Dalam penandatanganan tersebut, Ayip bertindak selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Kamaluddin bertindak mewakili Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Keduanya adalah anggota dewan pendiri LSP FPM.

Dua hari sebelumnya, yakni 28 Maret 2012, telah berlangsung pertemuan para pejabat eselon I di Hotel Sahid Jaya guna menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LSP FPM, serta struktur dewan pengarah dan manajemen badan pelaksananya.

Para anggota dewan pengarah LSP FPM antara lain adalah Ceppie Kurniadi Sumadilaga, Ibnu Taufan Kamaluddin, Sudjana Royat, Budi Yuwono, Suprayoga Hadi, Ayip Muflich, Soeroso Yoso Oetomo, Arief Setyabudhi, Eri Trinurini, A. Sutrisno, Prof. Sumardjo, Prof. Willi Toisuta, Prof. Totok Mardikanto, Fajar Sudarwo, dan May Januar.

Untuk struktur manajemen badan pelaksana, Institute for Good Governance and Regional Development akan segera mengumumkannya secara resmi berdasarkan hasil seleksi wawancara untuk badan pelaksana LSP FPM yang telah berlangsung pada 21-22 Maret 2012.

Sertifikasi profesi adalah upaya standarisasi secara profesional bagi mereka yang kompeten dalam suatu bidang kerja, dan prosesnya dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang disebut “Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)”. Badan sertifikasi profesi ini memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), melalui proses akreditasi yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Sedangkan proses menguji apakah seseorang telah memenuhi standard kompetensi kerja dalam bidang tertentu dilakukan oleh lembaga khusus yang disebut “Tempat Uji Kompetensi (TUK)” dengan menyatakan bahwa orang yang dilatih telah memenuhi standard kompetensi kerja yang telah ditetapkan.

LSP yang akan didirikan adalah LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ‘FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT’. Pergumulan utama pentingnya LSP ini didirikan adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka dilayani oleh orang-orang yang berkompeten, karena mereka berhak memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah melalui program-program pemberdayaannya (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – PNPM Mandiri). Kedua, LSP akan mendorong terciptanya pasar tenaga kerja (fasiliator pemberdayaan masyarakat – FPM). Terakhir, dengan adanya sertifikasi profesi FPM, membantu dan memudahkan user dalam merekrut tenaga kerja yang diharapkan.

Struktur Organisasi LSP

LSP-FPM ini didirikan oleh unsur Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat, yang saat ini terdiri dari unsur pemerintahan (Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyrakat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal), unsur Organisasi Profesi (IPPMI, AFPM, HAPMI), Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Solo, Universitas Kristen Satya Wacana, Institut Pertanian Bogor) dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (YNS/IGGRD). Struktur organisasi LSP terdiri atas Dewan Pengarah yang didukung oleh Sekretariat Bersama dan Badan Pelaksana, sebagai pelaksana harian. Dewan Pengarah merupakan struktur tertinggi yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Badan Pelaksana, menetapkan arah kebijakan, program kerja dan anggaran serta hal-hal lain yang dianggap luar biasa. Komposisi Dewan Pengarah, yang telah ditetapkan dengan kesepakatan para pendiri.

Kriteria Badan Pelaksana LSP

Kriteria Dasar:

1. Bekerja penuh waktu.
2. Berbahasa Indonesia dengan benar, baik lisan maupun dalam tulisan.
3. Penampilan baik dan representatif sebagai perwakilan.
4. Mampu menulis dan berkomunikasi dengan baik.
5. Mampu berkerja sama dalam tim.
6. Inisiatif dan pro-aktif dalam menjalankan tugas sehari-hari.
7. Kemampuan berorganisasi yang terbuka dan fleksibel.
8. Mampu menggunakan aplikasi-aplikasi standar komputer (contoh: Ms. Office).

Kriteria Khusus:

1. Berpengalaman bekerja dalam pengembangan/pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat.
2. Memiliki jaringan dengan organisasi kemasyarakatan lain, termasuk Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi atau Pusat2 Pelatihan.
3. Non partisan — tidak menjadi anggota aktif (apalagi pengurus aktif) partai politik, termasuk organisasi massa yg berinduk pada suatu partai politik.
4. Komitmen bekerja secara obyektif dan profesional – dengan mengikuti semua prosedur dan panduan mutu LSP sesuai lisensi dari BNSP.
5. Memiliki kemampuan leadership — setidaknya pernah memimpin suatu gugus manajemen/kelompok kerja lebih dari 5 orang.
6. Mempunyai pengetahuan seputar proses sertifikasi profesi di Indonesia dan negara lain.

Kriteria Spesifik:

1. Ketua Pelaksana
   1. Berpendidikan minimal S2.
   2. Harus memiliki pengalaman menangani lembaga yang bersifat social entrepreneurship.
   3. Berpengalaman memimpin di bidang pemberdayaan masyarakat selama mininal 10 tahun.
   4. Di utamakan yang mampu berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan.
2. Sekretaris
   1. Berpendidikan minimal D3 Sekretaris.
   2. Berpengalaman bekerja minimal 3 tahun.
   3. Mampu berkomunikasi dan berkoresponden dengan baik.
3. Bendahara
   1. Berpendidikan minimal S1 Ekomoni, Akuntansi atau Keuangan.
   2. Berpengalaman bekerja minimal 3 tahun.
4. Manajer Mutu, Manajer Sertifikasi, dan Manajer Standardisasi
   1. Berpendidikan minimal S1 dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun, atau S2 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun.
   2. Berpengalaman bekerja di bidang lembaga pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat, diutamakan berpengalaman menangani proses sertifikasi.
5. Manajer Umum
   1. Berpendidikan minimal S1.
   2. Berpengalaman kerja dibidang manajerial selama minimal 5 tahun.
   3. Berpengalaman menangani masalah ketatausahaan dan administrasi.

Silakan mengirimkan daftar riwayat hidup ke pfpm@iggrd.or.id paling lambat tanggal 17 Februari 2012 pukul 17.00 WIB.

Belum pernah saya dengar kesaksian orang yang begitu positif tentang kepala daerah di Indonesia belakangan. Kebanyakan kepala daerah kerjanya cuma keluar-masuk penjara akibat korupsi sehingga pembangunan daerahnya terbengkalai. Umbu Mehang Kunda barangkali berbeda. Dari teman-teman kuliah di Salatiga, saya mendapat gambaran sosok Umbu Mehang sebagai bupati yang becus memimpin dan pro-rakyat. Umbu Mehang dipuji karena, misalnya, pembangunan infrastruktur jalan dan listrik yang pesat di kabupatennya. “Kalau bukan karena Umbu Mehang,” kata Fredy Umbu Bewa Guty, “mungkin Sumba Timur sampai sekarang masih gelap gulita.”

Pujian lain, misalnya, datang karena komitmen Umbu Mehang dalam hal pendidikan. Pada 2008, pemerintah daerah Sumba Timur menetapkan program pendidikan gratis dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Bagusnya lagi, dana yang dipakai untuk membiayai pelaksanaan program-program itu sebisa mungkin tidak diambil dari APBD, melainkan sumber-sumber dana bantuan dari pusat dan luar negeri. Tampaknya, jejaring Umbu Mehang di Jakarta cukup kuat.

Sebabnya adalah Umbu Mehang pernah menjadi anggota DPR. Selulus kuliah dari Fakultas Pertanian UKSW, Umbu Mehang bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pekerjaan ini dijalaninya dari tahun 1976 hingga 1987. Pada 1996 ia menjadi wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan sejak tahun 1997 menjadi ketua Komisi III. Tiga tahun kemudian, Umbu Mehang pulang ke Sumba dan menjadi bupati Sumba Timur. Beberapa teman berpendapat, Umbu Mehang sangat disegani—bahkan oleh lawan-lawan politiknya—di Sumba. “Kau baru main di Rihi Eti, Umbu Mehang sudah main di Senayan,” kata Fredy meniru satu ungkapan umum di Sumba Timur. Rihi Eti adalah nama lapangan di Waingapu, ibukota Sumba Timur. Maksudnya, Umbu Mehang bukan politikawan kaliber lokal (Rihi Eti), melainkan nasional (Senayan).

Tapi anggapan ngawur bahwa orang baik cepat mati barangkali ada betulnya. Pada 2 Agustus 2008, harian Kompas memberitakan bahwa Umbu Mehang Kunda meninggal dunia dalam usia 57 tahun karena serangan jantung. Kota Waingapu macet total karena orang-orang ingin ikut mengantar jenazah Umbu Mehang ke kampung halamannya di Rindi. “Kayak dia sudah rajanya Sumba Timur,” kata Fredy. Setahun setelah kematiannya, nama bandara Mau Hau di Waingapu diganti namanya menjadi bandara Umbu Mehang Kunda.

Gajah mati tinggalkan gading, manusia mati tinggalkan nama. Kematian Umbu Mehang Kunda mematahkan pepatah itu. Ia tidak hanya meninggalkan nama, tapi juga warisan intelektual sebuah buku berjudul Manajemen Talenta. Dalam buku inilah, kita mungkin akan temui sedikit jawaban soal bagaimana kiat Umbu Mehang Kunda mengelola organisasi pemerintahan di Sumba Timur.

Manajemen Talenta bisa disebut sesuatu yang tertunda. Pada mulanya ia adalah draf tesis Umbu Mehang Kunda pada Program Pascasarjana UKSW untuk memperoleh gelar magister manajemen. Menurut kata pengantar dari tim redaksi penerbitan buku ini, draf tesis itu sudah selesai ditulis dan siap diuji. Tapi Umbu Mehang berkehendak lain. Ia menunda maju ujian karena sebagian besar teman angkatannya belum selesai menulis tesis. Keputusan ini dipandang oleh beberapa orang sebagai wujud kesetiakawanan Umbu Mehang Kunda. Akhirnya draf tesis yang belum sempat diuji itu diterbitkan secara anumerta dengan judul Manajemen Talenta.

Inti buku Manajemen Talenta sederhana saja, yakni bagaimana mengelola sumberdaya manusia di organisasi pemerintahan Sumba Timur berdasarkan bakat masing-masing manusia. Kalau setiap manusia diberi tugas sesuai dengan bakatnya masing-masing, maka niscaya pekerjaannya akan terlaksana baik. Dan bila pekerjaan-pekerjaan terlaksana baik, maka kinerja organisasi juga akan baik.

Menurut Umbu Mehang Kunda, konsep manajemen talenta diperkenalkan oleh Lance Berger and Associates (LBA) Consulting Group setelah melakukan penelitian selama 25 tahun tentang keunggulan organisasi. Penelitian itu berkesimpulan ada enam kondisi sumberdaya manusia yang harus dipenuhi untuk mencipta dan memelihara keunggulan organisasi: (1) budaya berorientasi pada kinerja; (2) rendahnya tingkat keluar-masuk karyawan; (3) tingginya tingkat kepuasan karyawan; (4) kaderisasi sumberdaya manusia berkualitas; (5) efektifnya investasi pengembangan sumberdaya manusia; (6) seleksi dan evaluasi kinerja karyawan berbasis kompetensi.

“Penelitian tersebut juga menghasilkan kesimpulan sederhana bahwa untuk mengoptimalkan kemampuan dalam mencapai keunggulan yang langgeng, organisasi harus memiliki manajemen talenta yang proaktif dan memiliki cara yang sistimatis untuk melakukan aktivitas-aktivitas manajemen talenta tersebut,” tulis Umbu Mehang pada halaman 39.

Lantas bagaimanakah cara menerapkan manajemen talenta?

Umbu Mehang mengutip pendapat Lance dan Dorothy Berger dalam buku The Hand Book of Best Practices on Talent Management. Di sana tertulis bahwa ada empat langkah operasional bagi penerapan manajemen talenta: (1) mengembangkan skala dan alat-alat penilaian kompetensi karyawan; (2) mengembangkan alat pelatihan dan pengembangan; (3) melakukan evaluasi kinerja karyawan; (4) menyiapkan rencana tindakan.

Dalam rangka melihat penerapan manajemen talenta dan keunggulan organisasi pemerintah daerah Sumba Timur, Umbu Mehang mengumpulkan persepsi 49 orang yang terdiri dari semua pejabat eselon II, eselon III yang memimpin kantor (satuan kerja tersendiri), dan eselon III yang bekerja pada sekretariat daerah Sumba Timur.

Hasilnya adalah kesimpulan bahwa pemerintah daerah Sumba Timur telah melaksanakan langkah-langkah operasional penerapan prinsip-prinsip manajemen talenta. Kesimpulan lainnya mengatakan bahwa pemerintah daerah Sumba Timur adalah organisasi pemerintahan yang unggul, karena telah mempraktekkan pembinaan pegawai yang berorientasi pada kinerja, menekan tingkat keluar-masuk karyawan, dan seterusnya.

Saya kira sumbangan terbesar buku Manajemen Talenta adalah mendaratkan konsep manajemen talenta—yang semula hanya dipakai pada organisasi bisnis—pada organisasi pemerintah daerah Sumba Timur. Saya kira (lagi) tesis Umbu Mehang Kunda akan jadi lebih menarik seandainya ia juga mengumpulkan persepsi para pegawai negeri sipil Sumba Timur—yang jumlahnya sekitar 4.700 pada 2008—untuk menilai keunggulan organisasi dan penerapan manajemen talenta di Sumba Timur. Perlu juga dipikirkan bagaimana cara menilai keunggulan organisasi pemerintah daerah lewat persepsi masyarakat, sehingga penilaian tentang keunggulan organisasi dan penerapan manajemen talenta di Sumba Timur bisa lebih akurat. Tidak hanya dari sudut pandang pejabat eselon dan pemimpin kantor!

Gempa Besar Jepang Timur menyerang saat dewan kota Minami-Sanriku di Prefektur Miyagi sedang bersidang. Gempa datang segera setelah saya bicara tentang sebuah guncangan yang memukul kota beberapa hari sebelumnya dan berkata, “Mari kita bangun kota yang lebih tahan bencana.”

Kami segera pindah ke sebuah gedung bertingkat tiga di sebelah balai kota yang diperuntukkan sebagai tempat darurat pada saat bencana. Setelah diumumkan bahwa tingkat getaran mencapai 6, muncul peringatan bahwa tsunami setinggi 6 meter akan tiba sekitar pukul 3 sore. Kami cuma punya waktu 10 menit untuk bersiap. Kami meminta warga kota lewat sistem komunikasi nirkabel untuk segera mengungsi ke tempat tinggi.

Kami pergi ke atap gedung dan mengamati laut. Yang kami lihat pertama kali bukanlah air, melainkan awan debu kuning yang mengembang besar. Kemudian ombak datang mengikuti awan itu. Pintu air tsunami kami bertinggi 8 meter, tapi ombak yang jauh lebih tinggi datang menerjang dengan kecepatan mengerikan. Tsunami mengempaskan rumah satu demi satu, dan dengan segera balai kota ikut rubuh.

Ada sekitar 30 orang di atap bersama saya. Kami semua terempas dalam waktu singkat. Saya terlempar ke sebuah tangga di luar gedung dan berpegangan erat pada pagarnya untuk selamat. Rasanya sekitar tiga menit ombak menyembur kepala saya. Kepala saya muncul di atas air setiap dua atau tiga detik, dan saya bernafas megap-megap pada saat-saat itu.

Ketika tsunami pada akhirnya lewat, hanya 10 orang dari kami yang tersisa. Kami tidak berpikir kami bisa selamat pada tsunami kedua, maka kami semua memanjat menara antena di atap. Kami basah kuyup dan badai salju datang. Amat sangat dingin.

Setelah ombak surut, kami membakar dasi dan kayu. Semalaman kami di atap. Pagi berikutnya, kami turun menggunakan jaring nelayan yang tersangkut pada gedung yang tinggal rangkanya saja. Kami pergi ke SD terdekat dan mengetahui bahwa kami telah dinyatakan hilang.

Saya masih mengenakan pakaian yang saya pakai hari sebelumnya; saya tak punya ganti.

Kerusakan oleh tsunami jauh lebih besar dari yang siapapun perkirakan saat merancang manajemen bencana kota Minami-Sanriku. Rancangan ini dibuat berdasarkan tsunami yang dipicu gempa Chile pada 1960, dan menewaskan 41 orang di kawasan Shizugawa.

Kami telah mengantisipasi tsunami setinggi tak lebih dari 6,5 meter pada gempa yang diperkirakan jauh dari pantai. Saya menyesal harus mengatakan ini. Tidak satupun dari kami membayangkan gempa sebesar ini.

Kini, hampir 10.000 orang, atau sekitar setengah populasi kota, hidup di tempat pengungsian, dan jumlahnya bertambah hari demi hari. Kami sangat menghargai dukungan yang disebarkan orang-orang dari seluruh negeri. Saya terharu. Orang-orang mengirim bantuan ke kota yang tak mereka kenal.

Kecuali selimut, hampir semua persediaan tak mencukupi kebutuhan kami. Kami nyaris tak bisa makan tiga kali sehari. Bahan pangan adalah kebutuhan sehari-hari, jadi tak pernah bisa cukup.

Bahkan mereka yang rumahnya tak hancur saat tsunami pun tak mampu membeli makanan. Beberapa dari mereka telah pindah ke tempat pengungsian dimana perbekalan sedikit tersedia. Dalam hal ini, seluruh kota menjadi pengungsi. Kalau kami tidak memandang situasinya demikian, penyaluran bantuan tidak akan menyentuh semua orang.

Syukurlah, di setiap tempat terbentuk kelompok otonom. Setiap kelompok punya pemimpin, dan anggotanya bekerja sesuai rencana harian. Pada beberapa tempat, pengungsi menyiapkan sendiri makanannya. Kelompok-kelompok ini dibangun warga tanpa pamong praja. Jadi warga berinisiatif. Kami hanya mendukung.

Membangun kembali kota akan jadi tantangan berat. Misalnya, ada pertanyaan dimana sebaiknya membangun kembali balai kota. Beberapa mengatakan bahwa akan lebih aman bila membangun kembali di atas bukit, tapi kemudian apa yang harus kami lakukan dengan bekas-bekas lokasi sapuan tsunami? Bahkan jika kami membangun jalan baru, mengosongkan lahan, dan membangun kembali gedung, kalau hanya ada sedikit warga yang kembali, kota tidak akan berfungsi.

Banyak warga kota adalah lansia. Mampukah mereka membangun kembali rumah mereka? Kami barangkali mampu membangun kembali infrastruktur, seperti jalan, gedung, dan elemen kunci lainnya. Tapi pertanyaan dalam pikiran warga, apakah mereka masih mau tinggal di kota ini setelah bencana seperti itu, betul-betul ada di luar jangkauan kami.

Saya diberi tahu bahwa tanah kota sudah terendam. Kami harus bekerja merumuskan rancangan besar untuk Minami-Sanriku di masa depan. Sebelumnya, kami harus mengerti situasi.

Saya kira beberapa warga akan memutuskan untuk meninggalkan kota ini atau pergi keluar prefektur. Gubernur Miyagi, Yoshihiro Murai, bilang bahwa dirinya sedang mempertimbangkan penawaran bantuan bagi para warga yang ingin keluar sementara untuk hidup di prefektur lain. Faktanya, Minami-Sanriku juga telah menerima sebuah tawaran dari kota persahabatan Shonai di Prefektur Yamagata, untuk menerima mereka yang ingin keluar. Pada dasarnya, wargalah yang memutuskan apakah mereka jadi keluar. Tapi kami juga harus menangani isu relokasi sementara dengan positif.

Kami, pamong praja, kini bekerja untuk mendukung warga di tempat pengungsian, tidak lebih. Kami tidak sanggup maju bila harus mengurus 10.000 ribu orang di pengungsian. Sebanyak 36 pegawai negeri masih belum ditemukan. Di bawah situasi seperti ini, kami tak punya waktu menggambar rancangan masa depan.

Yang saya inginkan adalah pemerintah pusat menyediakan pinjaman bagi mereka yang berniat membangun kembali rumah mereka. Kalau kita tidak datang dengan kebijakan yang mendorong orang untuk membangun kembali rumah mereka, ketimbang menyewa apartemen di Sendai atau tempat lain, orang-orang akan terus pergi.

Saya sungguh berharap bahwa pemerintah akan datang dengan sebuah sistem pendanaan tepat; kalau tidak, kota kami akan menghadapi situasi yang benar-benar kritis.

Nyatanya, banyak warga tidak punya pendapatan. Beberapa kehilangan tempat kerja mereka saat tsunami. Banyak wiraswasta, nelayan, dan petani kehilangan tempat kerja mereka. Yang punya tabungan bisa bertahan, tapi tidak banyak yang bisa begitu sekarang.

Kami harus bekerja dengan sebuah strategi jangka panjang. Tanpa bantuan luar, kami tak bisa berbuat banyak. Bantuan lanjutan akan sangat kami hargai.

Kami telah mengusahakan pembangunan kota kami sejak kerusakan dari tsunami akibat gempa Chile sekitar 50 tahun lalu. Kota kami pernah terpilih sebagai tujuan wisata terbaik di seluruh Prefektur Miyagi. Semua kerja keras itu terhapus sekejap. Untuk itu, kami harus memusatkan usaha pada pembangunan kembali kota.

Tak ada guna meratapi yang sudah lewat. Kami tak dapat lari dari kenyataan ini. Saya tidak ingin menoleh ke belakang. Kalau saya tidak menatap ke depan, warga juga tidak. Kami tak punya pilihan selain melihat masa depan.

Tuntutan pembangunan di setiap perdesaan saat tinggi, terlebih Sergai merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dengan usianya yang menginjak 7 tahun pada 7 Januari 2011. Mengandalkan APBD semata untuk mempercepat pembangunan sangat mustahil bagi Sergai. Mau tidak mau, harus ada kreativitas dan inovasi program untuk menjawab kebutuhan akan pembangunan.

Wakil Bupati H Soekirman secara terbuka pada seminar dan lokakarya DPRD Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 22 Desember 2010 lalu mengakui kemampuan keuangan Pemkab Sergai sangat terbatas dalam memenuhi keinginan dan aspirasi masyarakat untuk membiayai pembangunan di segala bidang.

Ubah Potret Desa

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kebutuhan pembangunan ini, ungkap Soekirman, PNPM-MP diharapkan dapat melengkapi kekurangan tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak ketiga. Bagi Sergai, pelaksanaan PNPM-MP di daerah Tanah Bertuah Negeri Beradat ini sangat membantu laju pembangunan yang mampu mengubah potret desa lebih bersahaja, karena PNPM-MP merupakan gaya pembangunan ala masyarakat yang langsung disesuaikan dengan kebutuhan mereka tanpa intervensi pihak pemerintah.

Secara kualitatif, hasil pembangunan PNPM-MP banyak dinilai lebih baik dibandingkan dengan proyek pembangunan APBD yang dilaksanakan pihak pemborong, sehingga PNPM-MP sangat layak dijadikan sebagai barometer gaya pembangunan di Indonesia dengan manfaat menutup kran pola-pola pembangunan yang merugikan negara.

Dari data yang dipaparkan Soekirman, fakta PNPM-MP mampu mengubah potret desa di Sergai menjadi lebih bersahaja terlihat dari hasil pembangunan serta penerima manfaat dari PNPM-MP tersebut.

Untuk tahun 2010 saja, PNPM-MP di Sergai mampu mendanai 163 desa dengan total proyek fisik dan nonfisik sebanyak 145 jenis kegiatan dengan capaian membangun jalan sepanjang 61.909 meter dan irigasi sepanjang 21.507 meter, ditambah pembangunan jembatan sebanyak 11 unit dengan panjang total 134 meter.

Untuk bangunan pelengkap seperti gorong-gorong, bronjong, tembok penahan tanah, dan parit tepi jalan, lewat PNPM-MP telah terealisasi sepanjang 26.569 meter serta terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan pembangunan sarana air bersih sebanyak 21 unit.

PNPM-MP juga berhasil memberdayakan potensi perekonomian masyarakat lewat pelatihan-pelatihan keterampilan hidup (life skills) seperti, menjahit, bordir, perbengkelan, pengolahan makanan, simpan-pinjam perempuan (SPP) sekaligus sektor kesehatan balita.

Khusus PNPM-MP pola penanganan dampak krisis tahun 2010 menghasilkan pembangunan luar biasa di empat kecamatan, yakni Dolok Merawan, Dolok Masihul, Serba Jadi, dan Pantai Cermin.

Di Dolok Merawan, pengerasan jalan berhasil membangun sepanjang 1.000 meter dan saluran parit pasangan batu sepanjang 1.500 meter. Sedangkan di Dolok Masihul berhasil dibangun jalan telpord sepanjang 803 meter, serta 1.000 meter pengerasan lapen di Pantai Cermin.

Memenuhi kebutuhan bagi sektor pertanian di Serba Jadi, PNPM-MP berhasil pula membangun saluran irigasi pasangan batu sepanjang 1.180 meter ditambah saluran parit pasangan batu sepanjang 1.200 meter.

Sedangkan dari penerima manfaat, papar Soekirman, sebanyak 45.009 rumah tangga miskin (RTM) dari 46.578 RTM merasakan manfaat PNPM-MP dengan serapan tenaga kerja sebanyak 3.572 orang sehingga program ini selain menciptakan lapangan pekerjaan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen Sergai

Menyadari penting serta besarnya manfaat dalam memacu laju pembangunan yang merata dan menyentuh substansi kebutuhan masyarakat, Pemkab Sergai memiliki komitmen cukup tinggi untuk memudahkan serta menyukseskan PNPM-MP dengan harapan bisa terus berlangsung sampai tahun 2014.

Komitmen ini disahuti Pemkab Sergai dengan memberikan dana BLM dalam bentuk dana cost sharing dari APBD tahun 2010 senilai Rp 6,150 miliar yang mengalami peningkatan dari tahun 2009 senilai Rp 3,980 miliar dan tahun 2011 senilai Rp 4,820 miliar ditambah dana cost sharing PNPM integrasi senilai Rp 1 miliar.

Pelaksanaan PNPM-MP di Sergai tidak bisa dilaksanakan secara otodidak dengan mengandalkan kemauan yang kuat saja. Meski pemerintah tidak dibenarkan melakuan intervensi dalam pengelolaan dana PNPM-MP, Pemkab Sergai sangat serius memasilitasi para pelaku yang terlibat dan pengelolaan PNPM-MP. Di antaranya, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang telah membekali para pelaku PNPM-MP dengan membedahnya lewat semiloka DPRD serta pelatihan bagi setrawan dan penanggung jawab operasional kegiatan kecamatan (PJOK) dan lain sebagainya.

Semoga PNPM-MP terus bergulir dan mampu mengubah potret desa di Sergai lebih bersahaja dengan manfaat bagi masyarakat terutama meningkatkan kesejahteraan mereka.

Hal ini sebagaimana diungkapkan salah satu tokoh masyarakat, Ade. S kepada SP, “warga memang sudah sepantasnya merasa kesal, karena putusnya jalan ini kan akibat gempa th 2009 lalu, dan harapan kami dengan dimasukannya ke bantuan pendanaan PNPM Mandiri ini akan cepat terbantu dan terealisasikan, namun pada kenyataannya malah setahun lebih menunggu hingga kini tak pernah ada kepastiannya” katanya.

Selanjutnya menurut Ade, kekesalan wargapun bukan hanya itu saja tetapi juga terhadap pengurus UPK/TPK  atau pelaksana PNPM Mandiri ini, seperti halnya beberapa bulan kebelakang telah beberapa kali mengumpulkan warga di lokasi yang akan dibangun, tapi keesokannya tak pernah ada kelanjutannya. Berkali-kali sayapun dikerjai terus sampai-sampai kerjaan untuk mencari nafkah saya sendiri sering terbengkalai, pada hal saya ini hanya sebagai tukang bangunan (buruh). Sehingga karena kekesalannya yang menunggu lama akan terwujudnya pembangunan jembatan yang tak kunjung direalisasikan, akhirnya seperti yang terlihat sekarang, warga kompak dengan bergotong-royong membangun jalan sendiri dan dengan dana hasil swadaya dibantu pemerintah desa, tuturnya.

Ketua TPK Desa Sukasetia Jajang, merasa terpukul akan pernyataan warga yang menolak bantuan pembangunan jembatan gantung dari PNPM Mandiri, menurutnya, bahwa dirinya serba bingung karena posisinya yang berada ditengah-tengah dimana dari bawah dituntut, sementara dari atas malah kurang diperhatikan. Memang dana untuk pembangunan sudah ada direkening TPK, namun untuk pencairan dan pelaksanaan pembangunan Jajang tak bisa begitu saja seenaknya merealisasikannya. Semuanya tergantung arahan dan instruksi dari UPK Kec Cisayong atau Konsultan PMPN Kec Cisayong. Jangan kan untuk memulai pembangunan, bahkan untuk pelelangan konstruksi jembatannyapun belum dilaksanakan, tandasnya.

Dilain hal juga Jajang sangat kebingungan perihal ajuan dari beberapa kontraktor yang akan mengerjakan konstruksi jembatannya. Dirinya sering diintervensi perihal pengusaha yang harus diikutkan dalam acara pelelangan. Ada indikasi bermain titipan karena mencari pie. Saya memang belum tahu dan belum berpengalaman dalam pelelangan, tuturnya. Konsultan PNPM Kec Cisayong Asep menanggapi hal ini, andai warga tidak mau menerima pembangunan jembatan gantung ini tidak apa-apa, namun Asep menegaskan dalam suatu pertemuan dengan warga bahwa dananya nanti akan dialokasikan kewilayah lainnya.

Sumber: http://www.kabarindonesia.com

“Pemerintah berperan sebagai pendorong dan fasilitator bagi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya sehingga keluar dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesejahjteraannya,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono pada acara penyerahan BLM progran PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan beras bersubsidi bagi keluarga miskin (Raskin) tahun 2011, di Desa Bratayuda, Kecamatan Brambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, Lampung, Sabtu (22/1).

Dihadapan ribuan masyarakat Way Kanan serta juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung Djoko Umar Said dan Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, Menko Kesra mencanangkan program jaminan kesehatan gratis, program wajib belajar 12 tahun gratis, program pelayanan KTP, KK dan akte kelahiran gratis, serta program mulang tiyuh (pulang kampung) untuk Kabupaten Way Kanan.

Menurut Menko Kesra, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung, pemerintah memberikan dana BLM sebesar Rp 437,225 miliar, yang tersebar melalui PNPM Mandiri Pedesaan di 12 kabupaten pada 133 kecamatan senilai Rp 291,800 miliar, PNPM Mandiri Perkotaaan di 4 kota pada 21 kecamatan senilai Rp 19,675 miliar dan PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di 10 kabupaten pada 50 kecamatan senilai Rp 125,75 miliar.

“Sedangkan PNPM Mandiri untuk Kabupaten Way Kanan besaran BLM PNPM Mandiri Pedesaan sebesar Rp 30,650 miliar yang tersebar di 14 kecamatan,” kata Agung Laksono. Tidak hanya itu, Lampung juga mendapatkan bantuan program beras bersubsidi bagi keluarga miskin (Raskin). Untuk Lampung, mendapatkan pagu Raskin sebesar 133,198 ton yang akan dibagikan ke 739,994 rumah tangga sasaran (RTS). “Saya harap, penyaluran raskin ini terus diperbaiki, sehingga pagu Raskin dapat terserap 100 persen dan tepat sasaran pada akhir tahun 2011 nanti,” katanya.

Untuk membantu meningkatkan usaha mikro dan kecil di Lampung, Menko Kesra juga telah menyalurkan program KUR sebesar Rp 1,02 triliun untuk 85.319 debitur.

Secara nasional hingga akhir Desember 2010, program KUR sudah terserap sebesar Rp 32,20 triliun untuk 3.786.326 debitur dengan rata-rata kredit sebesar Rp 8,5 juta.

“Melalui KUR ini, saya harap dapat mengurangi ketergantungan bagi pengusaha UMKM dan koperasi kepada para rentenir dan mendorong peluang munculnya usaha baru serta menurunkan pengangguran,” katanya. (Singgih BS)

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=271131

“Anggaran PNPM Mandiri pada 2011 mencapai Rp10,5 triliun dan diupayakan akan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya,” ujar Mendagri menjawab pertanyaan perwakilan masyarakat Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah saat kunjungan Wakil Presiden Boediono ke desa tersebut, Sabtu (22/1).

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Boediono mengatakan program PNPM Mandiri merupakan program yang telah lama dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2008 dan cukup diterima masyarakat. “PNPM dapat diterima secara baik di masyarakat, sebab mengharuskan masyarakat memiliki inisiatif untuk mengembangkan dana bantuan PNPM,” katanya.

Selain itu, Wapres Boediono juga meminta masyarakat Bangka Belitung dalam jangka panjang tidak hanya mengandalkan perekonomian dari hasil menambang timah. “Suatu daerah itu harus mengandalkan kegiatan perekonomian pada satu kehidupan yang lestari, yang bisa berlanjut, dan tidak pada hasil tambang saja,” kata Wapres.

Menurut Wapres, pertambangan timah ada batas waktunya karena sudah ada tanda-tanda akan berakhir, meskipun belum sekarang ini. Wapres juga meminta potensi perikanan dan pariwisata daerah itu dapat dikembangkan secara maksimal sebab merupakan tumpuan perekonomian yang bersifat lestari. “Bangka Belitung memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang bila dikembangkan secara maksimal dapat menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pascatimah,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung (Babel) Eko Maulana Ali dalam sambutannya menyatakan kegiatan PNPM Mandiri di Bangka Belitung telah dilaksanakan sejak tahun 2007. “Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kami juga telah menyelenggarakan kegiatan kredit usaha rakyat (KUR) sejak 2008,” katanya. (Ant/OL-04)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/23/197838/23/2/Anggaran-PNPM-2011-Rp105-Triliun

Bencana itu disebabkan fondasi soko guru rumah itu keropos di makan rayap. Beruntung janda setengah baya itu bisa menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan rumahnya yang berdinding anyaman bambu. “Saat itu, dua anak saya sedang pergi mencari ikan di sungai. Beberapa kali terdengar suara gemuruh dari bawah. Tak lama kemudian, dua anak laki-laki saya datang dan meminta saya keluar rumah. Saya juga kaget, ada apa gerangan. Beberapa saat, tiba-tiba rumah ini ambruk. Suaranya seperti gempa,” kisah Yatmi saat dijumpai wartawan Sabtu (22/1) siang.

Dua orang anaknya, Tri dan Budi yang sudah tidak bersekolah itu membantu ibunya membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan rumah yang tidak terpakai dan rusak. Banyak genteng dan perabot rumah tangga untuk rusak tertimpa reruntuhan bangunan. “Rumah ini sudah lama tidak direhab. Banyak tiang soko guru yang menyangga atap keropos di makan rayap, saking lamanya. Ya, mau bagaimana lagi, mau bangun rumah juga tidak punya uang,” keluh Yatmi yang biasa bekerja sebagai buruh cuci.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen cukup tanggap terhadap peristiwa yang menimpa Yatmi. Dia mendapat bantuan senilai Rp 1 juta dan beras sebanyak 25 kg untuk menyambung hidupnya. Untuk sementara Yatmi dan keluarganya tinggal di tempat saudaranya yang terletak di depan rumahnya.

Ketua RT 23/RW VII, Sujiyarso menerangkan rumah Yatmi sebenarnya sudah diusulkan untuk mendapatkan bantuan PNPM sejak tahun 2009 lalu bersama rumah warga lainnya. Namun dari pengajuan dua rumah, kata dia, ternyata hanya rumah warga RT lain yang mendapatkan bantuan tahun 2010. “Kemungkinan rumah Yatmi ini juga dapat bantuan tahun ini atau 2012 mendatang. Belum sempat bantuan turun, malah rumahnya runtuh duluan,” ujarnya.

Dia mengaku melaporkan peristiwa itu ke Lurah Sragen Wetan untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Selain itu, terangnya, warga sekitar juga berupaya membantu semampunya mencarikan dana perbaikan rumah. (trh)

Sumber: http://www.solopos.com

Ia meminta pemerintah daerah mengawasi pelaksanaan program-program tersebut. “Besaran BLM PNPM Mandiri tahun 2011 untuk kota Banjarmasin mencapai Rp2,83 miliar tersebar di lima kecamatan,” kata Menko Kesra Agung Laksono di Kantor Walikota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat.

Agung mengatakan, pemberian bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat dan Beras Miskin merupakan upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Dia juga mengharapkan pemerintah daerah bisa mengawasi pelaksanaan program tersebut di lapangan.

“Tujuannya agar program-program percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut bisa tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Sementara itu, total bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri tahun 2011 untuk Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp161,046 miliar Agung menyebutkan, program tersebut meliputi PNPM Mandiri Pedesaan yang tersebar di 10 kabupaten pada 104 kecamatan dengan nilai bantuan sebesar Rp101,05 miliar.

Selain itu, PNPM Mandiri Perkotaan yang tersebar di 10 kabupaten/ kota pada 19 kecamatan dengan nilai bantuan Rp17,99 miliar. Ditambah lagi PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah yang tersebar di lima kabupaten pada 28 kecamatan dengan nilai bantuan Rp42 miliar.

Menteri juga menyerahkan Beras Miskin untuk Provinsi Kalimantan Selatan dengan pagu sebesar 30.495 ton untuk 168,419 rumah tangga sasaran.

Sumber: http://www.republika.co.id

Sesuai perencanaan, di desa itu dibangun rabat beton dua jalur sepanjang 1 kilometer, namun pelaksanaan cuma 800 meter karena kesalahan perencanaan.

“Sisa pekerjaan sepanjang 200 meter hanya dibangun pada bagian kanan dan terkesan asal jadi. Hal ini karena baru selesai dikerjakan sudah rusak. Sebagian campuran sudah terbongkar dan menimbulkan lubang pada beberapa titik,” kata anggota DPRD TTS, David Boimau, saat ditemui di ruang sidang DPRD setempat, Sabtu (8/1/2011).

David mengatakan, kasus ini ditemukan ketika dirinya bersama rekan Dewan, Gordon Banoet, melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kecamatan Amanatun Utara pada tanggal 28 – 29 Desember 2010. Pihaknya siap merekomendasikan kepada pemerintah melalui lembaga DPRD TTS.

David Boimau mengatakan, informasi yang diperoleh dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan, Yani Fay, bahwa pekerjaan rabat beton tidak diselesaikan karena terjadi kesalahan perencanaan dan kurangnya pengawasan dari fasilitator teknik. Pekerjaan tidak bermutu karena fasilitator kecamatan (FK) yang berkompeten sering meninggalkan tempat tugas.

Selain itu, kata Boimau, mereka juga memantau puskesmas Rawat Inap Ayotupas yang kondisinya rusak berat dan tidak layak pakai.

“Kami berdiskusi dengan masyarakat setempat. Mereka berharap puskesmas itu segera diperbaiki agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” katanya.Dia mengatakan, mereka ingin berjalan dari puskesmas ke ibukota kecamatan, namun terpaksa batal karena ruas jalan yang menghubungkan Ayotupas-Kokbaun, tepatnya di Desa Niti, putus dan terjadi longsor di Desa Fatuoni, Kecamatan Kuatnana. Hal ini akibat hujan deras pada akhir Desember 2010 lalu.

“Pemerintah daerah harus segera memperbaiki ruas jalan tersebut agar arus transportasi di wilayah itu tidak macet. Kita minta Camat Amanatun Utara, Nahor Tameo, segera menyurati bupati agar secepatnya melakukan penanganan tanggap darurat pada beberapa ruas jalan yang rusak,” katanya. (mas)

Sumber: kupang.tribunnews.com

“Sebagian besar anggota kelompok ini menjadi korban bencana erupsi Gunung Merapi di Cangkringan, seperti di Desa Kepuharjo, Umbulharjo, Argomulyo, Glagaharjo, dan Wukirsari,” kata Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MP Dwi Nugrahawati, Senin.

Menurut dia, para anggota kelompok meminta pinjamannya diputihkan karena pada umumnya mereka kini kehilangan seluruh asetnya seperti rumah dan ternak.

“Penerima dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) di Cangkringan mencapai 700 orang yang tergabung dalam 64 kelompok masyarakat. Dari 2008 sampai 2010, SPP yang dikucurkan kepada 64 kelompok itu sudah mencapai sekitar Rp 800 juta. Rata-rata tiap kelompok meminjam Rp 20 juta hingga Rp 40 juta dengan bunga 1,5 persen per bulan,” katanya.

Ia mengatakan, setelah bencana erupsi Gunung Merapi pada umumnya pengembalian dana tersebut agak seret. “Hanya pengembalian dari warga Desa Wukirsari yang masih lancar karena dampak Merapi terhadap desa tersebut tidak separah di desa-desa lainnya,” katanya.

Dwi mengatakan, sebagai ketua UPK, dirinya tidak bisa memutuskan pemutihan ini. Namun, permintaan warga ini akan diteruskan ke Jakarta agar bisa ditindaklanjuti. ”Kami sebenarnya juga ingin agar dana pinjaman itu bisa diputihkan, setidaknya untuk membantu warga yang tertimpa musibah Merapi ini,” katanya.

Staf UPK PNPM-MP Cangkringan Hamid Kurniawan mengatakan, dari 2008 hingga 2010 pihaknya sudah menerima dana sekitar Rp 4 miliar.

“Sekitar Rp 800 juta di antaranya dipakai untuk kegiatan SPP yang keuntungannya dipakai untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Saat ini dari Rp 800 juta itu sekurangnya sudah terkumpul dana sosial dan kemasyarakatan sampai Rp 25 juta,” katanya.

Ia mengatakan, pada 2011 UPK Cangkringan akan mendapatkan bantuan dana Rp 4 miliar dalam program PNPM-MP. “Sebanyak 25 persen dari dana tersebut akan dipakai untuk menambah modal kegiatan SPP dan sisanya seperti biasa akan dipakai untuk kegiatan pembangunan fasilitas publik seperti jalan, bangunan taman kanak-kanak, serta pemberian biaya pendidikan dan kesehatan yang sifatnya hibah,” katanya seperti dikutip Antara.

Hamid mengatakan, pada 2010 sebenarnya PNPM-MP di Cangkringan sudah membangun sejumlah jalan semen di Desa Kepuharjo dan Umbulharjo. “Namun, jalan-jalan tersebut saat ini hancur tertutup material erupsi Gunung Merapi,” katanya. (Dwi Putro AA)

Sumber: http://www.suarakarya-online.com

Program PUAP 2010 diluncurkan tahun 2011 diberikan kepada 34 gabungan kelompok tani (Gapoktan) di 34 desa dengan alokasi dana Rp 100 juta/gapoktan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumba Timur, dr. Matius Kitu, Sp.B ketika membuka Rapat Evaluasi PUAP 2008 dan 2009, di aula Badan Pemberdayaan Perempuan (BPM) Kabupaten Sumba Timur, Kamis (7/1/2010).

Matius mengatakan,  dana untuk program PUAP 2010 saat ini dalam proses transfer dari Kementerian Pertanian ke rekening gapoktan. Agar pengelolaan Program PUAP 2010 berhasil dengan baik sesuai dengan pedoman penyaluran  dan pemanfaatan,  Matius mengatakan, perlu adanya sosialisasi kepada tim teknis  kecamatan, pengurus gapoktan dan penyuluh pendamping.

Melalui sosialisasi, Matius berharap semua unsur atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam program PUAP mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan PUAP 2010 diharapkan lebih baik dan lebih terarah dibandingkan  tahun sebelumnya. Dengan demikian,  bisa dicapai sasaran PUAP untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.

Dalam sosialisasi, Matius minta agar peserta yang terdiri dari tim teknis kecamatan mulai dari camat, Kepala BPP dan kepala desa/ lurah,  penyuluh pendamping dan pengurus Gapoktan  diberikan pembekalan aturan tentang pengelolaan PUAP secara jelas, terinci sehingga dapat mengurangi kesalahan di lapangan.

“Berangkat dari pengalaman tahun 2008 dan 2009, saya minta agar dalam sosialisasi disampaikan pula contoh kasus yang terjadi di Sumba Timur sebagai refrensi penanggulangan dan pemecahan masalah,” kata Matius.

Ia  mengungkapkan program PUAP di Sumba Timur mulai bergulir sejak tahun 2008 dengan total dana sampai tahun 2010 Rp 8,4 miliar. Program PUAP merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dengan sasaran utama mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.

Program PUAP, jelas Matius, dirancang untuk memecahkan permasalahan mendasar yang dihadapi petani  seperti  kurangnya akses ke sumber permodalan,  jaringan pasar lemah, penguasaan teknologi dan organisasi  yang rendah. Program PUAP hadir menyentuh kebutuhan mendasar petani tersebut.

Dia meminta agar program ini dikelola dengan serius, teliti, terbuka dan penuh tanggung jawab dibarengi pendampingan dan pengawalan ketat dari penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani, juga supervisi dan pengendalian secara berjenjang dan berkelanjutan oleh tim teknis kecamatan dan kabupaten.

Pelaksanaan UAP dua tahun sebelumnya telah menyentuh 50 gapoktan  tersebar di 11 kecamatan dengan alokasi dana per gapoktan sama seperti tahun  2010. Agar pelaksanaan PUAP transparan, maka perlu ada evaluasi melalui kunjungan lapangan maupun melalui pertemuan di kecamatan atau kabupaten.

Matius juga mengungkapkan dalam dua tahun pelaksanaan PUAP masih banyak dijumpai kelemahan dan permasalahan baik teknis operasional maupun administrasi pengelolaan program.  (dea)

Sumber: http://kupang.tribunnews.com

Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Magelang, Suryanto, mengatakan selama tanggap darurat pogram terhenti, fasilitator dan pendamping lapangan juga mengurusi tanggap darurat.

“Di saat tanggap darurat bencana tidak mungkin kami tetap memaksakan program ini. Kami akhirnya membentuk jaringan bantuan untuk korban, secara efektif program dimulai lagi pada Desember setelah ancaman erupsi mereda,” katanya.

Di Kabupaten Magelang, lanjut dia, programnya dilakukan di dua kecamatan yakni di Kecamatan Muntilan dan Mertoyudan. Di dua kecamatan itu selama erupsi di balai-balai desa banyak dijadikan posko pengungsian, secara otomatis perangkat desa turut mengurusi pengungsi.

Sementara di Kota Magelang, lanjut dia, program PNPM relatif tak terganggu karena jauh dari lokasi bencana dan tanggap darurat di sana tak sedahsyat di Kabupaten Magelang. Apalagi di kota getuk itu, hanya tiga kecamatan, meliputi Kecamatan Magelang Utara, Tengah dan Selatan.

Di akhir tahun menurutnya, biasanya sebagian besar BKM menggelar laporan pertanggungjawaban program selama setahun. Meski demikian, pihaknya optimistis meski siklus terganggu perencanaan untuk program 2011 akan berjalan sesuai rencana asalkan para relawan bekerja keras.

“Saya berharap partisipasi dan semangat masyarakat setelah tanggap darurat tidak mengendor. Mereka tetap konsentrasi mengawal PNPM Mandiri perkotaan,” katanya.

Menurutnya, pada dasarnya, PNPM adalah program tergantung pada partisipasi masyarakat. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dikelola oleh masyarakat, jadi pihaknya hanya mendampingi saja. (Sholahuddin Al-Ahmed/CN26)

Sumber: http://suaramerdeka.com

1. Pendamping Masyarakat (KODE : PM )

Dekkripsi tugas : 1)  Mampu melakukan proses fasilitasi, motivasi, edukasi dan  mediasi bagi masyarakat dampingan, 2) Mengkoordinasi kelompok, kelembagaan lokal sehingga sesuai dengan tujuan program 3)  Melakukan peran pengawasan dan membangun jaringan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat  4) Berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait program, baik pemerintah, donor, dan lembaga lainnya.

Persyaratan:

• Pendidikan S1 semua jurusan/fakultas.  Diutamakan Fakultas/jurusan :  Sosial  Ekonomi,  Kesejahteraan  Sosial, Teknologi Pertanian dan Pengembangan Masyarakat
• IPK minimal 2,75
• Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms Office dengan baik
• Memiliki jiwa kewirausahaan, kepemimpinan dan aktif berorganisasi
• Diutamakan memiliki pengalaman dalam aktivitas terkait pemberdayaan masyarakat minimal 1  (satu) tahun
• Belum menikah
• Membuat tulisan/narasi tentang : Bagaimana mendampingi komunitas, apa yang akan aku lakukan  (maksimal 2 halaman)
• Sanggup ditempatkan di lokasi  program. Pilih salah satu atau lebih dari lokasi program sesuai kode berikut ini : 01. Banten,   02. Jawa Timur,  03. Jawa Tengah,  04. Jawa Barat,  05. Banggai Kepulauan, 06. Merauke   07.  Sulawesi  Selatan,  08. SIAP DI TEMPATKAN DIMANA SAJA

2. KOORDINATOR PROGRAM PENDAMPINGAN (Kode : KP)

Diskripsi Tugas : Bertanggung jawab terhadap : Perencanaan kegiatan, penguatan kapasitas tim dan kelompok sasaran pencapaian target program menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta melakukan koordinasi tim dibawahnya, lembaga dan stakeholder terkait dengan program.

Persyaratan:

• Pendidikan S1 semua jurusan/fakultas. Diutamakan Fakultas/Jurusan :  Sosial  Ekonomi,  Kesejahteraan  Sosial, Teknologi Pertanian dan Pengembagan Masyarakat
• IPK minimal 2,75
• Memiliki pengalaman sebagai Koordinator Program pendampingan masyarakat minimal 1 (satu) tahun atau  aktivitas program pendampingan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun
• Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Office
• Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan dan keuangan program secara tertulis serta menyampaikannya secara kepada pihak yang membutuhkannya
• Memiliki jiwa kewirausahaan, kepemimpinan dan aktif berorganisasi
• Belum menikah
• Membuat tulisan/narasi tentang : Strategi dalam pengembangan masyarakat (maks 2 halaman) sesuai dengan pengalaman yang telah dilakukan
• Sanggup ditempatkan dilokasi  program. Pilih salah satu atau lebih dari lokasi program sesuai kode berikut ini : 01. Banten,   02. Jawa Timur,  03. Jawa Tengah,  04. Jawa Barat,  05. Banggai Kepulauan, 06. Merauke   07.  Sulawesi  Selatan,  08. SIAP DI TEMPATKAN DIMANA SAJA

Cara pengisian berkas:

Tulis pada berkas lamaran kode posisi yang dilamar dan kode wilayah pilihan (boleh lebih dari satu, maks. 3 wilayah) Contoh : PM 02 (bila satu pilihan Jawa Timur)  atau PM 03, 07 (pilihan wilayah Jawa Tengah  dan Sulawesi Tengah).

Lamaran diterima paling lambat tanggal  30 November  2010  dan dikirimkan ke:

HRD – Masyarakat Mandiri

Via pos ke alamat: Wisma Masyarakat Mandiri – Dompet Dhuafa Republika, Jl. Raya Parung – Bogor  KM 45, Parung Hijau I Kav. 30,  Kemang, Bogor 16310

Via email : mail@masyarakatmandiri.org, dan masyarakatmandiri@yahoo.com

Penggeraknya adalah Tatsushi Takasago dari Osaka. Takasago pindah dan menetap di Ojika sejak tahun 2004 bersama keluarganya. Awalnya Takasago merupakan anggota sebuah teater keliling yang kemudian jatuh cinta pada Ojika. Pada waktu itu Ojika merupakan tempat terpencil yang jauh dari kota (8 jam dari Tokyo). Karena tidak ada lapangan pekerjaan, generasi muda terpaksa keluar dari Ojika. Jumlah lansia berusia 65 tahun ke atas mencapai 42 persen dari keseluruhan penduduk. Ojika beresiko punah.

Takasago percaya bahwa Ojika bisa menjadi tempat tujuan wisata. Pada waktu itu, untuk mempertahankan Ojika dari kepunahan, ia mulai mempromosikan Ojika ke kota-kota besar, agen perjalanan, dan sekolah-sekolah di seluruh Jepang. Selama 4 tahun, baik hujan maupun panas, ia tak putus asa. Kini setiap tahun ada sekitar 1.300 orang siswa-siswi SMA dari seluruh Jepang berwisata studi ke Ojika, dengan program homestay di rumah petani dan nelayan. Mereka membantu beternak, bertani, maupun melaut. “Daripada menginap di kota besar, di Ojika lebih banyak kenang-kenangan yang indah, terutama interaksi dengan orang tua di homestay,” kata mereka. Para siswa dan siswi juga merasa Ojika seperti kampung halamannya sendiri. Yang menjadi modal Ojika adalah warga dan alam yang sudah ada dari dulu.

Saat ini Takasago bercita-cita untuk menyediakan lowongan kerja bagi 50 orang untuk mewariskan pulau ke generasi berikutnya sebelum 2015. Ia sedang menyiapkan akomodasi tipe baru, yaitu rumah tua berusia sekitar 100 tahun, yang direnovasi untuk digunakan sebagai penginapan para turis dewasa.

Pada 22 Juni 2010, walikota Kasai di Prefektur Hyogo, Chozo Nakagawa, mengumumkan rencana bahwa tugas dan pekerjaan Pemkot Kasai seluruhnya akan diborongkan (out-source) pada swasta, dengan target jumlah pegawai pamong praja dikurangi sampai 30 persen jumlah sekarang. Ini membingungkan berbagai pihak. “Bagaimana kalau mencoba memanajemen kota?” Ditawarkan kepada sektor swasta, ternyata ada sekitar 50 perusahaan yang telah akses ke pemkot. Pihak pegawai protes dan menuntut rencana tersebut dicabut.

Rencana tersebut diumumkan oleh Walikota Nakagawa pada tanggal 9 Juni 2010. Jumlah pegawai sebanyak 1.100 personil termasuk pegawai kontrak atau part-time, di antaranya 720 pegawai tetap (full-time) akan dikurangi 200 orang dalam 20-30 tahun ke depan. Jika dapat dijalankan dengan cepat, 50-60 personil pegawai kontrak akan dipindahkan ke perusahaan penempatan tenaga dalam tahun ini. Setelah itu, program ini akan diterapkan kepada pegawai kontrak di rumah sakit dan sekolah dalam 4-5 tahun. Angka 30 persen dihitung dari jumlah pegawai pamong praja yang bekerja di bidang jenis tugas seperti penyusunan APBD, penyitaan kekayaan warga yang tak membayar pajak kota, dimana perlu keahlian tinggi yang ditentukan secara perundang-undangan.

Walikota Nakagawa menjelaskan bahwa pegawai pamong praja tetap memiliki sifat keunggulan pada pengambilan keputusan dalam wawasan jangka panjang, tetapi sifat fleksibel dan kecepatan bekerja lebih unggul di sektor swasta.

Serikat pegawai kota menyatakan protes dan dibentuk serikat pegawai kota oleh pegawai kontrak sebagai serikat pegawai kota kedua. Serikat pegawai kota telah menyampaikan surat tuntutan mengenai pencabutan rencana tersebut dan kepegawaian dengan kondisi sekarang ini pada tanggal 21 Juni.

Walikota Nakagawa adalah mantan pegawai Kashima, sebuah perusahaan pekerjaan umum besar. Ia terpilih sebagai walikota pada tahun 2005 di Kasai, kampungnya sendiri. Ia murni non-partisan.

Pada tahun 2007 Nakagawa merekrut wakil walikota dari seluruh Jepang, bertentangan dengan dewan kota mengenai rekrutmen pegawai kota. Ia kehilangan jabatannya setelah dua kali mosi tidak percaya. Tetapi dia mencalonkan diri pada pilkada berikutnya, dan terpilih lagi.

Fantastis!

Ini belum ditambah dana tambahan infrastruktur sebesar 600 miliar rupiah. Dana sebegitu besar mau diapakan?

Belakangan terdengar kabar dana itu harus diprioritaskan untuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, penguatan masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Di Sorong Selatan, Papua Barat, bagaimana dana itu dikelola?

Roh otonomi khusus yang melekat di dana itu mendapat perhatian khusus dari para fasilitator PNPM Mandiri RESPEK kabupaten Sorong Selatan. Jeffry Kareth salah satunya. Jeffry adalah fasilitator kabupaten bidang pemberdayaan PNPM Mandiri RESPEK Sorong Selatan. Usianya kini 34. Ia sarjana ekonomi lulusan Universitas Jayabana Yogyakarta.

Jeffry mengawali karir sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat sejak masih duduk di bangku kuliah. Sebuah kampus di ujung utara Yogyakarta menempanya jadi sosok manusia Papua yang peduli dengan kondisi social ekonomi dan politik di tanah kelahirannya. Bersama Yayasan Cenderawasih Indonesia, ia memperjuangkan nasib mahasiswa asal Papua yang studi di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan kulliah di Fakultas Ekonomi, bersama Crisis Center Papua, ia melibatkan diri dalam persiapan pembentukan Provinsi Papua Barat.

Otonomi khusus dari kacamata Jeffry dan kawan-kawan adalah kemandirian. Ia perlu diracik pakai pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program ini untuk membangun kampung-kampung sejahtera yang isinya masyarakat mandiri. Sayang, karena ini soal uang ratusan juta, pengelolaannya kacau balau. Insting serakah cukup dominan di situ. Inisiatif lokal perlahan meredup, masyarakat mandiri pun jauh panggang dari api.

