Oleh Melati

Pada Forum KTI III di Mataram, Ketua KTI, Marwah Daud mengemukakan bahwa hambatan utama yang ditemui dalam upaya pembangunan di kawasan timur Indonesia adalah masalah desentralisasi dan ketersediaan infrastruktur. Selama ini pembangunan cenderung terpusat di wilayah barat Indonesia, dan kalaupun di wilayah timur hanya di kota besar seperti Makassar.

Kebutuhan akan pembangunan yang memperhatikan karakteristik khusus tiap wilayah sangat dibutuhkan untuk memajukan kawasan timur Indonesia yang selama ini terabaikan oleh pusat. Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) sejauh ini telah mengupayakan untuk mengumpulkan data tiap wilayah di kawasan tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masing-masing.

Namun untuk melaksanakan pembangunan yang manfaatnya dirasakan secara efektif oleh semua kalangan, maka diperlukan kerjasama antara aktor-aktor pembangunan di tingkat internasional, nasional dan lokal. Sebuah jejaring yang terdiri atas kalangan peneliti, LSM, pemerintah, swasta, dan lokal menjadi penting untuk mewujudkan proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia (BD) di Indonesia, Joachim von Amsberg yang sebelumnya ditugaskan di Filipina dalam program pembangunan BD pada tahun 2004, membagi pengalamannya bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan melalui desentralisasi.

Joachim memetik pelajaran berharga dari pengalamannya di Filipina bahwa pembangunan yang sukses hanya dapat diraih apabila dimulai dari masyarakat. Pada tahun 1990, pembangunan di Filipina mengalami perubahan seiring dengan perkembangan desentralisasi pemerintah di negara tersebut. Setiap wilayah otonom mengembangkan program pembangunannya masing-masing dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga terkadang muncul konflik kepentingan di tingkat nasional.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Bank Dunia bekerjasama dengan berbagai aktor pembangunan di Filipina melalui sebuah forum kerja yang bertujuan untuk memperbaiki kebijakan keuangan daerah, membuat program-program pengembangan kapasitas pembangunan berjalan secara koheren, seerta membentuk kerangka program pemberdayaan yang jelas.

Pembentukan forum pembangunan di Filipina melibatkan kerjasama kelompok-kelompok kerja yang berkutat di berbagai bidang pembangunan seperti pengembangan investasi, pembangunan daerah rural, reformasi ekonomi dan fiskal, pembangunan lokal dan desentralisasi, pemerintahan dan antikorupsi, dan pembaharuan sosial. Semua kelompok kerja tersebut saling bersinergi untuk mewujudkan pembangunan yang harmonis di tingkat lokal maupun nasional.

Pendekatan Bank Dunia pun berubah dari yang sebelumnya menyodorkan program pembangunan kepada pemerintah Filipina, dan kini sebaliknya mereka menanyakan keinginan pemerintah daerah mengenai prioritas pembangunan yang ingin mereka laksanakan di wilayahnya masing-masing. Melalui pendekatan tersebut, menurut Joachim kini proses pembangunan di Filipina telah mengalami kemajuan yang pesat sejak tahun 1990 dan melibatkan partisipasi semua pihak dari pemerintah hingga masyarakat.

Bank Dunia juga berencana untuk mengembangkan program pembangunan yang serupa di Indonesia dengan judul Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH) yang bersifat partisipatif, berdasarkan kebutuhan lokal, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, universitas, masyarakat dan lembaga donor. (Melati)