPTA, Adelina Koordinator nasional Indonesia Youth Partnership, suatu jaringan kepemudaan berbasis di Yogyakarta, dengan fokus perhatian pada kesehatan reproduksi dan penyebaran HIV/AIDS.

Mahasiswi Program Pasca Sarjana Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini terjun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sejak masih kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, Medan. Adelina awalnya mendamping masyarakat miskin dan marjinal perkotaan – sebelum akhirnya terjun ke Nias pada Februari 2005, bersama sebuah tim relawan korban dampak tsunami yang melanda pulau Nias dan sekitarnya, Desember 2004.

Rentetan bencana itu mengundang banyak LSM dan aktifis sosial mengunjungi Nias. Bantuan pun mengalir deras ke masyarakat. Sekolah baru, rumah sakit baru, dan perkantoran baru dibangun. Nias kini memiliki wajah baru. Bahkan, tulis Adelina, jalan raya beraspal hot-mix akhirnya ada di pulau itu.

Teriming dana besar yang disediakan LSM, banyak petani alih profesi. Saking sibuknya jadi aktifis, rumah tangga ditelantarkan. Akibatnya, selain sibuk urusan domestik, istri rangkap tugas bertani.

Belum lagi jika diare, malaria, dan TBC menyerang. Susah air, akses layanan kesehatan tidak memadai, dan minimnya pengetahuan untuk menanggulangi penyakit, menambah berat beban ganda yang dipikul perempuan-perempuan Nias.

“Suami-suami Nias terjebak pola hidup hedonis saat itu,” tulis Adelina. Menurutnya, kegiatan rekonstruksi Nias pasca-bencana seperti itu bukan bentuk pemberdayaan. Perempuan Nias malah makin tertutup kesempatan untuk mengembangkan diri.

Prihatin atas kondisi itu, Adelina melibatkan diri dalam kegiatan di Lembaga Pelayanan Psikologi & Pengembangan Masyarakat PRIMA CITRA. Ada tiga aktivitas lembaga ini. Penguatan ekonomi mikro perempuan, layanan psiko-sosial, dan promosi kesehatan masyarakat. Tujuannya jelas, memberdayakan perempuan Nias. Di samping itu, mengembalikan modal sosial masyarakat Nias, yang telah hilang dilekang bencana.

Bagaimana suka duka Anda dalam kegiatan tersebut? Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan?

“Suka duka, ya jadi satu.” Karena lapangan dan tipikal masyarakat yang dihadapi berbeda-beda, kita harus siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Tantangan utama, yaitu menghadapi oknum tertentu yang sudah terbiasa nyaman dengan pola beberapa LSM – yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan program yang mereka lakukan.

Masyarakat Nias yang awalnya memiliki semangat untuk bekerja keras, perlahan kendor – karena banyaknya LSM yang memberikan barang dan iming-iming dalam menjalankan program mereka. Padahal,  itu sangat bertentangan dengan konsep penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Ini suatu tantangan bagi kami untuk membuat perubahan pada hidup mereka, dengan mengembalikan perilaku masyarakat yang dulu bekerja keras dengan tangan mereka.

Selain itu, pemerintah di tatanan bawah memiliki sikap yang hampir sama. Mau mendukung, jika ada keuntungan materi yang mereka dapatkan. Jika tidak ada ‘uang lobby’, maka program akan dipersulit, atau kurang didukung.

Bagaimana Anda mengatasi kendala-kendala itu?

Tetap memegang prinsip penguatan dan pemberdayaan menuju pengembangan masyarakat, dengan mengadakan pendekatan, dan advokasi pada pembuat kebijakan yang kita ‘push’ untuk bergerak, sehingga program bersinergi secara prinsip kemitraan antara pemerintah, lembaga kami, dan masyarakat.

Untuk penguatan masyarakat,  kita melakukan beberapa ‘treatment’, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, dengan tetap memperhatikan standar konsep pemberdayaan masyarakat.

Bagaimana tanggapan masyarakat, ketika pertama kali Anda melakukan sosialisasi program itu?

Pertama kali respon mereka baik. Pikir mereka, kita sama dengan Lembaga lokal lain, yang tujuannya memberi bantuan berupa materi. Namun, ketika tahu bahwa lembaga kita tidak seperti itu, beberapa dari mereka mulai berkurang.

Kita tetap jalan dengan mengadakan pendekatan dengan tujuan yang kita mau capai bersama, dengan melibatkan mereka dalam merencanakan, dan membuat program. Yang terpenting adalah menumbuhkan rasa kepemilikan di masyarakat pada program dan aktivitas lembaga kami.

Apa yang Anda harapkan dari program-program pemberdayaan masyarakat yang di inisiasi pemerintah dan LSM akhir-akhir ini?

Terus terang. Dengan sangat, saya berharap, kita tidak menjadikan masyarakat obyek. Masyarakat memiliki modal sosial, kebutuhan, dan keinginan tertentu. Artinya, kita para pembuat program tetap harus melihat keberlanjutan program ke depan, dan tidak menjadikan masyarakat sebagai proyek sementara. Nantinya, itu akan jadi bentuk eksploitasi masyarakat, “belum ada undang-undang eksploitasi masyarakat, he..he..he..”

Apa pendapat Anda mengenai kapasitas fasilitator masyarakat di Indonesia?

Kalau bicara fasilitator masyarakat  di Indonesia, terus terang, kita para fasilitator harus lebih banyak belajar untuk berbuat, bukan belajar untuk diri sendiri. Kelemahan fasilitator Indonesia yang saya temui selama saya bekerja –sama dengan fasilitator lain- yaitu kurang kreativ, dan tidak berdaya juang untuk melakukan suatu perubahan. Ada fasilitator yang lebih menyukai kenyamanan, dan hanya menjiplak cara atau metode yang dilakukan orang lain, atau lembaga lain.

Yang terpenting bagi kita fasilitator masyarakat adalah tetap mau belajar. Jangan sampai berhenti sampai satu titik.

Apa Program PFPM (sistem pelatihan, sertifikasi, penguatan jejaring, dan pengelolaan pengetahuan) dapat dijadikan katalis penguatan kompetensi fasilitator di Indonesia?

Program PFPM sudah baik. Namun strategi  follow-up, monitoring, dan evaluasi dari pelatihan masih dibutuhkan, serta penguatan jejaring perlu diperhatikan. “O iya, gaungnya belum terdengar jauh, masih kurang promosi …”