Untuk dijadikan momen pijakan pemberdayaan, Jeffry dan kawan-kawan menilai proses penyaluran dana 100 juta rupiah per kampung perlu dikawal seketat mungkin. Seringkali oknum aparat pemerintahan menilap dana itu baru diberikan ke masyarakat. Kejadian-kejadian seperti itu bukan hanya di Sorong Selatan, media massa lokal Papua ramai memberitakan penyimpangan dana bantuan 100 juta di kampung-kampung.

“Untuk saat ini, khususnya kampung-kampung di Sorong Selatan, PNPM Mandiri RESPEKlah program yang paling bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal,” kata Jeffry, dalam suatu wawancara di ruang makan Kampus Bina Darma, saat salah satu kelas Pelatihan bagi Pelatih Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sedang digelar di Salatiga, medio Februari 2010 lalu.

“Terus terang kami menilai 100 juta rupiah per kampung tidak cukup. Kebutuhan riil masyarakat Papua Barat butuh biaya yang tidak sedikit,” kata Jeffry.

Berkat usaha para fasilitator PNPM Mandiri RESPEK, Jeffry katakan untuk tahun anggaran 2010 ini, dana 100 juta rupiah per kampung itu punya peluang naik 150 juta rupiah.

“Masyarakat Sorong Selatan punya animo besar untuk melakukan perubahan hidup,” Kata Jeffry. Relatif tidak ada penolakan saat ia dan teman-temannya mulai menjajaki sosialisasi PNPM Mandiri RESPEK di beberapa distrik dan kampung-kampung di Sorong Selatan.

Melihat fakta tingkat pemahaman masyarakat di wilayah dampingannya relative rendah, Jeffry menilai seorang fasilitator dengan kemampuan komunikasi yang merakyat dan mudah dipahami masyarakat akan banyak membantu efektivitas sosialisasi program pemberdayaan masyarakat di tanah Papua. Jeffry juga paham betul  jika fasilitator di tanah Papua juga harus kembangkan kemampuan negosiasi dan diplomasi. Ia hobi kumpul bahan belajar dan perbanyak latihan kemampuan negosiasi dan diplomasi untuk menunjang aktivitas pemberdayaan di wilayah dampingannya.

“Malah fasilitator dan masyarakat saling mengerti. Masyarakat juga membuka hati dan pikiran untuk menyikapi aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PNPM Mandiri RESPEK.”

Berjuang dalam Bahaya
Oleh Sabiq Carebesth

Perjuangan petani atau pendamping petani akan selalu disertai dengan kekerasan, tindak kriminalisasi atau intimidasi, itulah kenyataan yang terus mengemuka sampai hari ini. Petani harus berjuang dalam bahaya, karena mencari kebenaran dan menuntut hak-hak asasinya nyaris tanpa payung hukum yang jelas dan kuat, atau pun karena hukum yang ada tidak dijalankan dengan konsisten untuk sepenuhnya kemakmuran-keadilan petani.

Padahal hak-hak petani adalah juga meupakan hak asasi manusia. Banyak dasar yang menandaskan aan hal itu; Konstitusi (UUD 1945), hukum hak asasi manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) danUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA 1960) menyatakan hak atas tanah bagi rakyat, dan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, melindungi dan memajukan hak tersebut. Disamping itu, pembaruan agraria (reforma agraria) adalah kewajiban HAM negara, sebagaimana diamanatkan TAP  MPR Nomor IX Tahun 1999 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi atau pemerintah Indonesia turut menandatanganinya seperti: (1). Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005). (2). WCARRD (World Conference on Agrarian Reform and Rural Development) tahun 1979 yang menghasilkan Peasant Charter (Piagam Tani). (3). ICARRD (International Conference on Agrarian Reform and Rural Development) tahun 2006.

Fenomenanya, selama ini dan masih terus berlangsnung dalam sengketa tanah dengan perusahaan, perusahaan akan selalu  melalui proses pengadilan, sedangkan yang di jadikan pedoman oleh pengadilan adalah hitam diatas putih , bukti tertulis dan sebagainya, sedangkan ditingkat petani tidak ada girik, sertifikat,  kecuali foto-foto bahwa tanah tersebut adalah milk petani, tetapi bukti ini tidak pernah cukup kuat untuk memenangi petani di persidangan. Maka dari itu kita  slalu menghindari jalur pengadilan, dan pilihannya adalah lobby politik, baik dalam sengketa tanah, maupun kriminalisasi petani. Dan selalu kita pakai lobby politik dan ini sering berhasil denagn bukti data (foto) saksi. Dasar petani mengambil alih tanah adalah  karna adanya tanah telantar.

Terlepas dari fenomena di atas, sesungguhnya masalah pangan dan pertanian adalah harkat, hak, dan hakikat kita bersama sekaligus eksistensi kebangsaan. Tanah dalam khidmat kebudayaan masyarakat kita adalah spirit dan spiritual bagi keberlangsungan hidup manusia dan harmoni alam dunia. Tanah adalah manusia, manusia adalah tanah, akan kembali juga ketanah. Namun di tempat yang lain dari perjalanan bangsa ini, bahkan sampai sekarang kita seolah mau terus di suguhi fakta historis bahwa tanah adalah kriminalisasi, tanah adalah penembakan, tanah adalah perampasan, tanah adalah intimidasi; kenyataan historisnya; tanah adalah fenomena perampasan hak-hak petani!

Regulasi yang tak memihak, penanganan sengketa tanah yang tidak adil, objek dan subjek sengketa tanah, kriminalisasi petani, adalah sebagian dari indikasi paling dominan atas pelanggaran hak petani yang nyata dilakukan oleh negara, swasta, maupun elaborasi keduanya.

Fenomena itu menunjukan, seperti halnya yang banyak terjadi di lapangan selama ini, bahwa reforma agraria rupanya bukanlah hal yang mudah, atau memiliki daya konsistensinya dari segala pihak terutama Negara sebagai penyelanggara publik untuk menyelenggarakan apa-apa yang menajdi hak rakyat atas hak agrarianya. Yang terjadi malah seringkali Negara justeru menjadi tameng dari investasi modal atas perampasan aset-aset pertanahan rakyat, dan sector agraria lainnya. Fenomena kriminalisasi petani, penembakan petani, intimidasi dan kebohongan-kebohongan hukum yang sudah terjadi adalah bukti paling dekat bagaimana reforma agraria dan keadilan agraria bagi rakyat, tidak hanya menemui banyak hambatan, namun kekerasan yang nyata yang seringkali sampai melangar hak-hak asasi rakyat sebagai manusia.

Di tengah sutuasi semacam itu lah petani kecil yang umumnya berada di desa-desa kecil, minim akses dan pendidikan pembelaan hukum atas hak-hak agrarianya, benar-benar membutuhkan tindakan paralegal untuk melakukan pembelaan-pembelaan yang mencukupi dan berpihak pada petani.

Pentingnya Paralegal

Paralegal seperti terdapat dalam buku ”Panduan pendidikan paralegal untuk perjuangan kaum tani” ini disebutkan sebagai, suatu tindakan  awal  untuk pendampingan petani secara non litigasi, yang tujuannya adalah untuk menyiasati minimnya pengacara yang dimiliki, minimnya pengetahuan petani tentang konflik agraria, dan pemberkasan data secara benar. Juga terkait dengan fungsi monitoring, nerumuskan konflik yang terjadi, dan bagaimana kekerasan harus diselesaikan sesegera mungkin dan menyiapkan antisipasi kekerasan lanjutan atau yang akan terjadi.

Buku yang ditulis oleh Gunawan beserta kontributor lainnya yaitu Rudi Kasrudi, Ridwan Darmawan, Janses E Sihaloho, Riando Tambunan Benedikty Sinaga, Ade Mutaaqin dan Ahmad fauzi ini menjadi terasa sangat penting kehadirannya karena buku ini memang ditulis untuk tujuan menyagkut pendidikan paralegal bagi petani dan pendamping petani. Sedangkan diluar tema dan tujuan utama itu, buku ini berbicara terkait masalah agraria, hak- hak petani dan kurikulum pendidikan paralegal untuk petani konflik.

Buku ini secara teknis bahasan maupun substansi isi benar-benar berhasil mencapai tingkat kesederhaannya yang tepat untuk petani tanpa meninggalkan fungsi intelektulilnya. Disamping membahas setiap topiknya dengan cara sederhana, ringkas, dan aplikatif dengan paparan diagram dan narasi tekstuil yang ringkas dan cergas, buku ”Panduan pendidikan paralegal untuk perjuangan kaum tani” ini sama sekali tak meninggalkan bobot kedalaman dan argumentasi intelektual ilmiahnya terkait dengan cara pandang tentang pentingnya dilakukan pembaruan agraria (agrarian reform) yang diantaranya meliputi redistribusi tanah untuk penggarap, penyelesaian konflik sengketa agrarian, ketahanan dan kedaulatan pangan, dan hak masayarakat atas air, laut dan pesisir. Isi buku ini memang berisi wacana, opini, paradigama teoritis terkait masalah isu-isu agrarian di Indonesia.

Secara teknis dan kerangka penulisan, buku ini memang merupakan sebuah “panduan” dan “pendidikan” paralegal untuk perjuangan kaum tani. Sebagai sebuah buku panduan dan pendidikan bagi petani, buku ini disusun dengan suatu cara penulisan yang lugas, jelas, difinitif dan merupakan suatu rangkuman (historis-metodologis) yang walau pun singkat, namun tetap tidak kehilangan kedalaman analisa dan latar belakang yang bersifat histories-paradigmatik dari setiap topik bahasan dan issu yang diangkat. Hal itu membuat buku yang disusun berdasarkan pengalaman riil para penulisnya ini, maupun praktik pendidikan yang sudah dilakukan oleh penulis, mau pun kelompok-kelompok yang terkait dalam penyusunan buku ini—menjadikan buku ini menjadi komprehensif dalam pemahaman dan aplikatif dalam kepentingannya baik oleh kaum petani maupun pendamping paralegal kasus-kasus agraria.

Dalam bab III tentang topik bahaasan “Konflik Agraria” misalnya, buku ini mengulasnya pertama-tama dengan menuyusun “anatomi konflik agraria” yang menjelaskan latar historis konflik agrarian di Indonesia, sebaran monitoring keseluruhan konflik agrarian (tersebar di 2.834 desa, 2355 Kecamatan, dan 286 kabupaten kota,) dengan rentang waktu munculnya kasus-kasus agrarian tersebut adalah sejak 1970-2001. luas tanah yang disengketakan dalam kasus-kasus tersebut tidak kurang dari 10.892.203 hektar, dan telah mengakibatkan setidaknya 1.189.482 KK menjadi korban. (Bab III/hlm. 29) Selanjutnya dengan paparan yang jelas, paradigmatic dan bersanadr pada laporan-laporan, data-data investigasi mendalam di lapangan yang mencukupi, topik ini dilanjutkan dengan table dan diagram serta pemetaan yang meliputi contoh-contoh konflik agrarian yang biasa muncul (petani kecil vs pengusaha, petani vs Negara atau pun perusahaan swasta,) Permasalahan dalam hubungan produksi mengenai mekanisme bagi hasil mau pun pengupahan, klasifikasi sektoral dalam konflik agraria yaitu, sektor pertambangan (bertambangan besar akbita kontrak karya dan pertambangan tanpa izin,) Sektor kehutanan akibat (dikeluarkannya izin HPH, hutan tanaman industri, penetapan hokum sebagai kawasan lindung, pengambilan hutan diwilayah adat,) Sektor perkebunan (izin HGU, Perkebunan inti rakyat/PIRBUN, nasionalisasi yang tidak tuntas, dan pengambilan tanah adapt untuk investasi modal besar,) Sektor pertanian (akibat pengoperasian corporate farming, alih fungsi konversi lahan pertanian,) Sektor kelautan dan pesisir (konflik wilayah tangkap, HP3, penetapan tapal batas, konflik kelola nelayan dan pariwisata, konflik petambak garam vs investor.) klasifikasi ini memudahkan pembaca untuk mengenali peta konflik agrarian dan memahami akar soalnya. (Hlm. 33-35)

Buku ini terasa tepat dan sedemikian penting karena hadir ditengah masih rawan dan banyaknya konflik/sengketa agraria yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap petani. Fenomana kriminalisai yang rupanya melibatkan juga state apparatus yaitu hukum dan perangkat-perangkatnya yang selama ini memang tidak memihak kepada petani kecil. Kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani tidak bisa dipandang sebagai suatu kekerasan tanpa dasar, atau tanpa motif struktural. Kekerasan dan tindak kriminalisasi petani yang terus berlanjut itu sejatinya merupakan jalur panjang dari akibat kapitalisme global, budaya ekonomi neoliberal, dan watak ekspansif-eksploitatif kapitalisme, dan birokkratisme kapitalis.

Hal itu juga menunjukan kepada kita suatu kenyataan bahwa yang terjadi pasca runtuhnya rezim militer Orde Baru, rupanya bukanlah transisi demokrasi. melainkan reorganisasi modus operandi dan struktur penghisapan nasional dari kapitalisme internasional/internasionalisasi, yang tidak lagi mengandalkan rezim militer, tetapi prosedural demokrasi guna melegalkan praktek penghisapan kapitalisme internasional dan kriminalisasi perjuangan rakyat. Lebih jauh lagi, reorganisasi kapitalisme internasional tersebut tidak hanya akibat konflik (perjuangan kelas dan perang) dan over  produksi, melainkan akibat over kapital. Yang ujungnya negara telah gagal menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (warga negara Indonesia).

Bahkan perjuangan massa rakyat membela hak-hak dasarnya, telah ditanggapi oleh negara secara represif yang berdampak pada pelanggaran hak sipil-politik yang dilakukan negara dengan kekerasan (by violence) dan dengan hukum (judicial violence) dalam rangka melindungi penindasan modal (capital violence) dan praktek privatisasi serta komersialisasi sumber-sumber agraria dan liberalisasi perburuhan.

Atas fonemena itulah buku ini dirasakan sangat penting kehadirannya. Buku ini bisa jadi sebagai bahan panduan pendidikan bagi petani maupun orang yang melakukan upaya pembelaan hak-hak petani. Buku ini sangat penting untuk memberi informasi, pembelajaran, dan bekal tentang prinsip-prinsip, langkah-langkah maupun strategi yang dilakukan sesuai dengan kondisi-kondisi masing-masing yang berbeda dan tengah dihadapi.

Lebih dari itu, arti penting hadirnya buku ini juga karena yang dirulis bersama para aktor pendambing petani ini berhasil memotret dinamika organisasi tani sehingga memungkinkan upaya lebih jauh yang dapat dilakukan petani saat upaya hukum legal struktural tak lagi mencukupi dan memihak kepada petani kecil. Lebih-lebih upaya hukum legal bagi usaha penyelesaian sengketa agrarian seringkali bias, sehingga aksi-aksi dan tindakan paralegal demi menegakkan hukum yang berpihak pada petani terasa masih sangat penting dan dibutuhkan. Dan akhirnya selamat membaca, semoga mendapati manfaatnya.

* Sabiq Carebesth adalah Direktur pada Lingkar Studi Kebudayaan Indonesia (LSKI) Jakarta, dan bekerja sebagai Editor Publikasi Indhrra (Indonesian Secretariat for the Development of Human Resources in Rural Areas) Yayasan Bina Desa.

Sumber: http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.17.01250330

Program yang didukung CIDA di Aceh terdiri dari empat sektor: tata kelola pemerintahan, penghidupan, perumahan dan penguatan perdamaian. Pelajaran penting yang diidentifikasi oleh CIDA bersama mitranya ini ada pada tingkat keseluruhan program dan pada tingkat masing-masing sektor. Dalam penerapan programnya, CIDA juga memperhatikan isu-isu gender, lingkungan dan perdamaian.

Refleksi dari pengalaman CIDA dan mitranya ini relevan dengan kerja-kerja yang dilakukan para fasilitator masyarakat karena pembelajaran yang diidentifikasi dapat menjadi rujukan untuk penanganan paska bencana yang mungkin terjadi lagi di masa datang. Antara lain, pelajaran pada tingkat program tentang pentingnya pengembangan strategi akhir proyek di awal agar masyarakat dampingan tidak ditinggalkan begitu saja ketika proyek berakhir. Pelajaran lain dari sektor tata kelola pemerintahan, perumahan dan sektor penghidupan adalah tentang pentingnya keterlibatan kaum perempuan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap akhir proyek.

Pembelajaran dari pengalaman CIDA bersama para mitra di Aceh ini dapat juga ditemukan di website Cowater dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Perancis pada www.cowater.com/Feb2010NewsNo2.cfm

Semoga bermanfaat,

Kesan ini nampak jelas dalam sambutan atau kesan perpisahan baik dari pelatih, peserta maupun perwakilan dari penyelenggara pada saat acara penutupan. Suasana kekeluargaan dan kedekatan ini disadari dan diyakini telah membantu proses pencapaian tujuan pelatihan itu sendiri.

Pada acara penutupan, Pak Immanuel Djahi mengatakan, ”Kondisi ini tentu saja merupakan sumbangan semua pihak yang terlibat dalam proses pelatihan ini tetapi apresiasi lebih tentu saja patut kami berikan kepada panitia dan Ibu Tien selaku Pelatih Utama (PU), atas kerja keras mereka yang telah berusaha sebaik mungkin dan berhasil menjaga suasana kekeluargaan ini sampai pelatihan berakhir”.

Salah satu bentuk apresiasi yang diberikan panitia adalah pemberian cenderamata kepada beberapa peserta pelatihan berdasarkan beberapa katergori yaitu kategori peserta terbaik yang diberikan kepada Pak Bongo Benyamin, kategori peserta terfavorit diberikan kepada Pak Markoni Gorang Mau dan Ibu Conny Herta Tiluata, dan kategori peserta super aktif diberikan kepada Pak Kandidatus Angge dan Ibu Adolfince Ae Nubatonis.

Semua peserta pelatihan juga mendapatkan cenderamata berupa dua buah buku saku yaitu buku profil singkat seluruh peserta dan pelatih dan buku yang berisi penilain peer teaching dari peserta lain kepada masing-masing peserta pelatihan. Buku ini diserahkan secara simbolis oleh panitia kepada Pak Bonggo Benyamin sebagai ketua kelas.

Pemberian cenderamata ternyata  tidak berhenti sampai disini. Para ”tamu” juga ikut mendapatkan cenderamata dari panitia. Dharma Palekahelu (Konsultan Pelatihan), Immanuel Djahi (IGGRD), Yuda (IGGRD) dan Jerry Langkun (KM IGGRD) mendapatkan cenderamata berupa kain tenun Timor yang diserahkan oleh Ibu Tien. Pemberian kain tenun merupakan tradisi masyarakat Timor dalam menyambut tamu.

Suasana kekeluargaan semakin terasa justru ketika acara sudah ditutup secara resmi dan acara makan malam selesai. Seperti kebiasaan beberapa tempat di Indonesia bagian timur, begitu juga di Kupang, belum lengkap rasanya jika sebuah acara tidak ditutup dengan acara pesta dansa dan menari. So, lagu Barat dan lagu Tradisional Kupang kemudain melantun silih berganti mengiringi langkah kaki para penari….(jfl)

Sesuai jadwal acara penutupan dimulai jam 19.00 sebelum acara makan malam. Acara penutupan ini terbagi empat sesi, yaitu kesan-kesan mewakili pelatih, kesan-kesan mewakili peserta, penyerahan cenderamata dan terakhir kesan dan penutupan secara resmi mewakili pihak penyelenggara.

Pak Johnny Riwu sebagai perwakilan dari para pelatih dalam sambutannya mengatakan, “Proses pembelajaran orang dewasa yang kita jalankan bersama dan kedewasaan dari peserta membuat suasana pelatihan ini begitu cair, menyenangkan dan tidak ada jarak antara pelatih dan peserta.” Sambil bercanda Pak Johny mengatakan, “kalau mau jujur ’jarak’ itu saya rasakan bukan dengan peserta tetapi dengan Pelatih Utama (Ibu Tien – red)”. Cara ini digunakan oleh pak Johnny untuk mengunggkapkan betapa ketat dan disiplinnya Ibu Tien sebagai PU dalam mengawal proses pelatihan terutama terkait aktivitas pelatih di kelas agar sejalan dengan apa yang sudah ada pada materi pelatihan dan kesepakatan yang sudah dibangun bersama.

Pada intinya Pak Johnny memberikan apresiasi atas kerjasama dan dukungan peserta selama proses pelatihan sehingga tujuan pelatihan bisa tercapai. Selanjutnya Pak Johnny mengucapkan terimakasih kepada pihak penyelenggara, PMD, IGGRD, PNPM-Mandiri Pedesaan dan British Council yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada mereka.

Di akhir sambutannya Pak Johnny mengatakan, ”Pada akhirnya kita akan berpisah dan sebagai kata penutup agar kita kembali mengingat komitmen yang sudah kita bangun bersama agar bisa kita tindak lanjuti.”

Kesan dari pihak peserta diwakili oleh Pak Kandidatus Angge, Faskab PNPM-Mandiri. Pak Angge adalah peserta pelatihan yang sangat enerjik, memulai sambutannya dengan sedikit berefleksi, ”Adalah sungguh sangat berat ketika kita mendedikasikan diri sebagai seorang fasilitator, tetapi bukan seberapa besar atau seberapa berat pikulan yang harus kita pikul tetapi lebih jauh daripada itu adalah seberapa kuat komitmen yang ada dalam diri kita untuk mengantar sebuah perubahan.”

Terkait kesannya selama pelatihan, Pak Angge mengatakan, ”Sangat terasa sinergi antara peserta dan pelatih dalam meramu keseluruhan prosesi pelatihan selama kurang lebih 10 hari ini untuk penguatan kapasitas diri. Konsep dasar pemberdayaan masyarakat, konsep dasar pembelajaran orang dewasa, dan konsep bagaimana mengedepankan hak-hak warga menjadi pilihan yang cukup bermakna ketika kita berbicara dalam ruang pemberdayaan.”

”Oleh karena itu sangatlah pantas, kami sebagai peserta menyampaikan ucapan terimakasih kepada lembaga yang telah begitu peduli dengan kami untuk dibelajarkan. Dan kepada Bapak/Ibu pelatih terutama kepada Pelatih Utama, ijinkan kami menyampaikan hormat dan terimakasih kami, karena sesungguhnya pembelajaran ini telah menjadikan kami, kita semua, manusia baru dalam konstelasi pemberdayaan masyarakat itu sendiri”, Pak Angge menutup sambutannya dengan gaya seorang orator.

Pak Imanuel Djahi sebagai perwakilan dari penyelelenggara (IGGRD) di awal sambutannya memberikan apresiasi lebih untuk pelatihan di Kupang, ”Disini hubungan yang dibangun begitu dekat seperti saudara dan nuansa kekeluargaannya sangat terasa” katanya.

Selanjutnya Pak Imanuel kembali mengingatkan bahwa para fasilitator yangg melakukan pendampingan masyarakat selain harus punya pemikiran, punya hati juga harus punya kompetensi yang layak dan memadai untuk melayani masyarakat karena rakyat berhak memperoleh fasilitator dgn kompetensi yang baik.

”Ini berarti kita harus terus mendorong dan memacu diri kita untuk meningkatkan kompetensi sehingga kita betul-betul menjadi fasilitator yang kompeten dalam melayani masyarakat. Hanya fasilitator yg berkompetenlah yang mampu melakukan perubahan”, tegas beliau sambil memberikan penekanan pada kompetensi.

Pada akhir sambutan Pak Immanuel mewakili keempat lembaga penyelenggara mengucapkan terimakasih ke semua pihak yang terlibat. Bagi peserta Pak Imanuel menitipkan harapannya, ”Kami berharap apa yang sudah diberikan bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi bapak/ibu dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator, lebih jauh daripada itu, semua boleh berguna bagi perubahan masyarakat yang bapak/ibu layani memasuki babak yang lebih baik”.

Pak Imanuel tidak lupa mengucapkan terimaksih kepada panitia terutama Ibu Tien dan para pelatih yang telah berpartisipasi dan mengawal berjalannya pelatihan ini dengan baik.

Pada akhirnya bunyi tiga kali ketokan meja menjadi tanda bahwa Pelatihan Pelatih bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Kupang yang dilaksanakan sejak tanggal 4 – 14 maret 2003 di Hotel Sylvia, Kupang, telah ditutup secara resmi. (jfl)

Profil sumber-sumber pembiayaan yang dijelaskan dalam buku ini berisi penjelasan singkat mengenai latar belakang, tujuan, visi dan misi serta keberadaaan lembaga terkait; program-program yang dilakukan di Indonesia atau untuk orang Indonesia; bentuk-bentuk pembiayaan yang diberikan; prosedur pengajuan pembiayaan; dan kontak yang bisa dihubungi.

Untuk dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan tersebut maka buku ini juga dilengkapi dengan panduan berupa langkah-langkah umum yang perlu diperhatikan dalam mengajukan proposal pembiayaan.

Buku ini disunting oleh Machfudz, seorang konsultan freelance yang sering menangani proposal pendanaan proyek pembangunan di Indonesia.

Pada saat evaluasi akan dilakukan sesuai kesepakatan sebelumnya, Ibu Beatrix Dimu, peserta yang telah selesai presentasi, melakukan interupsi, “Sebaiknya evaluasi dilakukan setelah semua peserta selesai presentasi, biar adil dan tidak ada kesan peserta yang presentasi belakangan diuntungkan dari proses yang sudah terjadi”. Pendapat Ibu Beatrix mendapat dukungan dari Ibu Adolfince Ae Nubatonis, peserta yang juga telah selesai presentasi. Ibu yang biasa disapa Ance menambahkan, “Alangkah baiknya jika semua peserta mendapat perlakuan yang sama.”

Pendapat ini kemudian mendapat tanggapan dari beberapa peserta yang belum mendapat giliran presentasi, yang pada dasarnya mereka tidak bersepakat. Kandidatus Angge menyanggah, katanya, “Kita berada disini dalam proses belajar bersama maka tidak ada yang salah jika kemudian peserta lain bisa belajar dan mendapat masukkan dari presentasi peserta sebelumnya.” Pernyataan Pak Angge ini mendapat dukungan dari beberapa peserta pelatihan.

Tarik-ulur perlu tidaknya evaluasi dilakukan pada setiap ronde terjadi kurang lebih 15 menit karena masing-masing kelompok masih bertahan dengan pendapat masing-masing.

Kedua kelompok kemudian bisa bersepakat untuk kembali ke rancangan awal setelah Fasilitator mengingatkan kembali semangat yang mendasari proses pelatihan pelatih fasilitator ini yaitu semangat untuk saling belajar dengan prinsip pendidikan orang dewasa. Jadi peer teaching ini pada intinya masih dalam proses pembelajaran bukan proses ujian untuk memilih siapa yang terbaik.

Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata keberatan dari beberapa peserta tersebut berangkat dari pemberitahuan panitia sebelumnya bahwa nanti akan dipilih tiga peserta terbaik, masing-masing satu orang setiap kelompok untuk ditampilkan dalam pleno.

Ketika penulis konfirmasi ke panitia ternyata yang dimaksud panitia bukan yang terbaik tetapi akan diambil tiga rekaman presentasi dari masing-masing kelompok sebagai contoh untuk ditampilkan di kelas jadi bukan persoalan siapa yang terbaik.

Menarik. Ternyata kondisi deadlock ini bisa jadi bahan belajar kita tentang arti pentingnya penyampaian informasi yang baik, benar dan tepat. (jfl)

PLBM merupakan salah satu kegiatan pendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan Perikanan.

Publikasi yang disusun pada tahun 2009 berisi 63 profil pelaksanaan PLBM yang ditulis para Tenaga Ahli Pendamping (TAP) pada masing-masing Kabupaten/Kota pelaksana PLBPM di pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

PLBM sepanjang pelaksanaannya tentunya menghadapi siklus tumbuh dan berkembang dan mengalami pengujian sejumlah kendala struktural dan institutional yang dihadapinya. Publikasi 387 halaman ini diharapkan mampu memberikan gambaran ringkas mengenai Pelaksanaan PLBM dan memberikan wawasan yang dapat memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan dan meningkatkan sensitifitas dalam memformulasi strategi pembangunan di daerah pada masa yang akan datang.

Ia diharapkan dapat menjadi materi pembelajaran dan contoh nyata bagi semua pihak, terutama dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada sesi peer teaching setiap peserta pelatihan diberikan kesempatan berperan sebagai pelatih untuk mempraktekkan materi-materi yang mereka peroleh selama pelatihan. Untuk menjaga efektifitas dan kualitas pembelajaran maka peserta pelatihan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok ”oh yess” yang dipandu oleh Pak Paskalis Nai, kelompok ”gay” dipandu oleh Pak Okky Laisnima, dan kelompok ”inga-inga” dipandu oleh Ibu Edonajov Ratu Edo.

Pelatih lain seperti Pak James Ballo, Pak Johnny Riwu, dan Ibu Tien de Queljoe ikut membantu sebagai dokumentasi proses (baca: pengamat) yang diharapkan bisa memberikan umpan balik selama proses peer teaching berjalan. Tidak ketinggalan suport team juga dengan bersemangat dan sigap merekam presentasi setiap peserta pelatihan.

Penentuan urutan presentasi peserta peer teaching dilakukan dengan undian. Sesuai aturan main (baca: jadwal) presentasi peserta pelatihan dalam kelompok dibagi menjadi 3 ronde dimana pada akhir setiap ronde akan dilakukan review dan evaluasi baik dari peserta maupun dari pelatih dan pengamat. Setiap peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk praktek melatih dengan agihan waktu maksimal 15 menit sedangkan peserta yang lain memposisikan diri sebagai peserta pelatihan.

Pada review dan evaluasi ronde pertam tampak bahwa masih ada beberapa peserta pelatihan yang agak canggung dan kehilangan konsentrasi. Dari review dan evaluasi ronde pertama hal ini terjadi umumnya karena peserta tersebut masih belum terbiasa dengan proses perekaman dan masih terpengaruh atau memikirkan agihan waktu yang cukup singkat (15 menit) sehingga konsentrasi agak buyar.

Proses peer teaching selanjutnya berjalan lancar dan menjadi lebih baik. Metode dan media yang digunakan peserta pelatihan semakin bervariasi bahkan ada beberapa peserta yang dengan sangat baik bisa melakukan proses dialog, menguji, umpan balik, dan paraphrase. Disini nampak berbagai macam gaya melatih dari peserta pelatihan, ada yang bergaya ”profesor”dan ”penjual” yang menekankan isi materi tetapi ada juga yang bergaya ”penghibur” dan ”pelatih” yang menekankan pembelajaran.

Karakter dari setiap pesertapun sangat beragam dan mempengaruhi cara mereka melatih. Ada yang karakternya lembut dan menghanyutkan seperti Ibu Conny Herta Tiluata, ada yang tegas dan lugas seperti Ibu Beatrix Dimu, dan ada pula yang energik dengan gaya orator seperti Pak Kandidatus Angge.

Pada akhirnya, menjelang sore, kurang lebih jam 14:30 rangkaian peer teaching berakhir — lebih cepat dari jadwal. Waktu tersisa dimanfaatkan peserta pelatihan untuk beristirahat sejenak sebelum kembali masuk kelas (pleno) untuk evaluasi keseluruhan sesi peer teaching. (jfl)

KABUPATEN KEBUMEN TELAH BEBAS BERAK SEMBARANG TEMPAT PADA TAHUN 2010?

Tiada terbayangkan alangkah indahnya …

Kabupaten Kebumen yang telah lama merindu

Tuk bebas buang air besar sembarang tempat

Akankah tahun 2010 yang diujung mata akan terwujud?

Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen telah dimulai pada tahun 2007 sebagai kesadaran seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen Sehat 2010. Sebagaimana dicita-citakan bersama agar masyarakat dapat hidup sehat sejahtera, lahir dan batin dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan metode pemicuan CLTS (Community Led Total Sanitation) yang telah dilakukan di Kabupaten Kebumen telah membuahkan setitik cahaya harapan bagi seluruh masyarakat untuk dapatnya buang air besar tidak di sembarang tempat, sehingga penyakit berbasis tinja dan sanitasi dapat ditekan seminim mungkin.

CLTS yang dilakukan para sanitarian/bidan/fasilitator di berbagai desa disambut antusias oleh warga masyarakat, walau awalnya kurang direspon. Keadaan ini dapat berubah total akan antusias masyarakat karena dorongan dan keterlibatan langsung para Punggawa Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Alangkah indah dan harmonisnya masyarakat bersama pamong  praja saling dukung dan mengingatkan untuk selalu hidup dalam situasi dan lingkungan yang sehat. Semoga keadaan ini terus dan terus berlangsungan di Kabupaten Kebumen tidak hanya menjelang tahun 2010.

Tahun 2007 Kabupaten Kebumen baru mulai mengadakan pelatihan CLTS kepada para sanitarian, bidan desa dan calon fasilitator lainnya. Dan pada tahun 2008 para fasilitator tersebut diterjunkan mendampingi masyarakat untuk merubah perilaku buang air besar (BAB) dari keadaan di sembarang tempat, seperti sungai, tegalan, tepi sawah, dan lainnya menjadi terkumpul pada jamban atau wc keluarga. Yang pada akhirnya cukup membahagiakan yaitu cakupan akses terhadap jamban masyarakat di 3 desa dari 9 desa sasaran PAMSIMAS tahun 2008 telah berhasil melebihi target cakupan jamban Kabupaten Kebumen (target 73%), yaitu desa Soka, Padureso, dan Kalirancang.

Pada tahun 2009 monitoring dan pendampingan terus dilakukan oleh para sanitarian/bidan/fasilitator, sehingga telah berhasil 11 desa mendeklarasikan diri menjadi desa ODF (Open Defecation Free) bebas buang air besar di sembarang tempat, baik desa sasaran PAMSIMAS maupun desa sasaran program Pelayanan Penyehatan Lingkungan. Desa-desa dimaksud adalah: Bocor, Arjowinangun, Indrosari, Lajer, Sidomukti, Gebangsari, Soka, Mrentul, Pencil, Kaliwungu, dan Banjurmukadan.

Semoga 11 desa tersebut diatas dapat memacu desa /kelurahan lainnnya di Kabupaten Kebumen untuk ODF pada tahun 2010 depan ini, yang jumlahnya 453 desa/kelurahan di 26 Kecamatan. Semoga.

Hal tersebut sangat mungkin atas semangat seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen. Pemicuan dengan CLTS tidak perlu bantuan dana hanya kemauan dan saling ingat mengingatkan, sehingga masyarakat sadar untuk tidak BAB di sembarang tempat. Amin.

Jangan beri Ikan, tapi beri kail

Hal ini sering kita dengar ketika seorang fasilitator mencoba membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membiasakan diri untuk meminta bantuan. Masyarakat biasanya menjadi sangat manja, mudah meratap dan gampang putus asa. Dampak negatifnya terjadi kecemburuan sosial yang berujung pada menigkatnya angka kriminalitas, angka depresi dan lainnya. Sehingga menjadi generasi yang tidak berguna.

Pendapat itu ada benarnya, tapi juga kurang tepat bila dihubungkan dengan sekelompok masyarakat yang sedang kelaparan dan hampir mati, atau masyarakat yang sedang kena bencana dan mengalami trauma dan depresi yang berat dimana sedang meratap karena kehilangan anggota keluarga dan materinya. Tanggung jawab pemerintah bila hal itu terjadi memang harus segera memberi ikan bukan kail.

Tapi apakah angka kemiskinan yang seperti itu sangat besar di negeri ini sehingga harus menghabiskan anggaran yang besarnya triliunan? Sepertinya harus dipikirkan dan didata kembali angka yang valid, sehingga penanganan masalah kemiskinan tidak berkutat dalam program charity yang membuat masyarakat tidak kreatif.

Belum lagi ditambah dengan sikap masyarakat yang tidak peduli dengan kriteria miskin yang telah ditetapkan misalnya dalam BLT, JAMKESMAS dan program charity lainnya. Sehingga menimbulkan salah sasaran bagi penerima manfaatnya.

Saatnya Masyarakat harus Cerdas

MDGs telah memberikan arahan yang jelas untuk penanggulangan kemiskinan secara tuntas. Dimana ketika masyarakat sedang lapar bukan hanya diberi makan saja. Ketika sudah kenyang, mereka harus diajak berfikir untuk mencoba keluar dari kemiskinan. Tampung semua keluhan mereka, dari sisi kesehatan, lingkungan, keahlian yang sangat minim sampai pada masalah permodalan usaha.

Kemudian ajak diskusi dengan mereka bagaimana caranya untuk keluar dari kukungan kemiskinan. Keinginan yang diharapkan dijadikan acuan yang realistis dan sangat mungkin untuk direalisasikan. Hal ini harus digabungkan dengan potensi pemecahan permasalahan dari lingkungan terdekat dahulu. Karena setiap wilayah (contoh Desa) pasti ada potensi pemecahan masalah, biasanya masyarakat telah tahu pemecahanannya, tapi berat untuk menjalankannya.

Memang perlu leader/fasilitator yang handal, perlu waktu untuk merubah paradigma yang terbiasa pasrah menjadi jiwa pejuang.Tapi itu adalah proses belajar, dimana ketika ingin mewujudkan masyarakat cerdas perlu waktu untuk belajar. tidak semudah membalikan telapak tangan.

Prinsip Membangun masyarakat Cerdas:

1. Jadikan kejujuran hal yang paling utama
2. Jangan pikir nanti jadi apa, tapi pikirkan apa yang harus dikerjakan sekarang untuk persiapan masa depan
3. Dapat membangun lembaga yang dipercaya
4. Dapat merencanakan kegiatan untuk 3 tahun kedepan apa yang akan dilakukan
5. Dapat membangun kebersamaan dengan pihak lain

Kejujuran adalah hal utama dalam memperbaiki segala hal, begitu pula halnya untuk membangun masyarakat cerdas.

Ketika transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik, maka otomatis akan menimbulkan kepercayaan dari masayarakat. Ketika kepercayaan itu telah ada, maka akan mudah bagi fasiltator/lembaga untuk membangun masyarakat cerdas yang didalamnya penuh dengan kebersamaan dan ide-ide kreatif untuk kesejahteraan wilayah (desa) masing-masing.

Kupang. Pelatihan Pelatih (ToT) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang diinisiasi oleh PMD, PNPM-Mandiri, IGGRD dan British Council dilaksanakan di Hotel Sylvia, Kupang. Dijadwalkan berjalan selama 10 hari, tanggal 4 -14 Maret 2010.

Peserta pelatihan adalah fasilitator-fasilitator yang berada di daerah  Nusa Tenggara Timur (NTT). Peserta pelatihan berjumlah 35 orang dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Paling banyak merupakan fasilitator Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM) baik program Mandiri Pedesaan (PNPM-Mandiri Pedesaan) maupun Daerah Tertinggal Khusus (PNPM-DTK). Sebagian lainnya berasal dari PMD Pusat, LSM dan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan daerah tempat kerjanya para peserta tersebar di beberapa pulau dan kabupaten yang ada di NTT. Jumlah peserta terbesar berasal dari pulau Timor 19 orang (Kota Kupang, Kab Kupang, TTU, Soe) dan pulau Flores 10 orang (Manggarai, Ende, Sika, Lembata). Peserta lain berasal dari Sumba, Alor dan Sabu.

Pelatih Utama (PU) pelatihan ini adalah Alberthina Louisa Riwu-de Queljoe, biasa disapa Ibu Tien atau Ma’ Tien. Ibu Tien merupakan pelatih yang sudah makan asam garam pemberdayaan masyarakat. Sejak mahasiswa telah aktif di Lembaga Pengabdian Masyarakat. Pekerjaan saat ini adalah Koordinator bidang Organisasi Yayasan Alfa Omega, Kupang.

Pelatih lain yang dilibatkan pada pelatihan ini adalah Soleman Dethan (Wakil Direktur Yayasan Alfa Omega), Edonajov Ratu Edo, James Ballo (Plan International), Johnny Riwu (Undana), Paskalis Nai, dan Okky Laisnima. (jfl)

Apa yang diungkapkan oleh seorang warga diatas, tentunya sangat beralasan sesuai kondisi dan kultur yang terjadi saat itu. Betapa tidak, selama ini perempuan hanya sibuk menghabiskan waktunya mengurus Rumah Tangga. Itu pun hanya didapur, tempat tidur, dan kamar mandi. Sibuk dengan urusannya sendiri, tidak mau peduli kondisi disekelilingnya, hanya segelintir saja yang mau bersosialisasi di tengah masyarakat.

Kehadiran PNPM Mandiri Perdesaan yang masuk diwilayah itu sejak tahun 2007, keadaan itu mulai berubah sedikit demi sedikit seiring dengan berubahnya pola pikir perempuan untuk maju dan berkembang dengan segenap potensi yang mereka miliki. mereka mulai mengikuti pertemuan pertemuan, bahkan dengan latar belakang suku dan etnis yang berbeda-beda, ada suku Makassar, Jawa, Bugis, dan Mandar mereka mulai membuat kelompok-kelompok dengan berbagai kegiatan yang beragam, diantaranya : pengajian, arisan, olah raga, dan lain-lain sebagainya.

Selama penulis mendampingi kelompok Sipatuo, berbagai hal telah dilakukan dalam mengantar kelompok menggali dan menemukan potensinya untuk menjadi kelompok yang kuat, diantaranya menguji kedisplinan, komitmen, dan kepedulian kelompok melalui Latihan Wajib Kelompok (LWK) selama delapan kali dan setiap pertemuan dilaksanakan selama 2 (dua) jam, kemudian diajak secara bersama-sama membuat kesepakatan yang tujuannya lebih menguatkan kelompok, misalnya : berapa kali anggota hadir dalam pertemuan baru bisa dikatakan anggota tetap dan berhak mendapatkan pinjaman, selama pertemuan tidak boleh makan dan minum, peserta tidak boleh meninggalkan tempat selama LWK berlangsung, setiap anggota yang hadir membawa uang  Rp. 500 untuk ditabung dan dijadikan modal kelompok.

Selain kesepakatan aturan, ada juga sanksi yang diberikan kepada setiap anggota yang melanggar kesepakatan, diantaranya : apabila malas hadir pertemuan dikeluarkan dari kelompok atau tetap dipertahankan tetapi ada perjanjian dan kesepakatan anggota dalam kelompok, penundaan pemberian pinjaman bagi anggota yang malas mengikuti pertemuan kelompok.

Sebenarnya, pendampingan ini dimaksudkan sebagai bentuk penyadaran akan pentingnya berkelompok, tidak hanya sekedar mau meminjam lalu membuat kelompok siluman, tapi yang lebih penting adalah  bagaimana setiap anggota dalam kelompok ada saling membagi pengalaman, saling membantu, saling menolong, dan ikut merasakan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anggota, dan yang lebih penting adalah ada ikatan emosional yang kuat diantara sesama anggota.

Selanjutnya, setelah kelompok sadar akan pentingnya berkelompok, barulah diberikan ketrampilan dan pemahaman pengelolaan keuangan kelompok, pengelolaan keuangan rumah tangga, pengadministrasian kelompok, kelayakan usaha kelompok, dan lain-lain sebagainya.

Setelah dianggap kuat, difasilitasilah untuk menjadi Kelompok Simpan Pinjam, akhirnya pada akhir Februari 2008, kelompok ini dengan anggota awal sebanyak 20 orang mengajukan permohonan pinjaman SPP kepada Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Budong-Budong, dan setelah dilakukan verfikasi usulan kelompok ini dianggap layak untuk mengelola dana, maka diberikanlah modal awal sebagai modal kerja sebanyak   Rp. 40.000.000,- dengan bunga 18% per tahun menurun, rata-rata pemberian per anggota sebesar Rp. 2.000.000,-.

Dari dana yang diberikan kepada masing-masing anggota tersebut, ada beberapa kegiatan usaha yang mereka kembangkan, diantaranya : Menenum, Pembuatan Tempe, Jual Sayur-Sayuran, Jual Baju dengan sistem cicilan, dll sebagainya.

Khusus untuk kegiatan pembuatan tempe, setiap harinya mereka membutuhkan bahan baku 20 Kg yang diambil dari masyarakat secara langsung yang dulunya sebelum ada modal   dari PNPM-MPd bahan baku tersebut tidak dibayar langsung, sehingga biayanya agak mahal, namun mereka agak lega setelah diberikan bantuan, setelah selesai dibuat, kemudian tempe tersebut dipasarkan melalui paggandeng (penjual keliling yang memakai sepeda), dari hasil tersebut setiap harinya keuntungan bersih yang mereka dapatkan sebesar 35.000.

Melihat kelompok sudah mulai berkembang, penulis menfasilitasi pertemuan kelompok dengan anggota dan disepakati beberapa kesepakatan secara tertulis untuk mengembangkan kelompok, diantaranya:

• Pengelolaan Administrasi kelompok yang lebih baik oleh sekretaris
• Pencatatan pada buku kas harian dilakukan secara kontinue
• Tabungan anggota kelompok, tidak perlu besar yang penting setiap anggota disiplin dalam menabung
• Dipersyaratkan bahwa setiap anggota baru yang akan diberikan pinjaman, paling tidak harus menjadi anggota penabung minimal 1 bulan
• Dibuat kesepakatan kepada anggota peminjam melalui PNPM-MP, bisa dilakukan pengembalian setiap hari, mingguan, misalnya si A, pembayaran yang harus dikembalikan ke kelompok untuk disetor ke UPK setiap bulannya Rp. 300.000 (bunga + pokok), maka kalau disepakati pengembalian perhari, maka si A harus membayar Rp. 30.000 (ditambah 10% tabungan atau Rp. 3000), dana sebesar ini kalau dikumpulkan dari 20 anggota, maka setiap harinya dana bisa masuk Rp. 600.000+60.000 (Tabunga) = 660.000,-

  Dibuat kesepakatan kepada anggota peminjam melalui PNPM-MP, bisa dilakukan pengembalian setiap hari, mingguan, misalnya si A, pembayaran yang harus dikembalikan ke kelompok untuk disetor ke UPK setiap bulannya Rp. 300.000 (bunga + pokok), maka kalau disepakati pengembalian perhari, maka si A harus membayar Rp. 30.000 (ditambah 10% tabungan atau Rp. 3000), dana sebesar ini kalau dikumpulkan dari 20 anggota, maka setiap harinya dana bisa masuk Rp. 600.000+60.000 (Tabunga) = 660.000,-

• Dari dana Rp. 660.000,- yang terkumpul setiap harinya, supaya tidak mengendap maka bisa diberikan kepada anggota baru, terutama pedagang-pedagan kecil yang butuh modal dari Rp. 100.000 – 300.000 dengan jangka waktu pinjaman 1 bulan yang diangsur setiap harinya bersama dengan bunganya, hal ini dilakukan untuk menghentikan prilaku  pemberian pinjaman dengan bunga tinggi oleh rentenir (linta darat).
• Biaya operasional berupa ATK, honor penagih, biaya pertemuan, biaya social dibebankan dari pendapatan operasional kelompok dan dipertanggungjawabkan setiap bulannya kepada anggota
• Langkah awal dari kesepakatan tersebut, kelompok memberikan pinjaman bervariasi ke pedagang-pedagang kecil, mulai Rp. 300.000,- s.d Rp. 500.000,- dengan bunga pinjaman 5% setiap bulannya ditambah dengan tabungan. Walhasil, berdasarkan informasi dari ketua Kelompok SPP Sipatuo, jumlah anggota baru per 31 Mei 2009 sebanyak 10 orang dengan jumlah tabungan anggota tabungan yang digulirkan Rp. 6.000.000,-.  Sedangkan, untuk kegiatan sosial misalnya untuk pengantin, kematian dialokasikan sebesar Rp. 100.000,- per bulannya.

Selain itu, sudah disepakati setiap akhir tahun pembagian surplus akan digunakan untuk penambahan modal kelompok, kegiatan sosial, dan penambahan modal anggota.

Belajar dari perjalanan kelompok SIPATUO yang awalnya hanya berbekal semangat untuk bertemu dan kemudian melakukan kegiatan Simpan Pinjam, kini sudah berkembang, penulis teringat dengan penegasan Fajar Jarwo saat membawakan materi Pemberdayaan Masyarakat pada TOT Pelaku Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar beberapa waktu lalu, beliau mengatakan ”Kalau mau buat kapal, jangan sekali-kali cepat suruh masyarakat untuk mencari kayu, kalau anda mau menyekolahkan anak jangan langsung mendaftarkannya sebelum ia sadar bahwa sekolah itu susah dan butuh pengorbanan”.

Dari apa yang disampaikan Fajar Jarwo, penulis ingin menambahkan ”Jangan sekali-kali memberikan uang (pinjaman) kepada masyarakat sebelum mereka sadar pentingnya uang, mengetahui bagaimana cara mengelola uang, dan kalau pun terlanjur memberikannya jangan biarkan mereka berjalan sendiri, tapi bimbinglah mereka, ajari mereka bagaimana mengelola dan mengatur uang dengan baik agar menghasilkan, tingkatkan kapasitasnya secara terus menerus”.

Namun demikian, bila dicoba menggali saripatinya secara mendalam terhadap proses yang terjadi dari Kelompok Sipatuo dari proses awal hingga kemudian berhasil membuka mata-mata ibu untuk berkembang, nampak jelas bahwa proses penguatan dan penyadaran secara berkesinambungan tanpa menghilangkan nilai-nilai dan potensi budaya yang ada di masyarakat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan yang ada dimasyarakat, terutama masyarakat miskin yang ada didesa.

Kalau begitu, perubahan wajib adanya dimulai dari desa, meminjam istilah Prof. Muhammad Yunus, peraih Nobel yang berhasil mengentaskan kemiskinan dengan pola GRAMEEN BANKnya dan ditiru oleh ratusan negara termasuk Indonesia, beliau mengatakan ”untuk membangun sebuah bangsa, bangunlah desanya”.

Dan yang takkala pentingnya adalah, bagaimana seorang fasilitator mampu menghadirkan dirinya sebagai teladan dan berbuat secara ikhlas kepada masyarakat. Rumusnya, jangan ambil uang mereka, berilah apa yang kita miliki dan jangan harap kembali,  bimbing mereka, bantu mereka, berpikirlah untuk mereka, satukan hati dan perasaaan kita hanya untuk mereka.

Pesan agama mengatakan setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang dengan penuh ketulusan dan keikhlasan adalah tabungan enerti positif, suatu saat kita akan merasakan hasilnya tanpa kita duga dari mana datangnya.  Kalau ini yang tanamkan sejak dini dalam diri setiap fasilititator sebagai ”Pejuang Pemberdayaan” (istilah Dr. Syahrir Kube)   maka yakinlah perubahan pasti akan terjadi, begitu pun sebaliknya.

Pengalaman pribadi penulis menjadi pendamping masyarakat bahwa  ketika kita bekerja secara profesional terkadang harus mendapatkan teror dan ancaman nyawa dari oknum atau kelompok tertentu yang tidak ingin melihat adanya perubahan, karena ketika terjadi perubahan maka dengan sendirinya mereka akan terpinggirkan di tengah masyarakat.

Karena itu perlu ada keyakinan dan percaya diri yang tinggi bahwa ketika kebenaran ditransparankan ditengah masyarakat, pasti akan menuai kritik, sebagaimana dahulu para Nabi tidak sedikit menuai kritikan, cemohan, pengusiran, dan ancaman nyawa justru tidak membuat mereka berhenti menyampaikan kebenaran kepada ummatnya.

Inilah contoh komitmen yang sangat luar biasa, yang mestinya  dipegang oleh seorang fasilitator sebagai  social of change dan social of control ditengah masyarakat, ketika seorang fasilitator diteror, dicemoh, dicaci maki maka berpositif thingkinlah bahwa mereka belum mengetahui apa-apa. Maka tugas kita meluruskannya sampai mereka betul-betul tahu. Biarkan mereka menghantam kita dari segala lini yang penting kita berjalan saja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, kata Mario Teguh yang saat menjadi motivator papan atas dengan Golden Waysnya ”Lakukan apa yang anda pikirkan, lalu lihat apa yang terjadi…  Terima Kasih.

Depok, fasilitator-masyarakat.org — Satuan Kerja PNPM Mandiri sampai saat ini belum menemukan struktur konteks pendampingan yang diharapkan. ToT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat ini berusaha untuk membentuk seorang trainer pemberdayaan yang berbeda dari trainer yang lain.

Demikian yang disampaikan Prabawa Eka Susanta dari Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Satker PNPM Mandiri), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen PMD), saat membuka secara resmi Pelatihan bagi Pelatih (ToT) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat grup 13 dan 20 yang diselenggarakan Ditjen PMD, Institute of Good Governance and Regional Development (IGGRD) dan British Council Indonesia, di Hall Wisma Leonie, Kinasih Resort Cimanggis, Depok, Senin (15/2).

Dalam sambutannya yang dihadiri para peserta, panitia dan perwakilan dari IGGRD, Prabowo minta agar fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ikut ToT ini bisa menjadi pendamping sekaligus teman masyarakat untuk menyikapi isu-isu dan masalah yang mereka dihadapi, sebagai akibat dari perubahan yang terjadi baik konteksnya global maupun local di tingkat desa.

Usaha ini akan bergantung dari visi dan misi yang ada dalam setiap diri fasilitator itu sendiri. Apakah fasilitator pemberdayaan masyarakat akan bangga menyandang gelar profesi sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, atau hanya sekedar pekerja proyek. Itu sebabnya  kita dari Ditjen PMD ingin mulai tahun 2010 sertifikasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat sudah mulai dilakukan,” kata Prabawa.

Sertifikasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan Ditjen PMD ini ditujukan bagi setiap setiap insan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. “Melalui sertifikasi profesi fasilitator ini, kami akan memfasilitasi individu-individu yang menyebut diri mereka sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat,” ujar Prabawa.

Bangga Sebagai Fasilitator

Mengapa perlu sertifikasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat? Alasan pertama, karena dalam mekanisme perekrutan konsultan, lembaga-lembaga perekrut diwajibkan untuk merekrut konsultan bersertifikasi.

“Menurut aturannya begitu. Di Indonesia, nyaris belum ada konsultan pemberdayaan yang memiliki sertifikasi. Itu karena lembaga sertifikasi fasilitator pemberdayaannya sendiri juga belum ada.”

Tujuan yang kedua yaitu ingin melindungi rakyat. Kalau masyarakat diberikan kesempatan untuk didampingi, tentu negara harus memastikan bahwa pendamping masyarakat itu benar-benar pendamping. “Ini juga untuk memastikan bahwa hak rakyat memperoleh fasilitator pendamping yang baik bisa terpenuhi.”

Di belahan dunia lain, profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat sejajar dengan profesi-profesi terhormat seperti akuntan, dokter dan pengacara. Melihat fakta itu, kata Prabawa, kami juga ingin menjadikan fasilitator pemberdayaan masyarakat Indonesia bisa bangga terhadap profesi dan eksistensi dirinya.

“Setelah rangkaian ToT ini dilaksanakan, nanti kita akan memilih beberapa orang yang serius dalam bidang trainer pemberdayaan masyarakat untuk masuk ke dalam jenjang pelatihan yang disebut dengan Training Designer.”

Jenjang Karir Fasilitator

Satu yang tidak kalah penting, sertifikasi profesi fasilitator juga bertujuan untuk memberikan jenjang karir yang jelas bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat Indonesia.

“Teman-teman fasilitator PNPM Mandiri, misalnya, tentu bertanya-tanya, setelah 2014 mau bikin apa? Kekuatiran itu terjadi karena banyak pihak yang merasa bahwa fasilitator pemberdayaan masyarakat bukan suatu profesi,” kata Prabawa.

Sampai saat ini, dalam pasar tenaga kerja pemberdayaan, persaingan hanya terfokus untuk memperebutkan tenaga-tenaga kontrak dari pemerintah atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat lokal. Dalam dinamika ini, yang diperhitungkan dalam perekrutan bukan kemampuan melainkan masa kerja. “Itu karena tidak ada standarisasinya. Kompetensinya tidak terukur, sehingga ada fenomena orang muda tidak akan pernah memimpin orang yang lebih tua. Ini tidak fair!” kata Prabawa.

Eka Simanjuntak dalam sambutannya selaku perwakilan dari IGGRD sekaligus sebagai Project Director ToT ini mengatakan bahwa Sebagai penyelenggara, IGGRD akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dan memenuhi kebutuhan peserta ToT ini.

Eka juga menginformasikan kepada peserta, bahwa selain ToT dan sertifikasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dirangkai dengan pengembangan sistem database fasilitator pemberdayaan masyarakat Indonesia yang dikelola oleh Ditjen PMD.

Seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat akan dimasukkan dalam database ini, apapun latar belakang dan pengalamannya. Sehingga suatu saat, database itu yang akan jadi petunjuk jika ada yang butuh fasilitator yang telah disertifikasi dengan kriteria-kriteria tertentu, dan tidak menutup kemungkinan, semakin memperluas kesempatan fasilitator pemberdayaan masyarakat bisa berkarya sekaligus menimba ilmu di luar negeri.

“Kalau saat ini kesempatan bekerja di luar negeri belum bisa terbuka luas. Justru kita impor banyak sekali tenaga pemberdayaan dari luar negeri yang sama sekali tidak tahu Indonesia,” kata Prabawa.

“Dengan demikian, diharapkan para peserta memanfaatkan ToT ini sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan diri sendiri. Bagi yang sudah ahli, silakan tempatkan ToT ini sebagai refreshing, dan bagi yang baru pertama kali ikut, mari kita sama-sama belajar, sebab dalam konteks pendidikan andragogi tidak ada diantara kita yang lebih,” tambahnya.

Acara pembukaan ToT ini ditutup dengan materi Ke-Indonesia-an yang dibawakan Prabawa. Bersamaan dengan berlangsungnya ToT grup 13 dan 20 di Kinasih Resort Cimanggis, kegiatan serupa juga diadakan secara serentak di Salatiga, Makassar dan Manado. (enl)

Senin (15/02), ToT diawali dengan mengenalkan kepada peserta seluruh materi yang akan disajikan selama pelatihan. Di sesi ini, peserta juga diminta untuk menyiapkan materi yang nanti akan dibawakan pada sesi micro-teaching. Sesi pradaya ini dibawakan Abraham Raubun dan Chamiyatus Sidqiyah. Abraham dan Chamiyatus adalah Pelatih Utama ToT ini.

Kata Chamiyatus, Pelatih Utama kelas 20, peserta ToT ini beruntung. Dari pengalamannya selama terlibat dalam program PNPM Mandiri, seingatnya, pembekalan bagi pelatih fasilitator PNPM mandiri hanya pernah dilakukan satu kali. Itu pun dirasa masih belum maksimal untuk membekali fasilitator peserta pelatihan tersebut.

ToT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen PMD), Institute of Good Governance and Regional Development dan British Council Indonesia ini menawarkan nilai tambah bagi peserta karena punya materi memahami nilai-nilai ke-Indonesia-an.

“Saat ini, pemahaman nilai-nilai ke-Indonesia-an penting dalam kegiatan pemberdayaan, karena tantangan pemberdayaan kita berkisar pada isu otonomi daerah dan disintegrasi,” ujar Chamiyatus.

“Sekarang nilai-nilai yang baik di masyarakat cenderung dihilangkan. Padahal premis pemberdayaan sebenarnya harus mulai dari bawah, dan itu harus diawali dengan kearifan-kearifan lokal yang sudah ada dalam masyarakat. Jadi ToT ini diharapkan bisa melahirkan pelatih-pelatih fasilitator pemberdayaan masyarakat yang paham dan mampu menyebar virus kearifan lokal.”

Di hari pertama pelatihan, Pelatih Utama juga mulai memaparkan sejauh mana relevansi dan manfaat materi-materi yang akan disajikan dalam ToT ini. Ini penting bagi peserta yang belum paham betul teknik memfasilitasi pelatihan yang efektif.

“Selama ini kami jika melatih ya hanya melatih saja. Setelah dapat lesson-plan, ya itu yang langsung dibawakan ke peserta, tanpa paham betul kondisi psikologis teman-teman yang akan dilatih. Ternyata kami dapat materi pemahaman psikologis audiens itu dalam ToT ini. ToT ini saya kira akan membantu kami ketika melatih teman-teman nanti,” kata Nurahwati, Fasilitator Keuangan PNPM Mandiri OKU Timur, Sumatera Selatan, dan Yessy Octaria, Fasilitator Teknik PNPM Mandiri Lampung Selatan, Lampung. Nurahwati dan Yessy adalah peserta ToT kelas 20.

“Suasana di kelas untuk hari pertama ini sudah lumayan cair. Teman-teman peserta juga lucu-lucu. Sebagai fasilitator teknik, saya harap selesai ToT ini bisa lebih paham bagaimana melatih teman-teman di lapangan,” tambah Yessy.

Peserta yang terdaftar berjumlah 61 orang, perwakilan dari berbagai lembaga pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri Perdesaan, P2DTK, P2KP, Ditjen PMD, dan satu perwakilan dari LSM lokal. Mereka datang dari berbagai provinsi, kota dan kabupaten di Pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan.

Hingga berita ini diturunkan, baru 45 peserta yang hadir. Menurut John Erysson, Training Manager ToT ini, masih ada 16 peserta yang belum hadir.

“Kami tidak mentolelir indisipliner. Ada satu peserta yang meminta kelonggaran jadwal, tapi kami panitia tidak kompromi dengan itu. Jika ada salah satu peserta kurang disiplin, selain merepotkan komponen pelaksana, tentu implikasinya ada pada seluruh peserta pelatihan. Disiplin memegang peranan penting bagi pencapaian kualitas output dari ToT ini,” kata John.

Seremoni pembukaan ToT Fasilitator Pemberdayaan Kelas 13 dan 20 wilayah Jakarta ini akan diadakan malam ini, setelah sesi kelas hari pertama berakhir. Rencananya, kegiatan ini akan dibuka secara resmi oleh perwakilan dari Ditjen PMD, British Council dan IGGRD. (enl)

Ini semua berawal dari sebuah pengumuman di website Fasilitator-Masyarakat.org perihal perekrutan peserta Training of Trainers (ToT) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di delapan kota —Medan, Jakarta, Salatiga, Malang, Makassar, Manado, Kupang dan Jayapura— yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen PMD), Institute for Good Governance and Regional Development (IGGRD) dan British Council Indonesia.

Ada dua tahap mekanisme seleksi. Pertama adalah seleksi administratif dari IGGRD—sebagai pihak manajemen pelaksana. Setelah itu, aplikasi yang dinilai IGGRD memenuhi syarat diklasifikasi lagi per-wilayah pelatihan untuk direkomendasikan kepada Pelatih Utama dan Training Manager di setiap wilayah pelatihan. Ini adalah seleksi tahap dua sekaligus yang terakhir, dimana para pelatih utama dan training manager per-wilayah ToT sudah bisa menentukan siapa saja pendaftar online yang berhak ikut ToT.

Ternyata mekanisme perekrutan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan pihak manajemen pelaksana pelatihan. Implikasinya ada pada nasib pendaftar ToT secara online yang difasilitasi website Fasilitator-Masyarakat.org. Tercatat ada 150 aplikasi pendaftar yang kami terima dalam inbox email pendaftaran ToT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

Hari demi hari berlalu, akhirnya ToT gelombang pertama mulai bergulir. Hingga berita pelaksanaan test-bed ToT Salatiga dan ToT Makassar ditampilkan di website Fasilitator-Masyarakat.org, informasi kepastian siapa saja yang lolos seleksi ToT secara online belum juga ditampilkan di website Fasilitator-Masyarakat.org. Pendaftar kecewa, kami pun kelimpungan cari informasi yang benar-benar akurat untuk dimuat di website.

Simpang siur informasi seperti ini jelas bikin pendaftar online mulai bertanya-tanya. Bahkan ada yang kesal setengah mati karena pertanyaannya terkesan tidak pernah ditanggapi. Jelas ini bikin persepsi atas kualitas informasi di website Fasilitator-Masyarakat.org jeblok.

Pengelola website Fasilitator-Masyarakat.org tidak mau itu terjadi. Kami berempati dengan apa yang Anda rasakan. Kami juga sepenuhnya yakin Fasilitator-Masyarakat.org bukan apa-apa tanpa pengunjung. Setelah persoalan ini dikaji secara komprehensif, minggu lalu pengelola website Fasilitator-Masyarakat.org mulai meneruskan semua komplain dan kritik dari pendaftar ToT secara online terkait simpang siur informasi pelaksanaan dan perekrutan ToT kepada manajemen pelaksana pelatihan.

Dari sana diperoleh informasi bahwa manajemen pelaksana ToT belum bisa mengumumkan pendaftar online yang dinyatakan lolos untuk mengikuti ToT, hingga ada pemberitahuan selanjutnya dari Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Ditjen PMD.

Kok bisa begitu?

Ternyata dari enam kelas ToT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat gelombang I yang telah diadakan di empat kota—Jakarta, Medan, Makassar dan Manado, semua pesertanya ditentukan oleh Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Ditjen PMD.

Terus kenapa informasi ToT ini tidak lagi ditampilkan?

Soal dihapusnya halaman informasi ToT dari website Fasilitator-Masyarakat.org, itu sepenuhnya keputusan dari pihak pengelola website. Hal tersebut merupakan prosedur standar di bidang manajemen konten website, dimana informasi yang sudah tidak relevan dan tidak akurat harus diganti dengan informasi yang lebih baru dan akurat.

Untuk itu, kami memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang disebabkan simpang siur informasi pelaksanaan dan peserta ToT ini. Besar harapan kami masalah ini mendapat perhatian dari panitia pelaksana, dan semoga kedepan peristiwa ini tidak terulang lagi.

Tanggapan terbuka soal informasi ToT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dan permohonan maaf pengelola website Fasilitator-Masyarakat.org ini terbuka untuk ditanggapi. Mohon login terlebih dahulu supaya Anda bisa meninggalkan komentar, kritik dan pertanyaan melalui kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih.

Salam hormat,

Pengelola Fasilitator-Masyarakat.org

Untuk kali kedua, Kampus Bina Darma, Salatiga, dipilih sebagai tempat pelaksanaan ToT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen PMD), Institute for Good Governance and Regional Development (IGGRD) dan British Council Indonesia.

Semua peserta ToT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Salatiga kali ini adalah fasilitator utusan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jumlahnya 30 orang, dengan komposisi enam fasilitator dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, ditambah 24 fasilitator dari Papua.

“Fasilitator dari Papua yang ke Salatiga ini adalah peserta ToT wilayah Papua. Hanya saja, untuk ToT wilayah Papua tempat pelatihannya dialihkan. Selain dialihkan ke di Salatiga ada juga yang dilatih Makassar,” ujar Konsultan Manajemen Training, Dharmaputera Palekahelu.

ToT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Salatiga ini berlangsung selama 10 hari, mulai 5 hingga 15 Februari 2010. Bersamaan dengan itu, saat ini juga ToT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat wilayah Makassar sedang digelar di Hotel Grand Wisata, bilangan jalan Sultan Hasanuddin, Makassar. (enl)

ToT ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri (Ditjen PMD Depdagri), Institute of Good Governance and Regional Development (IGGRD) dan British Council Indonesia.

Peserta sangat antusias dan serius mengikuti ToT ini. ”Meskipun materi yang ada sebetulnya bukan barang baru lagi, akan tetapi ketika ada interaksi dan praktek langsung maka kami dapat membagi pengalaman kami dan tentu saja mendapatkan pengalaman orang lain ketika memfasilitasi,” ujar salah satu peserta Kornelis Hawula, Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Maluku Tenggara Barat.

“Selain itu, kami diberi kesempatan untuk mencoba dan mempraktekan sendiri contoh tersebut dan ini yang saya sukai dalam ToT ini,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 28 peserta yang merupakan Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Teknik Kabupaten, Fasilitator Keuangan dan SP2M PNPM Mandiri Perdesaan. Para pelatih berasal dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, spesialis trainer Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan spesialis trainer tingkat kabupaten. (enl)

Pertumbuhan sektor industri di Banten tidak lepas dari dikembangkannya 17 kawasan industri yang seluruhnya berlokasi di Banten Utara (Cilegon, Serang, Tangerang). Ternyata sektor industri di Banten hanya menyerap 22 persen tenaga kerja, sedangkan pertanian mampu menyerap 27 persen.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa sektor industri hanya berkembang di Banten Utara, dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja tidak lebih baik dari sektor pertanian. Kalaupun ditelaah lebih lanjut, pertumbuhan sektor industri di Cilegon, Serang, dan Tangerang hanya terkonsentrasi di beberapa kecamatan tertentu seperti Cilegon, Cikande, Cikupa, Cisoka, Balaraja, dan beberapa kecamatan di Tangerang. Sebagian besar kecamatan yang ada di Banten Utara sebenarnya masih berbasis pertanian. Di sisi lain, ternyata hampir seluruh kecamatan di Banten Selatan (Lebak dan Pandeglang) juga masih berbasis pertanian.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Lebak dan Pandeglang masih berkisar antara 30-35 persen, sedangkan angkatan kerja yang diserap sekitar 50-55 persen. Dengan demikian, pengembangan sektor pertanian perlu menjadi prioritas, kondisi petani sebagai aktor utama perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Bukan sekedar perhatian, yang lebih penting ialah adanya solusi yang proaktif.

Seperti Anak Tiri

Tak dapat dipungkiri bahwa selama ini sektor pertanian masih seperti “anak tiri” dalam pembangunan nasional. Keberadaan petani sebagai pelaku utama masih dipandang sebelah mata. Kehidupannya makin terpuruk di tengah-tengah beragam kebijakan pemerintah yang tidak memihak (kebijakan harga pupuk, harga gabah, dan sebagainya). Saat ini di Banten jumlah penduduk miskin mencapai 1,3 juta orang, atau sekitar 16 persen dari seluruh penduduk. Ternyata sekitar 60-70 persen penduduk miskin tersebut merupakan penduduk yang hidup di sektor pertanian.

Kalau ditelaah lebih jauh lagi, kondisi paling terpuruk dialami oleh petani padi. Secara perlahan, kontribusi usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga petani telah menurun drastis, yaitu dari 36,2 persen tahun 1980-an menjadi sekitar 13,6 persen tahun ini. Selain itu, ternyata lebih dari 80 persen pendapatan rumah tangga petani kecil disumbang dari kegiatan di luar sektor pertanian, seperti dari dagang, buruh kasar, dan ngojek. Maka tak heran jika sebagian anggota keluarga petani dari Cibaliung, Munjul, Panimbang, Malingping, Leuwidamar, Padarincang, Sepatan, Kronjo, dan sebagainya banyak yang mencari nafkah sebagai pekerja sektor informal di kota-kota Cilegon, Tangerang, Jakarta, bahkan TKI di luar negeri.

Karena usaha tani tidak menarik lagi, di beberapa desa di Curug, Serang, sebagian petani ngobyek atau beralih profesi menjadi pencetak batu bata. Pada bulan September 2006 yang lalu, sebagian keluarga mengonsumsi nasi aking sebagai pengganti nasi, karena daya beli melemah. Kemarau berkepanjangan menyebabkan usaha mereka terhenti. Sementara ratusan keluarga petani di Patia dan Pagelaran, Pandeglang, mengalami kelaparan akibat gagal panen pada bulan Mei-Juni 2006 yang lalu.

Itulah gambaran kondisi sebagian petani Banten yang makin terpuruk. Dalam hal ini perhatian pemerintah, baik pusat atau daerah, terhadap kondisi petani dan pertaniannya memang cukup besar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya, menggulirkan program revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK). Untuk pertanian ada empat kebijakan: kebijakan umum pertanahan dan tata ruang pertanian, pembangunan infrastruktur pedesaan, ketahanan pangan, dan perdagangan produk pertanian. Begitu pula dalam kampanye pemilihan kepala daerah Banten yang baru lalu, beberapa pernyataan yang muncul antara lain: peningkatan pembangunan di sektor pertanian agar bisa mendukung industri, pengembangan industri pengolahan produk pertanian, pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian, dan sebagainya. Hendaknya perhatian dan pernyataan tersebut tidak sekedar menjadi retorika belaka. Petani butuh bukti, bukan janji.

Petani sudah lelah menjadi anak tiri, padahal selama ini petani tidak seperti kelompok masyarakat lainnya, yang sangat getol menyuarakan tuntutannya supaya pemerintah memperhatikan berbagai kepentingannya. Petani begitu sabar, jarang mendatangi gedung DPR atau DPRD, meskipun berbagai persoalan selalu menghinggapi. Padahal anggota dewan yang terhormat bisa duduk di kursi dewan, sebagian besar adalah karena titipan suara petani. Tak dapat dipungkiri sebagian besar pemilih, baik dalam pemilihan anggota legislatif, pilpres, atau pilkada berasal dari petani dan anggota keluarganya.

Subsidi dan Insentif

Keberadaan petani dan pertaniannya sangat penting bagi kelangsungan bangsa dan negara ini. Sulit dibayangkan, bagaimana jadinya jika petani secara serempak mogok turun ke sawah dan ladang. Produksi padi nasional akan terganggu, ketahanan pangan akan terancam, dan negara pun dihadapkan pada persoalan serius. Bagaimanapun, tulang punggung atau pahlawan ketahanan pangan sejati ialah para petani, yang lain hanya ikut nebeng dan beken. Sebagai gambaran, saat ini penduduk Banten mencapai 9,1 juta jiwa, dengan konsumsi beras rata-rata per kapita per tahun mencapai 140 kilogram, sehingga jumlah beras yang harus diproduksi petani Banten sekitar 1,274 juta ton.

Jika kemampuan petani tidak mencapai angka tersebut, maka kebutuhan beras tidak terpenuhi. Beras menjadi langka dan harganya akan meningkat. Padahal menurut staf ahli Menko Perekonomian, Mohamad Ikhsan, setiap 10 persen kenaikan harga beras, akan menaikkan kemiskinan 1 persen. Dengan demikian, jika harga beras di Banten naik 10 persen, maka persentase kemiskinan akan meningkat dari 16 menjadi 17 persen. Kalau harga beras naik 20 persen, maka persentase kemiskinan akan meningkat dari 16 menjadi 18 persen, dan seterusnya. Pada pertengahan September 2006 yang lalu, ketika harga beras di desa Cilaku, kecamatan Curug, Serang, mencapai Rp 3.700-4.000 per liter (setara dengan Rp 4.625-5.000 per kilogram), sudah banyak penduduk yang tidak sanggup membelinya, sehingga beralih ke nasi aking dengan harga Rp 500 per liter (Rp 625 per kilogram).

Di sisi lain, ekonom Didik Rachbini mengemukakan, setiap peningkatan harga beras sebesar Rp 1.000 per kilogram akan meningkatkan arus masuk dana ke pedesaan sekitar Rp 33 triliun (tersebar untuk sekitar 69.000 desa di Indonesia). Untuk Provinsi Banten, setiap kenaikan harga beras Rp 1.000 per kilogram, akan meningkatkan arus masuk dana ke pedesaan sekitar Rp 700 miliar, tersebar untuk sekitar 1.500 desa.

Dengan demikian, persoalan tersebut menjadi dilematis bagi pemerintah, seperti buah simalakama. Jika harga beras dinaikkan, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah. Sebaliknya, jika harga beras ditekan, maka kondisi kehidupan petani akan makin terpuruk. Saat ini kondisi nilai tukar petani makin merosot. Hal itu terjadi karena harga beras mengalami stagnasi dan jauh di bawah perkembangan harga barang yang dikonsumsi petani.

Beberapa waktu yang lalu, Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh harga beras, sehingga untuk itu harus dilakukan stabilisasi harga beras. Caranya antara lain dengan membanjiri pasar domestik dengan beras impor, supaya harga domestik dapat ditekan. Sulit dibayangkan bagaimana kondisi petani di Banten, jika di pelabuhan-pelabuhan Cilegon berdatangan kapal-kapal asing yang memuat beras impor. Kenyataannya, tahun ini pemerintah pusat masih mengimpor 210 ribu ton beras. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, Achmad Suryana, dari seluruh produksi beras nasional yang mencapai 32 juta ton, angka impor tersebut “hanya” di bawah satu persen dan tidak berarti banyak.

Persoalannya bukan hanya pada sedikit-banyaknya jumlah impor, namun munculnya berita impor beras tersebut secara psikologis bisa menurunkan motivasi petani, karena setiap kenaikan angka impor berarti terjadi penurunan harga beras lokal. Dengan menurunnya harga beras maka “mimpi” petani tentang kehidupan yang layak akan semakin jauh.

Kebijakan pemerintah mengenai perberasan nasional, baik mengenai dukungan sistem produksi, diversifikasi, dan perlakuan pasca panen memang sudah cukup memadai. Sebagai contoh, Inpres Nomor 13/2005 mengatur hal tersebut. Namun menyangkut “politik harga beras” pemerintah terkesan tidak mampu menjamin harga jual beras petani. Hal ini merupakan persoalan sistemik. Sejarah mencatat, pada tahun 1950-an, kabinet seringkali jatuh karena ketidakberdayaannya dalam mengatasi kenaikan harga beras.

Lalu bagaimana dengan kondisi petani Banten jika faktanya seperti ini? Untuk meringankan beban petani ada baiknya Pemprov Banten tetap memperhatikan insentif dan subsidi. Insentif misalnya dalam bentuk kenaikan harga dasar gabah, penyediaan sarana produksi, pemberian kredit dengan bunga murah, pengembangan infrastruktur pedesaan, reforma agraria, mendorong terbentuknya asosiasi petani padi, dan basis data padi. Sedangkan subsidi, terutama ditujukan untuk konsumen beras yang miskin, sehingga kebutuhan beras penduduk miskin tetap terpenuhi.

Kegiatan ini merupakan uji coba sistem ToT PFPM fase 2 yang akan dilaksanakan pada Januari hingga Februari 2010 nanti di delapan kota di Indonesia. Uji coba sistem ToT PFPM fase 2 hanya akan diadakan satu kali untuk satu kelas dengan 30 peserta.

Ada 29 peserta yang mengikuti uji coba di Salatiga. Mereka berasal dari wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. “Kebanyakan mereka fasilitator PNPM Mandiri perdesaan, selain yang dari LSM dan perguruan tinggi, dan fasilitator dari Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa di Yogyakarta” terang Asisten Project Director PFPM, Imanuel Djahi di kampus Bina Darma, Senin (7/12).

Tujuan uji coba ToT PFPM fase 2 untuk menguji ketepatan sistem pelatihan yang sudah disiapkan PFPM. Ia akan melihat apakah sistem itu sudah tepat dan sesuai kebutuhan. Hasil uji coba akan memberi masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, penyesuaian bahkan penyempurnaan terhadap sistem pelatihan tersebut.

Kegiatan ini berlangsung sejak Senin (7/12), dan akan berakhir pada Kamis (17/12). (enl)

Semua ini adalah akibat semakin kokohnya prinsip ekonomi: berusaha sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Berdiri tegak dengan angkuh dan sombong, prinsip itu sebetulnya bukan prinsip ekonomi, tapi lebih tepat disebut “prinsip dagang”, karena prinsip dagang hanya memiliki dua parameter, yaitu untung dan rugi.

Dalam prinsip dagang tidak terdapat parameter keadilan dan pemerataan karena sifat psikologis prinsip itu sendiri yang membuat ego para pelakunya untuk berusaha menaklukkan lawan dengan segala cara. Yang penting harus memperoleh untung sebesar-besarnya. Korupsi dan semua penyelewangan yang terjadi saat ini adalah bias dari prinsip ekonomi.

Ekonomi dan dagang sebetulnya berbeda sangat jauh, dimana parameter pembedanya adalah keadilan dan pemerataan. Ekonomi sebetulnya tidak seperti apa yang ada dalam prinsip dagang itu, tapi ekonomi lebih tepat disebut sebagai “seni berdagang”.

Seorang preman jalanan dalam melakukan adu jotos (berkelahi) selalu berusaha menaklukkan lawannya dengan segala cara, baik menggunakan tangan kosong, senjata, dan segala akal bulus, yang tujuan akhirnya hanya untuk menaklukkan lawan, dan bila perlu menghabisi nyawa lawan. Hal ini berbeda dengan bertinju. Walaupun keduanya sama-sama bertujuan menaklukkan lawan, tapi bertinju ada aturan yang mengikat kedua belah pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan lawan tinju. Bertinju lebih tepat dikatakan sebagai “seni berkelahi”.

Ilustrasi tersebut dimaksudkan untuk menyamakan dagang dengan preman dan tinju dengan ekonomi. Kalau kita setuju dengan ini, maka sebaiknya langkah pertama yang dijalankan oleh para pelaku pemberdayaan adalah mengevaluasi prinsip ekonomi, karena prinsip ekonomi selama ini telah membuat yang kuat dengan semena-mena menjajah yang lemah.

Dua tahun berkebun sayur, tak sekali pun Diah Meidianti (46) membeli pupuk anorganik. Pupuk langka dan mahal bukan masalah baginya. Ia mengandalkan jasa baik makhluk mini.

Diah Meidianti membudidayakan beragam sayuran seperti kangkung, selada, kacang panjang, terung, dan pakcoy di lahan seluas 3.500 m®MDSU¯2. Lokasi lahan di sebuah perumahan di Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. Walau menanam sayuran di lahan kurang subur, ia rutin memanen 300 kg/komoditas setiap bulan. Pupuk kimia seperti urea, KCl, dan TSP tak pernah ia gunakan. Sumber nutrisi bagi tanaman itu berupa pupuk hayati bikinan sendiri.

Pekebun sayuran itu memanfaatkan jasa baik mikroba trichoderma, azospirillum, dan azotobacter.Ia menambahkan 0,5% masing-masing mikroba itu dari total bahan baku berupa kotoran ternak. Bila mengolah 100 kg kotoran ternak, ia menambahkan masing-masing 0,5 liter ketiga jenis mikroba.

Mei —panggilan akrab Diah Meidianti— lalu menambahkan 20% air. Langkah berikutnya ia mencampur semua bahan itu dalam drum dan mengaduk hingga tercampur rata. Setelah itu drum ditutup rapat dan disimpan di tempat teduh selama 21 hari. Setiap 3 hari, ia mengecek suhu larutan. “Selama pembuatan pupuk hayati akan menghasilkan panas. Suhu dijaga pada 27-30 derajat Celsius supaya mikroba tidak mati kepanasan,” ujar Mei.

21 Hari

Jika suhu melebihi 30 derajat Celsius, Mei menurunkannya dengan mengaduk dan menambahkan air secukupnya. Indikasi proses pembuatan selesai bila cairan dalam drum tidak berbau, warna hitam kental, dan suhu stabil 27 derajat Celsius. Itu dicapai pada 21 hari kemudian. Untuk menggunakan pupuk hayati, ia menyaring cairan nutrisi untuk memisahkan cairan dan sisa-sisa kotoran.

Pupuk hayati hasil saringan itu siap digunakan. Untuk satu liter pupuk cair, Mei mengencerkan dalam 10–20 liter air bersih. Hasil pengenceran itulah yang ia gunakan sebagai penyubur dengan cara dikocorkan ke tanah dekat pangkal batang beragam sayuran itu.

Selain berupa cairan, pupuk hayati pun bisa dibuat dalam bentuk padat. Menurut Mei, pembuatan pupuk hayati padat dengan memanfaatkan limbah rumah tangga, jerami, serbuk gergaji, dan kotoran ternak. Proses pembuatannya hampir sama dengan pupuk hayati cair melibatkan penambahan mikroba azospirillum, azotobacter, dan trichoderma. Ketiga mikroba itu ia campur menjadi satu.

Untuk membuat pupuk hayati padat, Mei menumpuk pupuk kandang, jerami, serbuk gergaji, dan limbah rumah tangga dengan perbandingan 1:1. Semua bahan baku itu disusun seperti kue lapis masing-masing setinggi 30 cm. Di antara 2 bahan itu, Mei menyemprotkan cairan mikroba berdosis 0,5% secara merata di atasnya. Proses pembuatan pupuk hayati padat juga berlangsung selama 3 pekan.

Setiap tiga hari alumnus Institut Pertanian Bogor itu mengaduk tumpukan dan menjaga suhu 27–30 derajat Celsius. Setelah 21 hari semua bahan baku berubah warna menjadi hitam dan remah. Itu artinya proses pembuatan pupuk hayati berhasil dan siap pakai. Setiap 10 kg pupuk dapat dipakai untuk lahan atau bedeng berukuran 1,2 m x 10 m.

Akar

Menurut Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, ahli mikrobiologi dari Institut Teknologi Bandung, pekebun juga bisa menggunakan berbagai macam akar tumbuhan seperti kangkung, rumput, dan ecenggondok sebagai bahan baku pupuk hayati. Dengan akar, pekebun tidak perlu menambahkan mikroba dari luar. “Karena di akar sudah terdapat mikroba yang diperlukan tumbuhan seperti mikroba penambat nitrogen,” kata doktor Mikologi alumnus University of Melbourne, Australia itu.

Untuk membuat pupuk hayati dari akar, Nyoman menumbuk 15 g akar beragam tumbuhan dan memasukkannya ke dalam larutan nutrisi. Larutan nutrisi itu dibuat dengan melarutkan 100 g gula merah, gula pasir, atau molase ke dalam 1 liter air. Lalu ia menambahkan 5 g tanah subur dan 5 g kompos. Semua bahan itu dicampur dalam drum atau ember yang memiliki pompa sirkulasi. Setelah diperam selama 2 hari, cairan dalam drum sudah bisa digunakan sebagai starter.

Untuk pemakaiannya, 10% starter dibiakkan kembali dalam 2,5%–5% larutan nutrisi. Tambahkan juga 10% bahan hijauan yang sudah dihancurkan. Semua bahan itu kemudian difermentasi selama 5 hari. Selama proses fermentasi sesekali cairan dalam drum diaduk. Setelah itu pupuk hayati siap digunakan. Larutan itu diencerkan, 1 liter pupuk dengan 10–50 liter air. Hasil pengenceran itulah yang digunakan sebagai penyubur. TRUBUS/R-2

Sumber www.lampungpost.com

“Mereka tampak ceria, dan fotogenik, tetapi dekat dengan semua memiliki cerita yang sangat sedih,” kata Budi Soehardi, pendiri panti asuhan Roslin.

“Beberapa bayi datang karena ibunya meninggal tepat setelah melahirkan karena kekurangan gizi. Lain-lain berasal dari kemiskinan. Beberapa berasal dari keluarga yang hanya tidak menginginkan anak-anak dan meninggalkan mereka,” katanya.

Soehardi (53), pilot Indonesia yang tinggal di Singapura, dan istrinya, Peggy, menjaga 47 anak-anak di panti asuhan. Mereka memiliki hubungan pribadi dengan masing-masing, dan menganggap mereka bagian dari keluarga mereka. Pasangan ini memberi nama kepada banyak dari anak-anak tersebut, karena mereka masuk ke panti asuhan ketika masih bayi – beberapa dari mereka korban dan pengungsi dari konflik di Timor Timur.

Soehardi memiliki tiga anak sendiri tetapi mengatakan tidak ada perbedaan antara apa yang ia berikan pada anak kandungnya dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Mereka semua mendapatkan tempat tinggal yang bersih, vaksinasi, makanan, pakaian dan vitamin dari Amerika Serikat.

“Pak Budi seperti ayah saya sendiri,” kata Gerson Mangi, 20, seorang penghuni di Panti Asuhan Roslin. Mangi, yang datang ke panti asuhan ketika dia berumur 12 tahun, tidak punya sarana untuk bersekolah setelah orangtuanya meninggal. Sekarang, berkat pendidikan dan pelatihan di Roslin dan sponsor swasta, ia sekarang di sekolah kedokteran.

Soehardi, yang ayahnya meninggal ketika ia berumur 9 tahun, dapat merasakan kesulitan yang dialami orang-orang muda ini.

“Makanan sulit didapat dan biaya sekolah saya saat itu sangat sulit,” kata Soehardi. “Para pengungsi benar-benar mengena pada saya dan saya mau mereka menjadi lebih baik.”

Korban-korban muda dari sebuah perjuangan kemerdekaan

Sebuah laporan berita pada 1999 mengenai situasi di Timor Timur mengilhami Soehardi untuk mengambil tindakan.

Soehardi sedang makan malam dan menonton CNN dengan istri dan keluarga di rumah di Singapura, ketika ia melihat nasib para pengungsi Timor Timur melarikan diri ke Timor Barat, Indonesia. Keluarga yang tinggal di kardus, anak-anak mengenakan kain untuk pakaian, dan sanitasi tidak ada.

“Itu memang menghancurkan,” kata Soehardi.

Kondisi masyarakat miskin merupakan akibat konflik di Timor Timur yang muncul setelah warga memberikan suara untuk kemerdekaan dari Indonesia. Setelah pemilihan, milisi – dengan dukungan dari pasukan keamanan Indonesia – meluncurkan kampanye kekerasan di seluruh wilayah. Ratusan orang Timor Timur tewas, dan sebanyak 250.000 orang mengungsi dari rumah mereka, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi.

Keluarga Soehardi telah berencana mengambil liburan, tapi menonton berita membuat mereka memikirkan kembali rencana mereka.

“Saya dan istri saya saling memandang dan kami memiliki pikiran kita sendiri. …” Hei, mari kita lakukan sesuatu yang lain. Mengapa kita tidak mengunjungi tempat itu … untuk membuat liburan yang berbeda, ‘ “kata Soehardi.

Dia lalu memulai koordinasi sumbangan keuangan, makanan, pakaian dan persediaan. Dengan bantuan dari teman-teman dan relawan, Soehardi menuju daerah yang dilanda konflik dan mengirimkan lebih dari 40 ton makanan, obat-obatan dan peralatan mandi ke kamp-kamp pengungsi Timor Timur.

Kemudian Soehardi menentukan bahwa Timor Barat bisa digunakan sebagai tempat bagi anak yatim piatu.

“Istri saya awalnya meminta saya untuk membangun tiga kamar. Lalu dua jam kemudian ia [meminta untuk] lima kamar, dan kemudian sembilan kamar dan akhirnya, gedung panti asuhan.” Mereka menyelesaikan pembangunan panti asuhan mereka dalam 11 bulan dan menamakannya Panti Asuhan Roslin.

Pada bulan April 2002, panti asuhan dibuka dan menyediakan rumah bagi empat orang anak. Sejak saat itu tempat itu telah diperluas untuk menyediakan pendidikan gratis, pakaian, perumahan dan makanan untuk 47 anak-anak dari segala usia, dari bayi yang baru lahir hingga yang sudah di universitas. Sekitar setengah dari penghuninya di bawah usia 8 tahun.

Panen tak terduga

Panti asuhan ini dibangun di atas tanah yang disumbangkan, yang semula Soehardi mengira merupakan tanah tandus. Tapi hari ini, beras yang dimakan anak-anak panti asuhan seluruhnya berasal dari tanah mereka sendiri.

“Kami berani mengambil tantangan,” kata Soehardi yang terjun langusng melakukan irigasi. Dia dan Peggy, yang tidak terlatih dalam bidang pertanian, menggunakan dua pompa dan generator untuk mendapatkan air untuk irigasi.

Lalu mereka mulai menanam padi. “Seratus hari kemudian, kami mengalami panen pertama kami dan menyatakan diri kami swasembada beras bagi anak-anak panti asuhan,” katanya.

Ini adalah taktik pemotongan biaya yang menguntungkan, terutama dengan keadaan Soehardi yang kehilangan pekerjaannya sebagai pilot pada bulan November karena krisis ekonomi.

Soehardi, yang gaji pilotnya dipakai untuk memelihara panti asuhan dan membiayai pendidikan kedokteran Mangi , berharap bahwa penghentian kontrak kerjanya tidak akan mempengaruhi kesejahteraan anak-anak panti asuhan.

“Untuk membantu anak-anak ini adalah suatu kehormatan bagi saya dan istri saya karena itu memberi kembali kepada masyarakat … memberikan kembali apa yang telah diberkati kepada kita.”

Budi Soehardi for CNN The Real Heroes

Berkat aktivitas sosialnya, media asing terkemuka CNN memilih seorang Soehardi sebagai satu dari 10 finalis “CNN The Real Heroes 2009,” sebuah acara bergengsi tahunan dari CNN. Acara pemilihan “CNN The Real Heroes” sendiri akan dilakukan sampai 26 November dengan cara voting terbanyak. Ayo vote Budi Soehardi menjadi “CNN The Real Heroes”.

Sumber  cnn.com / detiknews.com

Seperti yang dikembangkan warga yang bermukim di Desa Gunung Batu, Seri Menanti dan Desa Simpang Pancur, Kecamatan Pulau Beringin dengan menjadikan Desa Telukagung sebagai desa percontohan.

Proyek warga Desa Simpang Pancur ini melibatkan 85 kepala keluarga (KK). Mereka membangun pembangkit listrik berkekuatan 40.000 watt. Bahkan proyek Desa Pancur ini mendapat apresiasi khusus dari Bupati OKU Selatan H Muhtadin Serai. Muhtadin meresmikan pembangkit listrik tenaga mikro hidro mini (PLT MHM).

Samul Bachri selaku teknisi dalam perakitan tenaga mikro hidro mini di Desa Telukagung Kecamatan Mekakau Ilir, diyakini warga tetangga mampu merakit pembangkit listrik serupa sehingga bapak dari enam anak tersebut kerap kali diundang dalam setiap pertemuan desa dalam membahas rencana untuk membuat pembangkit listrik tenaga air.

“Malah ada desa yang akan membangun pembangkit dengan menggunakan dana PNPM, seperti yang dilakukan Desa Kepayang, Kembang Bandung dan Desa Bunut,” imbuhnya.

Menurut Samul, kekurangan dari listrik tenaga mikro hidro mini ini adalah ketergantungan pada keran air yang memutar turbin. Sebab jika debit air bertambah akibat hujan di bagian hulu sungai maka putaran turbin lebih cepat. Akibatnya muatan listrik yang dihasilkan generator melebihi kapasitas. Kondisi ini mengakibatkan mesin pembangkit rusak.

“Solusinya menugaskan seorang warga setiap waktu untuk memantau terus kondisi debit air yang memutar turbin agar tetap stabil,” imbuhnya.

Selain itu menurutnya, listrik tenaga mikro hidro mini juga belum dilengkapi dengan panel kontrol atau gardu induk sebab untuk pengadaan alat yang satu ini warga harus mengeluarkan sendiri biaya mencapai Rp 12 juta lagi.

“Karena terbatasnya dana gardu induk maka kami ganti dengan memasang bandul. Berupa delapan buah bola lampu 200 Watt. Jika delapan bola lampu itu nyala terang artinya listrik yang dihasilkan generator cukup besar. Bola lampu itu juga berguna sebagai pembuang. Namun jika kedelapan bola lampu tadi redup artinya listrik yang dikeluarkan generator kecil. Selanjutnya kedelapan bola lampu kontrol tadi dimatikan dan aliran listrik dalam kondisi stabil dan aman mengalir ke rumah warga,”jelasnya. (hr)

Sumber  www.sripoku.com

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Kalijambe telah mengukir prestasi dengan keluar sebagai juara I tingkat Jateng.

Prestasi tersebut kiranya memang layak didapatkan, lantaran UPK Kalijambe dinilai paling baik dalam hal pengukuran kinerja pelaksanaan program PNPM-MP tahun 2009.

Pagi itu, suasana di kantor UPK Kalijambe berjalan seperti biasanya. Sekilas, memang tidak ada kesan spesial di dalam ruangan itu. Namun, di benak masing-masing anggota UPK Kalijambe yang ada di dalam kantor mulai mengalir sebuah komitmen untuk terus berjuang mengukir prestasi di masa depan. Maklum saja, sejauh ini UPK Kalijambe sudah menggenggam juara I tingkat Jateng dalam hal pelaksanaan program PNPM–MP. Prestasi tersebut tercatat dalam piagam penghargaan Gubernur Jateng, Bibit Waluyo Nomor 002.6/18013/I/2009 bulan September lalu.

“Tentunya, prestasi ini akan kami jadikan patokan untuk bekerja lebih giat di masa mendatang,” jelas Ketua UPK PNPM-MP Kalijambe, Adi Penawan saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Senin (2/11).

Pengelolaan potensi

Dia menceritakan berbagai hal yang dilakukan dalam rangka memperoleh penghargaan tersebut, di antara merealisasikan dana PNPM ke masyarakat, memberikan pinjaman bergulir, dan memberikan kepercayaan kepada kelompok untuk mengadakan pengawasan serta pelatihan secara berkesinambungan.

“Perlu diketahui, sejauh ini kami sudah merealisasikan dana bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) senilai Rp 6,5 miliar. Dari dana tersebut, Rp 4,9 miliar untuk kepentingan sarana dan prasarana. Sedangkan, sisanya untuk kegiatan ekonomi produktif. Hal yang patut digaris bawahi, kami sudah mendapatkan untung bersih senilai Rp 1 miliar,” katanya.

Dengan potensi yang dimiliki UPK Kalijambe serta didorong penghargaan yang begitu prestisius dari orang nomor satu di Jateng, maka pihaknya yakin mampu melanjutkan pengelolaan dana pasca program PNPM-MP. Pasalnya, sejauh ini jalinan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berlangsung sangat baik.

Dia menyebutkan, untuk keluar sebagai juara I dalam pengukuran kinerja UPK, setidaknya telah menyingkirkan 441 UPK dari 441 kecamatan atau 28 kabupaten di Jateng. Selain berhak mendapatkan piagam penghargaan, UPK Kalijambe juga berhak mendapatkan uang pembinaan senilai puluhan juta rupiah.

Sumber www.solopos.co.id

Tanggal 21 Oktober 2009 di Tokyo, Pemerintah Jepang melalui Lembaga Japan Social Development Fund (JSDF) dan World Bank telah menganugerahi salah satu Upaya pemberdayaan kelompok para perempuan kepala keluarga/ para janda yang tergabung dalam kelompok PEKKA ( Perempuan Kepala Keluarga) dengan Penghargaan yang langsung diberikan oleh wakil Menteri Keuangan Pemerintah Jepang.

PEKKA ini adalah bagian dari kelompok PNPM Mandiri yang dijalankan oleh kelompok masyarakat sendiri ( non government driven PNPM). PNPM Mandiri hanya berperan sebagai “Orang tua Angkat” (foster parent) dari PEKKA. Dengan demikian, PEKKA dapat secara independen mengembangkan innovasi dan dapat menjalankan kiprahnya dalam mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan para janda, akibat ditinggal suami meninggal ataupun cerai, akibat konflik sosial, akibat KDRT, dan akibat lainnya dimana tidak ada satu pihakpun yang mengurus dan membela kepentingan mereka.

PEKKA memperoleh penghargaan bersama dengan 3 peserta lain dari Ecuador untuk program Law and Justice for the Poor, Mesir untuk program pengurangan pekerja anak, Senegal untuk program Community Driven Development (CDD) untuk paska konflik sosial/perang saudara.

Penghargaan ini membuktikan bahwa, Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia sangat dihargai oleh komunitas dunia dan menjadi solusi bagi upaya mengangkat kualitas kesejahteraan dan martabat kaum yang miskin, terpinggirkan, tertindas dan terlupakan.

Kuncinya sangat sederhana di dalam upaya pemberdayaan masyarakat. dan kunci sukses upaya pemberdayaan masyarakat itu sama di semua negara. Kunci sukses itu adalah pertama, the Power of Dreaming. Dan yang kedua adalah, the Power of Self Motivation.

Mengapa the power of dreaming? berbeda dengan berbagai proyek penanggulangan kemiskinan lainnya yang didisain oleh perencana dan konsultan, upaya pemberdayaan masyarakat sangat mendorong agar para penerima atau pelaku dalam upaya itu harus punya impian, mempunyai cita-cita. Cita-cita dan keinginan mereka yang diharapkan dapat diwujudkan. Bukan impian para elit-elitnya, bukan impian kepala desa atau tokoh-tokoh di desanya dan bukan impian para perencana dan konsultan proyek. Ini harus betul-betul impian dan keinginan mereka sendiri. Untuk membangun impian-impian mereka, maka peran dan tugas fasilitator yang harus mampu menumbuhkembangkan impian-impian mereka untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan mereka.

Yang kedua, adalah menumbuhkan motivasi dan membangunkan ‘daya’ atau potensi atau ‘energi’ yang mereka punyai. Semiskin-miskinnya mereka, setidak mampunya mereka, pasti mereka punya sesuatu ‘daya’ atau potensi atau talenta. Kemampuan ini dibangunkan dan dipertajam dengan dibantu oleh para fasilitator. Dengan mempunyai impian, kemudian dibangunkan potensinya, mereka akan bertambah rasa percaya dirinya, keyakinan bahwa mereka pasti bisa meraih impian dan mewujudkan cita-citanya. Ini akan membangkitkan motivasi yang besar di dalam diri mereka untuk maju, untuk meraih impian-impiannya. Bila mereka telah termotivasi dengan kuat, maka tidak ada pihak manapun yang sanggup mengalahkan atau memadamkan motivasi dan upaya mereka untuk mewujdukan impian-impiannya. Mereka menjadi asset sosial bangsa dan tidak lagi menjadi beban sosial. Disanalah keberdayaan dan kemandirian mereka dibentuk dan diperkuat. Bukankah salah satu tugas negara adalah memberdayakan dan memandirikan warganya terutama yang tidak mampu? Aspek ini yang sering terlupakan dalam praktek kita menjalankan negara dan melayani rakyat. Membangun karakter bangsa harusnya menjadi nomor satu. Pembangunan Manusia Indonesia harus menjadi agenda bersama.

Berbeda dengan proyek kemiskinan lainnya dimana impian-impian si miskin itu didisain oleh para perencana, konsltan, para elit profesional dan juga elit politisi, yang tidak selalu pas dan tulus serta tepat dalam mengakomodasi impian-impian si miskin, maka upaya pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu solusi bagi bangsa untuk mencapai cita-citanya.

Memang tidak semua cita-cita mereka dapat dicapai dengan kemampuan mereka yang masih terbatas. Namun demikian, dalam upaya pemberdayaan masyarakat, karakter keberdayaan dan kemandirian kelompok masyarakat telah dibentuk dan diperkuat. Dan ini menjadi modal dasar bagi bangsa untuk maju.

Contoh penganugerahan penghargaan dari Pemerintah jepang kepada kelompok PEKKA, sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kelompok yang paling rentan (vulnerable groups) yaitu para janda, yang di masyarakat kita selalu diberikan stigma negatif, dilecehkan, bahkan banyak lagu dangdut yang sangat melecehkan para janda ini seakan-akan mereka sangat haus dekapan dan cinta. Ternyata mereka berhasil membuktikan bahwa mereka punya martabat, mampu keluar dari kepapa’an tanpa bantuan dari luar.

Sementara di dalam negeri upaya PEKKA ini tidak disambut dengan memadai, dipandang sebelah mata, bahkan di beberapa daerah, Bupatinya saja tidak mau menyediakan waktu untuk bertemu apalagi membantu mereka, maka para janda para perempuan kepala rumah tangga ini beergerak dengan kemampuannya sendiri untuk mengangkat taraf hidupnya dengan baik.

Seharusnya para elit dan siapa saja yang masih melecehkan dan memandang sebelah mata kepada para janda perempuan kepala rumah tangga ini malu dan merenung kembali, apa yang telah dikerjakan selama ini untuk mengangkat taraf kesejahteraan dan martabat kelompok rentan ini (vulnerable groups) ini, antara lain : para janda, penyandang cacat, penderita penyakit menahun ( Kusta, HIV/AIDS, dll), anak-anak yatim piatu, kelompok masyarakat adat terpencil, penderita narkoba, residivist, korban trafficking, dan lain sebagainya.

Selamat kepada para Perempuan Kepala keluarga dari NAD sampai dengan Papua yang tergabung dalam kelompok PEKKA, Hidup para janda, dan lanjutkan kiprah kalian, raih impian kalian, capai cita-cita kalian, rebut hak-hak kalian yang selama ini terampas, kalian adalah para rajawali dan bukan burung kenari yang cenderung bersembunyi, kepakkan sayap kalian dan genggam dunia dalam tangan kalian! tidak perlu kalian bergantung pada siapapun, tidka perlu kalian tunggu janji-janji kosong, wujudkan impian dan cita-cita kalian sendiri dengan daya yang kalian punyai. Allah SWT senantiasa berada di belakangmu.

Sumber Kompasiana.com

Ada Banyak sektor yang diintervensi dalam proyek ini salah satunya adalah program livelyhood (ketahanan pangan). untuk sektor ini diberikan bantuan berupa bibit tanaman palawijaya maupun hortikultura pupuk dan pestisida, motor air dan perlengkapannya, pelatihann serta pendampingan. Untuk mempermudah pengorganisasian dan efektifitas pendampingan, monitoring dan evaluasi maka seluruh bantuan ini hanya di salurkan dalam bentuk kelompok tani.

Kelompok tani yang terbentuk terdiri dari perpaduan antara warga lokal dan warga baru. Tujuan dari penggabungan kedua kelompok ini supaya ada sharing sumber daya diantara mereka. Bagi warga baru hampir sebagian besar tidak mempunyai lahan pertanian. Tanah yang mereka miliki hanya sebatas untuk tempat rumah saja.,sedangkan lahan pertanian selama ini hanya dengan meminjam dari warga lokal dengan sistem bagi hasil.jadi diharapkan dengan adanya kelompok tani ini warga baru dapat merelakan tanahnya untuk dikelola bersama-sama dalam kelompok pertanian yang terbentuk.  Saya menyebut kelompok ini sebagai kelompok pelangi karena terdiri dari berbagai budaya, suku agama dan bahasa.

Selain lahan, faktor yang juga turut mempengaruhi adalah skill warga baru dalam mengusahakan tanaman hortikultura. Bagi warga baru bertanaman hortikultura adalah pengalaman baru karena selama ini mereka hanya terbiasa menanam padi dan jagung saja sedangkan warga lokal sangat berpengalaman sekali di dalam mengusahakan tanaman hortikultura.

Kebiasaan bekerja dalam kelompok merupakan hal yang juga baru  untuk warga baru yang tinggal di pemukiman Manusak dan Raknamao. “Kami memang sudah hampir 4 tahun tinggal sama-sama di sini tapi untuk kerja kebun kami kerja sendiri sa untuk kas makan kita pung anak deng istri dong tidak pernah kerja kelompok,” kata Florindo Mau Mori salah satu warga yang tinggal di perumahan 40 Manusak.

Dari kelompok yang mendapat bantuan ini ada yang merupakan kelompok yang sudah lama terbentuk dan ada juga kelompok yang baru terbentuk setelah ada proyek ini, sehingga sebagai fasilitator komunitas banyak sekali menghadapi tantangan, diantaranya adalah memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota kelompok tani. Perbedaan karakter budaya, ekonomi dan bahasa menjadi kendala utama dan karakter masyarakat yang sudah terbiasa  dengan pola pendekatan proyek yang top down sehingga masyarakat menjadi pasif dan partisipasi langsung menjadi rendah.

Dari cerita di atas ada beberapa pengalaman belajar yang bisa di ambil yaitu untuk kelompok bentukan baru harus lebih intens pola pendampingannya untuk memastikan  semua anggota tetap aktif dan mau bekerjasama dalam kelompok, orang yang menjadi ketua kelompok haruslah yang bisa memerikan semangat dan bimbingan buat anggota kelompok dan perlu di pastikan secara jelas status lahan yang dijadikan sebagai lahan kelompok.

*) Penulis cerita ini mohon konfirmasi identitas dengan mengirim email ke info@fasilitator-masyarakat.org

Membangun jiwa dan raga masyarakat bukan pekerjaan ringan, terlebih dengan heterogenitas dalam segala hal yang melekat dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Pengelola negara ini tidak mungkin bekerja sendiri, tanpa bermitra dengan orang-orang yang mampu bekerja secara total dengan masyarakat. Pengelola negara memiliki batasan lingkup kerja, yaitu melayani masyarakat pada ranah regulasi dan administrasi negara. Batasan tersebut haruslah jelas dan ada, agar tidak terjadi lagi pengelola negara justru merasa sebagai penguasa negara. Hal ini yang terkadang menjadi salah kaprah. Pengelola negara bukanlah yang memerintah tapi mereka yang melayani masyarakat, sehingga akan lebih tepat jika disebut public service, bukan pemerintah.

Untuk itu pengelola negara membutuhkan bantuan dari orang-orang yang mampu mengerti keberadaan masyarakat, untuk selanjutnya mampu memberikan penyadaran serta pencerahan akan keberadaan masyarakat itu sendiri. Agar mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, hingga memotivasi mereka untuk optimis dan berupaya mewujudkan cita-cita negara ini bersama-sama. Cita-cita negara ini bukan cita-cita parsial yang kadang berbenturan atau bahkan meruntuhkan cita-cita kelompok lain.

Hal tentang cita-cita negara membutuhkan kepekaan yang berawal dari pengelola negara itu sendiri. Bagaimana pengelola negara ini melayani masyarakat yang hidup dalam alam pikir serta lingkungan heterogen tersebut. Mereka harus terlebih dahulu sadar akan pentingnya menyatukan pandangan tentang cita-cita negara, hingga “tangan-tangan” yang berniat dan memiliki kapasitas untuk membantu mereka dalam membangun masyarakat negara ini dapat terarahkan dengan baik.

Mengapa cita-cita negara ini menjadi penting? Tentunya karena dalam melakukan suatu hal, terlebih dalam lingkup yang luas seperti upaya pembangunan masyarakat suatu negara, harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan pembangunan di suatu negara itulah yang kita sebut cita-cita negara. Tak heran jika cita-cita harus setinggi langit. Tentu maksudnya adalah agar sepanjang masa, bahkan hingga bergantinya peradaban, sepanjang negara itu ada, segala upaya meraih cita-cita dengan cara membangun dan menata negara ini akan terus ada.

Kita kembali pada adanya kebutuhan untuk masyarakat ini dibangun jiwa dan raganya, sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Untuk membangun jiwa dan raga langkah pertama yang dibutuhkan adalah pendekatan, agar masyarakat tidak defensif, karena umumnya masyarakat heterogen pada awalnya bersifat defensif terhadap masuknya unsur baru dari luar kelompoknya, atau bahkan dari luar kerangka pemikiran lingkungannya. Untuk dekat dengan masyarakat, butuh orang yang memahami mereka, yang menurut mereka bisa diterima dan mampu menyatu atau lekat dengan mereka. Singkat kata, dibutuhkan pendamping masyarakat.

Pendamping masyarakat ini adalah pembantu pengelola negara dalam membangun jiwa dan raga masyarakat. Mereka bergerak di tingkat terbawah, mereka tinggal dan akrab dengan masyarakat dalam kesehariannya, sehingga mampu mengetahui adab kebiasaan, dan mengerti akan kelebihan dan kekurangan masyarakat di lingkungan tersebut, hingga akhirnya mampu menggali apa yang sejatinya paling dibutuhkan masyarakat.

Tahap awal pendampingan masyarakat adalah penyadaran akan hak dan kewajibannya. Jika masyarakat mulai sadar dan tergerak untuk berupaya bersama-sama, maka mereka membutuhkan pendampingan sekaligus fasilitasi untuk mengetahui potensi dan kendala yang ada pada mereka dan lingkungan sekitarnya. Upaya pendampingan dan fasilitasi pemahaman potensi dan kendala ini harus diiringi atau dibungkus dengan motivasi atau semangat membangun yang tinggi dan konsisten. Oleh karena itu, upaya memotivasi masyarakat dengan selalu mempertahankan antusiaisme mereka merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh para pendamping atau fasilitator masyarakat. Tanpa antusiasme mereka sendiri, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanyalah suatu mobilisasi dan rekayasa pembangunan semata.

Masyarakat yang telah memiliki semangat dan keyakinan untuk aktif berperan dalam pembangunan membutuhkan tahapan berikutnya, yaitu tahap fasilitasi untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi prioritas kebutuhan mereka dalam pembangunan diri mereka sendiri dan lingkungannya. Ketika masyarakat telah dapat menemukan prioritas kebutuhan lalu mengaitkan dengan potensi dan kendala yang ada, maka mereka memerlukan fasilitasi dalam mencari strategi pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam upaya mencari dan menyusun strategi pemenuhan kebutuhan, masyarakat hendaknya berpartisipasi secara aktif, dan dibangkitkan kembali semangat kebersamaan mereka, agar muncul inisiatif-inisiatif positif untuk melakukan swadaya dalam merealisasi langkah-langkah strategi pemenuhan yang dimaksud. Inisiatif swadaya di masyarakat adalah hal yang mampu meringankan beban bersama, serta mempertebal rasa persatuan di antara mereka.

Jika strategi pemenuhan kebutuhan telah teridentifikasi baik pada tataran realisasi hingga pemeliharaan atau pelestarian, maka masyarakat mulai melangkah pada tahap realisasi pemenuhan kebutuhan. Dalam upaya ini fasilitator tidak hanya dituntut memfasilitasi dan mendampingi, namun juga dituntut untuk mampu mengadvokasi, atau memediasi masyarakat dengan pihak lain (kadang dengan para pengelola negara terkait) yang pemikiran, keahlian, dan tenaganya dibutuhkan masyarakat.

Bilamana tahap realisasi pemenuhan telah tercapai, kebutuhan telah terpenuhi, maka perlu disepakati langkah rinci untuk pemeliharaan, pelestarian, dan bahkan strategi berikutnya untuk pengembangan. Dalam tahap ini, kembali seorang pendamping ataupun fasilitator perlu memiliki keahlian advokasi dan mediasi yang handal.

Hasil pembangunan dari dan untuk masyarakat ini haruslah dipotret dengan baik oleh para pengelola negara dan diinventarisir, serta dibantu dalam upaya pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangannya. Peran pengelola negara dapat dilakukan dalam beragam bentuk, antara lain melakukan penguatan kapasitas fasilitator masyarakat, menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan yang terpenting memperhatikan aspirasi masyarakat dengan menyusun rencana pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta mengalokasikan dana negara untuk mendukung realisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut.

Masyarakat yang sudah cenderung maju dan mampu berkreasi dengan baik memerlukan fasilitator yang memiliki kepekaan dan kapasitas khusus guna makin memajukan dan mengembangkan kreativitas masyarakat tersebut. Fasilitator ini harus memiliki visi ke depan, kreatif, dan menguasai substansi yang sedang dikerjakan oleh masyarakat dengan baik, minimal menguasai konstelasi pengembangan kegiatan masyarakat tersebut, sehingga fasilitator ini mampu memediasi dan mengadvokasi masyarakat dengan pihak-pihak ahli terkait seperti dalam hal pemasaran produk, dan lain-lain. Ini juga termasuk antara masyarakat dengan pengelola negara, misalnya dalam hal regulasi, atau bahkan dalam upaya mematenkan hasil karya masyarakat tersebut, sebagai bentuk penghargaan terhadap karya otentik mereka.

Jika kita amati bersama, terlihat bahwa pembangunan masyarakat di Indonesia membutuhkan pendamping atau fasilitator masyarakat. Tugas mereka membantu pengelola negara ini dalam membangun jiwa dan raga masyarakat, yang realisasinya dapat beragam untuk dapat bersama-sama mencapai cita-cita negara.

Memfasilitasi masyarakat bukan pekerjaan yang statis. Fasilitasi masyarakat membutuhkan beragam keahlian dari beragam disiplin ilmu, sesuai tahapan fasilitasi, prioritas kebutuhan masyarakat, dan sesuai juga dengan perkembangan pemikiran dan kapasitas masyarakat itu sendiri.

Fasilitator masyarakat adalah salah satu profesi yang dibutuhkan di Indonesia. Banyak hal yang dapat diambil manfaatnya oleh negara ini jika dalam membangun bangsanya melibatkan fasilitator. Pertama adalah pembangunan tersebut dapat lebih merata, karena secara geografis Indonesia sangatlah beragam, dari perkotaan yang metropolis hingga perdesaan yang terpencil. Dengan adanya fasilitator yang terlatih untuk mampu beradaptasi sesuai lokasi sasaran, maka daerah terpencil pun dapat tertangani dengan baik. Kedua, masyarakat yang heterogen ini dapat terjaga kesatuan pemahamannya tentang cita-cita membangun bangsa dan negara, sehingga walaupun mereka berasal dari beragam suku dengan beragam tingkat intelektualitas, serta beragam pemikiran, namun ketika berperan dalam pembangunan mereka akan menuju cita-cita yang sama. Ketiga, dengan jumlah penduduk yang kian bertambah, dan jumlah tenaga kerja makin meningkat pula, termasuk jumlah tenaga kerja yang berpendidikan, maka peluang profesi fasilitator ini akan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran, serta arus urbanisasi. Dengan meratanya pembangunan hingga ke pelosok desa, maka lapangan kerja bukan hanya di kota-kota besar, namun juga di seluruh pelosok.

Sudah saatnya pengelola negara ini melihat pemerataan pembangunan sebagai suatu keharusan, dan menjadi agenda yang terukur secara kuantitatif, serta menjadikan fasilitator masyarakat sebagai ujung tombak dalam membangun jiwa dan raga bangsa ini.

Pertanyaan mendasar: kenapa kesenjangan bisa terjadi?

Jika dilihat lebih dekat, hal tersebut terletak pada unsur manusianya itu sendiri, yaitu masyarakat yang masih memiliki pola pikir yang terkungkung. Pola pikir yang terkungkung oleh latarbelakang pendidikan minim, bekal ketrampilan yang tidak mencukupi, dan arus informasi yang kurang. Hambatan tersebut mengakibatkan daya kreasi dan daya saing untuk meraih kemakmuran jadi sangat terbatas.

Guna mempercepat pembangunan kemakmuran di daerah-daerah tertinggal, sasaran utamanya adalah mengubah pola pikir masyarakat itu sendiri. Dengan pengubahan pola pikir, diharapkan masyarakat mampu mandiri dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Ini dapat terwujud dengan pendidikan, ketrampilan, dan informasi.

Pendidikan

Pemerataan pendidikan di seluruh Nusantara merupakan satu jalan yang harus bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin terangsang pula orang itu untuk mempelajari hal-hal baru yang pada akhirnya menciptakan perubahan pola pikir dan merangsang etos kerja yang baik. Pendidikan berkualitas harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari ibukota sampai pelosok negeri.

Ketrampilan

Kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan terletak pada ketrampilan orang tersebut menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pembekalan ketrampilan sangat penting dilakukan jika kita ingin mengadakan perubahan di masyarakat. Seorang petani harus memiliki ketrampilan bertani yang baik dan benar. Seorang peternak harus memiliki ketrampilan teknik beternak yang efektif. Demikian juga dengan jenis-jenis keterampilan yang lain harus dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk bersaing dan mengembangkan dirinya.

Informasi

Dewasa ini informasi sudah menjadi kebutuhan pokok, tapi pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah yang terisolir dari dunia luar. Masyarakat yang terputus informasinya akan menjadi masyarakat yang statis dan monoton. Masyarakat yang tidak akan pernah berubah yang pada akhirnya akan tertinggal oleh daerah lain.

Ketiga hal di atas akan berjalan dengan lancar jika pemerintah ikut ambil bagian serta melibatkan kalangan dunia usaha dan masyarakat. Peran pemerintah adalah menjadi regulator dan penyedia fasilitas, yang tidak mungkin dipenuhi oleh non-pemerintah.

Dengan perubahan pola pikir masyarakat, maka perubahan-perubahan yang diprogramkan akan dengan mudah dilaksanakan dan diterima dengan baik, sehingga pada akhirnya masyarakat akan mampu mengembangkan potensi lokal demi kemakmuran bersama. Kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dinikmati secara aman, adil, dan demokratis. Indonesia makmur raya bukan lagi slogan, tapi cita-cita yang akan diraih dan diwujudkan oleh pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.

PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Berawal Pada tahun 2007 dengan nama PNPM Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK).

Saat Pertama kali PNPM PPK di Sosialisasikan tak banyak masyarakat yang merespon baik terhadap program yang tergolong baru. Karena program program terdahulu di nilai kurang berhasil dalam peningkatan kesejahteraan masyarak. Program Datang dengan di beck up dana dari pemerintah, setelah uang sebagai motor penggerak habis maka program selesai tanpa ada dinilai nilai yang di tinggalkannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yan merupakan program Nasional yang berbasis pemberdayaan di kecamatan dengan seiringnya perjalanan waktu terus berkembang dan menjadi salah satu Program yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, Tingkat pendapatan yang terus meningkat dan dapat membawa masyarakat Pandawan kearah Sejahtera.

Kunci Keberhasilan PNPM Mandir Perdesaan di Kecamatan Adalah Kesungguhan Tekat dari semua pelaku untuk mensejahterakan Masyarakat dan keluar dari kemiskinan yang selama ini membelenggu masyarakat Desa. Salah satu desa binaan PNPM MP di kecamatan Pandawan Adalah Desa Walatung. Di desa ini sekarang ini menjadi penyerap dana SPP terbesar di kecamatan Pandawan dan saat ini desa Walatung menjadi Sentera Anyaman Purun dan Kolang kaling yang sudah menjadi Usaha Rumah Tangga. Pada Awalnya Kegiatan SPP di desa walatung kurang mendapat respon dari masyarakat, hal ini karena kekurang tahuan masyarakat terhadap Program. Dengan Penyebarluasan Informasiyang gencar baik oleh fasilitator maupun UPK akhirnya bisa meyakinkan masyarakan tentang keunggulan Program ini. Usaha Kecil rumah tangga ini sebelumnya hanya pekerjaan sampingan mengisi waktu luang para ibu ibu sehabis dari bertani. Hal ini di keranakan Minimnya Permodalan dan Peluang Pasar yang kalah bersaing dengan produk produk dari daerah lain.

Keadaan sekarang ini jauh sangat berbeda sebelum PNPM Masuk ke desa Walatung, Kini dengan permodalan yang mereka dapat dari pinjaman SPP hampir 90 % di pergunakan untuk menambah modal. Dan Hasil yang di dapat dari Usaha Purun dan Kolang kaling ini sudah tidak bisa di pandang mata lagi. “ Terjadi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar 25%, dan ini sangat memanggakan ujar “ pembakal Desa Walatung.

Untuk Tingkat pengembalian SPP pun desa Walatung selalu mencapai 100 %. Hal ini karena Uang tersebut di jadikan hal yang bersifat Produktif, tidak habis di konsumsi. Oleh peminjam.

Kondisi Masyarakat desa Walatung sudah mulai menulari desa desa yang lain di kecamatan Padawan, Seperti desa Mahang Sei Hanyar dengan sentra Ikan Pakasam dan kue kering yang merupakan sebagian besar industri rumah tangga dimana sebagian besar ibu-ibunya adalah anggota Peminjam Simpan pinjam. Desa Banua Hanyar pun saat ini sudah menjadi sentara Batu Bata (Bahan Bangunan), apabila anda memasuki desa Banua Hanyar yang terlihat adalah tumpukan Tumpukan batu bata yang siap di pasarkan. Dan perlu di garis bawahi adalah peminjam SPP di desa ini juga sangan besar yang tentunya di pergunakan untuk modal usaha “MEMBATA”.

Berdasarkan hasil pengamatan kami untuk pinjaman di desa Banua Hanyar rata rata sebesar 4 sampai 5 juta per orang. Kalau minjamnya Cuma 1-2 juta ya kadang cukup sagan modal “ ujar ibu Sarpun salah satu Pengurus SPP. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana spp yang di pinjam melalui PNPM betul-betul untuk usaha menambah pendapatan keluarga.

Mari kita sedikit meninjau ulang program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalanakan oleh masing-masing departemen, yang mayoritas telah melebur ke dalam PNPM Mandiri, mulai dari PPK, P2KP, PPIP, PUAP, PDTK, dan lain-lain. Secara umum, program-program tersebut menitikberatkan pada pembangunan fisik. Namun apa yang terjadi saat ini? Sangat banyak uang negara yang terbuang percuma untuk pembangunan tanpa menimbang manfaat kelangsungan bangunan tersebut bagi masyarakat daerah sebagai penerima manfaat. Yang ada, masyarakat hanya mendapat upah sebagai tukang, mandor, atau kuli dari pembangunan obyek tersebut. Setelah bangunan tersebut selesai, maka masyarakat kembali ke habitatnya dengan sangat sedikit sekali manfaat pembangunan yang dapat mengubah kehidupannya.

Sebagai salah satu contoh, pada tahun 2008 yang lalu ada daerah dengan topografi perbukitan yang jauh, sekitar 7 kilometer dari daerah tetangga, dengan 300-an kepala keluarga (KK). Pada suatu program XXXX mereka usul agar di daerah mereka dibangun sebuah pasar, padahal sampai hari ini kampung mereka belum dialiri listrik PLN walaupun ada potensi sumberdaya air yang dapat digunakan untuk pembuatan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro). Oleh tim verifikasi program, pembangunan pasar ini dianggap layak untuk didanai oleh program. Alhasil pembangunan pasar telah selesai dilaksanakan 100 persen. Beberapa hari lalu saya sengaja langsung ke lapangan untuk melihat pembangunan pasar tersebut. Ternyata pasar yang dibangun dengan anggaran ratusan juta rupiah belum dan sepertinya tidak akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Di sisi lain, mereka tetap berpikir untuk membeli BBM bagi yang mampu membeli mesin solar sebagai sumber listrik.

Saya berasumsi masih ada ribuan bahkan mungkin jutaan lagi bangunan yang kurang ata tidak tepat sasaran seperti contoh di atas. Yang terjadi adalah seperti kata pepatah: minyak habis, makanan tak enak (mubazir). Ke depan, seandainya seluruh lapisan yang terlibat dalam program pembangunan dapat memperhatikan hal di atas, kemungkinan besar “monumen” seperti pasar itu tidak akan bertambah lagi. Toh, monumen yang ada saja tidak dapat kita rawat dengan baik.

Informasi selengkapnya:

Institute for Good Governance and Regional Development (IGGRD)

Jl. Cilandak Tengah II No. 3A, Cilandak, Jakarta 12430

Faksimili : (021) 759 08972

E-mail : pendaftaran@fasilitator-masyarakat.org

Kriteria:

• Berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau sederajat
• Berpengalaman kerja di masyarakat selama minimal 3 tahun sebagai fasilitator umum maupun fasilitator teknis (bukan sebagai administratur dan supervisor proyek)
• Memiliki motivasi yang baik dan kematangan emosional dalam kegiatan mendidik, melatih dan mengajar, serta memiliki track-record yang baik sebagai fasilitator masyarakat yang diperkuat oleh rekomendasi pihak berkompeten
• Diutamakan bagi mereka yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi
• Menyerahkan  CV (curriculum vitae) dan karya tulis yang berisikan pengalaman sebagai fasilitator

Mekanisme Pendaftaran:

1. Silahkan download Aplikasi Pendaftaran
2. Silahkan download Petunjuk Penulisan Pengalaman Fasilitator
3. Silahkan isi Aplikasi Pendaftaran dan Tulisan Pengalaman Fasilitator berdasarkan format dan petunjuk yang ada
4. Silahkan kirim Aplikasi Pendaftaran dan Tulisan Pengalaman Fasilitator melalui beberapa cara, antara lain:

• E-mail: pendaftaran@fasilitator-masyarakat.org
• Alamat Surat: Institute for Good Governance and Regional Development - Jl. Cilandak Tengah II No. 3A, Cilandak, Jakarta 12430, Fax: (021) 759 08972

Silakan kunjungi www.britishcouncil.or.id untuk informasi lengkap mengenai prosedur pengajuan lamaran untuk posisi ini. batas akhir penyerahan lamaran adalah Sabtu, 12 September 2009 pukul 16.00.

British Council adalah organisasi internasional Inggris yang menawarkan kesempatan pendidikan dan hubungan budaya. Tujuan kami adalah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat Inggris dengan Indonesia, serta meningkatkan apresiasi terhadap ide kreatif dan hasil karya Inggris.

Kami berkomitmen terhadap kebijakan kesetaraan kesempatan dan mengundang pelamar dari berbagai bagian masyarakat. Kami menjamin kesempatan wawancara untuk kandidat yang mengalami cacat yang memenuhi kriteria utama.

Momen apa yang mendorong anda terjun ke dunia pemberdayaan masyarakat?

Tahun 2007 saya mengikuti Pelatihan PFPM di Yogyakarta. Awalnya saya ikut karena ajakan seorang teman. Saya sama sekali ‘buta’ tentang masalah pemberdayaan masyarakat, tetapi saya ingin belajar tentang hal-hal baru. Di pelatihan itu saya bertemu dengan orang-orang yang memang telah berpengalaman atau bahkan ahli di dunia pemberdayaan masyarakat. Mereka membagi saya ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Akhirnya saya mulai berpikir tentang kepuasan jika bisa bekerja dalam dunia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan juga diri saya sendiri.

Kenapa Sokola?

Saya perduli dengan dunia pendidikan dan merasa semua orang berhak untuk memiliki kebebasan untuk belajar. Pada waktu saya berkeinginan bekerja dalam bidang pemberdayaan masyarakat, saya memilih bidang yang berhubungan dengan pendidikan. Saya mulai untuk mencari akses ke organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang memiliki program-program pendidikan. Seorang kawan yang kebetulan saya kenal di pelatihan PFPM menyarankan untuk mencoba menghubungi Sokola, karena kelompok itu konsis dalam bidang pendidikan.

Kesan terhadap Sokola?

Sampai hari ini Sokola masih konsisten dengan tujuannya, yaitu memberikan pendidikan alternatif bagi masyarakat asli/pribumi dimana akses pendidikan formal sangat dibutuhkan tetapi sangat sulit didapatkan. Saya merasa di Sokola saya bisa membagi ilmu sekaligus belajar tentang kondisi-kondisi masyarakat. Dan saya merasa Sokola memang bisa memfasilitasi pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan tetapi karena kondisi dan keadaan maka keberadaan pendidikan mesti disesuaikan dengan alur kehidupan mereka.

Apa saja yang dilakukan?

Tugas saya adalah mengajar literasi lanjutan baca tulis dan hitung, disertai dengan pendidikan lifeskill yang memberikan keterampilan-keterampilan yang bisa menambah pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kehidupan mereka.

Suka dukanya?

Sukanya adalah antusiasme masyarakat akan keberadaan Ruma sokola memberikan semangat tersendiri bagi saya. Letak geografis tempat itu memberikan pemandangan-pemandangan menakjubkan setiap hari. Pengalaman-pengalaman dan pelajaran tentang kehidupan orang-orang di wailago, keramahan, kekeluargaan dan sikap respek warga terhadap kami juga menjadi pengobat rindu pada keluarga dan ras terasing kami terhadap kehidupan dikota.

Dukanya adalah terbatasnya akses terhadap dunia luar. Dari Kampung Wailago, Kami hanya bisa menyeberang ke Pulau Flores seminggu sekali, setiap Kamis, itu pun jika cuaca baik. Akses informasi juga hanya mengandalkan alat komunikasi HP. Akses kesehatan juga terbatas, sehingga apabila sakit cukup repot. Keluarga dan kenyamanan akan kemudahan dan kelengkapan fasilitas di kota memberikan kerinduan tersendiri.

Kendala dalam pendampingan?

Kendala yang lumayan terasa saat terhambatnya proses belajar mengajar karena kesibukan warga dalam menghadapi musim tanam atau panen. Bisa vakum berminggu-minggu. Belajar juga vakum jika ada warga pesta-pesta dalam merayakan perkawinan atau sunatan. Mereka bergotong-royong membantu sang penyelenggara pesta. Transportasi yang hanya ada pada waktu-waktu tertentu pun kadang menghambat kegiatan belajar-mengajar yang berhubungan dengan kerja keterampilan karena adakalanya harus membeli bahan-bahan di kota.

Bagaimana mengatasinya?

Selain bersabar menunggu sampai para warga tidak lagi disibukkan oleh kegiatan berladang dan berkebun, juga acara-acara pesta, maka diberikan alternatif pelajaran seperti diberi tugas yang bisa diselesaikan kapan saja. Jika ada waktu senggang, kita melakukan diskusi agar warga terus berpikir tentang perubahan dan perkembangan di dunia luar.

Tanggapan masyarakat Kampung Wailago terhadap kegiatan Sokola?

Warga sangat antusias mengikuti program-program yang diadakan, bahkan mereka seringkali bertanya apakah mereka telah mengikuti program-program itu dengan cara yang sesuai. Kesibukan berladang seringkali membuat mereka menyesal tidak bisa rutin mengikuti pelajaran.

Harapan untuk dunia pemberdayaan masyarakat di Indonesia?

Saya berharap program-program yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan mengajarkan kemandirian kepada masyarakat. Perlu ditanamkan pengertian jika setiap program itu dari masyaraklat dan untuk masyarakat, sehingga pada saat proses pendampingan selesai, mansyarakat mampu untuk meneruskan, bahkan kalau bisa lebih kreatif lagi dalam usahanya memperbaiki kehidupan.

Pendapat mengenai fasilitator pemberdayaan masyarakat?

Saya belum lama terjun dalam dunia fasilitator, dan belum banyak bertemu ataupun menyimak cara kerja fasilitator-fasilitator yang lain, sehingga saya tidak bisa memberikan pendapat yang akurat tentang kapasitas fasilitator. Tetapi sejauh yang saya tahu, tidak semua fasilitator memiliki niat dalam diri mereka untuk benar-benar mendampingi masyarakat. Ada sebagian yang memiliki tujuan untuk sekedar pekerjaan, proyek, jalan-jalan atau tujuan-tujuan yang lain. Dan kadang itu semua tidak menjadikan motivasi yang efisien dan efektif untuk kerja seorang fasilitator.

Pendapat mengenai PFPM?

Karena saya memulai semua ini dari pelatihan PFPM, saya ,merasa apa yang telah diberikan dalam pelatihan sangat bermanfaat dan berguna. Jejaringnya pun sangat luas dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan.

BIODATA SINGKAT
Nama: Dwi Anggraeni
Tempat Tanggal lahir: Jakarta, 22 Mei 1979
Alamat rumah: Jalan Sidikan No.21 UH V Yogyakarta
Pendidikan: S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan Yogyakarta
Pekerjaan: Volunteer untuk SOKOLA ( The Alternatif School for Indigenous People) mendamping masyarakat pesisir Wailago Pulau Besar, Frores, NTT.

Dalam upaya pelatihan penyadaran ketidak-adilan gender dalam sejumlah program pemberdayaan, ketidak-optimalan hasil umumnya terjadi karena para fasilitator pendamping seringkali tidak dapat membangkitkan atmosfirnya.

Seperti yang telah dikemukakan di muka bahwa seringkali fasilitator pendamping hanya sekedar menggugurkan tugas dengan menceramahi peserta.

alaupun ada manual panduan pemandu, umumnya hanya dibacakan (dan sekarang melalui LCD) persis seperti yang ada dalam modul, tanpa improvisasi karena keterbatasan kemampuannya, atau karena memang karena tidak punya bekal dan baru mengenal pada program yang kini dijalaninya. Selanjutnya bagaimana kiat seorang fasilitator dalam penyadaran ketidak-adilan gender? Dari sejumlah pengalaman dalam upaya penyadaran ketidak adilan gender, salah satu contoh di bawah ini diharapkan dapat sedikit membantu, sebagai berikut:

Dalam pertemuan penyadaran gender yang dihadiri kaum laki-laki dan perempuan, seorang fasilitator dapat memulai dengan penjelasan ringkas mengenai hal itu dan selanjutnya dapat membagi 3 kelompok, yakni kelompok laki-laki, kelompok perempuan dan gabungan keduanya.

Berikan kerangka untuk pengelompokan ketidak adilan gender yang terjadi dalam keluarga – masyarakat dan kehidupan bernegara, arahkan hingga mereka dapat menyebutkan latar belakang penyebabnya. Amati dan beri umpan dalam proses diskusinya. Jika seorang fasilitator dapat memainkan perannya, akan didapat sejumlah contoh ketidak adilan gender dari ketiga kelompok yang berbeda itu.

Mungkin ada beberapa hal yang sifatnya subyektif dari contoh dikemukakan kelompok perempuan yang cenderung ekstrim, sementara kaum laki-laki cenderung bela diri. Sebaliknya kelompok laki-laki mungkin lebih menyoroti hal yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun kelompok gabungan cenderung lebih hati-hati dan rasional, karena dalam proses diskusinya mungkin terjadi perdebatan proses tawar-menawar akan apa yang harus dikemukakan. Setelah ketiga kelompok tadi mempresentasikan hasilnya, fasilitator dapat mengajak peserta menyusun pohon masalahnya.

Proses pembelajaran penyadaran gender ini akan lebih hidup manakala fasilitator paham masalahnya dan dapat menggerakan seluruh peserta untuk aktif. Pada beberapa tempat dan program yang pernah saya ikuti, umumnya saya melihat bahwa fasilitator yang benar-benar berlatar belakang ilmu sosial yang lebih cepat menggali emosi peserta untuk turut aktif berpendapat. Dalam hal ini perlu kehati-hatian menunjuk fasilitator yang akan memfasilitasinya, bukan sekedar menggugurkan tugas bahwa sesi penyadaran gender telah tersampaikan dan terlaporkan dalam data SIM. Perlu diingatkan pula oleh fasilitator bahwa penyadaran tentang gender akan lebih bermanfaat bila selanjutnya para peserta secara kongkrit dapat ambil peran (dan ikut serta) dalam mengusahakan sistem sosial yang lebih adil. Misalnya mengupayakan perubahan pola perilaku, kebiasaan, sikap pribadi dan memperjuangkan keadilan dalam keluarganya sendiri.

Berikut beberapa pertanyaan penggerak, sebagai salah satu contoh keadilan gender dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

• Mengapa sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga?
• Mengapa korbannya seringkali perempuan dan anak-anak?
• Untuk mengurangi dan bahkan menghindari hal itu terjadi, upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh masing-masing pihak, kaum laki-laki dan kaum perempuan?

Dan seterusnya, pertanyaan dapat dikembangkan tergantung perkembangan dan hasil kesimpulan sementara hasil diskusi. Setelah itu arahkan peserta untuk membuat pohon masalah, dan simpulkan. Jangan lupa tanyakan kembali apa yang selanjutnya akan di rumah tangganya sendiri – buatkan catatan dari rencana mereka agar tetap teringat dan lebih termotivasi.

Jika fasilitator paham akan materi dan dapat memainkannya dengan benar, umumnya peserta akan respek dan dapat dengan mudah mengenali – menemukan sumber dan potensi ketidak adilan gender, termasuk secara jujur mengakui apa yang ada dalam dirinya dan keluarganya sendiri.

Kondisi semacam ini juga menyangkut tentang sistem nilai yang diyakini secara pribadi, sikap hidup, perilaku dan kebiasaan dari setiap anggota keluarga yang dapat memicu dan atau meredam terjadinya ketidak-adilan gender.

Selanjutnya, dengan menggunakan kata-kata yang sederhana – fasilitator dpat menganalisa ketidak-adilan gender secara filosofis dan wawasan yang luas. Untuk itu fasilitator harus dapat menekankan pada peserta bahwa perubahan itu seyogyanya dapat dimulai dari diri dan keluarganya sendiri. Nyatalah disini bahwa latar belakang – peran – pengalaman fasilitator dalam penyampaian pesan “ketidak adilan gender” menjadi lebih penting bila dibandingkan dengan SDM pesertanya sendiri. Sekali lagi – jika hanya menggugurkan tugas – fasilitator itu ibarat pipa penyalur modul, pesan yang disampaikannya apa adanya tanpa melihat factor sosial-budaya dan SDM peserta. Walaupun prinsip dasar penyampaian pesan itu adalah adanya penyampai pesan (fasilitator) – adanya pesan itu sendiri – ada penerima pesan.

Jika hanya itu, siapapun dapat menjadi fasilitator, namun yang sering dilupakan adalah: apakah pesan itu tersampaikan dengan benar?

Disadur dari “Peran Fasilitator Pendamping bagi Masyarakat”

Sumber kapuaspostlandak.blogspot.com

Siapa saja yang bisa dianggap pekerja sosial profesional? Maraknya institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pekerja sosial di Indonesia merupakan salah satu pertanda baik meningkatnya kesadaran lingkar akademik akan tuntutan masyarakat akan profesi ini. Dinamika pendidikan profesi pekerja sosial di Indonesia berada pada titik yang positif dimana diskusi yang ada mengarah pada kejelasan status profesi pekerjaan sosial di tanah air. Ini adalah proses perubahan yang harus dilewati profesi pekerja sosial di Indonesia. Proses ini bukanlah hal unik yang hanya dialami Indonesia. Jepang, China dan Vietnam adalah beberapa negara yang mengalami perjalanan yang serupa dalam menghadirkan profesi ini.

Sejauh mana pendidikan tinggi mampu menghadirkan profesi ini dengan berkualitas dan memenuhi syarat adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Tulisan ini tentu hanya sebagai titik awal kita untuk memutuskan apakah pekerja sosial adalah profesi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia? Kalau iya, bentuk pekerja sosial seperti apa yang sesuai? Apakah pekerja sosial di Indonesia dapat menjadi sebuah profesi? Apakah kurikulum pendidikan pekerja sosial yang ada dapat dikoordinasikan sehingga terjadi keseragaman?

Selayang Pandang Lahirnya Pekerja Sosial di Amerika

Pekerjaan sosial adalah profesi yang sangat berhubungan erat dengan konteks dimana profesi ini dibangun. Dalam diskursus profesi secara umum, sebuah profesi yang ideal adalah sebuah profesi yang merespon kebutuhan masyarakat akan suatu keahlian, contohnya pekerja sosial dalam konteks Amerika Utara.

Profesi ini adalah respon dari dampak negatif yang diakibatkan oleh industrialisi dan urbanisasi pada tahun 1880-an. Ehrenreich menyebut era ini sebagai Era Progresif (sekitar 1880 hingga 1920), dua dekade sebelum Perang Dunia I dimana krisis melanda Amerika secara ekonomi, sosial dan politik.

Perubahan ini berdampak pada hidup orang banyak dan institusi sosial seperti perubahan masyarakat pedesaan menjadi lebih urban, imigrasi besar-besaran karena industrialisasi. Pada masa ini muncul banyak pertanyaan kepada pemerintah akan tanggungjawabnya kepada warga negara dan hubungan antara individu dan masyarakatnya. Pekerjaan sosial modern muncul karena tuntutan solusi yang lebih sistemik terhadap masalah-masalah pribadi yang lebih rumit yang diakibatkan oleh kemiskinan dan stres.

Pada bentuk awalnya, peran pekerja sosial di Amerika adalah melayani mereka yang dianggap tidak dapat berpartisipasi pada proses industrialisasi karena masalah fisik dan mental, atau ketidakmampuan untuk mengakses sumber-sumber yang ada agar dapat berpartisipasi ke dalam pasar kerja, dan munculnya masalah-masalah pribadi seperti depresi yang tidak lagi dapat ditangani oleh keluarga karena fungsi keluarga besar yang melemah, dan tidak dapat pula ditangani oleh institusi masyarakat, karena lemahnya sistem yang dimiliki oleh institusi semacam ini hingga tidak mampu menampung, mengatasi dan mengatur banyaknya kasus.

Profesi pekerja sosial muncul dengan menawarkan perspektif akademis sehingga pelayanan terhadap masyarakat memiliki mekanisme yang jelas, teratur dan dapat dievaluasi. Seperti yang dikutip oleh Ehrenreich, secara historis pekerjaan sosial memiliki dua komitmen besar. Pertama adalah komitmen untuk meningkatkan fungsi individu. Kedua, komitmen bersama untuk mempromosikan masyarakat yang lebih baik. Perdebatan tajam antara pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial atau kebijakan sosial tidak sejalan dengan kedua komitmen awal profesi pekerja sosial.

Pekerjaan Sosial atau Kesejahteraan Sosial?

Yang menarik adalah perbedaan nama antara pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Ada beberapa dua perspektif dalam melihat kedua istilah ini. Sebagai pemahaman definitif, pekerjaan sosial memiliki sejarah yang berakar dari tradisi filantropi atau charity movement yang lahir pada Era Progresif di Amerika tahun 1880-an. Pendekatan yang dilakukan pekerjaan sosial lebih bersifat klinis–beberapa menyebutnya generalis. Ranah-ranah yang ada dalam pekerjaan sosial pun sangat spesifik, beberapa di antaranya adalah asesmen keluarga dan perlindungan anak.

Yang menarik dari hal ini adalah di Indonesia banyak yang menganggap bahwa pendekatan klinis bukanlah pendekatan yang relevan untuk konteks Indonesia. Namun ketrampilan ini sebenarnya merupakan elemen yang sangat penting bagi Indonesia, karena tren intervensi sosial yang ada di Indonesia lebih bergerak menuju layanan yang berbentuk pencegahan berbasis masyarakat (community-based prevention) dibanding model institusi untuk memecahkan persoalan yang akut.

Lain halnya dengan kesejahteraan sosial (social welfare), istilah ini lebih bersifat umum. Gerakan ini muncul dari pergerakan settlement house yang dibidani Jane Adams, yang lebih bersifat community organizing, aktivisme, advokasi dan juga kebijakan. Karena kesejahteraan sosial berkait dengan well-being masyarakat, maka pelaku dalam ranah ilmu kesejahteraan sosial tidak melulu harus pekerja sosial tapi bisa juga ekonom, politisi, dan semua profesi yang berhubungan dengan kesejahteraan orang banyak.

Namun seorang pekerja sosial yang mendalami ilmu kesejahteraan sosial akan berbeda dengan mereka yang datang dari profesi lain. Misalnya, analisis kebijakan kemiskinan seorang pekerja sosial akan lebih menggunakan pisau analisis kelayakan (kualitas hidup) dan teori PIE (people in environment) yang melihat dukungan keluarga, lingkungan dan masyarakat. Sedangkan seorang ekonom lebih menggunakan pendapatan (income dan earnings) untuk menganalisa fenomena kemiskinan. Tentu saja contoh ini sangat sederhana dibanding proses analisa yang dilakukan di lapangan, yang lebih rumit.

Perspektif kedua adalah, penamaan pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial pada universitas adalah masalah “hubungan publik”. Artinya, penamaan ini terkait dengan pesan apa yang ingin disampaikan oleh suatu program pekerjaan sosial. Di Jepang, misalnya, pada masa awal pembentukan program pendidikan pekerjaan sosial, untuk alasan politis dan melihat pasar, nama ilmu kesejahteraan sosial lebih dipilih karena stigma akan pekerjaan sosial sangat kental di masyarakat. Namun ketika profesi ini sudah lebih dikenal, beberapa program kembali menggunakan istilah “pekerjaan sosial”. Di Amerika sendiri ada program yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial menggunakan istilah “social work” (Columbia University School of Social Work) dan juga “social welfare” (UCLA School of Public Affairs, Department of Social Welfare), namun mereka bernaung di bawah CSWE (Council of Social Work Education). Amerika Serikat dan Kanada serta Inggris–walaupun sedikit berbeda dengan latar belakang historis yang berbeda–memiliki tren yang sama akan penamaan program mereka.

Standarisasi Kurikulum

Wenocur dan Reisch memandang profesionalisasi pekerja sosial sebagai suatu kepemilikan komoditas layanan yang spesifik, jelas, dan monopolistik (yang hanya dimiliki oleh pekerjaan sosial) dengan reward materi juga status. (Another monopolistic hold on a distribution of a particular service commodity with concomitant materials and status rewards.)

Jadi ketika membicarakan pendidikan pekerja sosial, kita harus dapat menjawab pertanyaan penting: sebagai pekerja sosial hal apa yang harus kita ketahui? Dan apa yang diharapkan dari seorang pekerja sosial? Tentu saja hal ini banyak mengundang perdebatan antara mereka yang terlibat di lapangan layanan sosial, para pendidik pekerja sosial, pembuat kebijakan, akademisi dan semua orang yang merasa terlibat. Perbedaan antara apa dan bagaimana menamakan pekerjaan sosial sebagai sebuah disiplin adalah dinamika awal terbentuknya pekerjaan sosial di Amerika. Di Indonesia, hal ini sedang berlangsung, kita semua sedang mencari bentuk dan formula untuk membentuk sebuah pekerjaan sosial yang dianggap ideal.

Tentu kita harus dapat bergerak cepat dan tidak berputar-putar dalam pembentukan sebuah nama, namun mencari titik persamaan akan bagian apa yang dapat kita lakukan. Dengan berjalannya waktu, ketika tuntutan profesi pekerja sosial kian menuntut keahlian yang spesifik, jelas dan sinambung, profesi pekerja sosial di Indonesia dituntut untuk memiliki tingkat akademik yang cukup hingga dapat menghasilkan tenaga profesional dengan kemampuan spesifik dan berkualitas sehingga dapat berkompetisi dengan profesi yang lainnya.

Ketika hal ini tidak dilakukan, lahan pekerja sosial menjadi lahan yang dapat diserbu siapa saja. Yang dimaksud lahan di sini adalah ranah pekerjaan dimana dibutuhkan keahlian yang sangat spesifik dan itu hanya bisa dilakukan oleh pekerja sosial. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan berarti kita dapat melabel satu produk yang bukan milik kita. Di Aceh pasca-tsunami misalnya, banyak orang yang melihat pekerja sosial profesional melakukan pekerjaan yang sangat berbeda dibanding dengan mereka yang tidak profesional. Misalnya, “produk” yang dimiliki oleh pekerja sosial profesional adalah produk dengan rangkaian sistematis, terarah dan terukur.

Keahlian ini tentu saja tidak bisa dilakukan dengan tingkatan pelatihan (training versus pendidikan tinggi). Contoh yang tepat adalah usaha penting yang dilakukan oleh SWPRC dalam perlindungan anak yang diawali dari Aceh pasca-tsunami dan beberapa daerah di Indonesia lainnya. Perlindungan anak adalah salah satu area yang seharusnya dapat diklaim sebagai area andalan pekerjaan sosial di Indonesia yang bisa kita jadikan titik awal spesialisasi yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial profesional di Indonesia.

Standarisasi kurikulum adalah tuntutan dari munculnya beberapa program kesejahteraan sosial di Indonesia. Standarisasi adalah suatu proses yang tidak terelakkan. Standarisasi adalah kepentingan profesi, penting bagi kita untuk memiliki titik persamaan untuk jangka panjang, walaupun standarisasi bukanlah hal yang besar bagi konsumen dan pasar karena bila produk yang dihasilkan memiliki kualitas baik, pasar tidak terlalu melihat standarisasi sebagai ukuran.

Salah satu cara standarisasi yang dapat diambil oleh profesi pekerjaan sosial yaitu mengadakan konsorsium yang terdiri dari para ahli pekerjaan sosial, akademisi, pemerintah, organisasi-organisasi yang menyerap tenaga pekerja sosial dan beberapa tokoh masyarakat. Langkah ini diambil agar kita memiliki tolok ukur akan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan pekerja sosial. Ambil contoh di beberapa negara yang telah memiliki profesi pekerja sosial lebih awal dari Indonesia, misalnya CSWE di Amerika Utara, adalah badan pendidikan pekerja sosial yang menentukan isi kurikulum inti pekerjaan sosial universitas.

Namun tolok ukur ini bukanlah ukuran yang baku yang harus diikuti mentah-mentah. Setiap universitas memiliki otoritas masing-masing bagaimana mereka ingin menyelenggarakan kurikulumnya. Pertanyaan selanjutnya, tentang apa saja yang harus dimasukan sebagai isi kurikulum tersebut, tentu saja harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan “pasar” dari pekerjaan sosial itu sendiri. Di Vietnam, misalnya, memasukkan ketrampilan komunikasi sebagai salah satu inti dari kurikulum mereka. Keseragaman menjadi penting bagi pendidikan pekerja sosial di Indonesia, karena kalau tidak, pekerja sosial sangat mustahil untuk diterima sebagai profesi, karena setiap lulusan tidak memiliki titik persamaan sama sekali.

Di luar universitas, standarisasi lainnya adalah menyelenggarakan bar exam dan grandfathering. Bar exam artinya semua orang yang ingin memiliki lisensi pekerja sosial harus melewati ujian ini dan lulus. Sedangkan grandfathering adalah pemberikan lisensi profesi bagi mereka yang memang sudah lama terjun di profesi ini tanpa melalui tes. Di Amerika serikat, bar exam dan grandfathering diberlakukan berbeda di setiap negara bagian.  Di California, semua orang dapat mengikuti ujian ini, sedangkan New York hanya membatasi ujian ini bagi mereka yang memang lulusan pekerja sosial. Lain halnya dengan Jepang yang hanya karena memberlakukan bar exam, banyak mereka yang bekerja di area pekerjaan sosial dan sangat senior tidak memiliki lisensi, sekalipun mereka adalah profesor senior di program pekerjaan sosial. Pertanyaan selanjutnya bagi konteks Indonesia, apakah kita sudah saatnya melakukan ini?

Berusaha untuk memahami nature pendidikan profesi pekerja sosial di Indonesia–terapan dan akademis–penting bagi kita untuk kembali melihat sejarah profesi ini secara runtut dan menyeluruh. Lahirnya STKS (KDSA pada tahun 1987) sebagai lembaga pendidikan pekerja sosial di Indonesia ini menjadi begitu menarik untuk dibahas. Keterlibatan pemerintah secara langsung mendirikan badan pelatihan sebuah profesi adalah bagian sejarah dari banyak profesi di negara berkembang seperti China dan Turki. Keterlibatan pemerintah ini adalah salah satu langkah jangka pendek untuk dapat menyediakan pekerja sosial yang terlatih dan dapat memenuhi perangkat tuntutan struktural dalam pengembangan satu negara kesejahteraan (welfare state).

Salah satu yang dialami di Indonesia adalah posisi pendidikan pekerja sosial yang berada pada departemen yang berbeda. STKS yang dinaungi oleh Depsos, misalnya, lebih berorientasi pada program praktek, terlihat dari beberapa tesis, skripsi dan makalah yang ada, yang telah dilakukan oleh lulusan STKS, yang memiliki komitmen riset yang lebih berbasis pada apa yang terjadi di lapangan. Sedangkan UI, UIN dan lainnya berada di bawah Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional, yang isunya lebih mengarah pada perbedaan ilmu dan profesi.

Untuk UI, program yang berada di bawah Departemen Pendidikan lebih mendalami analisa masalah dan kurang memiliki penekanan pada profesi pendidikan pekerja sosial. Untuk UIN, paling tidak ada isu mendasar yaitu peraturan pemerintah tentang persyaratan yang harus dimiliki seorang lulusan, tuntutan universitas mengharuskan mahasiswa untuk memiliki pengetahun akademis tertentu, sedangkan tuntutan profesi menuntut mahasiswa untuk memiliki kredit praktikum yang tidak sedikit. Jadi yang menjadi isu di sini bukan universitas yang tidak menekankan isu praktikum, namun lebih pada sistem “manajemen” yang berbeda. Untuk kasus UIN Jakarta, misalnya, 800 jam praktik sudah mulai diterapkan, namun supervisi masih menjadi kendala terbesar selain isu-isu lainnya.

Penutup

Pengembangan pendidikan pekerja sosial di Indonesia adalah bagian yang penting dalam proses terbentuknya profesi pekerja sosial mengalami beberapa tantangan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Tantangan yang pertama adalah pendidikan profesi pekerja sosial yang ideal membutuhkan pendidik dengan kualifikasi pekerja sosial dan pengalaman, tidak hanya sebagai tenaga pengajar tetapi juga dapat melakukan supervisi praktikum. Kalau tidak, pendidikan profesi ini kekurangan mereka yang memiliki persyaratan tersebut.

Tantangan kedua adalah kesesuaian kultur. Bila tantangan pertama dipecahkan dengan mendatangi para ahli yang datang dari tradisi pekerjaan sosial yang berbeda, akan sangat mungkin bila pekerjaan sosial yang diperkenalkan adalah praktik dan alur berpikir yang sesuai dengan konteks dimana ahli ini berasal dan belum tentu sesuai untuk Indonesia. Kenyataannya adalah pekerjaan sosial memiliki wujud yang berbeda di seluruh dunia dengan adaptasi sesuai dengan konteks yang berlaku. Contohnya, bila perlindungan anak menjadi salah satu area praktik yang dapat diklaim di Indonesia, karakter perlindungan anak di Indonesia tentunya adalah karakter unik dibandingkan negara lain.

Namun tantangan pendidikan profesi pekerja sosial di Indonesia yang ada sekarang adalah tantangan serupa yang dihadapi di tempat lain. Walaupun ada beberapa masalah spesifik yang dialami Indonesia, kita masih dapat belajar dari negara-negara yang telah memiliki profesi pekerja sosial yang mapan dan juga negara yang masih pada tingkat perkembangan profesi ini. Pada saat bersamaan, kita dapat menciptakan visi kita sendiri akan profesi ini dan akhirnya mampu menciptakan bentuk baru pekerjaan sosial Indonesia yang unik dan dapat kita kembangkan.

Kriteria:

1. Diutamakan berpendidikan minimal S2 ilmu Pendidikan atau sejenisnya, atau S1 dengan pengalaman sebagai praktisi pendidikan orang dewasa.
2. Praktisi pendidikan orang dewasa
3. Memiliki pengalaman melatih fasilitator masyarakat minimal 10 tahun.

Jika ada yang berminat, maka:

1. Daftarkan diri anda ke Web PFPM
2. Masukkan Biodata anda pada menu Curriculum Vitae
3. Konfirmasi pendaftaran anda ke email: imanueldjahi@iggrd.or.id
4. Daftarkan diri anda sebelum tanggal 13 September 2009

Silakan mengirimkan dokumentasi pemberdayaan yang dilaksanakan terkait kegiatan memperingati HUT RI ke 64 yang dilaksanakan di wilayah dampingan masing-masing. Tim website PFPM akan membantu untuk mengolahnya kembali menjadi konten website yang bisa dibagi kepada rekan fasilitator yang lain melalui website PFPM.

Adapun jenis konten yang dikirimkan bisa berbentuk:

1. Konten berbasis teks: laporan lapangan berbentuk berita, artikel, cerita/narasi singkat, tips trik pemberdayaan
2. Konten multimedia: foto, album foto, atau video kegiatan (yang disertai keterangan singkat)

Konten dikirimkan ke alamat email info@fasilitator-masyarakat.org. Konten video baiknya diupload di situs upload video (Youtube, dll) dan yang dikirim cukup linknya.

Khusus bagi fasilitator yang telah terdaftar dalam database PFPM, konten artikel bisa langsung disumbang melalui fitur artikel yang akan dimoderasi oleh tim website PFPM. Untuk fasilitator yang belum dan ingin mendaftar ke database fasilitator PFPM, silakan klik di sini.

Pengirim konten yang berminat jadi kontributor tetap (sukarela) website PFPM dipersilakan untuk mengajukan permohonan.

Ayo isi kemerdekaan dengan kegiatan pemberdayaan!

Hormat kami,

Tim Website PFPM

Awal perkenalan Julian dengan persoalan kemiskinan petani dimulai sejak masih menjadi mahasiswa pada tahun 1980-an. Julian membuat skripsi tentang kemiskinan petani di lokasi transmigrasi Batumarta. Dari penelitian skripsi itu Julian melihat banyak persoalan kemiskinan petani yang tidak diperolehnya di bangku kuliah.

”Tahun 1990-an saya sudah menjadi dosen Fakultas Pertanian Unsri, konflik tanah di Sumsel sangat banyak dan keras. Sejak saat itu saya semakin terlibat dalam aktivitas membela kaum miskin dan marjinal. Akibatnya, saya sering berhadapan dengan aparat keamanan,” kata Julian.

Meskipun berprofesi sebagai dosen, Julian tetap aktif dalam kegiatan LSM masyarakat di bidang pertanian. Alasannya, kegiatan lembaga swadaya masyarakat lebih konkret dalam membela petani. Julian sempat menjadi Dewan Daerah Walhi Sumsel dan aktif dalam kelompok diskusi di LBH Palembang.

Pria yang lahir di Baturaja, 1 Juli 1965, itu bersama teman-temannya mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Federasi Serikat Petani Indonesia pada tahun 1998. Kemudian, tahun 2007, organisasi tersebut berubah nama menjadi Serikat Petani Indonesia.

Julian mengungkapkan, petani Indonesia tetap miskin karena sifat petani di Indonesia masih subsistem, yaitu bertani hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Akan tetapi, tiba- tiba pemerintah memberikan izin kepada perusahaan perkebunan dengan asumsi petani tidak bisa mengelola lahan.

”Akibatnya, terjadi persaingan dalam memperebutkan lahan antara perusahaan dan petani karena perusahaan masuk ketika petani lemah,” kata ayah dari Ayu Izdihar Rafa (13) dan Della Rosa Salsabila (7).

Menurut Julian, solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah kerja sama antara lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah dalam membuat program khusus. Lembaga swadaya masyarakat jangan dianggap sebagai musuh, tetapi rekan bertukar pikiran. Julian menjelaskan, program khusus itu tidak sekadar bagi-bagi lahan untuk petani tanpa lahan atau reformasi agraria. Petani butuh pengembangan diri, misalnya memberikan kredit dan pengetahuan di bidang agrobisnis. ( WAD)

Kompas.com, 3 Agustus 2009

Teknologi makin canggih. Perkembangannya yang demikian pesat membutuhkan kejelian kita bagaimana menggunakan teknologi yang tepat untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Teknologi yang baik tidak selalu mahal. Banyak teknologi dengan harga selangit menjadi mubazir ketika tata kelola penggunaannya tidak maksimal.

Sebagai suatu unit usaha, keseharian UKM tidak lepas dari proses produksi dan pemasaran produknya. Pada titik ini kebutuhan akan sistem komunikasi dan teknologi informasi memegang posisi yang krusial untuk menunjang proses ini. Yang diperlukan yaitu teknologi informasi dan komunikasi bagi UKM yang murah dan tepat guna tentunya.

Hosted Push Mail BlackBerry Enterprise Service (BES)

Layanan ini adalah solusi komunikasi bagi usaha kecil menengah (UKM), sehingga UKM dapat memiliki email korporat tanpa perlu berinvestasi membeli, meng-install, dan mengelola server. Bahkan dapat mengakses informasi perusahaan lewat BlackBerry kapan pun dan di mana pun.

Hosted Push Mail BES menjadi solusi bagi UKM untuk menikmati layanan hosting wireless email sekelas perusahaan besar dengan mudah dan relatif lebih murah.

UKM juga mendapatkan domain atas nama perusahaan masing-masing, contoh: NamaAnda@Nama Perusahaan.com.

Selain fungsi email, pelanggan juga dapat melakukan sinkronisasi, look up, dan mengakses informasi perusahaan secara over the air dari BlackBerry-nya, seperti calendar, contact, dan task kapan pun dan di mana pun mereka berada.

Layanan Hosted Push Mail BES menggunakan teknologi Microsoft Exchange Server yang memiliki tingkat keamanan tinggi dalam hal  perlindungan data melalui fitur enkripsi, backup, dan recovery. Layanan ini juga menjamin keamanan data perusahaan dengan integrasi teknologi anti-virus, anti spam, dan anti-phising. Bahkan apabila BlackBerry pelanggan hilang atau dicuri, fitur remote wipe dapat digunakan untuk menghapus data agar tidak dapat diakses oleh orang lain.

Selain itu, fitur anywhere access memungkinkan penggunanya mengakses email dari mana saja, baik melalui aplikasi Microsoft Outlook di komputer kantor, melalui web browser di komputer publik, atau melalui BlackBerry dengan fasilitas direct push.

Salah satu operator komunikasi selular sudah menyediakan layanan ini di Indonesia.

Yuliana (24) misalnya bersama warga lainnya harus berjalan sekitar 2 km untuk mendapatkan air di suatu genangan air keruh. Mereka menyebutnya sungai, tetapi genangan tersebut lebih menyerupai kubangan besar selebar 2m dan panjang sekitar 10m. Dari air itulah mereka hidup, termasuk untuk memasak, mencuci pakaian, dan sanitasi seadanya.

Masalah menjadi lebih runyam bila musim kemarau. ‘Sungai’ tersebut kering. Permasalahan air ini hanya salah satu masalah social pasca konflik yang dialami masyarakat Rato’ombu. Sekolah dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di desa mereka juga tidak berjalan dengan baik karena pegawainya tidak bisa tinggal di Rato’ombu. Salah satunya karena ketiadaan air.

Meski demikian, masyarakat tetap menaruh harapan pada pemerintah daerah Poso untuk menolong mereka. Apalagi mereka masih memiliki kebun sebagai penopang kehidupan. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, masyarakat Rato’umbo dan daerah terpencil lainnya di Poso dapat menikmati fasilitas sosial yang memadai.

(Disarikan dari tulisan berjudul: Tiga Tahun ”Torang” Minum Air Hujan, KOMPAS 23 Mei 2009, oleh: Reny Sri Ayu Taslim)

Sumber posocity.wordpress.com

Alumni Kehutanan Unhas tentu sangat terkait dengan Fakultas Kehutanan Unhas yang telah berdiri sejak tahun 1963. Usianya yang sudah cukup tua tentunya telah melahirkan banyak alumni pada ragam posisi di masyarakat. Mulai dari pegawai dinas kehutanan, LSM, pegawai bank sampai ada yang jadi bupati. Tema temu alumni yang menekankan pada harmonisasi pelayanan hutan dan kehutanan dalam menunjang kehidupan tentunya berdasar pada situasi ambivalen antara tantangan laju degradasi hutan yang semakin memprihatinkan dan kemiskinan struktural yang semakin melilit, utamanya masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Beberapa komentar sering terdengar: kenapa semakin banyak sarjana kehutanan, semakin hancur hutan dan kehutanan kita? Mungkin ada juga benarnya. Paling tidak pertanyaan ini hendaknya menjadi refleksi kita di tengah berbagai isu lingkungan, pemanasan global, ketahanan pangan, sampai isu kemiskinan.

Pada intinya Kehutanan Unhas mengadakan pembenahan sesuai dengan tuntutan zaman bahwa dunia kehutanan kita harus mengadakan pemebanahan yang sifatnya substantif. Dr Mas’ud Junus, salah seorang staf pengajar senior pada Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Fakultas Kehutanan Unhas mengungkapkan bahwa kurikulum kehutanan kita haruslah lahir dari bumi Indonesia, bukan dari teori-teori Eropa yang sama sekali tidak kontekstual dengan tantangan kehutanan yang kita hadapi.

Pada tahun 2002-2004, Kehutanan Unhas (waktu itu masih berstatus jurusan) telah mendapatkan hibah dari Ford Foundation untuk pengembangan hutan berbasis masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu dampak positif yang diperoleh adalah penyempurnaan kurikulum program studi sesuai dengan paradigma baru pembangunan kehutanan, yaitu dari state-based forest management ke community-based forest management, serta dari timber management ke ecosystem management. Penyempurnaan itu berupa penambahan jumlah SKS, penambahan SAP, atau penambahan matakuliah baru. Nuansa community-based forest management atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat mulai terasa pada kurikulum yang telah disempurnakan.

Pastikan Hak Masyarakat dalam Mengelola Hutan

Baru-baru ini juga mahasiswa kehutanan se-Indonesia mengadakan seminar nasional dengan tema “Persenjatai masyarakat sekitar hutan” di Makassar. Buat saya tema itu sangat menarik tentu bukan dari segi teksnya, tapi konteksnya. Teori ekonomi sumberdaya mengungkapkan bahwa tanpa adanya kejelasan hak atas akses sumberdaya akan membuat sumberdaya itu akan rusak. Biasanya disebut sebagai konsep tenure. Konsep tenure ini dikemukakan oleh Ridell, dan menunjuk pada sekumpulan atau serangkaian hak untuk memanfaatkan lahan dan atau sumberdaya alam lainnya yang terdapat dalam suatu masyarakat yang secara bersamaan juga memunculkan sejumlah batasan-batasan tertentu dalam proses pemanfaatan tersebut. Konsep tenure tidak hanya mencakup aspek kepemilikan, tetapi lebih luas dari itu yakni pengelolaan dan pemanfaatannya. Mempersenjatai masyarakat di sini adalah mengakui dan mengembalikan hak-hak tradisional mereka, atau mengintroduksi hak-hak mereka ke dalam hak-hak normatif dalam sistem hukum dan perundang-undangan kita.

Prof Supratman, pakar kehutanan masyarakat, mengungkapkan bahwa tanpa memperkuat hak-hak masyarakat dalam mengelola kawasan hutan, maka laju degradasi hutan serta kemiskinan masyarakat sekitar hutan tidak dapat kita atasi. Karena dengan kejelasan hak tersebutlah kelembagaan pengelolaan hutan dimulai.

Alumni Kehutanan UNHAS sebagai wadah kekeluargaan rimbawan harus menunjukkan banyak perannya dalam pembangunan hutan berbasis masyarakat. Prof Syamsu Alam mengungkapkan bahwa selama ini mulai ada perubahan peraturan dan perundang-undangan kita yang berpihak pada masyarakat seperti kebijakan hutan desa, hutan kemasyarakatan, social forestry, dan lain-lain.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan. Fakultas Kehutanan Unhas bekerjasama dengan RECOFTC menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara kapasitas di semua tingkat dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Sebagai contoh, di tingkat masyarakat, hak-hak tradisional mereka berbenturan dengan kebijakan pengelolaan hutan di daerah. Di tingkat kabupaten, pemerintah kabupaten belum punya unit pengelolaan hutan di tingkat tapak. Di tingkat nasional, pergantian kebijakan yang sering berganti-ganti tanpa adanya kebijakan yang terimplementasi secara tuntas kadang membingungkan pemerintah provinsi dan kabupaten.

Politik Kehutanan dalam Politik Keberpihakan

Alumni Kehutanan Unhas pada momen temu alumni kali ini berada pada pasca Pemilihan Presiden 2009-2014. Harus diakui bahwa pemerintahan sebelumnya telah banyak mengeluarkan kebijakan yang menuju pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti kebijakan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, namun belum terimplementasikan dengan baik di lapangan–bahkan belum jalan sama sekali. Tradisi posisi menteri kehutanan selama ini yang berasal dari jatah partai politik harus kita refleksikan. Paling tidak aspek profesionalisme rimbawan patut dipertimbangkan agar pengelolaan hutan tidak terjebak pada persoalan simbolik semata. Banyak kegiatan yang kemudian disebut sebagai gerakan yang sifatnya simbolis seperti Gerakan Penanaman Sejuta Pohon, Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan, dan lain-lain. Program selanjutnya harus kemudian berbasis pada kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh bahwa penanganan illegal logging bukan hanya tindakan penangkapan tanpa kemudian meneliti kenapa masyarakat harus berladang dalam kawasan hutan, kenapa masyarakat terpaksa (atau dipaksa oleh sistem) untuk kemudian melakukan illegal logging. Masih banyak hal lagi yang mesti kita refleksikan.

Situs web beralamat www.messageinabox.tacticaltech.org yang dikelola Tachtical Tech hadir untuk menjawab pertanyaan itu. Situs ini dikelola sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional yang aktif dalam bidang advokasi hak asasi manusia dengan memanfaatkan media informasi dan komunikasi. Lembaga itu berkedudukan di Inggris.

Situs ini menyediakan petunjuk, perangkat, pelatihan, dan konsultasi mengenai cara berkampanye dan melakukan advokasi dengan memanfaatkan teknologi multimedia. Tujuannya untuk mengembangkan taktik dan kemampuan meningkatkan pengaruh dari suatu kegiatan kampanye dan advokasi.

Situs ini menyediakan saran praktis dan instruksi untuk menggunakan perangkat multimedia berbasis internet seperti Flickr, mesin pengelola konten yang sistematis (Content Management System), pemafaatan blog, video, audio, serta menyediakan tautan untuk mengunduh perangkat lunak maupun alat untuk berkampanye dengan konten multimedia bagi pengguna pemula. Semua itu termasuk cara mengedit tampilan situs, foto, dan membuat animasi gerak gambar.

Informasi perangkat multimedia dan kegunaannya untuk advokasi dalam situs itu dibagi ke dalam kategori-kategori berikut ini:

1. Audio: informasi dan saran untuk menggunakan beberapa jenis perangkat lunak pengolah suara seperti Audacity, SongBird, dan OurMedia dan Podcasting.
2. Internet: informasi mengenai bagaimana mempersiapkan dan mengelola sebuah situs web, menjalankan sebuah blog, email marketing, memaksimalkan penggunaan mesin pencari internet dan pengelolaan konten web sistematis (Content Management System)
3. Gambar: informasi mengenai hak cipta sebuah gambar, cara saling berbagi foto, dan bagaimana memotong dan menyesuaikan ukuran suatu gambar sesuai kebutuhan.
4. Mencetak: informasi mengenai bagimana menciptakan logo, mendesain newsletter melalui perangkat lunak open source seperti OpenOffice, Scribus, dan Inkspace.
5. Video: informasi mengenai bagimana membuat suatu video atau perangkat untuk melakukan kegiatan advokasi, teknik penayangan video dan membuat video advokasi tanpa menggunakan kamera.
6. Teknologi perangkat mobile: menciptakan dan berbagi konten, kapasitas multimedia, pemutahiran blog dan situs web melalui perangkat mobile, serta persoalan sekuritas dan privasi.

Topik-topik tersebut ditujukan bagi pekerja sosial kemasyarakatan dan pelaku kampanye yang bekerja dengan sokongan bandwith minim, dan menggunakan perangkat lunak bebas biaya serta pembuatan video tanpa perekam.

Sebagai tambahan, disediakan juga konten website yang bisa diakses secara offline dalam bentuk CD (compact disc).

Beliau juga salah satu emansipator wanita yang sangat aktif di daerahnya. Karena menurut beliau, selama ia mampu membantu dan bisa bermanfaat bagi orang lain maka dengan tidak segan-segan ia akan sumbangkan waktu, tenaga, pemikiran bahkan materinya untuk kepentingan kemaslahatan. Golek (35 tahun) diangkat sebagai Manajer UPK BKM Terboyo Mandiri setelah sebelumnya diadakan rapat Anggota BKM Terboyo Mandiri yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 23 November 2007 yang lalu. Dengan diangkatnya sebagai Manajer UPK-BKM Terboyo Mandiri, maka begitu besar harapan masyarakat terhadap ibu dua anak ini untuk mengemban amanah tersebut.

Pada awalnya, Golek sempat ragu dan pesimis akan keberhasilan PNPM-P2KP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang sekarang menjadi PNPM Mandiri Perkotaan. Menurutnya, “Program PNPM Mandiri Perkotaan sangat susah sekali dan jauh dari harapan berhasil apabila diterapkan di wilayah Terboyo Wetan”, paparnya. Hal tersebut ia utarakan melihat rata-rata penduduk di Terboyo Wetan bekerja sebagai buruh industri karena wilayahnya yang berada di lingkungan industri dan dekat dengan terminal Terboyo. Dengan semangat untuk memajukan daerahnya, bersama dengan rekan-rekan BKM, UP-UP serta relawan, Golek mengajak masyarakat di daerahnya untuk bisa lebih maju dan berdaya. Maju dan berdaya dalam pemikiran, sikap-perilaku, arif dan bijaksana ketika mendapat serta menangani suatu masalah. Loyalitas istri dari Suyono ini diwujudkan dengan turun ke masyarakat, mendampingi dan terus mensosialisasikan PNPM Mandiri Perkotaan.

Meskipun beliau sebagai Manajer UPK yaitu yang mengurusi mengenai Aspek Ekonomi (pinjaman bergulir), tetapi ia tidak lantas hanya mengurusi aspek ekonomi saja. Beliau juga selalu tanggap dan cekatan terhadap tugas-tugas dari PNPM Mandiri Perkotaan. Bukti dari usaha untuk mendampingi masyarakatnya, sekarang ini Golek Sejati dan rekan-rekannya telah berhasil menjalankan tugas pertamanya sebagai UPK-BKM Terboyo Mandiri, yaitu menyelesaikan proposal KSM ekonomi Kelurahan Terboyo Wetan per 5 Agustus 2008 yang lalu. Adapun jumlah calon peminjam ekonomi BKM Terboyo Mandiri sebanyak 42 orang, 18 peminjam laki-laki, 24 sisanya perempuan, yang terbagi dalam 13 KSM dengan total dana BLM sebesar Rp 39 juta, dan swadaya masyarakat sebesar Rp 260,425 juta.

Sumber www.kmwjateng.net

Medan Green & Clean 2009 mengajak kepada masyarakat mengenai kiat berwirausaha dengan pemanfaatan sampah kering di Lapangan Merdeka Medan.

Sinta Kaniawati, General Manager PT Unilever Indonesia,Tbk, mengatakan kepada wartawan, program ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama masyarakat yang merupakan realisasi dari fokus utama dan komitmen kami dalam program Medan Green & Clean (MDGC). Dalam hal ini berupa pemberian edukasi melalui pendampingan dan monitoring program kebersihan dan pengelolaan sampah di masyarakat. Misi penting di balik kegiatan ini adalah upaya menggali potensi yang luar biasa dari para ibu rumah tangga untuk merintis usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga mereka dapat memberikan kontribusi lebih bagi keluarga dan lingkungannya melalui serangkaian program pemberdayaan perempuan.

“Pada akhirnya mereka mampu menjadi panutan dan dapat memberikan motivasi bagi ibu-ibu lainnya untuk lebih maju.” katanya.

Sinta menambahkan, pengelolaan sampah didaur ulang menjadi produk trashion telah membuka pintu peluang ekonomi, memungkinkan ibu-ibu mendapat penghasilan tambahan bahkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Salah satu pengrajin produk daur ulang, Yanti mengatakan, setiap hari membutuhkan rata-rata 10 kilogram sampah plastik sisa kemasan berbagai produk pembersih. Satu kilogram plastik setidaknya terdiri atas 60 kantong kemasan.

Yanti menambahkan, mengawali wirausaha ini dengan mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Unilever.

“Senang dan bangga sekali bisa bergabung dengan komunitas ini, selain bisa memiliki penghasilan sendiri, usaha ini juga bisa menolong ibu-ibu lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dan yang terpenting lagi adalah kami turut serta menggerakkan kepedulian masyarakat di sekitar kami, untuk menciptakan lingkungan yang asri bersih dan nyaman”, ujarnya.

Sumber www.antarasumut.com

Suasana sedang terik di wilayah Kecamatan Galesong, Takalar pada pertengahan bulan Mei 2009. Setelah melewati jalan poros Limbung-Galesong, saya berbelok ke selatan pada jalan tak beraspal. Warga menyebutnya jalan pengerasan. Debu meliuk-liuk dihembus angin musim Timur. Motor saya berhenti di depan rumah yang terlihat berbeda dengan rumah-rumah warga lainnya. Rumah batu, demikian warga menyebut bangunan semacam ini. Lelaki yang saya cari sedang berdiri di depan pintu.. Nampaknya sedang berkemas untuk keluar.

“Masih ingat?” Kataku. Dia tersenyum seperti mereka-reka tapi mulutnya terkunci.

“Kukaluppaimi ingka…” katanya dalam bahasa Makassar. Lupa tapi…, katanya. Dia coba-coba mengingat, tapi tetap tidak mengenalku. Setelah menyebut nama dan mengingatkan bahwa kami pernah satu kelas di SMP Galesong, diapun tertawa lepas. Kami memang pernah sekelas, punya nama yang sama dan nama orang tua yang sama, Daeng Salle.

Saya mengunjungi kawan ini, setelah saya dengar dari kawan sekantor bahwa dia kini adalah staf pada satu lembaga keuangan penting di pesisir Galesong, tepatnya di Kota Galesong. Lembaga keuangan yang sudah banyak membantu kehidupan sosial ekonomi yang terkenal merupakan wilayah yang dominan warganya adalah nelayan dan pelaut ulung.

Namanya Kamaruddin Salle jebolan Sastra Indonesia pada Universitas Hasanuddin, bersama dia, setahuku ada tiga alumni seangkatan kami di SMP Galesong pada kurun tahun 1983-1986 dan sempat mengenyam pendidikan universitas di Makassar tepatnya di Universitas Hasanuddin, satu kawan lain adalah Sitti Aminah, lulus pada Fakultas Sosial Politik.

“Beda sekalimaki” Katanya, menyebut saya terlihat berbeda. Kami memang semakin menua, saya terlihat gemuk dengan berut buncit dan dia terlihat mulai menipis rambutnya.

Kami bertemu setelah 23 tahun lamanya, saling bercerita tentang teman-teman SMP yang sudah berpencar dan melanjutkan hidupnya. Tentang, Ganna`, teman sepermainan kami semasa SMP, kini berdagang dan sudah berpredikat haji serta tinggal di Kampung Kalukuang, Abidin yang bekerja di Surabaya serta Bani yang berjualan sayur-mayur dari Galesong ke Makassar. Saya bercerita tentang pertemuan dengan Sangkala yang berjualan buah-buahan di Kota Palopo, serta Amir yang bekerja di salah satu biro perjalanan di Makassar.

Kini, dia tinggal di Dusun Balla Parang ditemani istrinya yang juga belum setahun pulang dari tanah suci Mekkah. Mereka dikaruniai seorang putri. Sayapun tidak menyia-nyiakan pertemuan ini dengan mengutip beberapa informasi, pengetahuan tentang aktivitas pengalamannya bersama BPR. Saya ingin menceritakan dinamika lembaga ekonomi pedesaan pesisir dan denyut satu lembaga perbankan tingkat desa yang disebut BPR Bank Perkreditan Rakyat.

Berlabuh di BPR

Sejak menyelesaikan kuliahnya, dia bekerja pada salah satu program nasional bertajuk SP3, program yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dia ditempatkan sebagai salah seorang sarjana penggerak pembangunan pedesaan di Kabupaten Barru. Hingga pada 2000. Setelah itu dia kemudian berlabuh di salah satu Bank Perkreditan Rakyat, BPR di Galesong. BPR ini diresmikan oleh Menteri Keuangan, Mari’e Muhammad pada bulan September, 1996 dan dikenal sebagai Badan Perkreditan Rakyat Gerbang Masa Depan atau Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa Pantai, Galesong.

“Adalah Ashar Karateng, yang membaca pengalaman kerja saya untuk dapat diterapkan di Galesong, kampung halaman sendiri” Katanya. Nama yang disebutnya itu adalah rekan sekerja saya.

BPR Galesong, didirikan berdasarkan akta notaris Harina Yusuf, SH, No. 9, tanggal 27 Oktober 1995, dan mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RI dengan keputusan No. C2-821 HT.01.01.TH.96, tanggal 19 Januari 1996, serta izin Menteri Keuangan RI, Keputusan No. KEP-166/KM.17/1996, tanggal 06 Mei 1996.

Menurut Kamaruddin, “Sumber pendanaan atau shareholder salah satunya adalah pemerintah kabupaten. Pada dasarnya, sharing dana dari pemerintah kabupaten, umumnya tidak dalam jumlah besar dan dianggarkan di APBD Takalar. Selain itu ada beberapa kelompok nelayan, dari koperasi seperti KUD Batara di Galesong Baru. Salah satu LSM di Makassar, dari BDN (sekarang Bank Mandiri) dan saham perorangan. Saat rapat tahunan, kerap kali beberapa pemegang saham tidak datang”

Beberapa nama penting dibalik usaha BPR ini adalah Haji Najamuddin Lewa, BA salah seorang tokoh pendidikan dan mantan anggota DPRD Takalar asal Galesong, juga HM Rusdi Rahman yang pernah sebagai direktur utama, serta Haji Maddolangang Tangnga salah seorang pejabat pemerintahan di Takalar.

“Saat ini, BPR dikelola oleh Direktur Haji Abdul Hafid Lallo MM, yang berdomisili di Takalar yang dibantu oleh seorang wakil yaitu, Haji Sattuhang” Kata Kamaruddin.

Wilayah target operasi adalah kawasan pesisir Galesong, yang membentang dari wilayah Galesong Utara berbatasan dengan Kota Makassar hingga ke selatan berbatasan ibukota kabupaten Takalar. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, sangat beragam walau ciri ekonomi pesisir sangat kasat terlihat yaitu, kegiatan usaha perikanan dan perhubungan laut. Sejak awal tahun berdirinya, BPR sangat direspon kuat oleh para pelaku usaha utamanya perikanan. Ketika itu terdapat banyak pengusaha yang harus berjibaku dengan bank karena ancaman sita jaminan akibat ambruknya usaha sektor perikanan.

Di sepanjang pesisir Galesong, terdapat ribuan pelaku usaha perikanan laut dengan berbagai tingkatan sosial-ekonomi. Istilah punggawa-sawi atau semacam patron-client ekonomi dalam tradisi pesisir masih ditemui. Hubungan ini merupakan bentuk relasi ekonomi yang dianggap kerap menempatkan pekerja atau sawi sebagai pihak yang dirugikan namun dalam beberapa hal masih sangat dibutuhkan, misalnya, saling melengkapi dalam pengetahuan pelayaran dan keterampilan mengolah hasil. Beberapa sawi (pekerja biasa) masih betah bersimbiose dengan para punggawa atau pemimpin armada (yang kerap juga sebagai pemilik modal).

Sejarah Bank BPR Gerbang Masa Depan, dimulai sejak tahun 1993. Dilatarbelakangi oleh fakta tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Takalar. Aktivitasnya bermula dari inistiatif yang difasilitasi oleh Lembaga Mitra Lingkungan (LML) Sulawesi Selatan yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten. Sangat mencengangkan hasil temuan LML bahwa terjadi kesenjangan kepemilikan aset. Di mana hanya terdapat 3,5 % yang mempunyai asset 20 Juta dan sekitar 71 persen yang tidak mempunyai aset (Karateng, 2003). Saat berdiri terdapat 63 orang sebagai pemegang saham (pemerintah 25%, yayasan sosial 12,5%, kelompok masyarakat 5%, koperasi 3%, serta 48 orang masyarakat secara perorangan (52,5%).

Menurut Ashar, sejak didirikan pada tahun 1995 dan beroperasi pada bulan Mei 1996, kinerja keuangan bank senantiasa menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sebagai misal, dalam kurun waktu 5 tahun terkahir (1998-2003) asset bertambah dari Rp1,7 miliar hingga Rp3,47 miliar.

Untuk mengatasi besarnya kesenjangan antara kredit dan dana masyarakat itu, maka BPR pernah menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri, PT PNM (Persero) dan Bank Indonesia. Mereka mendapat suntikan dana dalam bentuk KMK-KUK dari Bank Mandiri Cabang Makassar sebesar Rp 148 juta, dari Proyek Kredit Mikro (PKM) Bank Indonesia sebesar Rp 931,5 juta, serta dari PNM telah direalisir sebesar Rp 400 juta.

Dari catatan Kamaruddin Salle diperoleh gambaran, terjadi peningkatan pendapatan sebesar 21,18 persen, dari Rp344 juta (2000) menjadi Rp417 juta (2001), yang kesemuanya merupakan pendapatan operasional di mana 91,79 persen berasal dari pendapatan bunga serta 8,21 persen pendapatan provisi/komisi dan lainnya.

Sebagai gambaran, pada tahun 1998 jumlah asset adalah, Rp. 1,07 M dengan jumlah kredit Rp. 775 Juta sedang dana yang dikelola dari masyarakat sebesar Rp. 489 Juta sedang pada tahun 2002, jumlah asset sebesar Rop. 3,472 Milyar dan kredit yang didistribusikan sebesar Rp. 2,5 Milyar danaset yang dikelola dari masyarakat sebesar Rp. 1,66 Milyar. (Karateng, 2003).

Namun dalam perkembangannya, dari tahun ke tahun saham pemerintah kabupaten semakin bertambah dan mencapai 65 persen. Sisanya adalah para shareholder yang percaya dengan gagasan pengembangan ekonomi pesisir. Saat ini, BPR sudah mencoba beradaptasi dengan beberapa lembaga institusi perbankan, misalnya ikut menyesuaikan tingkat bunga. Saat ini suku bunga sudah 2% beberapa tahun lalu, 2,5persen. Namun demikian, menurutnya ini masih tinggi jika dibanding BRI yang mematok 1,8 persen.

Sampai saat ini secara umum, grafik usaha BPR sangat fluktuatif, dimana tahun-tahun pertama BPR sempat menangguk laba namun dalam perkembangannya pernah pula tidak untung. Tahun 2008, BPR untung walau masih rendah karena ada beberapa kredit macet. Nelayan, adalah salah satunya utamanya usaha patorani yang kerap bermasalah dengan tingginya biaya investasi dan nila jual telur ikan terbang yang cenderung anjlok dari tahun ke tahun.

Selain itu, semakin gencarnya bank di perkotaan seperti Sungguminasa dan Makassar untuk mencari nasabah ke desa-desa juga sangat mempengaruhi tingkat kompetisi dengan BPR. Namun demikian, tahun ini, ada beberapa permintaan kredit dari pengusaha dari Desa Palalakang dan Galesong Baru. Mereka berpikir untuk memperoleh suntikan dana. Di satu sisi, BRI sebagai bank pemerintah juga mulai sangat selektif dalam member kredit pada usaha nelayan.

“Ini juga sangat dipengaruhi oleh karakter para debitor yang kerap tidak mematuhi beberapa tanggung jawabnya karena beberapa alasan” Kata Kamaruddin.

Saat ini plafon kredit sangat besar namun kredit yang disalurkan masih sangat kurang. Dan masih merupakan plafon perorangan. Ketika plafon kredit tinggi debitur masih sangat banyak namun BPR harus selektif dalam memilih debitur. Saat ini kondisi perekenomian belum sepenuhnya membaik, ada indikasi gejala. Para pengusaha mengalami masa kebingungan atas ketidakpastian usaha. “Jelas sekali ada kebingungan pada pelaku bisnis, kata Kamaruddin”

Idealnya, untuk tidak terlalu beresiko, para pelaku usaha ini mesti patungan sumberdaya untuk membentuk unit usaha, misalnya mereka harus berbagi atau menghiumpun modal awal sebagai dasar investasi yang disodorkan ke bank untuk memperoleh kredit. Tentu saja dengan jaminan dari anggotanya. Karena sikap bank berdasar pada pengalaman betapa rentannya kegagalan investasi perikanan yang memang tidak pasti. Hasil tangkapan yang tidak pasti, rawannya kecelakaan di laut dan kompetisi yang semakin meninggi dalam mencari lokasi area tangkapan kerap menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku perbankan untuk memberikan kredit bagi pengusaha perikanan.

Mengapa BPR?

Besarnya keinginan untuk mendorong bergeraknya ekonomi pesisir, menjadi alasan misi berbasis lokal ini menjadi penting. Alasan pendirian BPR seperti dikutip dari wawancara dengan Ashar Karateng, adalah untuk mempercepat pelayanan keuangan pada pelaku usaha di pedesaan yang selama ini belum sepenuhnya dilayani oleh unit perbankan nasional serta masih banyaknya kredit yang pemerintah yang gagal di tingkat pelaku usaha termasuk nelayan.

Potensi pasar yang terbuka luas dan beragamnya pelaku usaha seperti sektor perikanan dan perhubungan laut menjadi pendorong lahirnya lembaga keuangan berskala menengah ini. Sebagai salah seorang aktivis LSM di Makassar yang mempunyai basis pengetahuan sangat luas pada pendampingan masyarakat desa, Ashar tahu persis bahwa pelaku usaha yang sudah turun temurun di Galesong merupakan target yang dapat menggerakkan roda perekonomian kawasan jika mampu dikembangkan secara tepat.

Dia menyebutkan bahwa, “Bukan perkara mudah untuk mendirikan BPR, utamanya pada wilayah yang telah ada cabang bank pemerintah. Kuatnya komitmen pemerintah daerah dan besarnya minat para shareholder yang membuat telur BPR-pun dierami oleh beberapa pihak”. Saat pendirian pemerintah Kabupaten Takalar bersedia menyiapkan dana dari APBD setiap tahun, juga pihak Bank seperti BDN (kini Bank Mandiri), salah satu LSM di Makassar, kelompok-kelompok nelayan dan koperasi unit desa di Galesong, maupun share individual.

Secara spesifik, gagasan pendirian BPR ini bermula dari program penguatan kapasitas sosial warga desa di sepanjang pesisir Galesong yang intens difasilitasi oleh Lembaga Mitra Lingkungan, salah satu LSM di Makassar. Mereka menempatkan staf untuk memfasilitasi lahirnya gagasan pemberdayaan sosio-ekonomi pedesaan berdasarkan sumberdaya lokal yang tersedia. Dari pondasi ini, dan dukungan persiapan sosial melalui pembentukan kelompok usaha mereka pun merintis satu lembaga keuangan BPR.

“Proses fasilitasi awal lembaga ekonomi merupakan langkah yang mesti mendalam dan menyeluruh. Tugas Fasilitator LSM adalah meningkatkan kesadaran para pelaku usaha atau kelompok-kelompok masyarakat, utamanya nelayan untuk menggalang kerjasama dalam perencanaan kegiatannya”, Kata Ashar.

“Pendekatan ini merupakan jawaban atas kritik bagi pembentukan lembaga keuangan yang kerap dianggap instan. Dari pendekatan ini, persiapan dan bangunan kesepahaman antara pelaku usahapun mulai digaungkan” Kata Ashar. Inilah yang menjadi latar belakang, berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Galesong. “Saat itu pola relasi antara pemilik modal dan nelayan kecil yang membutuhkan modal usaha sangat rentan pada ketakadilan pasar”.

Menurutnya, masih banyak tantangan yang akan dihadapi BPR. Mereka harus berbenah agar kinerja saat ini dapat bertahan dan meningkat secara berkelanjutan di kemudian hari. Dalam hal ini, selain kekhasan operasional yang menyasar wilayah pesisir yang merupakan kunci sukses BPR seperti dikemukakan di atas, perlu dilakukan pendalaman terhadap faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan BPR. Sebagai misal, seberapa kuat lembaga-lembaga usaha produktif nelayan bertahan dari gejolak harga produk.

Terdapat mekanisme yang bisa digunakan oleh para pengelola dan pemegang saham untuk formulasi strategi dan pendekatan, misalnya rapat umum pemegang saham. Menurut catatan penulis, Bupati Takalar DR. H. Ibrahim Rewa, MM pernah menghadiri Rapat Umum (RUPS) PT. BPR di kantor BPR Kecamatan Galesong Kab. Takalar pada hari Rabu, 27 Februari 2008. Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Takalar, Kapolres Takalar, para Camat, Komisaris Utama, para direksi, dan para pemegang saham PT. BPR Gerbang Masa Depan Galesong. Sejak berdiri pada bulan Juni tahun 2006, asset BPR saat ini sudah mencapai Rp. 2,510 Milyar, relatif berkurang dibanding beberapa tahun sebelumnya.

“Momen seperti itu, mesti menjadi ajang evaluasi atas kemajuan atau kendala yang dihadapi BPR untuk memutuskan langkah-langkah strategis yang lebih tepat” Kata Ashar menutup perbincangan kami.

Sedangkan menurut Kamaruddin, walau ditargetkan bagi pelaku perikanan namun saat dibanding beberapa tahun sejak berdirinya BPR nampaknya pelaku usaha perikanan semakin berkurang hanya sekitar 30 persen yang memanfaatkan skema kredit dibanding pelaku perdagangan umum dan pertanian, yang mencapai 60%.

Khusus untuk kelanjutan dukungan bagi usaha perikanan, Kamaruddin menimpali, “Bagaimana bisa terus mempertahankan segmen nelayan, jika BPR merugi”?

“Kini, bersama 11 orang staf lainnya termasuk direktur kami sedang menata operasi yang lebih efektif dengan memberi asistensi manajemen usaha para pelaku pertanian, perikanan dan perdagangan” Ujar Kamaruddin Salle. Kalimatnya terdengar optimis.

Kamaruddin Azis dapat dihubungi melalui email daeng.nuntung@gmail.com

Sumber: http://www.panyingkul.com/view.php?id=1122&jenis=kabarkita

Ide ini berawal dari bantuan internet sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada Radio Komunitas Angkringan tahun 2005 lalu. Para pengelola radio berfikir bagaimana untuk menyebarkan koneksi tersebut kepada masyarakat sekitar.

”Kami melihat sangat mubadzir bila yang mengakses internet hanya pengelola radio. Padahal masih banyak yang membutuhkan. Banyak mahasiswa dan pelajar yang datang ke sekretariat radio hanya untuk mengakses internet,” kata Jaswadi, anggota komunitas Angkringan Desa Timbulharjo seperti dikutip Harian Kompas (22/12/2008) lalu.

Berdasarkan animo masyarakat ini, pengelola radio berencana menyalurkan internet ke rumah-rumah warga. Awalnya, pengelola tidak yakin bisa menyalurkan jaringan internet tersebut. Kendalanya, beaya yang dibutuhkan sangat banyak dan masyarakat tidak mampu menyediakan.

Misalnya, untuk menyediakan antena grid  membutuhkann dana Rp 750 ribu. Belum lagi USB wireless dan peralatan pendukung lainnya. Mereka pun akhirnya patah semangat.

Kemudian mereka mendengar informasi tentang teknologi ”wajanbolic” di media cetak dan televisi. Niat itu kemudian muncul lagi. Mereka kemudian mengumpulkan literatur tentang teknologi ”wajanbolic” dan pembuatannya.

Meskipun harus melakukan trial and error  berkali-kali mereka tetap bersemangat. Akhirnya, tahun 2007 tercipta antene ”wajanbolic” pertama dan diujikan di salah satu dusun. Hasilnya koneksinya sangat lancar dan memuaskan.

Antene ”wajanbolic” berfungsi sebagai pengganti antene grid.  Artinya beaya pengadaan antene grid bisa ditekan sangat rendah. Sebab untuk membuat antene ”wajanbolic” dibutuhkan wajan almunium atau stainless, pipa pralon diameter 10 Cm, almunium foil, dan kawat kuningan. Antene tersebut masih dilengkapi dengan USB wireless atau radio wireless. ”Kalau USB jangkauan koneksi sekitar 15 meter, radio bisa mencapai 100 meter. Harga USB sekitar Rp 450 ribu, sedang radio sekitar Rp 800 ribu,” katanya.

Sebagian besar yang dipasang di Desa Timbulharjo jenis USB. Sehingga rumah-rumah yang letaknya kurang dari 15 meter dari antena bisa mengakses internet. Kini 13 dari 16 Dusun telah tersambung internet menggunakan koneksi ”wajanbolic.”

KOMPAS 22 Desember 2008

Metode ini telah diadopsi oleh banyak LSM dan lembaga donor dunia. Metode LFA dikembangkan oleh Leon J. Rosenberg ketika dikontrak USAID pada tahun 1969. Practical Concepts, Inc. —sebuah perusahaan yang didirikan Rosenberg— kemudian meluaskan penggunaan metode ini di 35 negara.

LFA secara meluas telah digunakan oleh beberapa lembaga donor bilateral maupun multilateral seperti GTZ, SIDA, NORAD, DFID, UNDP dan EC. Pada 1990—an, metode ini yang seringkali disyaratkan agar digunakan pada proposal-proposal program, akan tetapi, beberapa tahun belakangan sudah lebih menjadi sebagai suatu pilihan.

Sangat penting untuk membedakan dua istilah ini: Logical Framework Approach (LFA) dan LogFrame (LF). Kedua istilah ini terkadang membingungkan. LFA adalah metode desain proposal proyek, sedangkan LF adalah dokumen.

Beberapa keunggulan Logical Framework Approach:

1. Mewadahi pernyataan dari semua komponen kunci dari suatu program. Ini sangat membantu —khususnya saat ada pergantian staff dalam program tersebut.
2. Dapat menjelaskan dan merunut secara logis bagaimana kemungkinan program itu bisa dimplementasikan.
3. Membantu untuk mengenali skala prioritas capaian program, serta memastikan jika input dan output program tidak saling membingungkan antara satu dengan yang lain, dan mengidentifikasi capaian-capaian diluar target yang sebelumnya tidak diketahui.
4. Menyediakan suatu dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengidentifikasi indikator-indikator kesuksesan, dan maksud dari suatu perhitungan atau penaksiran (angka).
5. Menjelaskan hubungan-hubungan yang mendasari penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas program
6. Mengidentifikasi faktor utama terkait kesuksesan dari sebuah program
7. Mendorong pendekatan multidispliner untuk persiapan dan pengawasan dari suatu program.

Dikutip dari “Learn on Logical Framework for NGO” by Nanang (nanang-publicity.blogspot.com)

• Evolusi strategi di balik program pembangunan berbasis masyarakat di Indonesia berfokus pada rehabilitasi ekonomi dan sosial para janda sebagai kelompok paling terpinggirkan.
• Implementasi strategi di tingkat desa menggunakan jaringan dan sistem yang ada, sekaligus memberdayakan pemimpin perempuan dalam memainkan peran penting dalam proses transformasi ini.

Kisah keberhasilan yang dibagikan merupakan hasil dari proyek yang difasilitasi oleh PEKKA (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). PEKKA dimulai dari gagasan untuk mendokumentasikan kehidupan para janda di area konflik, dan memberi mereka akses ke sumber daya dalam membantu mereka mengatasi trauma dan masalah ekonomi. Program ini sepenuhnya didukung oleh hibah dari Japan Social Development Fund melalui Bank Dunia.

“Pemerintah Indonesia sangat bangga karena PEKKA telah membantu memberdayakan kepala keluarga perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerah mereka, dan menyadari hak mereka sebagai manusia dan warga negara,” ujar Deputi Menko Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat, yang juga mengepalai tim pelaksana program pembangunan berbasis masyarakat terbesar Indonesia, PNPM Mandiri. “Pemerintah akan terus mendukung PEKKA dan organisasi lain yang berdedikasi untuk menjangkau kelompok terpinggirkan di Indonesia, melalui kerangka kerja PNPM.”

Program PEKKA didanai oleh Japan Social Development Fund melalui Bank Dunia. Di bawah program JSDF, lima hibah berikut diberikan kepada Indonesia dalam menyediakan bantuan kepada para janda dan anak-anak mereka:

1. Proyek Janda dan Kemiskinan di Indonesia untuk mendukung rehabilitasi ekonomi dan sosial para janda (sekitar US$2.2 juta).
2. Pendidikan untuk Anak-Anak Sangat Miskin yang bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran sekolah dasar dan menengah pertama serta kinerja di masyarakat sangat miskin ($1.4 juta)
3. Dukungan untuk Kepala Keluarga Perempuan di Area Konflik II dalam mengentaskan kemiskinan yang berdampak kepada keluarga yang dikepalai perempuan di area konflik ($1.1 juta)
4. Dukungan untuk Kepala Keluarga Perempuan selama Rekonstruksi Aceh ($1.7 juta)
5. Kepemimpinan Perempuan dan Pengentasan Kemiskinan: Proyek “PRIME” untuk mengembangkan mekanisme dalam mendorong pembangunan kapasitas akar rumput bagi perempuan di desa-desa miskin ($1.7 juta).

“Indonesia hampir tidak tertandingi di wilayah ini dalam mendorong pertumbuhan inklusif dengan risiko rendah terhadap korupsi melalui program pembangunan berbasis masyarakat. Metodologi dan pelajaran tertentu yang didapat dari pengalaman Indonesia sangatlah bernilai, bukan hanya untuk praktisi pembangunan, tapi juga bagi pembuat kebijakan di banyak negara di Asia,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Joachim von Amsberg mengenai tujuan lokakarya ini.

“Bank Dunia berkomitmen untuk membantu Indonesia mencapai keberhasilan dalam hal ini, dengan mendukung rancangan dan perluasan program serupa untuk perlindungan sosial yang lebih luas bagi semua kelompok yang terpinggirkan.”

Siaran Pers World Bank http://go.worldbank.org/71PMDC8C40

Berbagai upaya dilakukan oleh seorang artis untuk menarik perhatian para penontonnya, seperti memakai pakaian mencolok dengan rambut disemir. Melantunkan lagu-lagu baru dengan memadukan koreografi yang berbeda dari biasanya.

Apakah fasilitator perlu juga berupaya menarik perhatian bagi para peserta? Jawabnya adalah YA. Fasilitator adalah publik figur (pusat perhatian) bagi para peserta pelatihan.

Seorang yang menjadi publik figur tentulah harus tetap menarik dilihat kapanpun dan di manapun. Tentu teknik-teknik menarik perhatian seorang fasilitator akan berbeda dengan seorang artis. Karena seorang fasilitator tetap berfungsi sebagai ”guru” bagi para pesertanya, maka harus tetap memperhatikan norma-norma tertentu yang dapat dijadikan sebagai panutan bagi para ”muridnya”.

Berdasarkan survei yang pernah dilakukan oleh penulis, fasilitator yang kurang menarik adalah sebagai berikut:

1. Terlalu banyak ceramah
2. Suara yang monoton
3. Berpakaian kurang rapi
4. Berpakaian terlalu resmi
5. Sulit menerima masukan dari peserta
6. Jarang tersenyum
7. Kelihatan kurang cerdas
8. Tidak Percaya diri
9. Kurang humor

Berbagai tips agar fasilitator tetap menarik:

1. Berpakaian yang pantas dan rapi.
2. Bukalah sesi dengan sebuah pertanyaan ataupun pernyataan yang menantang. Teknik ini terbukti cukup menarik perhatian peserta pelatihan pada saat awal menyiapkan mentalnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan model kuis. Contohnya: “Ada 2 orang bapak dan 2 orang anak pergi memancing, setelah seharian mereka mendapatkan masing-masing 1 ekor ikan. Merekapun pulang, tetapi ketika akan digoreng ternyata ikannya hanya 3 ekor, mengapa demikian?” Bisa juga dengan memberikan pernyataan-pernyataan kontroversial, seperti: ”Bapak-bapak dan ibu-ibu, prinsip ekonomi yang selama ini kita tahu adalah dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan keuntungan yang sebesarnya. Namun untuk kondisi sekarang prinsip itu sudah tidak tepat lagi. Mengapa?”
3. Belajarlah untuk dapat memberikan humor-humor segar. Sekarang banyak sekali buku-buku humor yang dapat diperoleh. Di internet juga banyak dijumpai situs-situs humor, baik berupa cerita maupun gambar-gambar bahkan video lucu juga dapat kita jumpai.
4. Gunakan media yang dapat membantu mempermudah presentasi, seperti OHP, LCD, white board ataupun alat peraga lainnya.
5. Berbicaralah dengan jelas dan tidak tergesa-gesa.
6. Setiap kali menyajikan materi, tampilkan sesuatu yang berbeda termasuk dalam menyajikan materi yang sama dalam waktu yang berbeda.

Sumber banjarnegaraambs.wordpress.com

Hal-hal yang mungkin terjadi jika fasilitator tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat, antara lain:

1. Lupa mengungkapkan kata-kata yang harus disampaikan, padahal sudah direncanakan dengan baik
2. Materi yang disampaikan lebih cepat selesai dari yang direncanakan, padahal waktu masih lama
3. Menjadi kurang jernih dalam menanggapi permasalahan yang muncul dalam pelatihan
4. Peserta akan meremehkan fasilitator
5. Materi yang disampaikan menjadi tidak sistematis
6. Sering mengalami teknik error, seperti: LCD tak jalan, materi yang ada dicari tidak ketemu, lembar kerja tidak sesuai dengan tugas yang disampaikan dsb.

Fasilitator pemula biasanya masih banyak mengalami grogi atau kurang percaya diri. Rasa kurang percaya diri sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh prasangka-prasangka negatif yang muncul dari dalam diri si fasilitator sendiri. Fasilitator sering merasa bahwa pesertanya lebih pinter, lebih pengalaman, lebih senior dan sebagainya. Fasilitator merasa semua orang memandang dengan tajam semua gerak-geriknya bagaikan akan melumat habis fasilitator yang berdiri seorang diri di depan.

Rasa kurang PD juga bisa disebabkan karena kurang menguasai materi. Materi merupakan menu utama bagi fasilitator yang akan disajikan kepada para peserta. Jika menu utama yang disajikan tidak terkuasai dengan baik, maka akan dihidangkan menu yang ala kadarnya. Sehingga wajar kalau ”penikmat” akan merasakan hambar kemudian mencela karena merasakan tidak enak. Ketika muncul komentar yang kurang enak, maka akan mempengaruhi mental seorang fasilitator.

Untuk mengatasi permasalahan kurang PD tersebut, ada beberapa tips sebagai berikut:

1. Datanglah lebih awal sebelum peserta lengkap di ruangan. Lebih baik anda yang menatap wajah-wajah peserta saat memasuki ruangan dari pada anda yang ditatap oleh semua orang saat anda hadir belakangan. Ini akan sangat mempengaruhi mental anda sebagai fasilitator. Anda secara mental akan sudah menang satu point.
2. Kenalilah beberapa peserta secara baik. Ini dapat anda lakukan sesaat sebelum sesi anda dimulai. Ngobrollah dengan mereka tentang apa saja secara akrab. Ingatlah nama-namanya. Ketika tiba saatnya sesi anda, nama-nama tersebut bisa digunakan sebagai contoh dalam menjelaskan beberapa hal sekaligus sebagai orang yang ”menemani anda” saat berdiri di hadapan peserta lainnya.
3. Jangan sekali-kali menggunakan kata pengantar: ”Saya hadir di hadapan bapak ibu semua hanya dipaksa oleh panitia untuk menyajikan materi tersebut. Saya kurang kemampuannya. Nanti kalau bertanya jangan yang sulit-sulit. Saya hanya mewakili si A dan sebagainya.” Kata-kata tersebut hanya akan membuat anda menjadi diremehkan oleh peserta. Kalau peserta meremehkan anda, pasti akan muncul sikap-sikap peserta yang membuat mental anda akan menurun, seperti: tidak memperhatikan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat men-tes, tidak responsip dan sebagainya.
4. Persiapkan 3 M (materi, metode, dan Media) dengan baik. Persiapan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pelatihan. Upayakan materi dapat dikuasai dengan baik, bahkan jika memungkinkan tambahlah pengayaan-pengayaan lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan disajikan. Gunakan juga berbagai metode penyajian yang menarik dan berfariasi. Gunakan juga media yang ada dengan sebaik-baiknya, mulai dari OHP/ LCD, papan tulis, dan pengeras suara.
5. Sebelum memulai sesi ada baiknya melakukan relaksasi dengan cara mengambil nafas dalam-dalam dan dihembuskan perlahan-lahan secara berulang-ulang.
6. Upayakan mengucapkan kata-kata tidak terlalu cepat. Semakin cepat kata-kata yang kita sampaikan selain kurang bisa dipahami, sebenarnya menunjukkan ketidaktenangan kita dalam berbicara. Kata-kata yang meluncur menjadi sulit dikendalikan dan tidak terarah dengan baik.
7. Manfaatkan peserta yang pandai untuk membantu presensi anda dan jangan anggap mereka adalah orang-orang yang justru akan menghambat anda.
8. Ada baiknya malam sebelum menyajikan materi kita berdo’a terlebih dahulu kepada Tuhan agar segala yang dilakukan keesokan harinya dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memuaskan semua pihak.

Sumber bajarnegarambs.wordpress.com

Lalu apa yang dilakukan oleh DMC Kesehatan P2DTK?

Informasi mengenai kasus gisi buruk dari pelaku-pelaku Program P2DTK Di Desa (Tenaga Penggerak Kesehatan Masyarakat/TPKM) baik kecamatan P2DTK maupun Non P2DTK, direspon langsung oleh DMC Kabupaten Morowali dalam hal ini DMC bidang Kesehatan dengan melakukan koordinasi dengan sejumlah pejabat terkait di Dinas Kesehatan dan Tim Kajian Teknis Kabupaten mengenai temuan kasus gizi buruk di sejumlah desa di kecamatan P2DTK maupun Non P2DTK.

Kemudian Tim Kajian Teknis Kabupaten merekomendasikan untuk kegiatan BLM Kabupaten bidang kesehatan diantaranya:

1. Pelatihan Kader Desa Siaga
2. Pemberian MP-ASI
3. Kemitraan Bidan dan Dukun Tingkat Puskesmas

Kegiatan memberikan bantuan makanan pendamping ASI bagi bayi gizi kurang di 8 kecamatan sasaran Program P2DTK dari Dana BLM Kabupaten. MP-ASI ini diprioritaskan bagi bayi gizi kurang atau di bawah garis merah (BGM) mengingat bayi dalam kondisi kesehatan BGM sangat berpotensi terjadinya gizi buruk.

Apabila jumlah Bayi BGM cukup tinggi dan tidak mendapat perhatian serius maka akan berdampak kepada bertambahnya kasus gizi buruk yang terjadi. Hal lain yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Program P2DTK dengan mendistribusikan MP-ASI jenis Biskuit SUN dan Bubur SUN sangat direspon oleh semua pihak, mengingat bantuan MP-ASI yang biasa diterima masyarakat kurang disukai oleh bayi. Bahkan beberapa kali DMC Kesehatan menghimbau Dinas Kesehatan dalam hal ini Unit Pengelola Kegiatan Dinas (UPKD-Kesehatan) secepatnya mendistribusikan MP-ASI tersebut.

Selain itu Program P2DTK melakukan kegiatan Pelatihan Kader Desa Siaga, mengingat sejumlah kasus gizi buruk terjadi dominan pada desa yang belum membentuk desa siaga/warga siaga. Dengan dilatihnya kurang lebih 272 Kader Desa Siaga Di 8 Kecamatan maka diharapkan Kader Desa Siaga mampu melakukan survey mawas diri untuk menekan atau mengurangi tingkat kejadian gizi buruk dan kematian ibu dan bayi akibat keterlambatan pertolongan persalinan.

Di samping itu, pada saat pelatihan penguatan TPKM dan Badan Penyantun Puskesmas (BPP), salah satu hal yang paling ditekankan oleh DMC Kesehatan adalah keaktifan kader dalam kegiatan Posyandu. Bahkan DMC melakukan monitoring langsung kegiatan posyandu untuk memastikan kehadiran Kader P2DTK di setiap kegiatan Posyandu. Mengingat bahwa kegiatan Posyandu adalah meru[akan salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan status kesehatan bayi dan balita terutama yang masuk dalam kategori BGM.

Adanya kader P2DTK di masing-masing Desa di 8 Kecamatan sasaran Program P2DTK memberikan hal yang positif untuk mendukung kinerja Dinas Kesehatan. Hal ini ditandai dengan cepatnya informasi kesehatan dari TPKM/BPP langsung ke DMC Kesehatan.

Selanjutnya ditingkat kabupaten informasi tersebut ditindaklanjuti oleh DMC dengan berkoordinasi dengan instansi terkait menyangkut upaya penanganan bersama.

Dana Stimulan sebesar Rp. 555.750.000 untuk tahun anggaran 2007 dan 2008 yang dikelola oleh UPKD Bidang Kesehatan tersebut sangat-sangat terbatas dengan kondisi jangkauan dan permasalahan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Morowali, mengingat kabupaten Morowali sampai saat ini telah menjadi 14 Kecamatan. Salah satu Strategi yang sampai saat ini dilakukan oleh DMC Kesehatan untuk menanggulangi masalah gizi buruk dan masalah lain di Kecamatan Non BLM adalah dengan membentuk dan mengaktifkan TPKM/BPP dan melakukan pelatihan.

Mengingat hanya TPKM dan BPP yang menjadi pelaku Program P2DTK di kecamatan non-BLM tersebut, di samping itu mengingat masalah gizi buruk adalah masalah lintas sektoral, masalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Ketahanan Pangan, maka DMC Kesehatan melakukan koordinasi untuk membentuk Tim Investigasi Gizi Buruk Di Kabupaten dan yang lebih difokuskan adalah pembentukan Tim Investigasi di Kecamatan yang sampai saat ini coba di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh DMC Kesehatan bersama Dinas Kesehatan salah satunya adalah untuk mencegah bayi BGM tidak menjadi Gizi Buruk. Mengingat jumlah Bayi BGM DiKabupaten Morowali sebanyak 336 orang Bayi dan Balita (Data per maret 2009).

Itulah hal-hal yang paling penting untuk menjadi perhatian dan merupakan langkah strategis DMC Kesehatan di dalam mengupayakan pencegahan masalah kesehatan di Kabupaten Morowali. Hal tersebut harusnya didukung dengan Kebijakan dari pusat sampai ke daerah.

Penambahan alokasi BLM perlu dilakukan untuk menentukan keberhasilan penanganan masalah. Daerah harus mendukung program Kesehatan yang muncul dari identifikasi di desa. Penanggulangan kasus gizi buruk diharapkan tidak hanya bertumpu pada dinas kesehatan, tetapi semua pihak harus ikut memikirkan kondisi kesehatan masyarakat, sebab masalah Kesehatan adalah dampak terakhir yang timbul dari keterbatasan pengetahuan masyarakat. (Heandly. DMC Kesehatan Morowali)

Sumber http://p2dtksulteng.wordpress.com

Diakui ataupun tidak, tugas fasilitator adalah melakukan perubahan sosial dari yang belum berdaya menjadi berdaya, dari yang belum baik menjadi baik dan sebagainya. Namun terkadang, persaingan kerja membuat lupa tujuan sebenarnya. Sehingga cenderung berbuat sesuka hati demi sebuah pengakuan dan penghormatan dari atasan.

Menurut aku sih konyol dan ironis. Setahu saya gambaran ideal fasilitator adalah sebagai berikut:

1. Satu Visi: Sebuah team work itu memerlukan Visi yang jelas dan sama. Karena itu adalah obor bagi semangat kerja.
2. Komitmen Luhur: Komitmen menjadi faktor penentu bagi keharmonisan sebuah team work. Bila komitmennya kuat, maka citra diri tim juga kuat. Namun perlu dicatat, komitmen ini harus lurus dan penuh keikhlasan. Bukan komitmen yang dilandasi sifat hasut, sombong dan cari muka.
3. Pimpinan Tim Yang Tidak Mengebiri Potensi Anggota Tim: Kalo yang ini, saya punya contoh. Seorang oknum senior fasilitator yang selalu mengekang dan membuat seragam warna tim. Ia selalu bangga akan dirinya sendiri dan mengebiri kreatifitas anggota timnya. Memaksakan rekan satu tim untuk tunduk dan patuh pada dirinya, itu adalah sama saja merampas hak dasar kemanusiaan yaitu kebebasan berekspresi dan berkreatifitas dan itu melanggar Sunnatullah, bahwa manusia sejatinya memiliki kemerdekaan. Bagaimana dapat melakukan pemberdayaan di masyarakat, bila anggota timnya dibuat tidak berdaya. Sungguh ironis dan memalukan. Apalagi ia mengaku sebagai senior fasilitator terbaik. Sebelum melakukan pemberdayaan di masyarakat, tim fasilitator harus mampu meningkatkan kualitas dirinya. Baik secara individual maupun tim. Baik menyangkut pemahaman tekstual maupun kontekstual. Baik kemampuan verbal maupun Non verbal.
4. Memiliki Atitude dan Etika Yang Positif: Fasilitator harus memiliki sikap hidup dan etika yang positif. Karena hal itu merupakan pencitraan dari isi dan pancaran diri seseorang. Lagi-lagi, ada oknum senior fasilitator yang selalu mengumbar kata-kata pedas dan menghina yang dilontarkan di depan masyarakat. Kejadian ini membuat prihatin rekan-rekan yang lain. Mengaku sebagai seorang yang hebat namun keji dalam berbicara dan bertindak. Sungguh naif. Laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa oknum senior fasilitator tersebut berbicara secara tidak etis di depan masyarakat dan mengadu-domba masyarakat membuat saya sedih, karena itu merusak nama baik korps yang disandang. Sikap hidup dan etika merupakan modal penting bagi fasilitator untuk mampu menggerakkan masyarakat melakukan perubahan sosial menuju cita-cita kemandirian bersama. Oleh karena itu penting untuk berkontemplasi setiap saat, apakah telah terjadi perubahan diri yang positif dari waktu ke waktu ataukah belum?
5. Tidak Membunuh Karakter Teman: Seorang fasilitator yang baik, dalam menghadapi permasalahan dengan rekan kerjanya tidak dengan cara menfitnah. Karena fitnah sangat kejam, lebih kejam dari pembunuhan. Mengutamakan jalan musyawarah dan dialog adalah sikap yang elegan dan berwibawa.
6. Saya punya rekan, yang selalu difitnah oleh rekan kerjanya. Bahwa ia dilaporkan tidak pernah bekerja, tidak pernah ngantor dan tidak pernah ke lapangan. Dan yang paling parah adalah difitnah telah melakukan manipulasi proyek. Saat dikonfirmasi kepada yang melaporkan, sang pelapor yang juga rekan kerjanya melarikan diri dan tidak bersedia berbicara. Sungguh pengecut dan bermental rendah. Kejadian di atas barangkali banyak terjadi. Dalam hal ini dibutuhkan kedewasaan dari masing-masing pribadi untuk tidak mengedepankan emosi dari pada budi pekerti.

Demikian semoga dapat menjadi inspirasi bagi semua.

Disadur dari “Cari Muka, Bukan Postur Ideal Tim FASKEL”

Sumber tim69.blogspot.com

Berbagai referensi menjelaskan sulap sebagai permainan ketangkasan tangan, pertunjukan memanipulasi obyek, atau hasil kerja dari peralatan dan efek dari suatu reaksi kimia — dimana teknik penggunaannya telah dilatih sebaik mungkin oleh sang pesulap.

Pertunjukan sulap dibagi dalam dua kategori besar. Ada pertunjukan jarak dekat (Close-up magic), dan sulap yang ditampilkan di panggung (stage/parlor).

Jika sulap panggung dilakukan di suatu ruangan khusus dan menggunakan alat-alat dan teknologi canggih, sulap jarak dekat dapat dilakukan di mana saja. Pertunjukan jarak dekat adalah model pertunjukan sulap yang tampak paling hidup. Pesulap dapat memainkan triknya seolah-olah tidak ada batas atau jarak sudut pandang dengan penontonnya. Model pertunjukan yang cocok untuk sulap jarak dekat adalah teknik sulap dengan alat-alat sederhana seperti sapu tangan, uang kertas, pensil, kartu, buku,. Kertas, dll.

Semua orang bisa jadi pesulap. Kuncinya latihan, kerja keras dan asah kemampuan. Mentalitas ini tidak asing lagi bagi seorang fasilitator. Seorang pesulap yang baik adalah orang yang menyiapkan sebaik mungkin pertunjukannya.

Esensi dasar ilmu sulap ada dua, kata Bobby Meidrie Levianto. Pertama, pertunjukan harus mampu bikin yang menonton senang dan gembira. Kedua, sebuah trik yang bagus adalah trik yang selalu mampu diingat penonton. Bobby adalah seorang praktisi Neuro Linguistic Programming (NLP).

Berikut beberapa tips bagi seorang pesulap pemula:

1. Tempat yang bagus untuk mendapatkan trik pertama yaitu toko peralatan sulap. Selain menjual peralatan sulap, biasanya toko tersebut menyediakan kursus sulap dengan berbagai tingkatan. Para pesulap senang dan memiliki hasrat yang besar untuk mengajari seorang pemula.
2. Seorang pesulap tidak akan mengulangi trik yang sama kepada orang yang sama. Orang itu akan bosan. Pengulangan akan menyebabkan rahasia trik sulap bocor di mata orang tersebut.
3. Latih kemampuan sulap Anda secara teratur.
4. Selalu percaya diri dalam menampilkan trik sulap. Apabila Anda mencoba merekam dengan handycam, pastikan tidak ada cermin di sekitar Anda yang dapat merubah sudut pandang penonton.
5. Mintalah orang lain melihat trik yang anda tampilkan. Mintalah juga umpan balik darinya.
6. Jadilah ahli dalam satu trik sebelum anda mempelajari trik baru.
7. Jadikan kebiasaan bagi Anda untuk selalu membawa peralatan sulap kemanapun Anda bepergian. Satu pak kartu atau koin di saku bisa membantu Anda latihan sulap di mana saja.

Referensi:

Koperasi kredit sedang mengembangkan program micro finance untuk menolong anggota koperasi kredit terutama kaum perempuan agar memanfaatkan dana pinjaman dari koperasi demi membiayai usaha produktif mereka.

Ranjith Hettiarachchi, Chief of Executive Officer dari Asosiasi Konfederasi Koperasi Kredit Asia (Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU)  Bangkok mengatakan, gerakan koperasi kredit pada awalnya adalah mau menolong orang miskin.

Namun ketika koperasi bertumbuh besar dan mengikuti standar institusi keuangan modern seperti bank maka lama kelamaan koperasi kredit mulai menjangkau kelas menengah, sehingga ”kita kehilangan konteks”.

Karena itu,  menurut dia, program micro finance adalah ingin mengembalikan semangat dasar koperasi, menemukan kembali visi dasar, kembali ke akar untuk  menolong orang miskin (help poor people).

“Kita keluar dari kantor, datang dari rumah ke rumah, dari tempat kerja ke tempat kerja mereka  dan membuat koperasi menjadi lebih bersahabat, bukan mengejar keuntungan yang besar,” katanya di Puskopdit Bekatigade Ende, Ngada, dan Nagekeo, Rabu (27/5).

Dia mengatakan, koperasi yang mau menolong orang-orang miskin ini perlu menyiapkan pinjaman produktif dengan menyesuaikan pengembalian pinjaman seturut musim penghasilan dari kelompok micro finance ini. “Mereka tidak punya gaji tetap, maka pembayaran pinjaman mesti disesuaikan dengan musim mereka mendapatkan uang,” tegasnya.

Program micro fincance ini dikhususkan bagi pemberdayaan perempuan yang dikembangkan melalui program women credit unions micro finance inovation (WECUMI).

Karena menurut dia, perempuan di Asia atau dalam budaya kita sering tidak berdaya dan tidak dihargai baik pada level keluarga, komunitas, dan masyarakat karena mereka dinilai tidak menghasilkan uang untuk menopang kehidupan ekonomi rumah tangga mereka.

Karena itu micro finance adalah salah satu program penting yang dapat menolong mereka memiliki akses pada pinjaman untuk pengembangan ekonomi.  “Kalau mereka sudah punya pendapatan, mereka akan dapat penghargaan dari komunitas dan keluarga mereka. Mereka juga bisa bersuara di level komunitas dan keluarga dan masyarakat. Kita bisa lihat ada perbedaan penghargaan terhadap perempuan yang bekerja dan menghasilkan uang dalam keluarga mereka,” katanya.

Dia mengatakan, perempuan terutama di pedesaan memiliki keahlian (skill) dalam memproduksi barang, tapi mereka tidak memiliki skill dalam berbisnis. Mereka tidak memiliki informasi tentang jaringan pasar dan permintaan pasar. “Masyarakat kita memiliki warisan keahlian, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan dagang, apa tuntutan pasar (market demand).

Karena itu koperasi kredit harus membantu mereka, membuka akses mereka pada pasar dan membuka show room yang lebih luas untuk memamerkan produk yang dihasilkan kelompok perempuan ini. Koperasi harus bisa menciptakan sarana di  mana orang bisa pergi ke koperasi untuk mendapatkan barang-barang yang diproduksi oleh perempuan dari kelompok micro finance ini,” katanya.

Masyarakat kita juga, lanjutnya, tidak memiliki pengetahuan mengenai fashion yang bisa diterima pasar modern. Karena itu koperasi harus dapat membantu mereka.

Kemarin Ranjith sempat melihat kain sarung dan parang yang dipamerkan di sebuah lemari kecil di Puskopdit Bekatigade Ende, Ngada, dan Nagekeo di Jl Melati.

Pada sore hari Ranjith bersama orang-orang dari koperasi kredit mengunjungi kelompok jahit milik Shanty Wignyanta di Jl Kelimutu. Ny Tien Wignyanta menjelaskan kesulitan awal ketika memulai usaha ini. Pinjaman dari Koperasi Bahtera sebesar Rp10 juta sebagai modal awal telah memberikan kemudahan untuk mengembangkan usaha ini.

Sekarang usaha kelompok Anggrek ini mempekerjakan 16 orang dengan omzet per bulan sekitar Rp15 juta hingga Rp16 juta. Dari sini kelompok yang sama mengunjungi Koperasi Kredit Bahtera.

Sumber www.florespos.com

Penanggung Jawab PKK Komunitas yang juga Direktur Hampar Baiduri, Welly Mora S.S.T. mengatakan kegiatan PKK untuk tahun ini masih di Kecamatan Candipuro. Tujuannya mengaplikasikan ilmu kebidanan, terutama ilmu kebidanan komunitas.

“Selain itu, PKK ini juga bertujuan mempekerjakan bidan-bidan yang sudah siap diaplikasikan di desa-desa,” kata dia.

PKK komunitas yang sudah dua kali diadakan di Kecamatan Candipuro bekerja sama dengan Puskesmas Titi Wangi. Kegiatan PKK yang dilaksanakan di kecamatan ini meliputi enam desa, yaitu Rawa Selapan, Cinta Mulya, Beringin Kencana, Sinar Pasma, Banyu Mas, dan Sido Asri.

Dengan diadakannya PKK Komunitas ini, mahasiswi paham tugas seorang bidan di desa sangatlah menyeluruh, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan juga memberikan peningkatan pengetahuan di desa sehingga masyarakat paham arti pentingnya kesehatan.

Fista Juwita, Koordinator Pelaksana PKK Komunitas, mengatakan kegiatan ini bertujuan praktek ke masyarakat agar masyarakat mengetahui peran kebidanan di lingkungannya, sedangkan untuk siswi yang mengikuti kegiatan ini, untuk menggali permasalahan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak yang ada di masyarakat.

Dia menambahkan mahasiswi mencari sumber dari tokoh masyarakat dengan melakukan pertemuan tingkat desa (PTD) lalu mahasiswi menyurvei mawas siri (SDM) yang tujuan menyinkronkan data dengan kenyataan di lapangan.

Selanjutnya mahasiswi mengadakan musyawarah desa (MMD) untuk membahas permasalahan di masyarakat dan mencari jalan keluar. Mahasiswi terus memberi penyuluhan masalah kesehatan, kata dia.

Mahasiswi yang dibagi dalam enam kelompok, rata-rata menemukan permasalahn yang ada di desa, antara lain persalinan masih menggunakan dukun, banyak ibu hamil tidak memerikasa kehamilannya, ibu kurang memberi ASI eksklusif pada bayinya, dan ibu masih jarang membawa bayinya ke posyandu.

Dia berharap mahasiswi yang telah mengikuti PKK komunitas, lebih paham akan tugas seorang bidan dan setelah lulus dapat diterima di masyarakat dengan melaksanakan kewajibannya sebagai bidan.

Di lain pihak, Kepala Puskesma Titi Wangi, Bambang Priyanto mengatakan kegiatan ini sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di desa.

“Masyarakat di desa sangat welcome dengan adanya kegiatan PKK komunitas ini. Mereka lebih paham pentingan kesehatan,” kata dia.

Bambang menambahkan Puskesmas Titi Wangi mendukung kegiatan PKK komunitas dan kerja sama kegiatan ini akan dilaksanakan hingga 2010.

Ia berharap kegiatan ini terus dilaksanakan untuk meningkatakan kesehatan di masyarakat khususnya masyarakat di desa terpencil.

Menurut Mahkota dan Siti Arohmah, mahasiswi Akbid Hampar Baiduri, dengan adanya kegiatan ini, keduanya dapat menerapkan ilmu yang didapat dari pendidikan PKK komunitas kepada masyarakat.

“Kami jadi lebih paham akan tugas bidan yang sebenarnya,” ujar mereka.

Sumber www.lampungpost.com

Sistem perbankan konvensional tak ramah terhadap warga miskin. Citra ini melekat kuat di benak warga miskin, sehingga mereka tak berani mendekati lembaga perbankan. Lalu di Jember hadirlah apa yang disebut sebagai Bank Gakin, yang menggerus citra seram itu sedikit demi sedikit.

Bank Gakin sebenarnya adalah lembaga keuangan masyarakat mikro (LKMM) yang digarap Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jember. Nama ‘gakin’ pun adalah akronim dari keluarga Indonesia. Tapi dalam perkembangannya, masyarakat miskin sendiri yang menyebut itu Bank Gakin, Bank Keluarga Orang Miskin.

“Bank Gakin jadi trade mark untuk meyakinkan publik bahwa institusi itu spesifik melayani bisnis keluarga miskin,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jember Mirfano.

“Orang-orang sendiri yang ngasih nama itu. Saya tanya kenapa, mereka menjawab, ‘Iya, Bu, ini kan bank-nya orang miskin. Selama ini bank mana ada yang mau mendekati orang miskin’,” kata Tutik Aspita, pengurus Bank Gakin Wonosari di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates.

Bank Gakin pertama didirikan Oktober 2005. Mirfano mengaku terilhami Grameen Bank bikinan Muhammad Yunus, ekonom Bangladesh. “Saya merasa Grameen Bank layak diaplikasikan di sini. Selama ini ada ketidakadilan ekonomi. Ada bank untuk orang mampu, tapi tidak ada bank untuk orang miskin,” katanya.

Bank tidak memandang warga miskin sebagai nasabah potensial, dalam hal menabung dan kredit. Untuk menabung, warga miskin punya terlalu sedikit uang. Untuk meminjam uang untuk usaha, warga miskin tak punya agunan. Sementara sistem perbankan menerapkan kehati-hatian dalam mengucurkan kredit.

Ketidakmauan bank mendekati warga miskin ini membuat kondisi perekonomian warga miskin tak beranjak membaik. Betapa tidak, untuk membuka usaha, warga miskin harus meminjam pada rentenir. Hidup mereka terjerat hutang berbunga tinggi.

“Bunga rente 30 persen seminggu selama 10 minggu, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan usaha,” kata Mirfano.

Sebagai awal, tahun 2005, Dinas Koperasi mendirikan dua unit Bank Gakin di daerah miskin di kecamatan Patrang. Mulanya, Dinkop membuat survey di antara 200 warga di daerah tersebut tentang tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya di sana. Tokoh masyarakat inilah yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola Bank Gakin.

“Awalnya Dinkop mencari 50 orang untuk angkatan pertama. Yang dicari memang masyarakat yang bisa dipercaya,” kata Tutik yang menjadi salah satu yang dipercaya itu.

Para orang pilihan ini lantas dilatih seputar manajemen keuangan dan administrasi. Ada yang bertugas sebagai koordinator, juru buku, juru tagih, kasir, analis kredit, dan pengawas. Pelatihan berlangsung selama dua bulan, hingga mereka bisa membuat neraca.

Mereka mengajak warga miskin di daerah sekitar untuk berhimpun dalam kelompok-kelompok. Per kelompok terdiri dari lima orang perempuan. Perempuan menjadi pilihan karena memiliki nilai strategis. Keluarga miskin jika ingin berdaya, maka suami dan istri harus sama-sama bekerja. “Kemiskinan terjadi karena perempuan tak berdaya,” kata Mirfano.

Setelah beres, institusi LKMM ‘Bank Gakin’ dinotariskan dan diberi modal hibah Rp 25 juta oleh Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2005. Dari modal ini, bank memberikan pinjaman kepada para keluarga miskin yang menjadi anggota.

Nominal pinjaman beragam, mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta, tanpa agunan. Rata-rata digunakan untuk pengembangan usaha kecil seperti membuka usaha penjualan sayur-mayur dan bakso.

Pengembalian pinjaman dilakukan setiap pekan selama 10 pekan dengan bunga setengah persen dengan sistem tanggung renteng. Jika satu anggota tidak mengembalikan pinjaman, maka empat anggota lainnya menanggung beban pengembalian itu. Mereka juga baru boleh meminjam duit lagi, jika pinjaman sebelumnya telah dikembalikan.

Sistem seperti ini cukup ampuh untuk menekan kredit macet. “Non performing loan saat ini di bawah lima persen,” kata Mirfano.

“Dari perputaran uang Rp 915 juta di Bank Gakin Wonosari, yang macet 0,22 persen,” kata Tutik.

Minimnya kredit macet ini dikarenakan sistem yang diterapkan Bank Gakin mengandalkan sanksi sosial. Seorang warga yang menjadi anggota kelompok bisa dikucilkan, jika nakal. Mereka bahkan bisa dikeluarkan dari kelompok. “Padahal, Bank Gakin ini sudah menjadi kebutuhan, daripada mereka pinjam ke ‘bank titil’ (rentenir),” kata Tutik.

Bank Gakin berkembang pesat. Saat ini 37 Bank Gakin berdiri di 37 dusun yang berada di 27 desa di 16 kecamatan. Tercatat, sejak Oktober 2005 hingga Juli 2008, omzetnya mencapai Rp 10,14 miliar. Bantuan awal dalam bentuk hibah dilakukan hanya pada tahun pertama dan kedua.

Tahun 2007, bantuan dipinjamkan dari Bank Jatim oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan nominal Rp 25 juta – 35 juta untuk masing-masing 18 Bank Gakin. Tahun 2008 pinjaman Rp 20 juta masing-masing untuk tiga Bank Gakin. Mereka mengembalikan ke Bank Jatim selama dua tahun dengan bunga dua persen setahun.

Selain membantu sektor permodalan, Bank Gakin juga menumbuhkan budaya menabung di kalangan masyarakat miskin. Menurut catatan Dinas Koperasi dan UKM Jember, hingga Juni 2008, tabungan keluarga miskin di 31 unit Bank Gakin mencapai Rp 128.860.550. “Biasanya diambil untuk keperluan hari raya dan anak sekolah,” kata Mirfano.

Tutik mengatakan, awalnya tidak ada anggota kelompok yang menabung. Namun perlahan tapi pasti, warga miskin mulai menabung dan tak sekadar pinjam uang. Warga miskin senang menabung di Bank Gakin, karena bisa menyimpan uang dengan nominal kecil, seperti Rp 2.000 atau Rp 5.000 per pekan.

“Kalau tabungan atau angsuran dari anggota kelompok mencapai Rp 5 juta – 10 juta atau kita (pengurus) mau pergi meninggalkan rumah agak lama, kita simpan di Bank Jatim agar aman,” kata Tutik.

Selain menumbuhkan budaya menabung, menurut Mirfano, Bank Gakin juga meningkatkan pendapatan, meningkatkan modal sosial, meningkatkan kemandirian dan kreativitas. Sebanyak 12 Bank Gakin sudah bisa membiayai 37 posyandu dengan memberi bantuan Rp 30 ribu – 50 ribu per bulan di desa tempat Bank Gakin tersebut.

Lebih penting lagi, kata Mirfano, Bank Gakin mengurangi praktik rentenir di kalangan keluarga miskin. Namun hal ini bukannya tanpa risiko. Pengurus Bank Gakin acap menjadi sasaran permusuhan dan kecemburuan dari para lintah darat. Tutik mengatakan, fitnah menghampirinya. Namun, ia dan kawan-kawannya jalan terus.

Ada rentenir yang mencoba memanfaatkan Bank Gakin. Ia meminjam uang dari Bank Gakin dalam jumlah besar. “Bukan untuk modal usaha, tapi untuk dikembangkan. Kita tahu, dan kita tidak pinjami,” kata Tutik.

Saat ini Bank Gakin yang dikelola Tutik berkembang pesat, dan banyak anggota yang menginginkan nominal pinjaman ditingkatkan menjadi Rp 2 juta. Belum ada kesepakatan. Yang terang, eksistensi Bank Gakin mulai menarik minat bank konvensional.

Menurut Tutik, Bank Jatim berminat menawarkan tambahan nominal pinjaman kepada Bank Gakin. Namun, pengurus memutuskan tidak bekerjasama dulu dengan bank umum. “Modal yang kami miliki sudah cukup, belum perlu ada tambahan dari bank,” kata Tutik. (*)

Sumber www.kabarindonesia.com

Kearifan lokal merupakan cara terbaik dalam melestarikan hutan di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam dengan kearifan local diyakini mampu menjaga kelestarian hutan. Hal tersebut diwujudkan masyarakat Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Batin Ulu III, Kabupaten Bungo.

Warga desa tersebut telah berhasil mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam desa di sekitarnya. Beberapa kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin dalam mengelola sumber daya alamnya antara lain melalui model agroforestry karet, pertanian sawah organik, bertanam padi serentak, pembibitan karet keluarga, lubuk larangan serta perlindungan kawasan hutan lindung dan taman nasional.

Demikian dikatakan Menteri Kehutanan RI MS Kaban di Jambi, Selasa (31/3/2009). Menhut RI telah mencanangkan Hutan Desa secara Nasional di Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo, Senin, (30/03/2009).

Menurut MS Kaban, hasil kearifan local itu yang langsung didapat masyarakat yakni sadapan karet, buah-buahan, rotan, bambu, MPTS, serta tanaman pertanian, masyarakat juga memperoleh hasil tidak langsung antara lain ketersediaan air, iklim mikro, dan juga sumber keanekaragaman hayati dan plasma nutfah.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan desa dibentuk atas pertimbangan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, serta untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Menurut MS Kaban, pembentukan Hutan Desa diawali dari usulan penetapan areal kerja hutan desa oleh Bupati/walikota kepada Menteri Kehutanan berdasarkan permohonan kepala desa.

“Permohonan kepala desa tersebut dilampiri peta dengan skala minimal 150.000 dan deskripsi kondisi kawasan hutan antara lain fungsi hutan, topografi, dan potensi. Apabila areal kerja hutan telah memperoleh penetapan dari Menteri Kehutanan, selanjutnya kepala desa mensosialisasikan kepada masyarakat dan kemudian membentuk Lembaga Desa yang akan mengelola areal kerja hutan desa yang telah ditetapkan tersebut,”katanya.

Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Kriteria tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kepala KPH atau kepala dinas kabupaten/kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

“Hak pengelolaan hutan desa ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Evaluasi akan dilakukan paling lama setiap 5 tahun sekali oleh pemberi hak,”ujarnya.

Menurut MS Kaban, para pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi berhak memanfaatkan kawasan antara lain melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya hijauan makanan ternak.

Seretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs A.M. Firdaus, M.Si mengatakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Jambi sungguh berterima kasih kepada pemerintah pusat atas pemberian konsesi hutan desa.

“Kita bangga dan sekaligus memiliki tanggung jawab atas pemberian konsesi hutan desa seluas 2.356 Ha di Dusun Lubuk Beringin yang juga sebagai penyangga keselamatan TNKS. Momen ini merupakan yang pertama di Indonesia, sebagai bentuk perwujudan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sekitar kawasan hutan. Hal ini agar dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu dan hasil ikutan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku,”katanya.

Sementara itu, Bupati Bungo H. Zulfikar Achmad mengatakan, hutan desa ini akan dikelola oleh masyarakat secara bersama-sama. Tidak ada hak kepemilikan dalam hal ini, tetapi mempunyai kesempatan untuk melakukan pengawasan serta pemeliharaan secara bersama-sama.

“Hutan adat yang juga dijadikan sebagai hutan lindung ini, akan diatur pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2008 Tentang Pemeliharaan Hutan. Dengan adanya peraturan ini nantinya akan bermanfaat untuk menguatkan keberadaan hutan dibawah lindungan adat dan pemerintah,”katanya.

Disebutkan, Dusun Lubuk Beringin ini memiliki kekayaan dan potensi sumberdaya alam yang cukup banyak. Dusun ini juga berada pada kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang menjadi bagi berbagai jenis hewan dan tanaman.

Disamping itu juga terdapat karet tua yang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat, serta berfungsi sebagai kawasan hutan lindung. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kearifan lokal masyarakat yang selalu senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam yang ada diwilayah mereka. ruk

Konferensi ini akan ditandai dengan Deklarasi Laut Manado (Manado Ocean Declaration). Untuk pertama kalinya sebuah perhelatan akbar bidang kelautan diselenggarakan oleh Indonesia di Indonesia, dengan dukungan pemerintah pusat yang melibatkan para pakar bidang kelautan, sejumlah akademisi, pengusaha dan para pemangku daerah Manado. Tidak hanya itu, dari laporan Kementerian Sekretaris Negara, kegiatan yang rencananya akan diikuti 121 negara ini ternyata disambut positif oleh masyarakat internasional dengan terdaftarnya WOC 2009 dalam agenda 63 PBB pada 17 Desember 2008, dan menghasilkan resolusi yang dinamakan Omnibus Resolution on Ocean and Law of the Seas.

Begitu pentingnya isu perubahan iklim dan pemanasan global, sehingga tidak cukup hanya dibicarakan dalam pertemuan Conference of the Parties (CoP) ke-13, konferensi PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC), di Bali, Desember 2007. Maka Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut terbesar dan jumlah pulau terbanyak di dunia merasa perlu mengangkat isu laut dan perubahan iklim di forum internasional seperti WOC 2009, yang bertujuan untuk memberi kontribusi dalam memberikan solusi terhadap dampak dan ancaman perubahan iklim terhadap laut dan sebaliknya pengaruh laut terhadap perubahan iklim.

Caranya dengan meningkatkan saling pengertian berbagai pihak mengenai perubahan iklim dan dampaknya pada kesejahteraan sosial, kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi ekologi laut serta peranan laut dalam menentukan fenomena perubahan iklim, serta mengembangkan komitmen yang kuat dari masyarakat global, dan mendiskusikan kemajuan kelautan dunia dalam hubungannya dengan peranan laut dalam proses perubahan iklim dan pengaruh perubahan iklim pada laut.

Isu Sentral

Perubahan iklim telah menjadi isu sentral dunia. Ini terjadi karena ulah manusia, sehingga mengubah komposisi atmosfer global. Pemanasan global mengacu pada peningakatan suhu rata-rata Bumi, akibat meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditandai dengan kenaikan temperatur udara dan laut, pencairan salju dan es, serta naiknya permukaan laut global sehingga menimbulkan ketidakstabilan arus panas dan arus dingin yang dapat menciptakan fenomena cuaca yang tidak stabil, curah hujan yang tidak menentu, arah angin yang berubah dengan cepat dan membawa potensi bencana alam.

Peningkatan suhu dan permukaan air laut secara drastis bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil dan pesisir, sehingga menimbulkan sedimentasi yang menutupi ekosistem pesisir seperti terumbu karang (coral reef), hutan bakau (mangrove) dan padang lamun (sea grass) yang selama ini menjadi tempat perkembangbiakan organisme pesisir. Keadaan ini berujung pada penurunan populasi sejumlah spesies ikan.

Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 10 April 2007, akan terjadi kenaikan suhu minimum dan maksimum Bumi antara 0,5 hingga 1,5 derajat Celcius, lima tahun mendatang. Fenomena ini jelas mengancam negara-negara kepulauan di Pasifik, seperti Marshall Islands, Kiribati, Tuvali, Mikronesia, Palau Elias dan Vanuatu yang daratannya rata-rata hanya empat meter di atas permukaan laut.

Indonesia sendiri tidak perlu menunggu lima tahun lagi untuk mengetahui beberapa pulaunya tenggelam. Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi telah menyampaikan dalam rapat kerja di DPD, seperti dikutip dari kabarindonesia.com tanggal 26 Januari 2008, bahwa peningkatan suhu dan permukaan air laut telah mengakibatkan Indonesia kehilangan 24 dari 17.506 pulau, setelah dikurangi Sipadan dan Ligitan yang telah pindah tangan ke Malaysia.

Selain dampak ekologis, dampak sosial ekonomi dari perubahan iklim ini sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir atau nelayan. Saat ini nelayan sudah semakin sulit menentukan kapan sebaiknya melaut karena musim ikan makin sulit diprediksi.

Laut Penyelamat

Meski laut menjadi korban, sebenarnya laut pula yang dapat menyelamatkan Bumi melalui berbagai organisme laut yang melimpah seperti terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun serta biota kecil seperti plankton atau mikroalga.

Ekosistem laut ini mampu menyerap emisi karbon yang lebih tinggi dibanding hutan darat. Jadi, gejala pemanasan global dan perubahan iklim bisa dihambat melalui konservasi laut.

Bagi Indonesia, program kawasan konservasi laut (marine conservation area) di masa mendatang akan berdampak pada kelestarian ekosistem laut, khususnya ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir yang dibentuk tiga ekosistem utama, yaitu ekosistem terumbu karang, bakau, dan padang lamun merupakan habitat ikan dan sumber kehidupan masyarakat pesisir, serta pelindung pantai sebagai filter alami. Selain itu, masih banyak manfaat lainnya.

Karenanya, Indonesia menargetkan perluasan kawasan konservasi laut, dengan menetapkan 20 juta hektar tahun 2020. Indonesia kini telah mengonservasi kawasan laut seluas 6,7 hektar, kemudian ditingkatkan menjadi 10 juta hektar pada 2010, dan 20 juta hektar pada 2020.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kepentingan untuk menyelamatkan sumber daya pesisir itu secara berkelanjutan. Terutama dari ancaman pemanasan global dan perubahan iklim.

Sementara itu, bersamaan dengan WOC, pada tanggal 15 Mei juga digelar kegiatan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit yang merupakan pertemuan pemimpin dari enam negara, yakni Indonesia, Filipina, Papua Niugini, Timor Leste, Malaysia dan kepulauan Solomon yang akan membahas peran setiap negara pemilik terumbu karang terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim.

WOC 2009 dan CTI merupakan momentum Indonesia untuk mengupayakan penyelamatan bumi melalui laut, dalam hal ini dampak perubahan iklim. Namun, lepas dari itu semua, Indonesia sebagai penyelenggara sekaligus tuan rumah perhelatan akbar internasional juga harus bisa mengupayakan solusi dari permasalahan-permasalahan kelautan domestik, seperti pencurian ikan, penangkapan nelayan oleh negara asing, dan pencemaran lingkungan laut oleh perusahaan negara-negara asing yang barangkali akan mengikuti WOC 2009 di Manado.

Selain itu, kegiatan WOC 2009 merupakan sarana sosialisasi potensi kelautan Indonesia kepada masyarakat yang selama ini masih minim dilakukan. Misalnya saja soal potensi tenaga panas bumi yang sudah dimanfaatkan dengan pambangunan dua pembangkit listrik tenaga panas bumi di Lahendong, Sulawesi Utara. Pembangkit tersebut telah disiapkan pengoperasiannya untuk memasok listrik bagi penyelenggaraan WOC.

Sejatinya, perhelatan akbar itu dapat menjadi contoh bagi para pemimpin daerah yang lain, yakni bagaimana kepala daerah Sulawesi Utara sanggup meyakinkan dunia untuk mengadakan konferensi internasional di kampung halamannya. Mereka hanya berbekal pesan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono kepada setiap kepala daerah, yakni bahwa setiap daerah jangan hanya mengandalkan dana APBN ataupun dana bantuan dari pusat. Daerah harus mencari terobosan potensi daerah masing-masing.

Sudah saatnya kini para pemilik otonomi mengambil momentum WOC 2009 untuk mengubah kebijakan pembangunan yang selama ini hanya berorientasi ke darat. Kini saatnya berorientasi ke laut. Tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah keseimbangan lingkungan, sehingga pembangunan kelautan dapat berkelanjutan. Karena memang, secara geografis hampir pasti bahwa potensi yang paling dominan untuk sebagian besar daerah di Indonesia adalah potensi kelautan, tidak terkecuali Provinsi Riau yang pernah terkenal dengan kisah kegiatan perikanannya di Bagansiapiapi pada awal abad ke-20. Pamornya ketika itu mencuat hingga ke mancanegara. Sekarang, hanya tinggal sepenggal cerita.

Desa itu bernama sama dengan nama pulau yang menaunginya – Tagalaya. Pulau yang unik, dengan daratan yang awalnya membentuk pulau menyerupai kuda laut, namun perlahan vegetasi bakau tumbuh dan berkembang mendominasi dan memberi ciri yang khas bagi pulau ini.

Pulau yang dihuni oleh 485 jiwa atau sekitar 109 KK, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sisanya bekerja sebagai buruh (32 orang), pengolah hasil perikanan, pedagang ikan dan jasa transportasi laut (11 orang), pegawai negeri sipil (7 orang), wiraswastawan (18 orang) dan sektor lainnya.

Desa Tagalaya berjarak 4 mil laut dari Ibukota Kecamatan, Tobelo. Perjalanan dari Tobelo harus ditempuh dengan memanfaatkan jasa transportasi air yang memakan waktu sekitar 20 menit.

Karena letaknya yang cukup dekat dengan ibukota kecamatan, Tobelo, bagi penduduk yang sehari-hari bekerja sebagai buruh, Tobelo menjadi tumpuan mereka menggantungkan hidupnya. Tobelo juga merupakan pensuplai kebutuhan pokok penduduk desa serta target market hasil produksi desa.

Sepanjang perjalanan dari Tobelo menuju Tagalaya, keindahan panaroma gunuKolaborasi Nenek-Kakekng Dukono dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Kakara Kecil, Pulau Kakara besar, Pulau Kolorai, Pulau Tupu-tupu dan Pulau Meti; menjadi santapan menarik para pecinta lukisan sang Ilahi. Saat mencoba menerawang ke dalam perairan dangkal sekitar pulau, ikan yang berenang dan untaian tentakel karang melambai kian kemari, menambah semaraknya keindahan bawah laut di perairan pulau ini.

Sejak pertama menjejakkan kaki di pulau ini, ada nuansa berbeda yang akan terasa. Keindahan panorama memanjakan mata, pasir putih di sepanjang pantai menjadi tempat yang mengasyikkan, anak-anak kepiting kemerahan merayapi tanah di kerimbunan bakau menghadirkan fenomena tersendiri, ’kolam-kolam’ yang terbentuk di sela kerapatan bakau seolah surga bagi para pencari ikan.

Semua hal tersebut membuat pulau ini memiliki nilai tambah jika diberdayakan menjadi kawasan wisata. Kapal Mimpi, sebuah wahana adventure sering ditemui membawa wisatawan mancanegara yang mencari keindahan bentuk bawah air di wilayah ini.

Beranjak dari dermaga, suasana ramai di Desa Tagalaya baru terasa di kawasan permukiman yang hanya menempati kurang dari 10% lahan pulau.

Kehangatan senyum penduduk dan canda tawa anak-anak menyambut kita begitu melewati gapura desa. Jalan tanah berpasir  akan banyak ditemui, menyiratkan keserbaterbatasan infrastruktur di desa ini.

Masyarakat di desa ini sempat bercerita bahwa mereka baru merasa ”merdeka” saat Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil melakukan instalasi 100 unit fasilitas listrik tenaga surya hybrid untuk menerangi seluruh desa. Masyarakat dapat menikmati kegiatan fasilitas ini memberikan nuansa yang berbeda terutama pada malam hari.

Sebuah bantuan yang mungkin kecil nilainya bagi penduduk kota besar, akan tetapi sungguh besar maknanya bagi mereka.  Bantuan semacam inilah yang sangat mereka butuhkan untuk membantu menopang kehidupan mereka.

Bantuan Sosial Penataan Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mulai diperkenalkan di desa ini pada tahun 2008. Selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial yang dialaminya, program ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dalam memberdayakan segenap potensi masyarakat melalui adaptasi pengetahuan mengenai cara-cara pemecahan masalah dan kebutuhannya dari masyarakat di lokasi tersebut.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah perbaikan sarana lingkungan pemukiman, pembangunan/rehabilitasi rumah dan pelestarian ekosistem pesisir.  Kegiatan perbaikan sarana lingkungan merupakan kegiatan fokus yang mendapatkan porsi paling besar diantara ketiga pilihan kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan Bantuan Sosial Penataan Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun Anggaran 2008, dibangun fasilitas fisik berupa saluran/drainase sepanjang 1.450 Meter, jalan setapak sepanjang 700 Meter, fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 8 unit dan perbaikan rumah tinggal masyarakat sebanyak 91 unit.

Kita harapkan bantuan-bantuan yang diberikan tidak menjadikan saudara-saudara kita merasa dimanjakan, tapi justru semakin terpacu untuk bekerja dan berbuat yang terbaik bagi kehidupan mereka dan generasi penerus selanjutnya.

Generasi penerus yang tentunya kita harapkan dapat menjadi andalan untuk mentransformasi potensi pulau kecil menuju wujud yang lebih nyata, kemakmuran rakyat yang berkelanjutan.

Sumber: http://spatzi.wordpress.com/2009/03/10/merangkai-impian-di-tagalaya/

Di suatu daerah dekat Hangzhou kita dapat menyaksikan sistem monokultur yaitu bambu. Di mana-mana yang ditanam hanya batang bambu saja.  Sedangkan di kawasan perbukitan lain yang ditanam hanya teh hijau saja. Sepanjang jalan dari Shanghai ke Tunxi saat mendekati kota itu tampak banyak rumah yang bagus-bagus.

Menurut guide kami itulah rumah kaum OKB. Orang Kaya Baru.  Rumahnya modis, bertingkat dan ada antena televisi atau parabolanya. Para petani Cina sekarang kaya-kaya sejak Cina menjadi semakin terbuka dan menganut sistem kapitalisme. Kalau dulu mereka hanyalah buruh atau pekerja Commune maka sekarang mereka benar-benar menjadi petani individual. Namun demikian cengkeraman tangan sistem sentralisme tetap terasa kokoh.

Di daerah yang produk pertanian unggulannya bambu misalnya, maka petani hanya boleh menanam bambu saja. Tidak boleh menanam tanaman lainnya, apapun itu. Di daerah teh, maka hanya boleh menanam teh saja. Bagusnya 50 persen hasil panen dibeli oleh pemerintah melalui semacam badan logistik seperti Bulog di Indonesia. Sisanya boleh diperdagangkan di pasaran bebas. Pemerintah juga menjaga agar harga pasar tetap stabil dan tidak melonjak naik atau turun secara drastik dengan manipulasi stock yang dimiliki oleh pemerintah.

Pupuk pada umumnyadi pakai pupuk organik. Bahkan ada sistem yang mengumpulkan tinja manusia dari rumah ke rumah untuk dijadikan pupuk. Sewaktu Olympiade Beijing 2008 diadakan, berapa banyaknya kebutuhan akan sayur-sayuran segar dalam seharinya? Kebutuhan akan sayur-sayuran segar itu dipenuhi dengan mendatangkannya dari sentra-sentra yang produk unggulan di daerah itu ialah sayur-sayuran. Hal itu dimungkinkan karena tersedianya sistem jaringan transportasi jalan tol yang cepat dan menyeluruh. Maka para petani sayuranpun mendapat gilirannya mendapatkan keuntungan seperti durian runtuh. Pada umumnya negeri lain akan menganut sistem The Comparative Advantage karena mereka yang hanya boleh menanam padi tentu merasa rugi besar bila dibandingkan dengan mereka yang menanam tembakau.

Karena harga tembakau bagaimanapun akan jauh sangat tinggi dibandingkan dengan harga gabah, apalagi yang dijual ke Bulog dengan aneka syaratnya. Maka hanya di negeri yang menganut sistem sentralisme dengan kendali tangan besi baru dapat dilaksanakan sistem pertanian atas dasar The Absolute Advantage seperti dipraktekkan di Cina ini.

Sumber www.kabarindonesia.com

Vonis sebagai wartawan pun pernah saya terima karena seringnya saya mengambil gambar orang-orang yang sedang bekerja. Ketika tuduhan sebagai wartawan itu disanggah oleh pengurus rumah tangga saya (Mimi), maka pilihan pun jatuh pada tukang foto. Jadilah saya dikenal sebagai tukang foto.

Modus operandi yang biasa saya lakukan adalah, saya mengikuti Lupita, gadis kecil saya bermain. Tentu saja dengan kamera ditangan. Sesekali bila ada anak kecil yang sedang melamun atau tertawa, saya ambil gambarnya. Kemudian, bila sudah ada beberapa gambar, saya akan cetak dan berikan pada Mimi untuk didistribusikan pada orang tua yang bersangkutan. Ketika ditanya berapa harga yang harus dibayar, jawaban dari Mimi hanya satu, “gratis”. Lalu biasanya malam hari ketika istri saya pulang kerja, ibu-ibu akan datang membawa kue sambil mengucapkan banyak banyak terima kasih.

Saya menyenangi situasi ini. Pada ibu-ibu yang datang, istri saya sering bertanya tentang anak mereka dan cara mereka mengasuh. Lumayan, sedikit praktek ilmu pekerjaan sosial yang didapat di kampus. Melihat banyak majalah anak dirumah, mereka membuka diri untuk berkonsultasi tentang anak-anaknya.

Foto juga mempermudah saya untuk mendapatkan informasi berapa jumlah lansia yang ada diarea perumahan itu. Berbekal satu foto yang selesai saya cetak, saya bisa berbincang dengan seorang ibu yang kira-kira umurnya sudah 70 an. Saya dengarkan keluhannya, harapannya dan kerinduan-kerinduannya. Hampir saja saya sewakan sebuah rumah yang kebetulan kosong untuk berkumpulnya para lansia ini. Sayang, uangnya keburu habis, dipakai untuk membayar rumah kontrakan sendiri.

Di hari lain saya pernah didatangi anak muda yang ingin berkonsultasi tentang kamera. Ia mengatakan baru saja membeli kamera dan perlu pandangan dari seorang profesional. Saya cuma mendengarkan saja ceritanya tentang kamera tersebut sampai akhirnya dia pulang dengan ucapan terima kasih. Praktis tak ada nasehat yang saya berikan. Intinya dia hanya ingin memperlihatkan dia punya kamera.

Dilaptop saya tersimpan foto beberapa anak tetangga, mulai dari umurnya 1 minggu sampai hari ini usia 5 bulan. Mulai dari kepalanya yang pontos, habis dicukur sampai tumbuh rambut lagi. Saya bisa menelusuri mana anak-anak yang pertumbuhan badannya pesat dan mana yang pelan-pelan saja. Mana bocah yang fotogenik dan mana yang lebih sering menangis di depan kamera.

Foto bahkan membuat saya terhari ketika seorang bapak mengatakan bahwa foto putrinya akan dikirimkan ke Amerika agar bisa dilihat oleh kakeknya. Oh..

Foto juga bisa membuat kenyang. Ceritanya setelah menghadiri ulang tahun, saya bikinkan sebuah album foto untuk anak tersebut. Dan malamnya sang ibu datang membawa sekotak kue, tak lupa menyelipkan uang. Kuenya saya terima, uangnya saya suruh bawa pulang. Masih merasa belum sepadan, malam keesokan harinya sang ibu kembali datang, kali ini dengan sekotak coklat.

Untuk apa semua kerepotan itu. Tak lain dan tak bukan adalah upaya untuk menanamkan pengaruh pada ibu-ibunya. Semakin dekat kita dengan masyarakat, semakin besar peluang untuk mengubah paradigmanya.

Bukankah itu yang diajarkan oleh dosen-dosen kita di kelas pekerjaan sosial?

Sumber www.socialworkers.or.id

Dapatkan pekerjaan kantor selagi duduk di bangku kuliah

Kebanyakan jenis pekerjaan di lembaga (pengembangan sosial dan kemasyarakatan) internasional berhubungan dengan administrasi dan tata kelola kantor. Anda harus membuktikan jika pekerjaan jenis ini bisa Anda tangani dengan baik. Lakukanlah pada saat libur atau semester pendek. Jenis pekerjaan seperti ini tidak besar gajinya, tapi suatu waktu akan sangat bermanfaat.

Belajarlah sesuatu yang berguna di kampus

Teknik keperawatan atau teknologi informasi adalah salah dua contohnya.

Belajarlah menulis

Anda tidak perlu jadi seperti Dewi Lestari atau Andrea Hirata, tapi dengan latihan menulis dan terus menulis, kelak Anda akan bisa bertutur secara lugas lewat tulisan Anda. Sebuah contoh laporan pekerjaan yang dikerjakan dengan tempo lumayan singkat bisa menjadi bukti bahwa anda seorang penulis yang lugas.

Belajarlah bahasa kedua

Anda tidak perlu bagus-bagus amat berbahasa asing, tapi hal ini berfungsi untuk membuktikan bahwa Anda telah berkomitmen pada diri sendiri untuk go-international dan berniat menjadi seorang pekerja berlatar belakang multi-kultur. Jika Anda sudah menguasai lebih dari satu bahasa, tak perlu repot-repot belajar bahasa asing yang lain lagi.

Miliki target

Tetapkan tujuan dari apa yang ingin Anda lakukan.  Spesifik, tapi tidak harus terlalu spesifik. “Saya tertarik untuk terjun dalam bidang ketahanan pangan” adalah contoh target spesifik, sedangkan “Saya ingin bekerja di UNDP” adalah target yang terlalu spesifik. “Saya ingin terjun dalam bidang penguatan perempuan, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan masyarakat” adalah target yang samar-samar. Ada dua makna mengenai hal ini: pada dasarnya Anda ingin memberikan kesan pada orang lain mengenai siapa diri Anda, dan supaya Anda bisa tahu apa yang ingin Anda capai. Terlampau jauh target Anda akan membuat orang lain tidak memiliki kesan apapun terhadap cita-cita Anda. Terlalu luas juga akan membuat Anda tidak bisa menjangkau banyak pekerjaan yang menanti.

Persiapkan diri Anda sebagai relawan

Kesempatan untuk dibayar akan datang dengan sendirinya, tapi hanya setelah Anda mampu membedakan diri dengan ribuan lulusan tidak berpengalaman yang sama-sama membutuhkan pekerjaan. Tawarkan diri Anda untuk bekerja tanpa digaji, dan anggaplah jam kerja Anda itu dibayar untuk kesempatan Anda pada berbagai peluang. Itu akan menjadi investasi terbaik yang pernah Anda lakukan.

Coba metode yang jarang dipakai

Mengajukan lamaran melalui pintu depan kantor suatu organisasi merupakan cara lazim untuk melamar suatu posisi. Cobalah mengirimkan CV Anda melalui alamat email seorang manajer program.

Mari hitung-hitungan!

Kirimlah lima email setiap hari pada lima orang, itu berarti ada sekitar 60 email yang telah Anda kirimkan dalam tempo tiga minggu. Hasilnya: 55 tidak dijawab,  tiga akan dijawab dengan ucapan “thanks, but no vacancy”, dua akan mengatakan “let’s talk”, dan satu akan menjadi sebuah pekerjaan.

Siapkan diri pergi di tempat yang kurang nyaman

Jarang ada LSM yang berniat mengirimkan Anda ke tempat rawan saat pertama kali bergabung, tapi banyak LSM yang membutuhkan staff yang siap ditempatkan di mana saja. Kemukakan kesediaan Anda untuk bekerja di situasi yang sulit. Pengalaman berkeliling di Negara-negara dengan situasi rawan akan membantu Anda meraih peluang.

Sumber chrisblattman.blogspot.com

Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi (Perindagkop) Barito Selatan, Drs. Joyo Winoto mengatakan, program pelatihan kewirausahaan yang berbasis industri rumah tangga serta memanfatkan bahan baku berupa tanaman rotan yang banyak tersedia di wilayah Kabupaten Buntok merupakan langkah yang tepat dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat di kabupaten Barito Selatan.

Pelatihan tersebut  dapat dimanfaatkan perempuan, ibu rumah tangga untuk mengolah rotan sehingga memiliki nilai jual. “Memanfatkan waktu luang dengan mengolah serta berkreasi, sehinggga tanaman rotan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah saja,” ujar Wilson, SH mewakili kepala dinas  saat membuka pelatihan  itu di Aula KLK  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten setempat Januari tadi.

Diharapkan,  melalui pelatihan yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut para peserta dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang tata cara pengolahan bahan baku, pembuatan serta pemasaran hasil produksi dari kerajinan yang dihasilkan, sehingga pada gilirannya, dengan pemasaran yang baik, produksi yang dihasilkan dapat di pasarkan sehingga bisa menopang serta menambah pemasukan penghasilan bagi keluarga.

Pelatihan ini dibagi menjadi dua sessi, yakni teori dan praktek. Pada sessi teori, LPB Adaro-Patners menghadirkan Staf Produksi Pengolahan dan Pemanenan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Barsel, Yuristianti Yudha. Beliu memaparkan tentang macam-macam rotan, cara pengolahan dan strategi pemasaran yang baik. Peserta diharapkan mengetahui seluk beluk dari tanaman rotan tersebut serta tata cara pengolahan, penggunaan tekhnologi yang tepat guna dan strategi pemasaran yang jitu dari hasil kerajinan rotan tersebut.

Pada sessi praktek,  menghadirkan instruktur dari UKM Pengrajin Rotan Desa Mangkatip Barito Selatan. Teknik tata cara pengolahan rotan menjadi barang-barang yang berguna seperti, tikar, tas, hiasan dinding, tempat buah, tempat tissue dan topi dibebernya habis.

Peserta pelatihan terlihat asyik mengikuti petunjuk instruktur dalam membuat berbagai jenis barang. Heri Suriadi koordinator LPB Adaro-Patners meminta, peserta pelatihan dapat menerapkan segala pengetahuan yang didapat dengan terus mengulang di rumah atau bersama kelompoknya dan mencari kreasi-kreasi baru guna mengolah kerajinan berbahan dasar rotan.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta pelatihan juga dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal, untuk bisa menciptakan sebuah usaha berbasis rumah tangga, seperti usaha kerajinan dengan pemanfataan tanaman rotan yang dapat diolah sebagai bahan yang dapat berhasil guna dan berdaya guna.  Pelatihan sendiri diikuti oleh 30 orang yang berasal dari remaja dan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Koperasi Bahandep Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan. (Tim-LPB)

Sumber: www.comdev-adaro.com

Setelah beberapa provinsi dan kabupaten/kota membangun Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) sebagai forum silaturahmi dan pusat pengembangan komitmen untuk membangun kebersamaan dan program pemberdayaan masyarakatnya, maka Kota Bekasi yang di masa lalu telah mencoba membangun 12 Posdaya, akan melanjutkan upaya itu dengan program yang lebih gegap gempita atas beban pemerintah kota.

Suatu rancangan yang pembiayaannya disediakan melalui Anggaran Pemerintah Kota akan dicanangkan sebagai Gerakan Pemberdayaan yang sangat luas dan berkelanjutan.

Dinas, Badan dan Kantor yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kursus-kursus ketrampilan, pemberdayaan bidang ekonomi dan wirausaha telah mengadakan beberapa pertemuan untuk bersama-sama merancang program dan kegiatan terpadu. Dengan program terpadu itu, dalam waktu singkat kerjasama antar berbagai instansi pemerintah kota akan mengadakan pertemuan dengan camat, kepala desa dan lurah dari seluruh kota Bekasi.

Kelompok bersama itu akan didampingi oleh K3S, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Bekasi, suatu lembaga yang bertanggung jawab terhadap koordinasi lembaga-lembaga sosial masyarakat, yang bertindak sebagai fasilitator usaha-usaha yang telah dimulai beberapa waktu yang lalu. Dengan cara itu lembaga-lembaga pemerintah kota akan bekerja sama dengan berbagai organisasi sosial dan masyarakat di tingkat kelurahan untuk membangun Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), mengembangkan program-program pemberdayaan, serta memberikan kesempatan kepada keluarga di kelurahan untuk mengikuti program-program yang direncanakan.

Dalam pertemuan dengan Ketua dan Pimpinan Yayasan Damandiri lainnya, sebagai mitra kerja, minggu lalu, telah dibicarakan langkah-langkah yang perlu diambil bersama. Antara lain disepakati agar Posdaya yang dikembangkan pada 45 kelurahan itu diarahkan pada kelurahan maju dan sekaligus pada kelurahan yang dianggap sedang berkembang. Pilihan itu dimaksudkan agar diperoleh pengalaman yang berharga untuk menangani kelurahan berkutnya.

Setiap kelurahan akan diberikan kebebasan menentukan jumlah dan pilihan basis Posdaya yang akan dikembangkan agar bantuan yang berasal dari Pemerintah Kota untuk setiap kelurahan bisa dikombinasikan dengan kemampuan mandiri dari setiap warga kelurahan. Karena itu basis atau awal mula Posdaya di setiap kelurahan tidak perlu seragam. Jumlah dan basisnya bisa berbeda-beda sehingga upaya pengembangan Posdaya berlangsung sebagai gerakan masyarakat yang dinamis dan demokratis, biarpun difasilitasi oleh pemerintah kota. Pengembangan secara mandiri akan menjamin Posdaya yang dikembangkan itu bebas menampung dukungan masyarakat yang bersifat mandiri.

Kepada para Kepala Dinas, Badan dan Kantor yang berkonsultasi dengan Pimpinan Yayasan Damandiri minggu lalu itu dianjurkan agar para alim ulama dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kota Bekasi diajak serta dalam gerakan yang sangat kompleks tetapi akan membawa peningkatan mutu sumber daya manusia tersebut. Diharapkan para pengusaha yang ada di Kota Bekasi diberikan informasi yang lengkap dan motivatip agar merekapun peka terhadap upaya mengembangkan mutu keluarga di daerahnya. Dengan informasi yang lengkap dan motivatip itu diharapkan timbul simpati dan pada akhirnya memberikan bantuan proses pemberdayaan yang kompleks tersebut.

Kota Bekasi yang akhir-akhir ini berkembang pesat sebagai kota penyangga Ibukota Jakarta yang menampung para pekerja yang setiap pagi dan siang mondar mandir dengan sepeda motor diharapkan mengikut sertakan jajaran polisi lalu lintas dalam gerakan meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) itu. Alasannya jelas, upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan ibu hamil yang akan digerakkan oleh jajaran Kesehatan dan masyarakat kiranya tidak boleh diganggu atau digantikan dengan kenaikan tingkat kematian para remaja dan orang dewasa karena kecelakaan lalu lintas dari pengendaraan sepeda motor yang ugal-ugalan.

Disarankan pula agar upaya peningkatan partisipasi para ibu di kelurahan-kelurahan, terutama ibu keluarga muda, hendaknya dimulai dengan membawa anak-anak batita dan balita mengikuti program dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekaligus sebagai program ganda untuk ibu-ibu dan anak-anaknya tersebut. Para ibu hendaknya hanya menunggu anak batita dan balitanya dalam kegiatan PAUD pada hari pertama, selanjutnya pada hari kedua disiapkan mengikuti program pelatihan ketrampilan agar segera bisa dititipkan bekerja pada pengusaha lain sebagai magang. Dalam proses magang itu mereka diberikan pelatihan ketrampilan agar menjadi tenaga kerja yang produktif.

Kemampuan ikut serta sebagai tenaga produktif akan meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga dan memperbaiki pembinaan anak batita dan balitanya.

Pada setiap Posdaya diharapkan dapat dikembangkan usaha ekonomi mikro untuk keluarga kurang mampu dengan pendampingan keluarga yang lebih mampu atau usaha ekonomi yang telah berkembang di daerahnya. Upaya membangun usaha ekonomi ini akan memperkuat kelembagaan Posdaya yang mempunyai dampak pembinaan keluarga yang lebih lestari. Apabila kegiatan ekonomi kelompok di kelurahan dan dalam lingkungan Posdaya itu tidak bisa berkembang dengan baik, dikawatirkan pengembangan Posdaya dan proses pemberdayaan keluarga di lingkungan selamanya tergantung pada dukungan Pemerintah Kota. Ketergantungan pada dukungan Pemkot semata akan memperlambat proses kemandirian, seretnya inovasi segar, atau terhambatnya gagasan-gagasan indah yang biasanya muncul dari kemandirian yang demokratis.

Kemandirian Pemkot yang diprakarsai oleh Walikota dan Wakil Walikota serta jajarannya di Kota Bekasi sungguh merupakan kemajuan yang menakjubkan. Semoga berhasil.

Sumber: Harian Umum Pelita

Persoalan partisipasi menjadi persoalan pertama dalam upaya meningkatkan peran publik dalam keikutsertaan menyusun rencana penganggaran. Belum pernah ada satupun pemerintah di negeri ini yang berniat membuka ruang publik bagi elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran tetap menjadi barang istimewa bagi eksekutif dan legislatif dan barang haram bagi masyarakat.

Persoalan berikutnya adalah transparansi. Ini terkait dengan proses selama perencanaan, juga soal apakah elemen masyarakat boleh mengakses informasi itu agar dapat memberikan masukan, kritik dan saran, serta termasuk untuk menilai dan mengkritik apakah item-item anggaran yang disusun itu benar-benar bermanfaat, atau malah mubazir, tidak menyentuh dan bahkan rawan manipulasi, juga duplikasi.

Persoalan selanjutnya adalah akuntabilitas. Saya diingatkan oleh seorang teman, bahwa penyakit akuntabilitas ini menjadi penting untuk diawasi. Sekarang bukan hanya kita bicara masalah pemenuhan angka pada anggaran, misalkan 20 persen anggaran, 15 persen kesehatan atau sekian milyar untuk dinas A, sekian milyar untuk dinas B dan seterusnya. Mesti dilihat akuntabilitas implementasi anggaran yang telah disusun itu, apakah benar-benar terlaksana, mengena, dan dapat mengintervensi persoalan hak-hak dasar atau malah justru para pelaksananya terjerumus pada penyimpangan implementasi anggaran, seperti melakukan program-program yang tidak masuk prioritas dan tak mampu mengintervensi persoalan hak dasar masyarakat yang sebenarnya. Para pelaksananya justru kebingungan, karena anggaran terlalu besar dan tidak tahu harus diapakan, sehingga akhirnya mubazir lagi, program tak berguna lagi, yang penting anggaran habis.

Dalam dinamika penganggaran di tiap tingkatan pemerintahan kita, persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang jamak sekali dan mudah ditemukan. Partisipasi tak jalan, meski sudah diamanatkan oleh undang-undang. Kalaupun ada, itu sebatas public hearing pelengkap penderita. Jika ada musrenbang sampai rakorbang pun, toh yang sampai di eksekutif dan legislatif pengambil kebijakan tidak sesuai dengan hasil musrenbang. Yang muncul malah hasil musyawarah rencana pembangunan bapak, anak, menantu dan konco di kalangan legislatif dan eksekutif itu sendiri, terutama terkait bagi jatah orderan proyek di masing-masing SOPD, jatah perjalanan dinas, jatah tunjangan, jatah kendaraan dinas, jatah perlengkapan dan peralatan dinas, semua serba dinas–sehingga mereka hidup makmur dan rakyat menganggur yang menanggung.

Jika sudah begitu, jangan harap ada transparansi. Jika ditransparansikan, maka alamat bunuh diri. Makanya, jangan pernah minta dokumen anggaran untuk diteliti, jangan pernah minta dokumen perencanaan untuk melihat konsistensinya dengan anggaran, dan jangan pernah minta dokumen pelaksanaan kegiatan atau program anggaran untuk melihat implementasinya. Itu rahasia negara–tepatnya, rahasia mereka!

Pastinya, akuntabilitas anggaran tak akan pernah terlaksana. Namanya saja anggaran untuk rakyat. Anggaran itu tetap untuk kepentingan mulut dan perut pejabat!

Dana yang milyaran itu, jika dilihat secara kasat mata pun tak akan mampu mengubah kehidupan warga masyarakat menjadi lebih baik, karena pelaksana-pengelolanya tak beradat.

Anggaran pendidikan boleh saja mencapai 20 persen, anggaran kesehatan boleh jadi mencapai 15 persen, demikian pula anggaran pembangunan infrastruktur boleh jadi besar. Tapi itu hanya sebatas angka yang dibanggakan, seakan-akan dengan angka itu sudah terpenuhi pula kewajiban, dan seakan-akan dengan angka-angka itu maka kenyang dan makmurlah masyarakat. Padahal angka-angka itulah yang bakal dimanipulasi dan disunat.

Jadi, masyarakat harus mengawasi, dan harus belajar kritis sehingga anggaran tidak habis hanya untuk memenuhi kepentingan para pejabat culas. Bergerak dan menuntut!

Berbeda dengan praktik penyelenggaraan pelayanan publik sekarang ini, yang menempatkan kepentingan pemerintah atau penyelenggara/penyedia pelayanan publik sebagai acuan utama dari praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Citizen’s Charter menempatkan kepentingan pengguna pelayanan publik yakni masyarakat sebagai unsur yang paling penting. Untuk mencapai maksud tersebut, Citizen’s Charter mendorong penyedia layanan untuk bersama dengan pengguna pelayanan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) lainnya untuk menyepakati jenis, prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan. Kesepakatan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan, pengguna pelayanan, serta stakeholder. Kesepakatan ini nantinya akan menjadi dasar praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

Melihat praktek pelayanan publik yang amburadul dan sangat amburadul serta amat birokrasi sentris, maka keberadaan Citizen’s Charter dirasakan perlu untuk memutus mata rantai kelambanan, ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan serta kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik itu. Lagipula Citizen’s Charter ini sudah merupakan semangat zaman demi pembaharuan atau reformasi birokrasi, bahkan di negara-negara lain, hampir semua badan atau lembaga publik memiliki Citizen’s Charter sehingga pelayanan publik yang prima dapat terlaksana, dan endingnya masyarakat merasa puas dan bangga dengan pelayanan itu.

Untuk konteks Indonesia, belum banyak badan atau lembaga publik di kabupaten-kota yang memiliki Citizen’s Charter. Padahal didaerah-daerah lain sudah banyak yang menerapkannya. Artinya ketika negara lain sudah maju selangkah, tapi negara kita ini masih gerak tak jalan-jalan di tempat. Dapat dibayangkan sampai saat ini, betapa sengsara dan berdukanya masyarakat dalam memperolehi akses pelayanan publik, misalnya ketiadaan Citizen’s Charter di tiap rumah sakit, maka pelayanan publik yang diberikan juga tanpa standar dan semau hati. Belum lagi badan atau lembaga publik yang lain, yang udah Naudzubillah begitu tidak jelasnya… jika berkaitan dengan standar pelayanan publik mereka. Kemudian ketika masyarakat mengeluhpun, tak ada tempat mengadu yang dapat memperhatikan.

Pun, jika dikaitkan dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi pelayanan publik, maka keberadaan Citizen’s Charter merupakan sesuatu yang tak dapat ditawar lagi urgensinya. Ditambah lagi bahwa mengacu pada putusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Surat Edaran Mendagri No. 100/757/OTDA tahun 2002 tentang Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka ide-ide tentang adanya standar pelayanan yang setidaknya meliputi prosedur, batasan waktu, besaran biaya, produk/kualitas layanan, sarana-prasarana, dan kompetensi pelaksana layanan juga menjadi landasan adanya Citizen’s Charter. Apalagi UU Pelayanan Publik juga mengakomodasi mengenai prinsip-prinsip itu.

Pun, dengan disahkannya Undang-undang Kebebasan Informasi Publik (UU-KIP), yang mensyaratkan transparansi informasi, maka Citizen’s Charter adalah salah satu instrumen bagi keterbukaan informasi itu, terutama terkait dengan jenis, prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan publik.

Sederhananya, Citizen’s Charter diperlukan untuk memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur dan cara pelayanan. Dengan begitu, maka pihak penyelenggara pelayanan publik terutama pihak birokrasi pemerintahan harus memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan, penyedia layanan, dan stakeholder lainnya dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan. Dengan Citizen’s Charter ini juga dalam upaya mempermudah pengguna layanan, warga, dan stakeholder lainnya mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga pada praktiknya nanti selain terselenggara pelayanan publik yang prima, juga membuat manajemen pelayanan publik memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan publiknya jika selama ini dirasakan amburadul, asal-asalan dan semau hati pihak penyelenggara atau penyedia pelayanan publik. Manfaat lainnya adalah juga membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan dan aspirasi pengguna layanan/masyarakat sehingga pelayanan publik dilakukan sesuai kebutuhan, harapan dan aspirasi itu.

Untuk itu, maka diharapkan agar semua badan atau lembaga publik bekerja sama dengan pengguna pelayanan publik dan stake holder untuk merumuskan Citizen’s Charter. Jangan sampai gara-gara ketiadaan informasi atau pelit terhadap informasi yang berkenaan dengan pelayanan publik, maka dituntut pengguna pelayanan publik/masyarakat, karena dengan UU-KIP, maka itu sah-sah saja!

Dunia pendidikan kita masih belum bisa menjawab tantangan kemajuan zaman. Kondisi pendidikan Indonesia juga sudah jauh tertinggal dari negara-negara tetangga sesama ASEAN. Berdasarkan laporan UNDP, indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2007 menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 177 negara.

Penilaian yang dilakukan oleh lembaga kependudukan dunia (UNDP) ini menempatkan Indonesia pada posisi yang jauh lebih rendah dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, bahkan Laos. Kondisi tersebut justru berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar.

Sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun hampir seluruh anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah, masih terdapat sebagian anak yang tidak bersekolah, terutama karena alasan ekonomi atau tinggal di daerah terpencil yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan. Demikian pula dengan anak usia 13-15 tahun yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan paling tidak sampai dengan pendidikan dasar, sebagian tidak dapat bersekolah. Pada saat yang sama kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun hanya bagus di kertas tapi bermasalah dalam implementasi. Meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar, namun masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang masih menarik berbagai iuran sehingga memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin.

Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tertinggalnya pembangunan pendidikan di Indonesia akan membawa dampak buruk bagi masa depan anak-anak Indonesia sehingga angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.

Rendahnya perhatian negara terhadap sektor pendidikan sebagai sektor yang harus diperhatikan secara serius berdampak pada kebobrokan dunia pendidikan dengan maraknya praktik komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan. Pendidikan menjadi barang mahal sehingga anak-anak bangsa yang miskin dan tidak mampu akan terlempar dari dunia pendidikan. Pendidikan hanya mampu dinikmati oleh orang-orang kaya yang berpunya.

Orang yang punya uang, mereka bebas menikmati kualitas pendidikan yang baik. Jika miskin maka harus pasrah dengan kualitas pendidikan yang seadanya, tidak bermutu dan menyedihkan.Padahal, pendidikan berkualitas dan bermutu mestinya harus sudah bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa negeri ini. Pendidikan berkualitas merupakan aset negeri untuk mencetak SDM unggul di masa depan.

Pendidikan berkualitas memang membutuhkan anggaran besar. Namun, bukan berarti hal itu dibebankan kepada masyarakat. Kewajiban pemerintahlah yang seharusnya menjamin pendidikan setiap rakyatnya, baik kaya ataupun miskin dengan akses yang mudah untuk pendidikan yang bermutu.

Pendidikan akhirnya terjebak dalam telikungan kapitalisme, bukan lagi kepentingan kemanusiaan sebagaimana misi sejatinya. Kapitalisasi pendidikan jelas sangat merugikan rakyat kecil yang selama ini tidak mendapat hak pendidikan dari negara secara adil dan merata. Pendekatan paradigma kapitalisasi pendidikan senantiasa mengejar keuntungan individu dengan mengorbankan hak-hak kolektif bahkan masyarakat secara luas.

Padahal seperti kata Lenin : “Berhemat-hematlah berekonomi dalam hal apa pun, kecuali untuk keperluan pendidikan.”

Pada puncak krisis ekonomi tahun 1998-1999 menurut data BPS Pusat, penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar 24 persen dari jumlah penduduk atau hampir 40 juta orang. Pada saat itulah, ketika krisis melanda demikian kerasnya, pertumbuhan ekonomi yang diagungkan oleng, maka pemerintahan rezimpun tumbang oleh tuntutan demokratisasi.

Ketika dimulai transisi demokrasi tersebut, tuntutan yang paling mengemuka dari daerah adalah adanya keadilan yang selama ini dibungkam oleh pemerintah pusat. Keadilan itu adalah keadilan pembagian kue pembangunan, keadilan untuk mengelola daerah secara mandiri dan mendapatkan pembagian dari hasil sumber daya untuk kesejahteraan daerah secara lebih maksimal. Berbagai daerah bergolak bahkan ancaman separatisme dan disintegrasi adalah taruhan bagi NKRI.

Pemerintah mulai menyadari bahwa pendekatan yang top-down dan sentralistik dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan tidak dapat menghasilkan percepatan pembangunan yang sekaligus memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan. Sehingga tuntutan desentralisasi atau otonomi bagi daerah dikabulkan. Munculnya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, tentang kewenangan dalam penyelenggaraan daerah dan keuangan daerah adalah jawaban yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan itu mengakhiri sentralisasi yang telah puluhan tahun berlangsung.

Apakah sepenuhnya otonomi daerah dengan tujuan mensejahterakan rakyat dan mendekatkan pelayanan kepada rakyat itu berlangsung dengan baik dan mumpuni untuk menghilangkan sekat-sekat atau jurang-jurang ketidakmakmuran dan jurang perbedaan antara segelintir kaum kaya dengan kaum miskin-papa, terutama yang ada di daerah-daerah otonom?

Ternyata selama perjalanannya, otonomi daerah sebagai solusi untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan tidak terlalu signifikan menunjukkan perbaikan taraf kehidupan masyarakat. Secara politik, rakyat dimanipulir aspirasinya demi, oleh dan untuk kepentingan elit daerah, muncul pula rezim-rezim lokal yang bergaya bak diktator baru atau adipati-adipati penguasa daerah setempat, rezim ini menjadi kelas penguasa baru yang bertingkah seperti Soeharto di era Orde Baru. Di beberapa daerah malah rezim ini seakan kebal hukum, termasuk kroni-kroninya. Mereka juga yang menguasai sebagian besar aset dan fasilitas, menguasai juga SDA dan sumber daya lainnya. Ternyata skor korupsipun meningkat dan melibatkan struktur yang paling dekat dengan rakyat, mulai dari desa hingga kabupaten-kota. Apa mau dikata, otonomi mewabahkan KKN di tingkat daerah ini, dan ini bukan rahasia umum. Aparatur birokrasinyapun berjalan tidak efektif dan efisien, malah menjaadi benalu yang membebani rakyat dan keuangan negara.

Berganti revisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di dalamnya memuat juga tentang pilkada (kemudian direvisi terbatas dengan UU 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pilkada yang juga memuat aturan tentang Calon Perseorangan), ternyata juga dimanipulir oleh elit untuk kepentingan politik sehingga rawan memancing konflik yang berbau primordialisme dan sektarianisme. Kewenangan daerahpun mulai di kebiri sedikit demi sedikit oleh pemerintah pusat dengan alasan otonomi daerah kebablasan. Apa sebab, ternyata selama ini, dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan diselenggarakan semau hati oleh penguasa setempat. Membuat peraturan tanpa landasan yuridis legal formal, tanpa landasan sosiologis dan filosofis. Terlebih-lebih lagi daerah berlomba untuk mengejar peningkatan PAD, sehingga peraturan dibuat asal embat-asal sikat. Semua lahan diperas agar menghasilkan uang dalam bentuk retribusi dan pajak daerah, akhirnya muncullah perda-perda yang tidak jelas aturan hukum dan aturan mainnya.

Dalam konteks birokrasi Pemerintah Daerah, proses berotonomipun hanya terfokus pada konsolidasi internal organisasi dan mencari sumber-sumber baru bagi penguatan pendapatan daerah (PAD). Karena struktur APBD Kabupaten/Kota pada umumnya didominasi oleh Belanja Rutin dan Dana Perimbangan lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi dianggap lebih nyata apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berhasil meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD, sehingga eksploitasi sumber dayapun dilakukan tanpa kendali.

Masalah akhirnya berkembang, jika dahulu otonomi muncul sebagai obat penawar bagi ketidak-adilan, malah sekarang di era otonomi disalahgunakan oleh penguasa lokal untuk melakukan ketidak adilan pembangunan, dan melupakan tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Masalah lainpun bermunculan, seperti semakin senjangnya kualitas pembangunan manusia, menurunnya kualitas lingkungan dampak rusaknya lingkungan yang diakibatkan dari eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali, bahkan malah makin marak di era otonomi daerah.

Kemudian, sejak otonomi bergulir kesenjangan pembangunan itu terjadi tidak hanya dalam satu daerah, tetapi juga antar daerah, atau sederhananya secara holistik antar satu daerah dengan daerah lainnya juga semakin timpang. Terdapat kesenjangan luar biasa antara daerah yang kebetulan memiliki SDA kaya dengan daerah yang kering kerontang. Namun anehnya, pemekaran di beberapa daerah yang tertinggal itu juga kerap diperjuangkan meski secara riil, mereka tak bisa menghidupi diri sendiri dan mandiri, semata-mata eforia dan kepentingan elit lokal untuk menjadi kelas penguasa di eksekutif dan legislatifnya. Ada suatu daerah kabupaten-kota yang memiliki anggaran trilyunan, mirisnya ada di belahan lain Indonesia yang anggarannya hanya bisa buat belanja rutin pemerintahan saja.

Kesenjangan ini juga diperparah memang dengan primordialisme daerah yang mengkristal, sehingga masing-masing daerah tidak merasa memiliki kewajiban atau sense terhadap yang lainnya. Kemudian tidak ada suatu upaya untuk melakukan sinergisitas pembangunan antar daerah yang dapat mengembangkan kapasitas pembangunannya secara bersama dan bersifat regional. Ego ini dapat terlihat riil seperti di Kalimantan Barat sendiri, antar satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya tidak pernah mempunyai visi dan misi yang sama untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di wilayah mereka yang berdekatan. Akhirnya masyarakat yang menjadi korban pembangunan.

Pemerintah pusat juga gagal dalam menjembatani terciptanya proses sinergisitas pembangunan antar daerah ini, sehingga tidak mampu mengeliminir terjadinya ketimpang-ketimpangan tersebut. Pemerintah pusat gagal dalam merumuskan regulasi yang cocok dan mampu menjembatani permasalahan tersebut, termasuk gagal juga merumuskan regulasi yang dapat melindungi segala sumber daya yang ada di daerah dari eksploitasi berlebihan. Dalam kasus otonomi, pemerintah pusat lebih gampang menyatakan otonomi gagal ketika mereka mengevaluasi, namun mereka tidak pernah melakukan fasilitasi dan asistensi terhadap perjalanan otonomi daerah. Bahkan dicurigai, dengan semakin seringnya kegagalan otonomi muncul, maka resentralisasi adalah jawabannya, karena sebetulnya elit pusat juga punya kepentingan agar kebijakan pembangunan tetap terfokus berada di tangan mereka.

Selanjutnya, dampak serius dari adanya masalah-masalah diatas adalah terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan. Di era otonomi daerah memang sangat diharapkan memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Problem yang kemudian menjadi tantangan bagi daerah adalah bagaimana upaya-upaya desentralisasi termasuk melakukan sinergisitas antar daerah itu benar-benar diterapkan dalam program pengentasan kemiskinan, di mana akhirnya masyarakat memiliki kemandirian untuk survive.

Kemudian, hal lain dalam otonomi yang mesti diseriusi adalah berkaitan dengan upaya menggerakkan demokratisasi. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama. Di sini demokrasi lebih menekankan pada partisipasi dan artikulasi kepentingan rakyat dalam keputusan-keputusan publik. Pemerintah seharusnya memperhatikan kepentingan rakyat ke dalam sistem pemerintahannya. Dengan otonomi, diharapkan terbentuknya sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga sangat penting untuk mendorong masyarakat semakin partisipatif dan berdaya menuju terbentuknya pola relasi antara rakyat dan pemerintah yang demokratis.

Dalam jangka pendek, kegamangan berotonomi di daerah belum akan segera meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan seperti kemiskinan di daerahnya masing-masing. Faktor penghambat yang muncul secara faktual adalah seperti dari kemampuan pendanaan pembangunan, juga tidak adanya keinginan untuk saling bekerjasama untuk mensinergiskan konsep pembangunan, pengembangan potensi yang ada secara kompetitif dan pemberdayaan masyarakat antar daerah (minimal yang saling berdekatan). Juga masih dirasakan timpangnya perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hal lainnya yang tak kalah penting adalah adanya paradigma pembangunan yang memihak kepada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam proses pembangunan, partisipasi mereka dikembangkan dan aspirasi mereka di akomodasi dalam bentuk kebijakan yang riil dan mengena pada akar masalah kemiskinan.

Proses otonomi daerah yang sedang berlangsung di Indonesia, memang masih banyak kelemahan, namun ini adalah konsekuensi dari upaya untuk memberdayakan masyarakat di daerah, ke depan yang diperlukan adalah konsistensi dari pemerintah pusat untuk membimbing ke arah otonomi yang memberdayakan tersebut. Termasuk proses dan upaya meminimalisir otonomi daerah sebagai ladang basah KKN di daerah yang dilakukan oleh tikus-tikus lokal.

Kemudian, merumuskan regulasi otonomi yang jelas, termasuk memuat tentang sinergisitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar daerah, sehingga dapat mengeliminir kesenjangan pembangunan dan meningkatkan sense kebersamaan sebagai bangsa dalam bingkai NKRI serta memuat pula tentang aturan peluang peningkatan partisipasi rakyat dalam mendorong otonomi daerah yang berdaya.

WFD DAN HARNUS

Beberapa waktu yang lalu pada tanggal 21 November diperingati oleh negara-negara yang penyumbang utama devisa negaranya berasal dari sektor kelautan dan perikanan sebagai Hari Perikanan Sedunia/ World Fisheries Day (WFD). Bisa dipastikan bahwa sebagian masyarakat Indonesia yang secara hard fact sebagai bangsa bahari tidak ada yang familiar dengan WFD, mulai dari pemerintah pusat, pemda setempat tidak terkecuali para stakeholders perikanan pun banyak yang tidak tahu atau tidak mau tahu dengan WFD. Bahkan kepopuleran hari AIDS sedunia dan hari hari lain yang biasa diadakan setiap tahunnya mengalahkan WFD. Barangkali kesadaran sebagian masyarakat Indonesia akan identitasnya sebagai bangsa bahari masih kurang.

Sekitar sebelas tahun yang silam tepatnya pada tanggal 21 November 1997 dideklarasikan sebagai hari Perikanan Sedunia (WFD) oleh para pelaku perikanan dunia di New Delhi India. Pendeklarasian tersebut disepakati sebagai ungkapan dari rasa keprihatinan dan kekhawatiran terhadap fakta produksi perikanan yang semakin menurun. Fakta penurunan produksi perikanan ternyata terjadi juga di Indonesia yang ditunjukkan oleh data Food Outlook (FAO 2007) bahwa produksi perikanan tangkap Indonesia mengalami penurunan produksi sebesar 4,55%. Penurunan tersebut ternyata lebih besar dari rata-rata penurunan produksi perikanan dunia, yaitu sebesar 2,73%. Hal ini semakin memperkuat dugaan para ahli bahwa kondisi sumber daya ikan dibeberapa wilayah perairan sudah mengalami degradasi. Yang tak kalah menyedihkan lagi adalah nilai ekspor perikanan Indonesia yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan data FAO (2007) terlihat bahwa nilai ekspor perikanan Indonesia tahun 2006 hanya mencapai US$2 miliar. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai ekspor negara Vietnam dan Thailand yang sudah mencapai sekitar US$3,40 miliar dan US$5,20 miliar. Padahal, produksi perikanan kedua negara tersebut berada dibawah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing produk perikanan Indonesia masih jauh dibawah produk perikanan kedua negara tersebut. Jadi walaupun Indonesia merupakan negara kelima terbesar penghasil produk perikanan dunia, tetapi nilai ekspor perikanan maksimal masih berada pada peringkat ke-10 dunia.

Penurunan produksi perikanan tangkap banyak dipengaruhi oleh factor degradasi ekosistem laut. Seperti diketahui bersama bahwa kondisi ekosistem laut Indonesia khususnya Indonesia bagian barat didominasi oleh pencemaran dan pengrusakan ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove. Secara ekologis, hutan mangrove selain  berfungsi sebagai penyedia makanan (nutrient) bagi makhluk hidup (biota) perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi biota, penahan abrasi dan angin taufan serta tsunami, penyerap limbah dan pencegah intrusi air laut, bersama-sama dengan terumbu karang juga berfungsi sebagai tempat pemijahan dan asuhan bagi biota khususnya biota perairan. Dengan demikian kerusakan terumbu karang dan hilangnya hutan mangrove berbanding lurus dengan penurunan produksi perikanan tangkap dikarenakan fungsi ekologisnya sebagai penyedia berbagai jenis ikan.

Terumbu karang Indonesia dengan luas total sekitar 85.000 km2 yang berada dalam kondisi sangat baik hanya 6%, 24% tergolong baik, dan sekitar 70% luas hamparan terumbu karang yang tersebar di perairan laut Indonesia dalam keadaan rusak. Penyebabnya antara lain, penambangan batu karang untuk bahan bangunan, penggunaan bahan peledak, pencemaran oleh berbagai limbah industri baik yang berasal dari darat (kegiatan industri rumah tangga dan kegiatan pertanian) juga yang berasal dari kegiatan di laut (terutama kegiatan perhubungan laut, kapal pengangkut minyak dan kegiatan pertambangan). Beberapa kawasan yang termasuk dalam kategori dengan tingkat pencemaran tinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Riau, lampung dan Sulawesi Selatan. Kawasan dengan kategori tingkat pencemaran sedang adalah Provinsi Kalimantan barat, Kalimantan Selatan, DI Aceh, Sumatera Barat, Jambi, DI Ygyakarta, Sulawesi Utara, NTB, Bali dan Maluku. Sedangkan kawasan dengan tingkat pencemaran yang masih rendah adalah Irian Jaya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu dan NTT (Dahuri, 2002).

Hal yang sama juga terjadi pada ekosistem hutan mangrove. Penurunan luasan hutan mangrove hampir merata terjadi diseluruh kawasan pesisir Indonesia. Hilangnya mangrove dan terumbu karang tidak saja berdampak pada berkurangnya penurunan produksi perikanan tangkap, tapi juga mengakibatkan terjadinya erosi. Erosi ini diperburuk oleh perencanaan dan pengembangan wilayah yang tidak tepat. Beberapa kegiatan yang diduga mnyebabkan terjadinya erosi pantai antara lain, pengambilan pasir untuk reklamasi pantai, pembangunan bandara, hotel dan kegiatan-kegitan lain yang bertujuan untuk menutup pantai dan perairannya.

Selain dari kerusakan terumbu karang dan penurunan luasan hutan mangrove, penyebab lain yang di claim sebagai penyebab penurunan produksi perikanan tangkap adalah keberadaan kapal ikan asing yang melakukan pemanfaatan sumberdaya ikan diwilayah perairan Indonesia terutama wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia) baik secara legar ataupun illegal. Keberadaan kapal ikan asing di ZEEI merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena hal ini telah diatur dalam ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) antara lain menyatakan bahwa negara pantai herus menetapkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber kekayaan hayati di ZEE-nya. Apabila negara pantai belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka negara pantai yang bersangkutan memberi kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkannya melalui perjanjian dan sesuai ketentuan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal ini dan keterbatasan armada perikanan Indonesia masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya ikan di ZEEI, maka Indonesia masih memberi kesempatan Kapal Ikan berbendera Asing (KIA) beroperasi di ZEEI. Kedaan ini tentu saja merugikan nelayan Indonesia yang sebagian besar menggunakan kapal dan alat tangkap tradisional dalam melakukan ekspansi penangkapan pada perairan ZEEI. Illegal fishing yang sering terjadi juga ikut berpartisipasi dalam merugikan nelayan dan penurunan produksi perikanan tangap Indonesia. Menyikapi hal ini sudah seharusnya pihak-pihak terkait melakukan kordinasi dalam penegakkan hukum dilaut dengan melakukan pegawasan dan monitoring secara optimal, penerapan sanksi hukum yang jelas terhadap para llegal fishing dan perusak ekosistem laut. Serta menciptakan inovasi teknologi perkapalan tepat guna agar nelayan Indonesia tidak kalah saing dengan kapal ikan asing dalam melakukan ekspansi penangkapan di perairan Indonesia sehingga mampu menjadi tuan rumah dilautnya sendiri. Selain itu dengan pembenahan armada perikanan nasional diharapkan juga nelayan mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktek illegal fishing.

Selain WFD, ada 1 lagi hari yang tidak kalah pentingnya sebagai momentum untuk mengingatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari. Pada tanggal 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara (Harnus) atau dikenal juga dengan hari deklarasi Djuanda yang dicanangkan dalam Keppres No. 126 Tahun 2001 oleh Presiden Megawati Soekarnopoetri. Secara history, hari Nusantara (Harnus) berawal ketika dunia internasional mengakui keberadaan dan kedaulatan Indonesia dengan batas hanya 3 mil dari garis pantai yang didasarkan pada ordonansi tentang laut Territorial dan Lingkungan Maritim. Dengan demikian Indonesia akan terpecah belah dengan adanya laut bebas diantara pulau-pulau yang kita miliki karena laut diantara pulau-pulau diluar garis 3 mil menjadi laut internasional yang akan memberi peluang dalam menghadirkan berbagai macam konflik keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa. Menyikapi hal tersebut, Ir. Djuanda yang menjabat sebagai perdana menteri pada waktu itu pada tanggal 13 Desember 1957 menyatakan kepada dunia International bahwa wilayah laut Indonesia tidak hanya sebatas 13 mil. Wilayah laut Indonesia adalah laut yang ada disekitar, diantara dan didalam kepulauan Indonesia. Perjuangan Ir. Djuanda diteruskan secara diplomasi terutama oleh Proffesor Mochtar kusumaatmadja dan Professor Hasim Djalal, hingga Deklarasi Djuanda yang berisi konsepsi Negara Nusantara diterima oleh masyarakat Internasional. Penerimaan masyarakat internasional atas konsepsi Negara Nusantara ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaui United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) pada tahun 1982. Dengan diterimanya prinsip-prinsip wilayah laut negara kepulauan, maka wilayah perairan nusantara yang tadinya merupakan wilayah laut bebas, akhirnya menjadi bagian integral dari wilayah tanah air kita. Dengan ketetapan itu pula wilayah laut Indonesia menjadi bertambah luas, dengan luas 5,8 juta km2 yang terdiri dari 0,3 juta km2 laut wilayah, 2,8 juta km2 perairan kepulauan dan 2,7 juta km2 wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI).

Dengan demikian 2/3 wilayah Indonesia berupa laut dengan panjang garis pantai 81.000 km2 dan 17.504 pulau besar dan kecil menyimpan berbagai potensi yang perlu dimanfaatkan secara optimal bagi kepentigan rakyat Indonesia. Potensi tersebut terdiri dari:1) Potensi Sumber Daya Dapat Pulih (renewable resource) berupa hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, sumberdaya perikanan laut dan bahan-bahan bioaktif seperti omega-3, sunchlorela dan yang lainnya. Amerika Serikat, Malaysia dan Jepang sudah mengelola bahan-bahan bioaktif melalui industri bioteknologinya menjadi salah satu industri andalan. Di Amerika Serikat, yang hanya sedikit sekali memiliki terumbu karang, yakni di Hawaii, telah berhasil mengembangkan industri pembuatan tulang dan gigi palsu yang terbuat dari hewan karang (Kusumaatmadja, 1996). 2). Potensi Sumber Daya Tidak Dapat Pulih (non-renewable resources) yang meliputi seluruh mineral dan geologi. Potensi mineral terbagi lagi kedalam a) mineral strategis : minyak bumi, gas dan batubara, b) mineral vital: emas, timah, nikel, bauksit, bijih besi dan cromite, dan c) mineral industri: termasuk bahan bangunan dan galian seperti granit, kapur, tanah liat, kaolin dan pasir. 3) Potensi dari Jasa-jasa Lingkungan (environmental sevices), dalam hal ini yang dimaksud dengan jasa-jasa lingkungan meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, pengatur iklim (climate regulator), kawasan perlindungan (konservasi dan preservasi), dan system penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.

Energi kelautan merupakan energi non-konvensional dan termasuk sumberdaya kelautan non hayati yang dapat diperbarui yang memiliki potensi utnuk dikembangkan dikawasan pesisir dan lautan Indonesia. Keberadaan sumberdaya ini semakin signifikan manakala energi yang bersumber dari BBM (Bahan Bakar Minyak) semakin menipis. Jenis energi kelautan yang berpeluang dikembangkan adalah ocean thermal energy (OTEC), energi kinetik dari gelombang, pasang surut dan arus, konversi energi dari perbedaan salinitas, angin dan energi surya. Ocean thermal energy (OTEC) merupakan suatu bentuk pengalihan energi yang tersimpan dari sifat fisika air laut menjadi energi listrik. Perbedaan suhu air dipermukaan dengan suhu air dibagian dalam dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Dari beberapa literature, perbedaan suhu secara vertical sangat besar terjadi dilaut tropis sehingga Indonesia yang merupakan salah satu negara beriklim tropis sangat potensial untuk mengembangkan OTEC sebagai salah satu sumber energi alternatif. Salah satu pilot plant OTEC akan dikembangkan dipantai utara Pulau Bali (Dahuri, 2002). Pembangkit listrik yang berasal dari energi gelombang laut sangat sesuai dibangun didaerah perairan yang memiliki angin yang cukup kuat dan dasar perairan pesisir yang memungkinkan gelombang dapat mencapai pantai secara paralel. Kajian terhadap sumber energi seperti ini dilakukan oleh BPPT bekerjasama dengan Norwegia di pantai Baron, D.I Yogyakarta. Sementara itu, potensi pengembangan sumber energi pasang surut di Indonesia paling tidak terdapat di Merauke dan Bagan Siapi Api. Pasang surut dapat dikonversi menjadi energi listrik, terutama pada daerah-daerah teluk dan estuaria yang memiliki ampitudo pasang surut 5 sampai 15 meter. Metoda yang digunakan adalah mengendalikan ketinggian muka air dengan membangun dam. Total energi yang dapat dihaasilkan oleh pasang surut diperkirakan mencapai 3×1012. Tenaga pasang surut mulai dikembangkan secara komersial oleh Perancis sejak tahun 1966. Pembangkit tenaga pasang surut didaerah Estuarian Rance merupakan yang pertama didunia dan dapat menghasilkan 240 megawatt (dapat menghidupkan 1012 bola lampu berkekuatan 240 watt sekaligus).

Sector jasa penyediaan tenaga kerja pelaut, potensinya pun luar biasa besarnya. Pada tahun 2000 kebutuhan pelaut dunia sebanyak 1,32 juta orang dengan gaji mencapai 18 miliar pertahun. Dari jumlah tersebut, Indonesia baru mampu memasok sebanyak 34.000 orang (3%) dari total kebutuhan tenaga pelaut dunia. Filipina 191.000 pelaut (25%) dan China sebanyak 104.000 pelaut (10%). Norwegia menguasai industri lepas pantai terbesar didunia, usaha pelayaran yang memperkerjakan lebih dari 65.000 pekerja diseluruh dunia, menguasai 20% asuransi pelayaran dunia, mempunyai 17% perusahaan pelayaran dunia sehingga menempatkan Norwegia pada posisi 5 besar armada pelayaran komersial dunia. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Indonesia yang secara hardfact seharusnya bisa melebihi Norwegia dan negara pesisir lainnya dalam memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang ada.

Selain itu ternyata dengan 2/3 wilayah lautan, Indonesia mempunyai fungsi dan peran cukup besar dalam mengikat emisi karbon dari proses global warming, bahkan dua kali lipat dari kapasitas hutan. Emisi karbon yang sampai ke laut, diserap oleh phytoplankton, kemudian ditenggelamkan kedasar laut atau diubah menjadi sumber energi ketika phytoplankton tersebut dimakan oleh ikan dan biota lainnya.

Diantara berbagai macam potensi kelautan dan perikanan yang dijelaskan, memang sudah seharusnya sector kelautan dan perikanan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional. Tapi dalam kenyataannya potensi ekonomi kelautan yang demikian besar pencapaiannya masih terlalu rendah. Penyebabnya antara lain karena adanya persoalan internal dan eksternal yang secara struktural masih menjadi kendala. Permasalahan internal yang dimaksud antara lain tingkat pemanfaatan sumberdaya, teknologi dan manajemen yang rendah disertai tingkat kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat pesisir dan lautan yang masih meluas. Adapun permasalahan yang bersifat eksternal, umumnya karena kebijaksanaan ekonomi makro (political economy), antara lain kebijakan moneter maupun fiskal yang belum mendukung pembangunan berbasis kelautan dengan masih tingginya suku bunga, maupun belum adanya suatu program kredit lunak yang diperuntukkan bagi sektor kelautan. Selain itu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius yang menjadi penyebab pencapaian potensi ekonomi kelautan masih rendah adalah pelaksanaan otonomi daerah yang kebanyakan berorientasi politis. Menurut hasil evaluasi Depdagri dari 148 daerah hasil pemekaran, lebih dari 80% bermasalah, 79% daerah baru belum memiliki batas wilayah yang jelas dan 91% daerah otonom baru hingga sekarang belum punya rencana tata ruang dan wilayah. Akibatnya pelaksanaan otonomi daerah tidak maksimal.  Padahal tujuan diadakannya OTDA (Otonomi Daerah) adalah agar masing-masing daerah mengembangkan potensinya yang paling besar atau dominan untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah. Secara  geografis, hampir dipastikan bahwa potensi yang paling dominan untuk sebagian besar daerah yang ada di Indonesia adalah potensi Kelautan dan Perikanan tidak terkecuali Riau yang terkenal dengan “lancang kuning dan Laksamana Hangtuah” sebagai symbol kejayaan bahari dimasa silam dan kisah kegiatan perikanan di Bagan Siapi-api yang diawal abad ke-20 pamornya mencuat hingga ke mancanegara, sekarang hanya tinggal jadi sepenggal cerita.

Sejak diberlakukannya UU OTDA dari tahun 1999 hingga sekarang, kondisi daerah dan masyarakat kawasan pesisir semakin memprihatinkan. Beberapa penyebabnya antara lain karena keterbatasan sumberdaya manusia (aparat pemerintah daerah) dalam bidang kelautan dan perikanan yang terdidik dan terlatih sehingga kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam pendayagunaan serta peningkatan perangkat instansi daerah yang ada terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang merupakan kewenangan kabupaten/kota. Selain itu disebabkan juga karena terbatasnya wahana dan sarana dalam penerapan dan pendayagunaan teknologi bidang perikanan sehingga upaya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya perikanan dan laut dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum bisa terwujud.

Momentum peringatan World fisheries Day (WFD) yang ditandai dengan penurunan produksi perikanan tangkap Indonesia karena kerusakan ekosistem dan pencemaran laut, sebenarnya merupakan masalah yang sudah berlangsung lama dan baru mendapat perhatian setelah mendapat sorotan dunia Internasional. Sedangkan Hari Nusantara (Harnus) masih mengingatkan seluruh bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari dengan kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tentunya peringatan Hari Nusantara tidak berarti apa-apa tanpa adanya bukti nyata pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh pihak-pihak yang terkait. Ir.Djuanda dan kawan-kawan sewaktu memperjuangkan luas laut Indonesia sudah pasti mengharapkan bahwa kekayaan laut dan isinya harus dijaga dan dimanfaatkan seoptimalnya untuk kepentingan rakyat. Jika saja Ir.Djuanda dan kawan-kawan melihat kondisi kelautan dan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal sejak disampaikannya deklarasi Djuanda hingga sekarang dan ekosistem laut yang mengalami degradasi fisik akibat pengrusakan dan pencemaran, barangkali Ir.Djuanda dan kawan-kawan mengurungkan niat menyampaikan dan memperjuangkan deklarasinya.

Semoga saja dengan adanya momen pergantian kepala daerah, pemilihan caleg hingga ke pemilihan presiden, membawa perubahan baru yang significant terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sehingga sector kelautan dan perikanan benar-benar dapat menjadi motor penggerak utama dalam perekonomian nasional.

WARUNG kecil milik Ni Luh Renci tampak resik. Tak ada sampah berserakan. Di depan warung ada dua karung berukuran sedang yang digantung di bale bengong atau tempat bersantai. Karung pertama untuk menampung sampah organik, karung lainnya khusus sampah plastik. Karung semacam itu jamak ditemukan di setiap rumah di Desa Adat Purwayu, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali.

Ni Luh, 60 tahun, dan juga 127 keluarga lainnya paham betul akan aturan main perarem atau kesepakatan adat. Dalam salah satu aturannya disebutkan bahwa mereka dilarang membuang sampah sembarangan dan harus memilah sampah organik dan anorganik, termasuk plastik. Aturan main tersebut terbukti ampuh.

Dengan perarem itu, Desa Purwayu bersih dari sampah plastik. Inilah desa yang kemudian memberikan inspirasi pada Kabupaten Karangasem untuk menggencarkan program bebas sampah plastik. Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, pun menggelar kampanye pembatasan penggunaan plastik untuk kebutuhan sehari-hari mulai awal bulan ini.

Di Desa Adat Purwayu itu warga kini sudah terbiasa memisahkan sampah yang bisa dijual ke pemulung, seperti botol plastik bekas, dengan yang tidak. Untuk mengambil sampah plastik itu, desa juga menerapkan aturan tegas: hanya satu orang pemulung yang boleh beroperasi di sana.

Sampah plastik yang tak dibeli disetor ke pengurus desa. “Setiap pertemuan warga harus membawanya. Kalau lalai, wajib membayar denda Rp 2.500,” ujar Nyoman Jati, pengurus Desa Adat Purwayu, pekan lalu. Warga yang ketahuan membuang sampah plastik sembarangan juga akan dikenai denda.

Pararem Desa Adat Purwayu sudah berlaku sejak 1999. Idenya berawal ketika terjadi tanah longsor di sekitar Pura Lempuyang Luhur di Gunung Lempuyang, yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab desa itu. Pura tersebut merupakan salah satu pura besar di Bali, yang setiap bulan purnama dan bulan mati (Tilem) dikunjungi ribuan orang. Selidik punya selidik ternyata salah satu penyebab tanah longsor adalah sebagian tanah di sekitar pura telah menjadi lahan penumpukan plastik.

Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan kelompok pencinta lingkungan, pengurus Desa Adat Purwayu lantas menyediakan tempat sampah yang sudah dipilah. Dipasang pula berbagai imbauan untuk menyadarkan warga akan bahaya sampah plastik. “Membuang plastik itu dosa”, begitu salah satu bunyi imbauan. Dua petugas disiapkan untuk menyisir area pura setiap hari, khususnya pada jalan mendaki menuju pura yang terdiri atas anak tangga sepanjang empat kilometer.

Partisipasi warga desa sebagai pemelihara utama pura itu pun dipacu. Selain dibebani kewajiban untuk ikut bergotong-royong membersihkan pura, mereka diharuskan menangani sampah plastik di rumah masing-masing. Awalnya banyak warga yang menentang. Apalagi sempat terjadi kebingungan akan dibuang ke mana sampah plastik yang terkumpul itu. “Pernah saya bawa ke tempat pembuangan akhir di Karangasem tapi ditolak,” ujar Nyoman. Alasannya, tempat pembuangan akhir tak menerima sampah dari desa. Ia pun terpaksa menyewa truk dengan uang sendiri untuk menjualnya ke pengumpul sampah.

Masa sulit itu telah berlalu. Warga kini sadar bahwa selain dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara sempurna, plastik dapat merusak kualitas tanah. Adapun jika dibakar, sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengeluarkan racun.

Pemerintah Karangasem di ujung timur Pulau Bali itu rupanya melihat gerakan antisampah plastik di desa ini. Mereka bersedia membeli sampah yang tak bisa dijual ke pemulung dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sampah plastik tersebut dijemput sebulan sekali oleh truk dinas kebersihan dan pertamanan. Setiap bulan Desa Adat Purwayu bisa menjual rata-rata 500 kilogram sampah plastik.

“Kami membeli lebih mahal daripada harga jual ke pengumpul,” kata Bupati Karangasem Wayan Geredeg. Untuk 1 kilogram, pemerintah berani membayar Rp 1.000. Adapun pengumpul hanya mau membeli seharga Rp 500. Dana yang terkucur untuk program ini terus meningkat, yakni Rp 30 juta pada 2006, Rp 37 juta tahun lalu, dan Rp 56 juta pada tahun ini. Sampah plastik tersebut selanjutnya dijual ke pabrik pengolahan sampah plastik di Surabaya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Karangasem I Made Arianta mengatakan bahwa produksi sampah di wilayahnya mencapai sekitar 1.236 meter kubik per hari atau sama dengan 37.087 meter kubik per bulan. Dari jumlah tersebut, 70 persen adalah sampah organik dan 30 persen anorganik, termasuk plastik. “Kelihatannya lebih sedikit, tapi jauh lebih berbahaya,” ujarnya.

Gerakan di Desa Purwayu kemudian dijadikan model untuk pengembangan Desa Sadar Lingkungan di Karangasem. Keterlibatan desa adat, menurut Wayan Geredeg, sangat efektif. Sebab, warga di Bali masih memiliki keterikatan yang tinggi pada lembaga ini. Ia sendiri, dalam posisi sebagai penasihat Desa Adat Sibetan, Karangasem, pernah membuat perarem untuk melarang penembakan burung dan mencari ikan dengan meracuni sungai. Jika melanggar, warga didenda satu karung beras. Ternyata, setelah 10 tahun, aturan tersebut tak pernah dilanggar.

Untuk mengefektifkan penanganan sampah plastik, pemerintah daerah Karangasem berencana membeli mesin pengolah plastik menjadi bijih plastik. Tiga bulan lalu, Wayan Geredeg diundang ke Korea Selatan untuk melihat pusat pengolahan sampah ramah lingkungan. Di sana, sampah yang sudah terpilah menjadi organik, plastik, dan aluminium diolah untuk dijadikan pupuk, bijih plastik, dan lempengan aluminium sehingga bisa langsung dijual. “Mimpi kami, ya seperti itu,” ujarnya, sembari berharap suatu saat pemerintah Korea Selatan mau membantu Karangasem.

TEMPO, 24 November 2008

Kemiskinan saat ini menjadi isu yang sangat ramai diberbincangkan. Bahkan, banyak kalangan yang mengkritik pemerintah saat ini tidak memiliki program untuk memberantas kemiskinan.

Presiden SBY pun mengklaim bahwa dirinya telah banyak membuat program untuk memberantas kemiskinan seperti bantuan pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah (BOS), pengobatan gratis, bantuan beras miskin, bantuan BLT, dan dan program nasional pemberdayaan masyarakat untuk memajukan partumbuhan ekonomi yang saat ini berjalan dengan lambat.

Angka kemiskinan yang simpang siur pun selalu menjadi perdebatan dan menjadi komoditas lawan politik SBY untuk mencari kelemahan pemerintah. Mantan pejabat Orde Baru Wiranto tak habis-habisnya membangun opini di media melalui iklan di TV. Meski, dia menyadari salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah rezim Orde Baru yang berkuasa puluhan tahun mengabaikan aspek pendidikan dan pemerataan pembangunan.

Bagaimana Malaysia Mengatasi?

Pada 1970 setelah merdeka, angka kemiskinan Malaysia mencapai 49 persen. Pada 2004 Malaysia berhasil mengurangi angka kemiskinan 5,7 persen dan menurun hingga 3,5 persen pada 2007.

Kebijakan pemerintah Malaysia memberantas kemiskinan mulai dilakukan secara serius, khususnya pada kaum Melayu Bumiputra, setelah terjadi kerusuhan etnis yang melibatkan kaum Melayu, Tiongkok, dan India pada 13 Mei 1969. Kesenjangan ekonomi terjadi karena dominasi orang Tiongkok yang menguasai berbagai sektor perekonomian. Akhirnya, dibuatkanlah sebuah program dasar ekonomi baru (DEB) yang sampai saat ini cukup efektif membantu mengurangi angka kemiskinan.

DEB merupakan sebuah konsep pemerintah untuk memberantas kemiskinan yang bertujuan membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya dan menaikkan taraf hidup rakyat hingga mereka memiliki kualitas hidup yang baik. DEB merupakan program jangka panjang yang direncanakan selama 20 tahun.

DEB membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuka lapangan usaha dan peluang pekerjaan dengan cara mendatangkan investor dan memberikan pendampingan dan bantuan modal.

Pemerintah juga memberikan jaminan kemudahan dan keamanan kepada investor sehingga lapangan kerja terbuka luas. Malaysia juga berhasil mendatangkan sekitar 2 juta pekerja asing, yang 1,2 juta di antaranya adalah tenaga kerja Indonesia (TKI). Pemerintah Malaysia mendapat pekerja murah dan pajak keimigrasian yang besar setiap tahun untuk devisa negara dari pajak keimigrasian para pekerja asing.

Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Malaysia tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi. Pemerintah Malaysia meningkatkan taraf hidup rakyatnya dengan cara memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan. Para dosen dan mahasiswa dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan gelar S-1, S-2, dan S-3. Pemerintah juga memberikan pendidikan murah kepada rakyat. Dengan demikian, wajar hampir 70-80 persen dosen kampus-kampus di Malaysia saat ini memegang gelar doktor (S-3). Malaysia berhasil mendatangkan 50 ribu mahasiswa asing dan menargetkan pada 2010 jumlah mahasiswa asing mencapai 100 ribu orang.

Infrastruktur yang memprioritaskan kualitas hidup masyarakat diutamakan, jalan mulus, jembatan, klinik kesehatan, fasilitas sekolah lengkap, serta beasiswa bagi pelajar berprestasi. Mahasiswa kurang mampu boleh mengajukan pinjaman yang akan dibayar setelah mereka bekerja sehingga tidak alasan bagi rakyat miskin untuk tidak melanjutkan pendidikan.

Pada 2006 Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi melancarkan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9) yang telah menargetkan bahwa Malaysia akan menjadi negara maju pada 2020 dan angka kemiskinan akan ditekan mencapai 2,8 persen pada 2010. RMK9, salah satunya, bertujuan menyamaratakan pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah. Strategi pemberantasan kemiskinan yang dilakukan adalah membagi daerah-daerah di Malaysia dalam beberapa koridor.

Koridor utara meliputi Perlis, Kedah, Perak Utara, dan Pulau Pinang. Koridor timur meliputi Pahang, Trengganu, dan Kelantan. Koridor selatan meliputi Johor Bahru, Sabah, dan Serawak.

Dalam pemetaan wilayah yang banyak dihuni penduduk miskin, pemerintah Malaysia memfokuskan pembangunan ekonomi pada beberapa sektor sesuai potensi daerah, seperti daerah wisata, penghasil ikan, pertanian, pusat pendidikan dan pelatihan, industri, dan makanan halal. Metode seperti itu cukup efektif meningkatkan taraf hidup rakyat dan setiap daerah memiki “image” wilayah dan fokus pada potensi daerah yang ada.

Pemerintah tidak hanya fokus membuka lapangan kerja, tetapi juga membangun kemandirian penduduk untuk berusaha memberikan bantuan modal dan keahlian kepada penduduk daerah miskin agar mampu meningkatkan penghasilan mereka. Misalnya, di kawasan nelayan, mereka dibimbing untuk mengolah ikan menjadi berbagai bahan makanan olahan dan bisa diekspor ke luar negeri. Dengan begitu, nelayan secara tidak langsung mendapatkan penghasilan tambahan.

Di daerah penghasil pertanian, dikembangkan teknologi-teknologi pertanian yang diberikan secara murah kepada masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan, mulai bibit, alat pertanian, teknologi pengolahan, hingga pendistribusian. Bahkan, riset yang bagus untuk pertanian dipraktikkan langsung kepada petani.

Di daerah yang memiliki potensi wisata, pemerintah membangun berbagai infrastruktur untuk mendatangkan wisatawan, seperti membuka akses jalan, pembangunan resor, kemudahan transportasi, dan mendatangkan investor lokal dan asing untuk membuka pusat wisata keluarga di sana.

Dengan demikian, penduduk setempat juga mendapat kesempatan baik melalui lapangan pekerjaan ataupun melakukan wirausaha. Untuk membangun akses daerah, pemerintah Malaysia berhasil memberikan kemudahan kepada rakyat dan investor dengan cara membuka sistem pesawat harga murah “Air Asia” untuk membuka akses wisata, ratusan tujuan dalam dan luar negeri dibuka, dan Air Asia bisa masuk ke daerah-daerah yang jauh seperti Sabah dan Serawak. Pemerintah juga berhasil menjadikan Malaysia sebagai pusat transit dunia menyaingi Singapura.

Pengalaman penulis meneliti kualitas hidup penduduk miskin di Malaysia mendapati bahwa walau kemiskinan dilabelkan kepada penduduk karena jumlah penghasilan yang minim, mereka masih mendapati fasilitas umum yang sangat baik, kemudahan listrik dan air bersih, klinik kesehatan bagus dan murah, pusat pelelangan ikan yang baik, fasilitas sekolah bagus dan gratis, kantor polisi, telepon umum, dan pusat internet, pusat pelatihan masyarakat yang selalu membuat program pemberdayaan, jalan bagus, serta transportasi lancar.

Dalam sebuah perkampungan nelayan, saya menemui mereka tidak merasakan betul kesusahan hidup. Mereka mendapat fasilitas yang baik dari pemerintah, bahkan banyak anak mereka yang kuliah di perguruan tinggi dengan sistem pinjaman dan beasiswa dari pemerintah. Walau penghasilan sebagai nelayan minim, mereka tidak memikirkan hal-hal lain di luar kebutuhan sehari-hari.

Persyaratan:

1. Berkeinginan untuk memajukan masyarakat Indonesia melalui partisipasi pertukaran pengetahuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Memiliki pengalaman (atau sementara terlibat langsung) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
3. Mau membagikan pengalaman yang dimiliki kepada para fasilitator maupun masyarakat yang menjadi target kegiatan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
4. Memiliki kemampuan menulis, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Jika Anda ingin bergabung, silahkan kirimkan biodata Anda serta 1 (satu) contoh tulisan yang pernah dibuat ke email info@fasilitator-masyarakat.org (Subject: KONTRIBUTOR PFPM: Nama Anda)

Setelah Reformasi digulirkan di Republik ini yang diawali oleh krisis ekonomi, maka salah satu akibatnya pemerintah dengan “sangat terpaksa” menaikkan harga BBM subsidi. Sebagai penyeimbang akan naiknya BBM subsidi tersebut pemerintah meluncurkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai), yang membuat masyarakat cenerung memiskinkan diri mereka dan lebih banyak berharap mendapat bantuan dari pemerintah daripada membantu saudara-saudara disekeliling yang bisa mereka bantu sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Beberapa tahun belakangan pemerintah mulai menggarap program pemberdayaan masyarakat yang Down to Top (dari bawah ke atas), yang pada intinya program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan keinginan dan atau kebutuhan masyarakat itu sendiri. Namun sangat disayangkan pada saat di satu sisi pemerintah coba menggali kebutuhan masyarakat akan pembangunan sangat mereka butuhkan, di sisi lain pemerintah masih meluncurkan program BLT yang katanya sebagai salah satu konsekuensi dari pengurangan subsidi BBM. Padahal BLT cenderung hanya membuat masyarakat menjadi lebih banyak menadahkan tangan dan pelaksanaannyapun penuh dengan intrik-intrik politik ayam sayur (Keluarga si anu didaftarkan sebagai penerima manfaat BLT walaupun disebelah rumah si anu tersebut masih ada keluarga yang hidupnya lebih lemah dari segi ekonomi).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, itulah induk program pemberdayaan masyarakat yang sedang digarap pemerintah yang katanya minimal program ini akan berjalan hingga tahun 2015. Program ini memang lebih matang dalam persiapan petunjuk pelaksanaan dan pengawalan terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, seperti ketika ada anggota masyarakat mengetahui ada penyelewengan dana maka dapat melaporkan apakah melalui jalur pengaduan yang disediakan ditingkat bawah maupun melalui jalur on line pada masing-masing program.

Sangat disayangkan pada pelaksanaan dilapangan ditemukan beberapa kejanggalan yang membuat kita geli melihatnya. Contohnya saja ada program “X” (edit text) yang setelah melalui penjaringan usulan dimasyarakat maka masyarakat tersebut mengajukan proposal untuk membuat sarana umum. Nah, pada saat verifikasi lapangan dilakukan oleh penyelanggara program maka didapati mayoritas dari tim verifikasi itu berisikan pegawai pemerintah dari basic diluar Pekerjaan Umum, apakah itu dari dinas pendidikan, dinas pertanian, dinas peternakan.

Muncul suatu pertanyaan yang tidak perlu dijawab “Dapatkah tim verifikasi dengan kapasitas seperti diatas menentukan apakah program tersebut dapat dilaksanakan dengan memasukkan analisa berapa banyak keterlibatan Rumah Tangga Miskin dalam program tersebut, apakah komposisi bahannya sudah memenuhi standar pembangunan versi PU?”. Sangat disayangkan Tim di pusat yang sudah susah-susah membuat rancangan program namun dalam pelaksanaan dilapangan terkesan agak disepelekan terhadap aturan-aturan yang telah dibuat. Belum lagi setiap kepala daerah/wilayah otomatis diikutkan dalam struktur pelaksana program namun mereka tidak otomatis memahami atau mencari tahu sehingga bisa memahami program yang berjalan di daerah kekuasaaan mereka.

Suatu kewajaran apabila cukup banyak saudara-saudara kita yang memiliki kecenderungan lebih senang menjalankan program dengan sumber dana dari non pemerintahan. Karena ketika kita menjalankan program yang sumber dananya dari lembaga non pemerintah (NGO) maka kita dapat berimprovisasi dalam menjalankan tugas mulia itu demi suksesnya program, kalau kita bekerja pada program pemerintah maka kita selalu disibukkan oleh birokrasi yang komplek permasahannya dan belum lagi interfensi-interfensi dari oknum pejabat pemerintahan terhadap pelaksanaan program, apakah itu masalah wilayah yang akan menerima program atau pribadi-pribadi calon penerima manfaat.

Semoga kedepan pemerintah dapat menyadari bahwa NGO/LSM hadir selain dari keidakpuasan atas kebijakan pemerintah yang cenderung kurang berpihak kepada masyarakat akar rumput juga malah untuk menjalanka PR pemerintah terhadap rakyat jelata tersebut. Jadi kedepan diharapkan tidak ada lagi pemerintahan yang tidak mau tahu dengan program-program NGO yang berjalan di wilayah kekuasaannya karena itu semua hanya ada demi masyarakat yang notabenenya adalah masyarakat pemerintah. Semoga (Abu Hawari)

Bau sampah menyengat hidung, lalat berterbangan dan hinggap dimana-mana, Susana ini masih saja dirasakan saat penulis sedang mengambil foto disalah satu sudut bangunan yang akan menjadi pusat perbelanjaan tradisional yang modern.

Dimana pasar yang sebelumnya dibangun pasca kebakaran tahun 2006 yang melalap pertokoan dan kios pasar Kahayan yang letaknya berada di pinggir jalan utama di Kota Palangka Raya yaitu jalan Tjilik Riwut sebelah kanan menuju arah luar kota.

Walikota Palangka Raya Tuah Pahoe yang baru saja wafat bulan Juni lalu, diwaktu beliau masih bertugas sebagai Walikota Palangka Raya, membuat program pasar Tradisional yaitu Pasar Kahayan menjadi salah satu Pasar Tradisional yang pengelolaannya secara modern, melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kota Palangka Raya, dengan Ilham antara lain hasil dari study banding sistim pengelolaan pasar Bumi Serpong Damai  (BSD) di Tangerang Banten.

Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kota Palangka Raya melalui Kabidnya Radha Krisnadi, Amd.Kl, SE  yang ditemui secara khusus menjelaskan bahwa pengertian modern disini adalah sistim yang dijalankan adalah modern yang dimulai dari pengelolaannya, kedua pemasarannya yang modern. Modern karena pasar tidak kotor dan kumuh, ada cleaning service yang siap senantiasa membersihkan kotoran dan keamanan dengan sistim shift, pajangan yang dipajangkan dietalase atau dilapak toko tidak semuanya di tampilkan, cukup beberapa specimen atau contoh saja yang di taruh, sehingga pajangan tidak tumpang tindih dan sembrawut, selain itu akan ada ketentuan jam buka dan tutup toko dan sedang diatur dan disepakati. Ditambahkannya lagi bahwa bentuk fisik bangunan dan pengelolaannya yang modern tetapi pedagangnya tetap tradisonal.

Pembangunan Pasar yang dikerjakan oleh Dinas PU Kimpraswil Kota Palangka Raya sejak awal tahun 2007 dengan dana dari APBD Kota Palangka Raya ini, sudah selesai dengan beberapa komponen yang belum selesai guna memenuhi tuntutan pedagang antara lain adanya tutup dimasing-masing kios, ada lahan parkir, drainase yang baik dan container untuk menampung sampah. Selain itu masih menurut Radha Krisnadi, Amd.Kl,SE, hal lain yang menjadi penyebab kenapa kemudian Pasar Tradisional dengan Pengelolaan Modern ini, tidak bisa di resmikan antara lain karena masalah listrik yang belum tersambung dan untuk menjawab ini telah diupayakan kerjasama dengan PT PLN di Banjarbaru.

Pasar Tradisional Modern yang dibangun dengan 592 blok untuk menampung 597 pedagang (termasuk pedagang warung makan-Red), diutamakan untuk menampung pedagang eks kebakaran yang memiliki kontrak kerjasama dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga akan ada sisa sekitar 72 orang yang merupakan usaha warung makan dan pedagang berjualan  samping di luar pusat pasar yang nantinya baru akan ditampung pada pembangunan pasar tahap II yaitu bangunan pasar pusat pertokoan yang sedianya akan dibangun melalui dana USDRP dari Bank Dunia.

Para pedagang yang akan menempati bangunan pasar Tradisional Modern ini diikat dalam satu kontrak kerjasama, yang didalamnya dituangkan tentang aturan hak dan kewajiban, antara lain membayar sewa blok atau lapak yang dimulai dari kisaran Rp. 18.000 – Rp. 235.000 dengan melihat ukuran blok dan lapak serta tempat atau posisi. Dari sumber Radha Krisnadi, Amd.Kl,SE, kesepakatan dan pengaturan harga sewa ini masih menunggu persetujuan prinsip dari DPRD Kota Palangka Raya untuk dituangkan dalam PERDA Retribusi Pasar dan Sewa Blok Pasar Kota (yang akan berlaku untuk semua blok toko atau kios atau lapak yang ada di Palangka Raya-Red).

Untuk pengelolaan secara maksimal maka pengelolaan pasar Tradional Modern ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang di SK kan olah Walikota dibawah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kota Palangka Raya. Demikian juga untuk kesiapan sumber daya manusia akan dilakukan pelatihan dengan mengundang dinas maupun instansi yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk melatih, antara lain untuk melatih Cleaning Service maka akan dilatih oleh Dinas Kesehatan dan Depnaker, untuk melatih Security adalah dari Kepolisian atau Pamong Praja. Untuk pengelolaan parker, UPTD tetap akan berkorrdinasi dengan pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk mengelola parker dimana selama ini parker khusus dan parker umum dikelola oleh Dinas Perhubungan, maka nantinya pengelolaan parkir Pasar Tradisonal Modern ini diserahkan ke DInas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kota Palangka Raya, selanjutnya akan dikelola oleh UPTD.

Dalam tahun 2008 ini juga, akan menyusul satu pasar Tradisonal Modern yaitu Pasar Datah Manuah, yang letaknya berada di jalan Yos Sudarso. Pasar ini dikenal dengan nama pasar mini. Pasar ini juga akan disulap menjadi pasar Tradisional Modern karena pertimbangan antara lain kurangnya minat masyarakat untuk berbelanja di tempat ini, masih menurut Radha Krisnadi, Amd.Kl,SE, ini disebabkan karena bangunan pasar yang tidak terawat.

Pada saat kepemimpinan Walikota Palangka Raya Tuah Pahoe, Pasar Tradisonal Modern Datah Manuah bersumber dari dana APBN, DIPA Departemen Perdagangan RI ditambah dengan Dana APBD Propinsi dan Kota Palangka Raya. Dana APBN sendiri telah turun tahun 2008 ini, maka pembangunan pasar harus segera dilakukan. Ada tiga komponan fisik yang dibangun, untuk bangunan blok atau kios didepan pasar, dana bersumber dari APBN, sisanya dibangun dari dana APBD Propinsi dan Kota Palangka Raya.

Untuk Pasar Tradisional Modern Datah Manuah, sebelum pembangunan fisik dilakukan pekerjaan pendahuluan untuk menyelesaikan semua permasalahan. Tahap pertama adalah memberi santunan kepada pedagang, kedua membongkar bangunan yang ada dan ketiga menampung pedangan yang aktif. Sementara para pedagang ditampung di 80 buah kios atau toko yang dibangun di depan lokasi pembangunan pasar.

Hasil pendataan oleh Dinas Pasar Kota Palangka Raya, jumlah blok pasar pemerintah ada sebanyak 174 buah, 9 orang pedangang pemegang persetujuan prinsip Wali Kota dengan 12 buah bangunan, 17 penghuni tidak resmi dan  satu buah Mushola, sehingga total adal 203 bangunan.

Adapun santunan yang diberikan kepada pedagang yang memiliki ijin prinsip dan penghuni tidak resmi berdasarkan nilai fisik bangunan, yaitu berkisar antara 12 juta samoai dengan 50 juta. Penghuni tidak resmi mendapat santunan berkisar antara Rp. 260.000 sampai dengan Rp. 5.870.000. Pedagang aktif yang menempati blok pasar pemerintah diberi santunan Rp. 1 juta. Berhubung Dinas BPKP hanya tersedia dana Rp.390jt per 2008 ini, maka tidak semua pedagang mendapatkan santunan, kekurangannya akan dibayar kemudian, dana tersebut saat ini sedang diusulkan melalui APBD Kota tahun 2009.Tercatat masih ada 5 bangunan ijin orinsip dan 3 bangunan tidak resmi dengan kebutuhan nilai santunan sebesar Rp.213jt.

Diakhir pembicaraan Radha Krisnadi, Amd.Kl,SE, menyampaikan saran terhadap pembangunan pasar Tradisional Modern Datah Manuah, pertama agar desain bangunan, mampu menampung semua pedagang kurang lebih 200 bangunan, kedua mengingatkan untuk mulai sejak awal memikirkan bagaimana penyambungan listrik dengan berkoordinasi jauh-jauh hari dengan PLN. (ANS)

(Tulisan yang sama sudah dimuat di Majalah Kalimantan Review)

Namun akan menjadi hal yang aneh atau minimal sedikit asing bila kita menyebut asuransi pertanian. Sama halnya dengan asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi properti maka asuransi pertanian tentunya juga menyangkut ketidakpastian di bidang pertanian.

Pertanian sebagai salah satu bentuk usaha produktif lazimnya juga mengalami suatu proses ketidakpastian/mengandung resiko. Jikalau bangunan semacam mall, perumahan, gedung perkantoran dan bisnis bahkan kaki/betis selebritis pun bisa diasuransikan, maka logikanya suatu usaha pertanian juga dapat diasuransikan. Namun memang mekanisme serta kriteria masih perlu dipikirkan lebih lanjut. Dalam hal ini penulis mencoba melemparkan gagasan ini untuk menjadi suatu kajian sehingga ide ini ke depan bisa diwujudkan yang pada gilirannya dapat memberikan secercah harapan bagi petani-petani gurem kita (sebagian petani di Indonesia) untuk bisa mengerjakan sawah/lahannya dengan perasan aman karena adanya jaminan terhadap resiko kegagalan.

Ide asuransi ini boleh dikatakan bukan hal baru karena pada awal tahun 90an salah satu rekan penulis di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pernah melemparkan ide yang sama dan bahkan dimuat di salah satu media lokal saat itu, namun rupanya hanya berhenti di situ lalu lenyap bagai ditelan bumi. Baru di awal tahun 2000an Bupati Bantul H Idham Samawi mencoba menerapkan jaminan bagi petani produk tertentu hasilnya akan dibeli pemerintah daerah dengan harga pasar untuk menjaga agar petani paling tidak pulih modal/mengalami kerugian yang besar. Apa yang dilakukan Idham Samawi di bantul tersebut sebenarnya sudah menyerempet sedikit suatu bentuk asuransi pertanian meskipun hal itu yang turun tangan langsung pemda. Sebenarnya langkah tesebut akan lebih baik lagi jika disertai dorongan agar investor bidang asuransi dapat terlibat di dalamnya di satu pihak dan petani di lain pihak sebagai pembayar premi untuk tanaman dan garapan yang diasuransikan.

Idealnya jika hal ini bisa terjadi maka petani tidak akan merasa takut rugi atau paling tidak TERLALU RUGI hingga bangkrut dan kapok melakukan aktivitas pertaniannya. Namun harus diakui juga kesulitan lembaga penjamin asuransi dalam hal ini. Oleh karena itu kami mengajak seluruh fasilitator masyarakat untuk dapat memikirkan bagaimana sebaiknya sebuah lembaga penjamin dapat dibentuk untuk memberikan rasa aman bagi petani dalam melakukan usahanya. Yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana teknis pelaksanaannya, macam dan produk pertanian apa saja yang “layak” diasuransikan serta kondisi yang bagaimana yang juga “layak” dijamin dalam suatu asuransi. Jika hal-hal tersebut dapat kita pecahkan bersama dan asuransi pertanian dapat diimplementasikan maka salah satu upaya mensejahterakan masyarakat khususnya petani dapat dilakukan, hal ini tentunya merupakan juga salah satu penanggulangan kemiskinan. Semoga

Sebagai imbas Reformasi 1998, kebebasan bersuara dan berpendapat menjadi suatu fenomena yang tidak asing ditemui di Indonesia, bahkan bermunculan beraneka ragam PARPOL dan LSM seperti PSASP (Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik) yang berfokus pada program perbaikan sistem manajemen administrasi publik untuk institusi publik. Buku ini ditulis dengan berpijak pada fenomena yang tengah menggejala tersebut dan akan memberikan beberapa panduan praktis bagi LSM dan PARPOL untuk menyusun serta menyiapkan pendanaan dan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Pelaporan keuangan tersebut mengacu pada regulasi terkait seperti ketentuan pelaporan keuangan yang terdapat dalam UU Yayasan dan UU Parpol, yang mengacu pada standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Buku ini terdiri dari beberapa konsep utama, yaitu: (1) konsep mengenai civil society organization dan NGO/LSM, (2) konsep mengenai sistem akuntansi dan akuntansi biaya pada LSM, dan (3) konsep yang terkait dengan sistem audit pada LSM. Konsep-konsep tersebut tertuang pada topik utama buku ini, yakni akuntansi pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tiga topik khususnya, yakni Akuntansi Partai Politik, Akuntansi Dana Bantuan Lembaga Donor, dan Akuntansi Organisasi Keagamaan. (Indra Bastian)

DAFTAR ISI
Bab 1 Kemunculan dan Pertumbuhan Lembaga Swadaya Masyarakat
Bab 2 Organisasi Lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Bab 3 Membangun Praktek Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat
Bab 4 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya Lembaga Swadaya Masyarakat
Bab 5 Proses Audit Lembaga Swadaya Masyarakat
Bab 6 Topik Khusus: Akuntansi Partai Politik
Bab 7 Topik Khusus: Akuntansi Dana Bantuan Lembaga Donor
Bab 8 Topik Khusus: Akuntansi Organisasi Keagamaan

Sumber http://www.erlangga.co.id

Wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan yang luas, dengan luas laut lebih kurang 5,8 juta km2, panjang garis pantai 81 ribu km (merupakan pantai terpanjang kedua di dunia setelah kanada), dan potensi sumber daya ikan yang diperkirakan sebesar 6,4 juta ton pertahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Ini membuat Indonesia memang pantas disebut sebagai negara maritim/bahari. Lautan Indonesia juga merupakan wilayah marine mega–biodiversity (keanekaragaman hayati laut terbesar) di dunia, memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang, (sumber: Dahuri, 2002). Ini semua memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, tentunya dalam konteks kepentingan rakyat.

Riau adalah salah satu provinsi dengan luas perairan terluas, yakni seluas 470,80 km2, dengan total produksi perikanan yang dihasilkan pada tahun 2005 Rp717,21 miliar. Rinciannya, 97.781,3 ton perikanan laut, dan 24.693,7 ton ikan dari perairan umum. Sementara, total produksi perikanan tahun 2006 berjumlah Rp1,174 trilyun, dengan rincian 99.188,3 ton perikanan laut, 14.173,5 ton ikan dari perairan umum, 244,6 ton ikan dari tambak, dan 2.741,3 ton ikan dari keramba (sumber: Indonesia Tanah Airku, 2007). Selain dari hasil produksi perikanan, masih banyak potensi dari laut yang membuat sektor kelautan dan perikanan memang pantas memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah. Sebut saja hasil pertambangan (minyak bumi dan gas alam), armada/transportasi laut, dan wisata bahari. Riau yang sekarang terkenal dengan salah satu kabupatennya yang terkaya, yaitu Kabupaten Bengkalis, dengan 26 pulau besar dan kecil, mempunyai letak geografis yang strategis karena berhadapan langsung dengan perairan international (Selat malaka), serta menyimpan berbagai potensi kelautan dan perikanan yang harus dikembangkan secara optimal.

Di masa lalu, berbagai macam potensi dari sektor kelautan dan perikanan sering dipandang sebelah mata, sehingga sebutan sebagai negara maritim/bahari ditinggalkan dan mengalihkan fokus ke darat. Hal ini bisa jadi karena Belanda sebagai bangsa yang menjajah Indonesia paling lama tidak banyak meninggalkan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Yang ada hanya peninggalan industri perkebunan yang membuat kita melupakan potensi kelautan. Sehingga, dukungan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan, hukum, dan kelembagaan terhadap bidang kelautan di masa lalu sangat minim. Maka, pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan laut berjalan tidak optimal, yang dicerminkan antara lain dari adanya kesenjangan yang tajam di sisi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, serta terjadinya kerusakan lingkungan kawasan pesisir dan laut hingga mengancam kelestariannya. Selain itu, pandangan masyarakat akan pentingnya sektor kelautan dan perikanan dalam membangun perekonomian Indonesia maupun daerah sangat minim. Masyarakat tentu tidak bisa disalahkan atas kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak-pihak terkait tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada.

Pangan Laut

Sementara, krisis pangan yang akhir-akhir ini sering dibicarakan sebagai masalah global sebenarnya bisa sedikit diatasi dengan pengoptimalan pembangunan di bidang pengolahan sember daya kelautan/bioteknologi kelautan. Orientasi tentang pangan hanya untuk komoditi yang tumbuh di lahan atau di daratan harus segera diubah, karena laut juga bisa sebagai sumber pangan. Selain produk ikani (ikan, udang, dll), beberapa spesies cyanobacteria telah dimanfaatkan sebagai sumber pangan sejak ratusan tahun yang lalu. Sebagai contoh adalah spesies spirulina geitleri yang dimanfaatkan oleh Bangsa Afrika dan Meksiko sebagai bahan pangan kaya protein. Saat ini, spirulina telah diproduksi secara besar-besaran sebagai sumber makanan sehat di beberapa negara. Pada Era Reformasi, pembangunan kelautan baru menjadi perhatian setelah secara politik Indonesia membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Hal ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan dianggap sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, yang sebenarnya telah lebih dahulu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Kemudian, ini dipertegas lagi dalam sambutan pembukaan Pekan Nelayan Indonesia 2007 di Kecamatan Banyuasin, Sumatera Selatan, tepatnya pada 7 Juli. Dalam kesempatan itu Presiden SBY menegaskan bahwa pemerintah serius membangun sektor perikanan, peternakan, dan pertanian, dengan meningkatkan anggaran dari tahun ke tahun. Meskipun pemerintah pusat telah menaikkan anggaran untuk sektor kelautan dan perikanan dari tahun ke tahun, namun dengan adanya otonomi daerah, maka para pemilik kebijakan otonomi daerahlah yang sebenarnya lebih menentukan keputusan terakhir kebijakan itu. Kenyataannya, mereka tidak mengaplikasikannya secara maksimal. Mereka masih lebih banyak tidak mengarahkan pembangunannya pada sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Sehingga, ini dapat membuat tujuan semula menjadi berantakan dan tak terarah. Hal ini dapat dilihat dari “kantong-kantong” kemiskinan yang masih banyak berada di wilayah pulau dan sungai. Ini berarti komunitas nelayan atau masyarakat pesisir masih menempati peringkat teratas dalam masalah kemiskinan.

Belum Optimal

Kemiskinan nelayan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dan potensi-potensi pendukungnya belum dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana. Untuk di Provinsi Riau sendiri, kita bisa merasakan bahwa perhatian pemerintah daerah masih kurang untuk sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, kita bisa lihat atau baca buktinya di media massa, seperti masyarakat yang tinggal di tepi sungai rumahnya sering hanyut, pembangunan turap yang masih terbengkalai, dan kelangkaan stok ikan di beberapa sungai yang ada di Riau. Itu semua tentu saja sangat memprihatinkan. Terkait hal itu, tidak tampak langkah-langkah dari pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut. Namun, dengan kondisi seperti ini, sebenarnya tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran dari pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang mengarah kepada pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Sudah seharusnya dan saatnya kini sumber daya manusia yang mempunyai orientasi terhadap pembangunan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan diharapkan kontribusinya, dengan berbagai macam gebrakan yang bertujuan ke arah itu, dan tentunya juga dengan sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat.

Perguruan tinggi mempunyai andil yang besar dalam mencetak manusia-manusia yang berguna dalam pembangunan. Universitas Riau merupakan perguruan tinggi negeri di Riau yang mempunyai fakultas dengan kajian perikanan dan kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Faperika). Fakultas tersebut merupakan satu-satunya yang negeri yang ada di Pulau Sumatera. Bahkan, negeri tetangga (Malaysia) pun sudah tahu dari dulu. Sebagai fakultas negeri satu-satunya di Sumatera dengan kajian terkait, sudah barang tentu penghuninya berasal dari generasi muda seantero Sumatera, bisa jadi seantero nusantara, yang berminat dengan kajian ini. Maka, sudah seharusnya, sebagai fakultas yang langka namun punya potensi, fakultas ini dikembangkan dengan baik, dan diberdayakan lebih baik lagi, dengan bantuan pihak-pihak terkait. Sehingga, benar-benar bisa mewakili Sumatera dalam mencetak calon intelektual di bidang kelautan dan perikanan.

Peran Kampus Kurang

Namun, sayang sekali kenyataannya berbeda dari harapan. Fakultas yang seharusnya bisa menjadi menjadi salah satu ikon untuk provinsi ini malah kalah saing dengan sebuah apartemen mewah yang katanya menjadi kebanggaan orang Melayu. Awalnya, saya sangat bangga menjadi bagian dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dengan menjadi mahasiswanya. Awalnya, saya berharap dengan keberadaan satu-satunya itu di daerah yang kata orang “kaya” ini, hal tersebut membuat orang –orang yang menjadi bagian dari sivitas akademika di “Kampus Biru”, khususnya mahasiswanya, bisa berbangga hati. Memang ini masuk di akal, mengingat potensi sumber daya kelautan di wilayah ini layak untuk dikembangkan. Karena upaya pengembangan potensi sumber daya kelautan ini memang tidak melulu menjadi urusan pemerintah setempat, namun bisa melalui kerja sama dengan para ahli di kampus, terutama dengan mahasiswanya yang notabenenya merupakan generasi yang akan menggantikan orang–orang yang berada di pemerintahan sekarang. Tapi, kenyataan tak selalu sama seperti yang dibayangkan, meskipun apa yang dibayangkan itu sesuai dengan fakta dan logika.

Entah ada apa di balik semuanya. Kampus yang katanya hanya satu-satunya negeri di Sumatera ini menjadi kampus mati. Hampir tidak terdengar gaungnya sama sekali. Tujuan-tujuan yang ada di beberapa skripsi mahasiawa untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan nelayan sepertinya hanya tinggal di secarik kertas dalam kumpulan-kumpulan kata setebal puluhan halaman. Setelah menjadi alumnus, kembali menjadi masyarakat biasa, keberadaan kampus Faperika menjadi memprihatinkan. Orang pun sempat bertanya, apa perikanan punya fakultas sendiri? Faktanya, memang ada. Tetapi, kenapa hanya fakultas pertanian yang lebih dikenal masyarakat? Hal ini karena fakultas itu mengekspose kegiatan-kegiatan, penelitian, dan karya cipta yang bermanfaat untuk masyarakat.

Namun, diharapkan, setelah adanya gebrakan-gebrakan dari para calon intelektual muda seperti gebrakan dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau dengan ide nata de pina-nya yang dipublikasikan dengan memanfaatkan artis, pihak-pihak lain yang memiliki kemampuan yang sama bisa mengekpose hal-hal seperti itu juga, khususnya dalam hal ini pihak-pihak dari ilmu perikanan dan ilmu kelautan. Semoga, setelah itu atau di masa yang akan datang, kita bisa melihat iklan layanan yang biasanya hanya menyampaikan pada masyarakat pesan untuk gemar makan ikan kemudian bertambah dengan iklan layanan masyarakat yang menyampaikan pesan tentang berbagai potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Misalnya, berbagai macam pengolahan dari alam perikanan atau kelautan yang menghasilkan berbagai sumber pangan baru yang tentunya berguna bagi masyarakat. Meskipun “Gemar Makan Ikan” merupakan program yang diutamakan pada Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), tentunya DKP tidak akan melarang ekspose dan sosialisasi berbagai macam potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada pula, yang bisa berguna untuk kepentingan rakyat. Semoga niat baik ini mendapat dukungan dari berbagai pihak dan dapat terealisasikan. Amin ***

Tulisan ini pernah dimuat di koran harian Riau Mandiri dan web site www.riaumandiri.net untuk kolom Opini pada tanggal 31 mei 2008

Oleh: Ahmad Yunus (Editor Sindikasi Pantau di Ende, Flores)

WOLOWARU adalah sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Kelimutu, Ende, Pulau Flores. Desa ini cantik. Airnya segar dan banyak pohon. Wolowaru menjadi tempat istirahat bagi para pesiar. Baik yang hendak ke Maumere maupun ke Ende.

Di sini, ada sebuah warung makan, namanya, Jawa Timur. Jagoannya, soto dan goreng ayam. Pemiliknya, Sucahyo Lukito. Perawakannya sederhana. Memakai kaos belel. Celana pendek. Dan sandal jepit.

Pagi itu, Selasa, 29 April 2008, beberapa pelanggannya tengah makan lahap di warung makannya. Beberapa sopir juga terlihat membakar rokok kretek. Di samping kiri kanan warung terdapat toko yang menjual aneka barang sehari-hari.

Sehari-hari, Sucahyo Lukito bekerja di belakang warung makan itu. Memang, ia bukan juru masak warung makan itu. Tapi bersama 123 orang pekerja lainnya mengolah kacang mete. Dari memecah batok gelondong mete hingga menyajikan mete dalam bentuk cemilan. Ia membangun sebuah usaha dagang dengan bendera Nusa Permai.

Sucahyo Lukito mengolah mete organik dalam bentuk kernel putih dan kacang garing. Prosesnya melalui pematangan oven hingga 12 jam dengan suhu panas mencapai 45 derajat celcius. Mete organik ini pun langsung terasa renyah, manis dan gurih.

“Sudah lulus uji laboratorium dari Jerman. Metenya diperiksa apa ada bakteri dan virusnya, nutrisinya bagaimana,” kata Sucahyo Lukito kepada saya.

Kantornya kecil. Lantai keramik putih. Mesin pendingin udara menyala memberikan sedikit kesejukan. Laptop terongok di sudut meja kerjanya. Ia juga mengoleksi produk-produk organik mete dunia. Dari India hingga Kanada.

Ia mengecek olahan kacang mete di laboratorium Ifmulm atau Institut für Mikrobiologie Dr. Rolf Bäuerle. Hasilnya, mete organik ini layak dikonsumsi dan sehat.

Ini adalah salahsatu syarat agar metenya bisa masuk pasar perdagangan Eropa maupun Amerika. Selain itu, ia juga mendongkrak nilai cemilan metenya dengan sebuah sertifikat organik internasional dari IMO atau Institute for Marketecology untuk pengolahan dan pemasaran produk organik.

Setiap tahunnya ia mengeluarkan uang sebesar 1600 Euro atau Rp 20 juta untuk memperpanjang sertifikasi tersebut. IMO melakukan pengecekan di lapangan. Dari mulai kebun mete yang berada di Maumere, Sikka, Ngada hingga di Ilepadung, Flores Timur. Termasuk memeriksa kebersihan pengolahan mete di belakang warung makan Jawa Timur di Wolowaru, Ende itu. Tujuannya sama, untuk memastikan mete itu bersih dan bebas dari kontaminasi kimia.

Perkebunan mete ini telah mendapatkan sertifikasi organik. Ada sekitar 600 petani mete organik dan menghasilkan sekitar 240 ton setiap panen. Pulau Flores kaya dengan ragam komoditas rempah-rempah.

Bagian Flores Barat menjadi basis perkebunan kopi. Sementara di bagian utara hingga timur menjadi basis komoditas rempah-rempah lainnya. Seperti hamparan perkebunan jambu mete di Larantuka, Flores Timur.

“Flores itu terlalu kaya. Apa yang tidak ada di Flores ini. Hanya terarah atau tidak. Flores ini bisa makmur. Kaya sekali. Itu baru mete, belum kopi, vanili, coklat, kopra. Tapi bagaimana itu,” katanya seperti hendak menggugat.

Tak jauh dari ruang kerjanya, beberapa perempuan tengah sibuk bekerja membersihkan mete hingga menjadi kernel berwarna putih. Menggunakan kuas untuk mengupas potongan kulit ari mete yang sudah kering. Mete-mete itu diperiksa satu persatu seperti seorang antropolog yang tengah membersihkan tulang belulang Dinosaurus.

FLORES adalah salahsatu pulau besar di Nusa Tenggara Timur. Saat ini Nusa Tenggara Timur tergolong provinsi miskin di Indonesia. Diperkirakan penduduk miskinnya sebanyak 30.74 persen. Sisanya Papua 41.80 persen, Maluku 34.78 persen dan Gorontalo 32.12 persen. Nusa Tenggara Timur juga punya masalah besar lainnya seperti wilayah Indonesia kebanyakan, korupsi.

Sebuah yayasan nirlaba, Swisscontact dari Swiss melakukan sejumlah penelitian soal kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Ia mulai bekerja di Pulau Jawa dan mendirikan sekolah politeknik di Bandung pada tahun 1970an. Saat ini, Swisscontact telah bekerja di 30 buah negara Dunia Ketiga.

Swisscontact hendak mencari tahu bagaimana memerangi kemiskinan penduduk di Pulau Flores ini. Dan komoditas mete Flores menjadi jalan keluarnya. Penelitian dan aktivitas Swisscontact di Flores ini sempat disampaikan melalui sebuah seminar di hotel berbintang di Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Nasional, Departemen Pertanian, Kementerian Daerah Tertinggal, maupun berbagai organisasi donor internasional seperti United States Agency for International Development hingga World Bank.

Swisscontact mengembangkan sistem pertanian dan perdagangan organik. Ia memetakan perkebunan organik di Flores ini. Menceritakan strategi dan pengembangan organik pada petani, pelaku usaha, bank dan pemerintahan Flores.

Tak mudah menceritakan dan menerapkan organik. Pengembangan organik secara serius di Indonesia tidak ada. Ini membuat Indonesia tidak masuk dalam jajaran perdagangan organik internasional. Padahal, Indonesia menghasilkan banyak komoditas rempah-rempah yang bisa mengisi perdagangan internasional. Organik terbilang makhluk baru di Indonesia. Ia tidak dikenal oleh pemerintah apalagi oleh para petani saat ini.

Semasa pemerintahan rezim Orde Baru, Soeharto mengembangkan konsep Revolusi Hijau dalam pertanian. Lahan-lahan pertanian dipaksa untuk mendongkrak perekonomian negara. Dari mulai lahan persawahan, kelapa sawit, beras hingga sayuran.

Revolusi Hijau melibatkan penggunaan pupuk kimia, dari Urea, Peptisida hingga DDT. Soeharto juga mendirikan pabrik-pabrik pupuk kimia besar dan mengundang investor asing untuk mengembangkan benih-benih transgenik.

Penggunaan kimia ini membuat lahan pertanian Indonesia rusak dan keras. Tanah menjadi kering dan membatu. Kimia ini juga membuat hama menjadi lebih ganas dan kebal sekaligus bandel dari pembasmi hama kimia biasa.

Dampak buruk lainnya adalah Indonesia banyak kehilangan benih lokal. Dan membuat jutaan petani semakin terpuruk akibat ketergantungan pada pupuk dan benih-benih pertanian. Tak jarang Orde Baru juga melakukan kekerasan untuk memaksa para petani menggunakan pupuk Urea untuk lahan persawahannya.

Sampai sekarang orientasi pengembangan pertanian Indonesia tidak jelas. Pemerintah masih suka mengimpor beras. Sekolah-sekolah pertanian banyak kehilangan muridnya. Siapa pemuda sekarang yang berkeinginan menjadi seorang petani?

Aridito Prihananto tahu betul sejarah kelam ini membekas dalam benak birokrasi dan petani. Organik tidak sekedar mengharamkan penggunaan kimia saja. Namun organik juga membicarakan sebuah mekanisme pasar baru, keterbukaan dan keadilan perdagangan.

“Ini butuh perjuangan. Perlu dukungan dari pemerintah. Petani mau, tapi pemerintah tetap jual pupuk, ya bagaimana?,” katanya.

Saat ini, Aridito Prihananto bekerja di Swisscontact sebagai senior consultant for quality control. Setiap hari ia melakukan pendampingan di pengolahan mete organik, milik Sucahyo Lukito ini.

Organik membutuhkan sejumlah syarat ketat. Menurutnya, lahan-lahan pertanian perlu konservasi hingga tiga tahun lamanya. Tujuannya agar lahan pertanian tersebut menjadi bebas kimia atau rendah kimia.

Ia sudah enam tahun tinggal di Flores ini untuk melakukan sejumlah penelitian komoditas rempah-rempah. Termasuk mengembangkan pertanian organik Jambu Mete. Saat ini, menurutnya, baru empat kelompok tani yang sudah mendapatkan sertifikat organik dari IMO.

Rencananya ada dua kelompok tani lagi di Larantuka yang masih dalam proses konversi sertifikasi. IMO mencatat secara detail lahan-lahan perkebunan petani itu. Termasuk melakukan wawancara terhadap para petaninya untuk mengetahui bagaimana mereka bekerja merawat kebun metenya itu.

Swisscontact membantu dan mendampingi petani dengan membentuk kelompok-kelompok kecil itu. Idealnya satu sertifikat organik mencakup luas lahan sebesar 80 hektar. Namun saat ini tiap satu kelompok baru menampung 30 hingga 35 petani. Dengan luas lahan tiap kebun mencapai 1 hingga 1.5 hektar. Lahan ini kebanyakan lahan keluarga atau ulayat.

“Pemerintah membantu pendanaan sertifikasi awal. Selanjutnya pembeli dan petani yang melanjutkan,” katanya.

Para petani tidak mungkin membeli sertifikat organik itu secara pribadi karena cukup mahal. Indonesia belum memiliki satu lembaga yang menyediakan sertifikat organik internasional. Beberapa lembaga sertifikat lokal, seperti Biocert di Bogor hanya mengeluarkan sertifikat organik secara nasional.

Tiap kelompok petani mete kemudian mendirikan sebuah kantong pendanaan bersama melalui ecofund. Petani dan pembeli, macam Sucahyo Lukito, menyisihkan uang setiap penjualan dan pembelian tiap kilogram hasil panen mete. Saat ini, harga satu kilogram gelondong mete kering di petani senilai Rp 8500. Dan sudah termasuk dana ecofund sebesar Rp 500.

Para petani, menurutnya, harus kerja keras dan mau belajar tentang organik. Untuk pendampingan dan pengawasan, kemudian membentuk satu sistem pengendalian internal. Di sini melibatkan para petani dan koordinator lapangan. Fungsinya untuk menjaga kualitas mete dan mengatasi semua persoalan di lapangan. Misalnya, berdiskusi mengenai pencegahan hama secara alami dan sebagainya.

“Tidak boleh ada penyimpangan. Sudah empat tahun ini ada kekurangan tapi tidak parah. Salah prosedur saja. Masalah pencatatan. Prediksi ini lima ton, misalnya. Harus jual lima ton jangan sampai enam ton. Satu ton darimana? Yang tercatat kan lima ton?,” katanya.

Pengawasan dari pihak luar datang dari tim IMO setiap tahun. Ia akan berkunjung secara mendadak dan acak pada perkebunan mete itu.

Flores menghasilkan ribuan ton gelondong mete setiap panen. Ini membuat negara-negara dan pedagang pengolah mete internasional masuk ke Flores. Para pedagang ini kebanyakan datang dari India.

Maklum saja, saat ini India menjadi negara terbesar pengekspor olahan mete untuk perdagangan dunia. Walau, sebagian besar mete itu datang dari perkebunan mete di Flores ini.

India mampu memborong komoditas mete ini karena dana belinya besar. Sucahyo Lukito dan pedagang olahan mete lokal lainnya tak sanggup bersaing dengan pedagang India itu. Para pedagang India biasaya mulai wara wiri di Flores pada bulan Juli hingga Desember.

Mereka melakukan penawaran langsung untuk menekan harga mete dengan para petani. Pasar perdagangan mete juga disibukkan dengan para tengkulak yang jauh-jauh hari sudah memberikan sejumlah uang pada petani mete.

Pasar begini memang gelap. Dan tidak membedakan antara harga jual organik maupun non organik. Panen mete melimpah namun pembeli lokal tak sanggup menyerap komoditas ini.

“India menguasai pasar. Dari Flores, ribuan ton ambil mete.Dia harus beli dan sistemnya kuota. Sekarang harus bersaing dengan India. Kalau tidak disikat semua. Semua dianggap non organik,” kata Aridito kepada saya.

Panen mete setiap tahun berlangsung pada empat bulan terakhir. Pembeli lokal, seperti Sucahyo Lukito harus memborong sebanyak mungkin hasil panen mete ini untuk kebutuhan pengolahan selama satu tahun. Kebutuhan pasar tinggi. Namun daya beli lokal rendah.

Ia memberikan kalkulasi gratisan titik terendah ekspor mete dari Flores ini. Minimal kebutuhan ekspor mete setiap bulannya satu kontainer atau sebesar 16 ton gelondong mete. Satu tahun mencapai 192 ton. Jika dikalikan dengan harga tiap satu kilo senilai Rp 9000 saja membutuhkan uang segar senilai Rp 1.7 miliar.

Titik ekspor maksimal Flores, menurutnya, mampu mengirim gelondong mete kering hingga 800 ton setiap tahunnya atau senilai Rp 7.2 miliar. Di Larantuka, Flores Timur saja hasil panen mete tiap tahun mencapai 20 ribu ton mete atau senilai Rp 1.8 miliar!

Perputaran uang pada jalur bisnis mete memang besar. Tidak menutup kemungkinan perdagangan dari komoditas mete saja bisa mendongkrak perekonomian Flores. Termasuk ikut memperbaiki perekonomian para petaninya.

Tak perlu warga Flores berbondong-bondong menjadi tenaga kerja untuk Malaysia hingga Arab Saudi. Apalagi menjadi pengangguran dan ikut menambah beban kemiskinan saja.

“Pemerintah saja tidak mengambil pajak dari sana. Retribusi juga tidak. Padahal nilainya besar. Dan pajak dan retribusi ini akan kembali pada rakyat lagi,” katanya.

Melawan kemiskinan dengan jambu mete adalah salahsatu pengabdian dan perjuangan Swisscontact. Namun, menurut Yadi Suriadinata dari Winrock International kepada Andreas Harsono dari Pantau mengatakan dalam sebuah seminar “amunisinya (Swisscontact) terlalu kecil” untuk menghadapi “masalah begini besar.”

Masalah kemiskinan, mau tidak mau, membutuhkan infrastruktur dasar macam jalan dan pelabuhan serta fasilitas berupa kredit, pemerintah dan sebagainya.

“Bank masih melihat sisi anggunan. Kita bangun bisnisnya. Tapi mau enggak bank ikut rencana bisnis kita. Kalau anggunan mencukupi bank mau mengeluarkan. Kalau tidak cukup ya dikeluarkan secukupnya. Kalau koperasi terlalu kecil,” kata Sucahyo Lukito.

Ia mengaku tidak mengerti bagaimana mekanisme sebuah bank berjalan. Baik untuk memberikan modal maupun kredit usaha. Namun, beruntung dirinya mendapatkan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebesar Rp 900 juta.

Dana ini, menurutnya bisa menutupi hutang pinjaman modal awal usaha pengolahan mete. Ia sudah banyak mengeluarkan uang untuk terjun di bisnis pengolahan mete ini. Tahun ini, perusahaanya, Nusa Permai menargetkan pembelian gelondong mete kering sebanyak 400 ton. Pada tahun sebelumnya hanya sanggup mengolah mete sebanyak 68 ton saja.

“Jangan sampai gagal. Saya fokus ke bisnis mete saja,” katanya yang telah merintis pengolahan mete mulai tahun 2006 ini.

SAYA melihat bagaimana pengolahan mete di Nusa Permai ini berjalan. Sucahyo Lukito menunjukkan keahliannya memecah batok gelondong mete. Di ruang seluas 3 x 8 meter persegi berjejer alat pemecah batok gelondong mete itu.

Di ruangan ini pertama kali pengolahan mete berjalan. Kemudian masuk ruang oven pertama untuk mengelupaskan kulit ari mete yang berwarna merah. Selanjutnya tahap pemisahan antara mete yang pecah dan utuh, kecil dan besar.

Di ruang terpisah mete-mete ini masuk tahap pembersihan, pematangan ulang dan proses pengepakan. Para pekerjanya meneliti setiap biji mete untuk mendapatkan kualitas yang bermutu.

Ia sudah jatuh cinta dengan mete organik ini. Walau bisnis mete non organik pada tahun 1997 dan 1998 pernah terpuruk akibat lonjakan dollar. Perekonomian Indonesia ambruk hingga pelaku usaha kecil macam Sucahyo Lukito dari Desa Wolowaru, Ende, Flores ini jatuh.

Waktu itu ia sempat menjual gelondong mete kering pada pedagang Surabaya dan Jakarta untuk ekspor ke India. Penjualan metenya mencapai 340 ton. Ia berhenti setelah pedagang India itu turun gunung hingga ke perkebunan-perkebunan mete di Flores ini. Tahun 2005 ia bertemu dengan Swisscontact dan kemudian mendorongnya untuk terjun dipengolahan mete organik ini.

“Waktu itu saya sama sekali tidak mengenal organik. Saya pesimis saja dengan organik itu. Saya bilang nonsens. Kalau mau jual organik kapan dapat keuntungan. Tapi organik ini tidak ada persaingan. Terbuka tidak gelap. Ada kontrak jual beli. Kemudian saya tertarik sendiri,” katanya.

Ia menilai sistem dagang organik ini lebih adil. Semua pelaku dari hulu hingga hilir tahu proses dan bagaimana produknya itu berjalan. Sistem ini juga berpihak pada petani karena ikut terbantu dengan harga yang cukup tinggi ketimbang mete non organik. Selain itu, menurutnya, sistem pertanian organik sehat dan tidak merusak lingkungan.

Ia mengambil keuntungan dari penjualan mete organik ini sebesar 20 persen. Setiap hari ia mengolah mete hingga 1.5 ton. Harga penjualan dan pembelian mete organik ini juga mengikuti harga pasar non organik. Namun bedanya, mete organik ini lebih tinggi sebesar 30 persen dari nilai mete non organik.

Ia memasok jenis kacang mete kernel putih ke perusahaan Big Tree Farm di Amerika dan Flores Farm yang berada di Jerman. Big Tree Farm membeli kernel sebesar Rp 72 ribu tiap kilogramnya. Sementara Flores Farm membeli kernel sebesar Rp 99 ribu tiap kilo.

Harga ini belum termasuk ongkos pengiriman dan pengemasan. Ia menilai ongkos produksi ekspor mete ini tergolong besar. Tiap satu kilo biaya ongkos produksi jatuh pada harga Rp 23200. Setiap tanggal 20 rata-rata ia mengirim mete olahannya sebanyak 15 ton. Kapal ekspedisi membawa metenya dari Maumere hingga Bali. Dan kemudian menuju Amerika dan Eropa.

Modal menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha pengolahan mete. Produksi mete tiap tahun melimpah. Namun perbankan belum melihat ini sebagai peluang untuk memberikan bantuan dana permodalan.

Petani mengalami kesulitan untuk mengajukan pinjaman termasuk juga para pengusaha olahannya. Anggunan bank terlalu berat. Tiap bulan, jika meminjam dana sebesar satu miliar, mencapai Rp 12 juta. Sementara uang masuk dari hasil penjualan pihak luar datang belakangan.

Beban lainnya tak jarang para petani organik ini sudah terdesak untuk meminjam uang atau sebagai uang talangan. Sucahyo Lukito harus siap mengeluarkan uang pinjaman itu kepada petani organik.

Setiap akhir pekan ia mesti mengeluarkan gaji untuk karyawan sebesar Rp 8 juta. Ditambah dengan beli plastik, bahan baku, listrik, dan elpiji, total jenderal mencapai 40 hingga 42 juta. Ongkos operasional sebesar ini di Flores tergolong tinggi.

Namun ia tetap yakin dan bersemangat bahwa ongkos tiap bulan ini masih dapat tertutupi dengan penjualan mete organik ke luarnegeri. Permintaan pasar tergolong tinggi. Rencananya ia menambah jumlah karyawan hingga 100 orang lagi.

“Di sini perusahaan cari orang. Saya cari orang dari rumah ke rumah. Dan ngajak anaknya ngupas jambu mete. Selang dua minggu baru ada pekerja,” kenangnya.

Ia sudah tinggal di Wolowaru selama 25 tahun. Ia tahu persis bagaimana kondisi warga di Wolowaru ini. Sangat sulit mencari uang di Flores. Beras menjadi kebutuhan mahal dan istimewa.

Pekerjanya banyak yang buta huruf. Termasuk berstatus janda yang suaminya tak kembali setelah tiba di Malaysia. Ia tidak memberikan syarat ijazah untuk melamar menjadi seorang pekerja. Namun, paling penting pandai dan mau kerja keras.

Manajemen Nusa Permai memberikan gaji sesuai kemampuan mereka mengolah mete. Tiap satu kilo mete dihargai senilai Rp 7000. Tiap hari dapat jatah makan satu kali. Bekerja dari jam 7.00 hingga pukul 17.00. Ia juga memberikan ijin jika para pekerjanya mau mengambil beras atau kebutuhan sehari-hari di toko milik istrinya itu.

“Ada bantuan buat biaya sekolah, beli baju, beli lipstik, ya kelihatan normal saja. Saya bangga melihat anak buah saya dapat beli beras satu karung. Mereka tinggal di daerah gunung di bawah lembah-lembah. Dan untuk pertanian kalah sama kera. Tanam jagung disikat sama kera,” katanya.

Ia tengah mengembangkan produk mete dalam bentuk selai kacang mete. Untuk kebutuhan gula, ia memesan gula semut merah dari Jogjakarta. Ini termasuk organik karena bahan bakunya dari sari pohon Kelapa atau Enau. Pengemasan juga dalam bentuk kaleng dan mencantumkan label sertifikasi IMO. Ia tengah berusaha keras untuk membuka pasar organik tingkat lokal.

Maret 2008 lalu ia mendapatkan kesempatan juga pengalaman berharga. Produk olahan dari Wolowaru, Pulau Flores ini masuk dalam sebuah pameran pangan organik Internasional di Jerman. Ia memiliki kesempatan untuk melihat pertanian dan supermarket organik Frankfurt.

Pameran terbesar dunia ini diikuti dari semua negara. Mulai dari negara Ethiopia, Kuba, India, Jepang, Malaysia, Swiss, Kanada dan peserta baru, Indonesia. Dari komoditas kentang, telur, sabun mandi, babi hingga sapi.

Indonesia cuma satu produk saja, ya mete dari Flores ini. Ia senang melihat pasar organik dunia ini, namun sedih melihat peserta dari Indonesia cuma satu orang dari desa Wolowaru ini. Padahal, menurutnya, semua komoditas organik dunia ini ada di Indonesia.

“Organik pasar masa depan. Saya tidak habis pikir mengapa kerupuk bikinan Sidoarjo kok labelnya Thailand. Saya tahu itu. Indonesia butuh waktu 100 tahun lagi,” katanya sambil menghela napas.

Setelah 20 tahun lebih, Grameen telah menjadi lembaga yang sangat mandiri. Para peminjam Grameen menguasai 93 persen total ekuitas bank, hanya 7 persen dimiliki pemerintah Bangladesh. Jumlah peminjam mencapai 2,6 juta orang yang 95 persennya adalah perempuan.

Akhir Oktober 2006, saya tertarik mengikuti rangkaian berita berita penganugrahan Nobel Perdamaian kepada Muhammad Yunus dari Bangladesh atas jasanya mengembangkan Grameen Bank (Bank Pedesaan), program kredit mikro untuk rakyat miskin. Bulan lalu, ketika pulang ke Jakarta, senang sekali menemukan buku tentang Grameen Bank.

Membaca buku ini seperti bukan membaca biografi ataupun sebuah kisah nyata. Saya pikir saya membaca sebuah fiksi. Kisah orang-orang yang berintegritas tinggi dalam usahanya memperjuangkan suatu ide gemilang yang idealis yang tentunya tidak semudah membalik telapak tangan.

Muhammad Yunus lahir dan besar di Chittangong, kota pelabuhan teramai di Bangladesh. Ayahnya seorang muslim yang taat, pengrajin perhiasan. Ibunya seorang yang berdisiplin tinggi. Sejak kecil Yunus dan saudara-saudaranya gemar membaca apa saja. Selepas lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Chittagong – salah satu universitas yang disegani di anak benua India, Yunus menjadi dosen di almamaternya. Setelah beberapa tahun mengajar, tahun 1965 dia mendapat beasiswa fullbright di AS untuk studi Ekonomi Pembangunan sampai mendapat gelar PhD.

Masa-masa ia menuntut ilmu disana adalah masa-masa politik yang panas di negrinya, perang Pakistan– Bangladesh. Pada 16 Desember 1971, Bangladesh merdeka dengan banyak korban jiwa, dan perekonomian hancur. Yunus memutuskan pulang untuk ikut membangun kembali negaranya.

Sepulangnya ke Bangladesh, ia menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas Chittagong. Perjalanan dari rumah ke tempat mengajarnya setiap hari,melewati desa Jobra, dimana pemandangan yang terlihat adalah lahan-lahan tandus dan penduduk desa yang miskin. Tahun 1974 bencana kelaparan semakin meluas di Bangladesh.

Ia bukan tipe akademisi yang hanya mengajar dan bekerja di ruangan. Baginya teori-teori yang diajarkan kepada mahasiswanya harus bisa menjawab pemandangan lahan tandus, kemiskinan dan kelaparan. Usaha pertama yang ia lakukan adalah mengajukan proposal menanam padi varietas unggul serta memperbaiki sarana irigasi. Ia, rekan dosen dan mahasiswa nya turun langsung ke sawah sebagai relawan.

Tahun 1976 ia  dan mahasiswanya mengunjungi langsung rumah seorang perempuan miskin pengrajin bambu di Jobra. Perempuan itu tidak memiliki uang lebih dari 22 sen. Bambu dipinjamnya dari perantara kemudian ia mendapatkan sisa penjualan dikurangi harga pinjaman yang jumlahnya sangat sedikit, hanya 2 sen. Pilihan lain bagi mereka adalah pinjam modal ke rentenir yang akan lebih berat lagi pengembaliannya. Yunus kemudian menugaskan mahasiswanya mengumpulkan data pengrajin-pengrajin sejenis. Ada42 orang dengan keseluruhan pinjaman sebesar 27$.

Yunus terkesima, karena penderitaan orang-orang itu hanya karena uang 27$. Menurutnya, pengrajin-pengrajin itu bukanlah orang yang bodoh atau malas. Mereka miskin karena tidak ada bantuan kredit kaum miskin dari lembaga finansial formal, dan telah diambil alih oleh rentenir. Yunus memulai kredit mikronya dengan memberikan pinjaman 27$ tersebut dari kantongnya sendiri.

Hari-hari berikutnya ia menemui manager salah satu bank pemerintah terbesar di negri itu. Ia mengemukakan maksudnya agar bank tersebut meminjamkan uang kepada pengrajin-pengrajin miskin. Bagi si manager, hal itu hanya ide konyol. Pinjaman dalam jumlah kecil bahkan tidak mampu menutup biaya dokumen pinjaman.

Mereka berdebat. Bagi Yunus, sistim perbankan yang mengharuskan deposan mengisi berbagai macam dokumen bagi rakyat Bangladesh yang saat itu 75% masih buta huruf adalah hal yang tidak adil. Si manager tidak bisa memberi keputusan. Yunus kemudian menemui manager yang lebih tinggi. Debat yang sama terulang lagi, tapi akhirnya manager regional ini akan mengajukan permintaan Yunus ke tingkat pusat. Bank akan memberikan pinjaman $300 dengan Yunus sebagai penjaminnya.

Perlu waktu enam bulan sampai proposal pinjamannya akhirnya disetujui. Hasilnya cukup mengejutkan, pembayaran kembali pinjaman oleh para peminjam tanpa agunan ini jauh lebih baik ketimbang mereka yang pinjamannya dijamin oleh asset. Inilah awal Grameen Bank . Saat itu Yunus buta menjalankan Bank. Ia belajar sambil berjalan.Ia dan mahasiswa-mahasiswanya mengembangkan pinjaman melalui kelompok-kelompok peminjam.

Setelah 20 tahun lebih, Grameen telah menjadi lembaga yang sangat mandiri. Para peminjam Grameen menguasai 93 persen total ekuitas bank, hanya 7 persen dimiliki pemerintah Bangladesh. Jumlah peminjam mencapai 2,6 juta orang yang 95 persennya adalah perempuan. Kredit yang dikucurkan sejak berdiri mencapai 3,9 miliar $ dan sebesar 3,6 miliar $ telah dibayar kembali dengan tingkat pengembalian sebesar 98%. Grameen Bank telah berhasil meningkatkan kesejahteraan dan terutama kemandirian para peminjamnya yang awalnya sangat miskin hingga dapat mengakses pendidikan, rumah dan sarana sanitasi. Sejak 1995 Grameen memutuskan untuk tidak lagi memnta pendanaan donor. Cicilan terakhir pendanaan donor dibayarkan tahun 1998. Grameen Bank juga telah ditiru di berbagai negara miskin maupun maju.

Perjalanan sukses Grameen Bank bukan tanpa rintangan. Budaya sendiri menjadi rintangan yang cukup berat, namun Yunus memiliki metodelogi dan kecakapan yang handal dengan menerjunkan mahasiswinya dalam mewawancarai perempuan-perempuan miskin desa dan melarang mahasiswinya berpakaian mencolok ketika terjun kedesa. Tidak mudah memberikan kepercayaan kepada perempuan dimana adat setempat masih membatasi ruang gerak perempuan. Grameen juga banyak ditentang oleh tokoh agama setempat karena dicurigai organisasi misionaris.

Para perempuan dilarang meminjam ke Grameen oleh tokoh agama

Yunus sering mengkritik badan-badan bantuan internasional di Bangladesh. Bank Dunia bahkan yang paling sering mendapat kritiknya. Bertahun-tahun Bank Dunia dan Grameen Bank berseteru dan adu pendapat. Perseteruan terbuka terjadi pada saat teleconference Hari Pangan Dunia 1986. Barber Conable, Presiden Bank Dunia menyatakan bahwa Bank Dunia memberikan dukungan keuangan kepada Grameen Bank. Yunus membantah dengan mengatakan bahwa Grameen Bank tidak pernah menginginkan atau menerima pendanaan Bank Dunia karena kami tidak suka dengan cara mereka berbisnis. Baginya cara kerja lembaga donor multilateral terhadap kaum miskin sangat salah arah.

Hal itu ia kemukakan berdasarkan pengalaman pribadinya ketika diminta membuat program serupa Grameen Bank di Filipina yang didanai oleh badan PBB mengirim staff ahlinya untuk meneliti proposal Yunus. Namun akibat ruwetnya birokrasi selama hampir 5 tahun akhirnya proyek itu tidak jadi terwujud. Padahal biaya ribuan dollar yang dikeluarkan untuk  gaji professional selama itu sudah bisa membantu ratusan keluarga miskin yang menjadi sasaran program tersebut.

Yunus memandang akar kemiskinan lain dari pandangan umum selama ini. Banyak yang menganggap orang menjadi miskin karena tidak terampil. Pemerintah, ornop dan konsultan-konsultan internasional biasanya membuat program pengentasan kemiskinan dengan memberikan pelatihan. Bagi Yunus hal itu tidak tepat. Orang miskin terbukti memiliki kemampuan bertahan hidup, jadi tidak perlu diberi pelatihan ketrampilan terlebih dahulu. Orang menjadi miskin karena tidak bisa menyisihkan hasil yang didapat dari kerja mereka. Yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah memberikan kredit.

Oleh kaum kiri Grameen dituduh merupakan konspirasi Amerika untuk menanamkan kapitalisme diantara kaum miskin dan bertujuan menghancurkan harapan bagi sebuah revolusi dengan merampok kemarahan kaum miskin.

Banyak sekali hal menarik tentang perjalanan Grameen Bank maupun sepak terjang Yunus mengkritisi sistem yang tidak berpihak pada kaum miskin yang diceritakan dalam buku ini. Asiknya juga diawal buku, penerbit menampilkan pengantar yang ditulis oleh Robert MZ LAwang, guru besar sosiologi Fisip UI. Isi pengantar yang berjudul Membongkar Kepalsuan untuk Mengatasi Kemiskinan ini cukup meringkas pemikiran dalam buku secara menyeluruh. (dys)

Setelah membaca buku ini, sempat kepikiran:

• Kisah Grameen  Bank seharusnya banyak memberikan inspirasi bagi Indonesia dimana data statistiknya menunjukkan 17,75 % penduduknya masih berada digaris kemiskinan. Bagi yang menganggap angka itu masih kecil, jangan salah, mungkin ada dua kali lipatnya yang berada tepat digaris kemiskinan yang sebentar lagi terjungkal jatuh ke bawah garis J.
• Kalau ingat prinsip Grameen Bank sepertinya banyak kesamaannnya dengan koperasi. Sistem ekonomi asli produk Indonesia yang super hebat, tidak kapitalis tidak juga sosialis. Tapi kemanakah koperasi saat ini?. Andaikan koperasi sukses mensejahterakan rakyat Indonesia sampai saat ini, tentu bung Hatta sudah jauh lebih dulu menerima Nobel Perdamaian.
• Di bagian buku yang menceritakan perseturuan antara Yunus dan Bank Dunia, dibeberkan segudang kritik terhadap Bank Dunia maupun lembaga-lembaga donor Internasional. Berhubung saat ini saya lagi bekerja untuk salah satu lembaga donor, sempat merenung membaca ini, saya masih menjadi bagian dalam sistem itu. Saya jadi teringat omongan salah satu rekan kerja yang sudah lebih dari 30 tahun malang melintang di lembaga donor internasional. Menurutnya program-program bantuan lembaga donor internasional seperti membeli sapi, lebih mahal harga talinya dibanding harga sapinya. Artinya kira-kira, biaya untuk menggaji profesionalnya lebih besar dari dana yang dikucurkan untuk bantuan

Sumber http://diyas.blogs.friendster.com/diyas/books/index.html

Semua jenis minyak nabati dapat digunakan untuk membuat biodiesel. Lemak hewani pun dapat digunakan sebagai bahan baku produksi biodiesel. Prosesnya sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang rumit dan mahal. Misalnya, pada awalnya biodiesel di Hongkong dibuat di dapur seorang “petualang” dengan menggunakan minyak jelantah (minyak goreng bekas) yang ia dapatkan dari restoran McDonald. Di Afrika biodiesel dibuat dari minyak biji jarak pagar (jatropha curcas) di pedesaan.

HARGA bahan bakar minyak (BBM) telah melambung. Tidak hanya bensin, melainkan juga minyak tanah. Dampaknya dapat dipastikan besar, juga pada rakyat miskin. Berita nelayan tidak dapat melaut karena tidak mampu beli solar, misalnya, sangatlah memilukan.

Tetapi menggerutu, memprotes dan memaki kebijakan pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah. Tugas kita semuanyalah, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan kebijakan itu, untuk berusaha mengelola dampak itu, yaitu memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positifnya, terutama dampak pada rakyat miskin. Usaha pengelolaan yang amat potensial ialah pengembangan biodiesel untuk mengurangi kebutuhan solar dan tungku hemat energi. Teknologi untuk keduanya telah tersedia.

Pada tahun 1811 Rudolf Diesel mulai mengembangkan sebuah mesin yang kemudian terkenal dengan nama mesin diesel. Bahan bakarnya ialah minyak nabati. Pada tahun 1900 dia memamerkan mesinnya yang menggunakan minyak kacang tanah 100% sebagai bahan bakarnya di World Exhibition di Paris. Pada tahun 1912 Diesel menyatakan, bahwa temuannya itu tampaknya tidak penting, tetapi di hari depan penggunaan bahan bakar hayati akan menjadi sama pentingnya seperti BBM. Ironisnya, setelah meninggalnya Diesel pada tahun 1913 mesin dieselnya diubah menjadi sebuah mesin yang menggunakan BBM.

Kini tampaklah kebenaran pernyataan Diesel. Dengan makin menipisnya cadangan BBM di dunia dan konflik yang berkepanjangan di wilayah produsen utama BBM pada satu pihak dan makin melambungnya kebutuhan minyak dunia pada pihak lain, menyebabkan melonjaknya harga minyak. Era minyak murah telah lampau. Kini bangkitlah kembali minat biodiesel. Untuk penggunaan biodiesel tidak perlu dilakukan modifikasi pada mesin diesel yang ada. Rudolf Diesel ternyata memang seorang visioner.

Semua jenis minyak nabati dapat digunakan untuk membuat biodiesel. Lemak hewani pun dapat digunakan sebagai bahan baku produksi biodiesel. Prosesnya sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang rumit dan mahal. Misalnya, pada awalnya biodiesel di Hongkong dibuat di dapur seorang “petualang” dengan menggunakan minyak jelantah (minyak goreng bekas) yang ia dapatkan dari restoran McDonald. Di Afrika biodiesel dibuat dari minyak biji jarak pagar (jatropha curcas) di pedesaan.

Produksi biodiesel pada dasarnya dilakukan dengan proses kimia yang disebut transesterifikasi. Dalam proses ini minyak direaksikan dengan alkohol dengan bantuan sebuah katalisator. Alkohol yang banyak digunakan ialah metanol, karena murah dan mudah didapat. Katalisatornya dapat sebuah basa atau asam. Yang umum digunakan ialah basa, yaitu NaOH atau KOH. Baik metanol maupun NaOH dan KOH harus diperlakukan dengan hati-hati. Metanol mudah terbakar dan beracun. Dia dapat menyebabkan kebutaan dan bahkan kematian. NaOH dan KOH sangat korosif dan akan menyebabkan luka yang parah, jika mengenai kulit. Hasil reaksi metanol dengan NaOH atau KOH ialah Na atau K-metoksida yang juga sangat korosif.

Untuk bahan baku produksi biodiesel pilihan pertama ialah pada biji atau buah tumbuhan yang sekarang tidak mempunyai nilai ekonomi, tidak memerlukan lahan yang subur dan pemeliharaan yang intensif. Salah satunya ialah jarak pagar yang sekarang tumbuh liar dan tidak dimanfaatkan. Di antara tumbuhan penghasil minyak produksi minyak jarak pagar termasuk tinggi, yaitu dapat mencapai 1892 liter minyak/ha/tahun. Hasil biodiesel ialah 0,8 x produksi minyak nabati, sehingga jarak pagar potensial dapat menghasilkan 0,8 x 1892 liter = 1514 liter biodiesel/ha/tahun. Produk sampingnya ialah gliserol yang banyak digunakan dalam industri farmasi, kosmetika, pasta gigi dan cat.

Ekonomi biodiesel sangat dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan. Di Amerika Serikat, Kanada dan Eropa bahan bakunya ialah hasil pertanian yang bernilai ekonomi tinggi, misalnya jagung, gandum dan kacang tanah. Karena itu biaya produksi biodiesel mahal. Biodiesel hanya dapat bersaing dengan minyak diesel, jika diberi subsidi oleh pemerintah. Kita harus menghindari pemberian subsidi pada biodiesel, karena jika ini kita lakukan, terjadilah lingkaran setan baru.

Ini akan terjadi jika bahan baku biodiesel ialah minyak kelapa, misalnya. Harga minyak kelapa di pasar lebih tinggi daripada harga solar baru. Jadi tanpa subsidi tak mungkin biodiesel dari minyak kelapa dapat bersaing dengan solar. Kita harus waspada dan segera protes, jika ada pabrik biodiesel yang diberi subsidi oleh pemerintah.

Agar dapat layak ekonomi kita harus memilih bahan baku yang mempunyai nilai ekonomi yang rendah, seperti biji jarak pagar, sehingga biaya produksi biodiesel rendah pula. Di Afrika dan India jarak pagar ditanam sebagai pagar sehingga tidak atau sedikit bersaing dengan tanaman pangan atau pakan ternak. Mesin yang sederhana telah dikembangkan untuk memeras minyak dari biji jarak pagar dan mengolahnya menjadi biodiesel. Kompor minyak jarak pagar untuk memasak juga sudah dikembangkan di Afrika. Kompor demikian membantu rakyat kecil untuk mendapatkan minyak tanah.

Tumbuhan lain yang juga tidak dimanfaatkan ialah jarak (ricinus communis). Produksinya 1413 liter minyak/ha/tahun, jadi potensial 1130 liter biodiesel/ha/tahun. Pada waktu Perang Dunia II balatentara pendudukan Jepang melakukan kampanye penanaman jarak. Mungkin sekali untuk produksi biodiesel atau/dan minyak pelumas. Di daerah penghasil karet, biji karet juga dapat dimanfaatkan untuk biodiesel. Demikian pula dapat dimanfaatkan biji kapas. Minyak jelantah mungkin juga merupakan bahan baku biodiesel.

Yang dapat membantu rakyat kecil pula ialah penggunaan tungku masak hemat energi dengan biomassa berupa kayu sebagai bahan bakarnya. Teknologinya telah dikembangkan. Tetapi di Indonesia penyebaran penggunaan tungku hemat energi masih terbatas. Sebuah tungku yang hemat energi dan murah ialah tungku untuk bahan bakar serbuk gergaji yang telah dikembangkan pada waktu Perang Dunia II.

Uraian singkat di atas menunjukkan banyak yang dapat dilakukan untuk mengelola dampak kenaikan harga BBM yang membantu rakyat yang terhimpit kenaikan harga BBM. Inilah sebuah tantangan bagi institut/fakultas teknologi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang energi untuk membantu rakyat kecil mengembangkan biodiesel dan kompor minyak jarak pagar untuk mengatasi kesulitan rakyat kecil mendapatkan solar dan minyak tanah.

Produksi dapat dimulai dengan mengumpulkan biji dari tumbuhan jarak pagar liar. Disusul dengan usaha penanaman agar produksinya dapat terjamin secara berkelanjutan dan sekaligus membantu gerakan rehabilitasi lahan kritis. Dengan menggunakannya sebagai bahan baku produksi biodiesel jarak pagar mendapatkan nilai ekonomi. Biodiesel itu akan memacu perekonomian rakyat kecil di pedesaan. Pemerintah daerah wajib menggariskan kebijakan untuk membantu rakyat. Misalnya, dengan memberi kredit usaha kecil untuk produksi biodiesel dan sosialisasi yang intensif penggunaan tungku hemat energi. Juga jaminan untuk membeli semua surplus biodiesel yang diproduksi oleh rakyat yang tidak terserap oleh masyarakat setempat.***

Penulis, Guru Besar Emeritus, pakar lingkungan hidup

Pendekatan partisipatif merupakan ciri khas LGSP dalam memberikan bantuan teknisnya. Pendekatan ini menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa dan mengejawantahkan konsep-konsep pembelajaran kontekstual melalui metode-metode fasilitasi yang efektif. Metode ini dikembangkan staf dan mitra LGSP dari berbagai pengalaman, baik nasional maupun internasional dan telah digunakan dalam program LGSP di berbagai lokakarya, seminar dan pertemuan dengan berbagai pihak.

Setelah diterapkan pada pelatihan bagi pemerintah lokal yang menjadi mitra, organisasi-organisasi masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan pemerintah pusat, metode ini selanjutnya diterapkan oleh mitra-mitra LGSP di lingkungan mereka sendiri.

Partisipasi Organisasi Masyarakat Warga dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Panduan Pelatihan

Panduan pelatihan ini ditujukan bagi para fasilitator dan pelatih yang melakukan pembinaan kemampuan masyarakat dan organisasi masyarakat warga berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Panduan ini menjelaskan tentang kerangka hukum bagi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah serta dalam siklus tahunan perencanaan dan penganggaran daerah. Dijelaskan juga bagaimana masyarakat dapat terlibat dan mempengaruhi rencana dan anggaran pemerintah daerah.

Sumber www.lgsp.or.id

Link download:

http://www.lgsp.or.id/teams/index.cfm?fuseaction=detail&id=15

http://www.lgsp.or.id/publications/index.cfm?fuseaction=pubdetail&ID=268