Takdapat dipungkiri bahwa selama ini sektor pertanian masih seperti 'anaktiri' dalam pembangunan nasional. Keberadaan petani sebagai pelakuutama masih dipandang sebelah mata, kehidupannya makin terpurukditengah-tengah beragam kebijakan pemerintah yang tidak memihak(kebijakan harga pupuk, harga gabah, dan sebagainya). Saat ini diPropinsi Banten jumlah penduduk miskin mencapai 1, 3 juta orang, atausekitar 16 persen dari seluruh penduduk. Ternyata sekitar 60-70 persenpenduduk miskin tersebut merupakan penduduk yang hidup di sektorpertanian.

Kalau ditelaah lebih jauh lagi, kondisi palingterpuruk dialami oleh petani padi, secara perlahan, kontribusi usahatani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga petani telah menurundrastis, yaitu dari 36,2 persen tahun 1980-an menjadi sekitar 13,6persen tahun ini. Selain itu, ternyata lebih dari 80 persen pendapatanrumah tangga petani kecil disumbang dari kegiatan di luar sektorpertanian, seperti dari dagang, buruh kasar dan ngojek. Maka tak heranjika sebagian anggota keluarga petani dari Kecamatan Cibaliung, Munjul,Panimbang, Malingping, Leuwidamar, Padarincang, Sepatan, Kronjo dansebagainya banyak yang mencari nafkah sebagai pekerja sektor informaldi kota-kota Cilegon, Tangerang, Jakarta, bahkan jadi TKI di luarnegeri.Karena usaha tani tidak menarik lagi, di beberapa desa diKecamatan Curug Kabupaten Serang, sebagian petani ngobyek atau 'beralihprofesi' menjadi pencetak batu bata. Pada bulan September 2006 yanglalu, sebagian keluarga mengkonsumsi nasi aking (nasi bekas yangdikeringkan) sebagai pengganti nasi, karena daya beli yang melemah,kemarau yang berkepanjangan menyebabkan usaha mereka terhenti.Sementara ratusan keluarga petani di Kecamatan Patia dan PagelaranKabupaten Pandeglang mengalami rawan pangan, akibat gagal panen padabulan Mei-Juni 2006 yang lalu.

Petani sudah lelah menjadi 'anak tiri', padahalselama ini petani tidak seperti kelompok masyarakat lainnya, yangsangat getol menyuarakan tuntutannya supaya pemerintah memperhatikanberbagai kepentingannya. Petani begitu sabar, jarang mendatangi gedungDPR atau DPRD, meskipun berbagai persoalan selalu menghinggapinya.Padahal anggota dewan yang terhormat bisa duduk di kursi dewan,sebagian besar adalah karena titipan suara petani. Tak dapat dipungkirisebagian besar pemilih, baik dalam pemilihan anggota legislatif,Pilpres atau Pilkada berasal dari petani dan anggota keluarganya.

Subsidi dan Insentif

Keberadaanpetani dan pertaniannya sangat penting bagi kelangsungan bangsa dannegara ini. Sulit dibayangkan, bagaimana jadinya jika petani secaraserempak mogok turun ke sawah dan ladang. Produksi padi nasional akanterganggu, ketahanan pangan akan terancam dan negara pun dihadapkanpada persoalan serius. Bagaimanapun tulang punggung atau pahlawanketahanan pangan sejati ialah para petani, yang lain hanya ikut nebengdan beken. Sebagai gambaran, saat ini penduduk Provinsi Banten mencapai9,1 juta jiwa, dengan konsumsi beras rata-rata per kapita per tahunmencapai 140 kg, sehingga jumlah beras yang harus diproduksi petaniBanten sekitar 1,274 juta ton.

Jika kemampuan petani tidakmencapai angka tersebut, maka kebutuhan beras tidak terpenuhi, berasmenjadi langka dan harganya akan meningkat. Padahal menurut staf ahliMenko Perekonomian, Mohamad Ikhsan, setiap 10 persen kenaikan hargaberas, akan menaikkan kemiskinan 1 persen. Dengan demikian jika hargaberas di Banten naik 10 persen, maka persentase kemiskinan akanmeningkat dari 16 menjadi 17 persen. Kalau harga beras naik 20 persen,maka persentase kemiskinan akan meningkat dari 16 menjadi 18 persen,dan seterusnya. Pada pertengahan September 2006 yang lalu, ketika hargaberas di Desa Cilaku Kecamatan Curug Kabupaten Serang mencapai Rp.3.700 – 4.000 per liter (setara dengan Rp. 4.625 – 5.000 per kg), sudahbanyak penduduk yang tidak sanggup membelinya, sehingga beralih ke nasiaking dengan harga Rp. 500 per liter (Rp. 625 per kg).

Di sisilainnya, ekonom Didik J. Rachbini mengemukakan, bahwa setiappeningkatan harga beras sebesar Rp. 1.000 per kg akan meningkatkaninflow dana ke pedesaan sekitar Rp. 33 triliun (tersebar untuk sekitar69.000 desa di Indonesia). Untuk Propinsi Banten, setiap kenaikan hargaberas Rp. 1.000 per kg, akan meningkatkan arus masuk dana ke pedesaansekitar Rp. 700 miliar, tersebar untuk sekitar 1.500 desa.

Dengandemikian persoalan tersebut menjadi dilematis bagi pemerintah, sepertibuah simalakama, jika harga beras dinaikkan maka jumlah penduduk miskinakan bertambah, sebaliknya jika harga beras ditekan maka kondisikehidupan petani akan makin terpuruk. Saat ini kondisi nilai tukarpetani makin merosot, hal itu terjadi karena harga beras mengalamistagnasi dan jauh di bawah perkembangan harga barang yang dikonsumsipetani.

Sementara beberapa waktu yang lalu, Bank Duniamenyatakan bahwa tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh hargaberas, sehingga untuk itu harus dilakukan stabilisasi harga beras.Caranya antara lain dengan membanjiri pasar domestik dengan berasimpor, supaya harga domestik dapat ditekan. Sulit dibayangkan bagaimanakondisi petani di Banten, jika di pelabuhan-pelabuhan di Kota Cilegonberdatangan kapal-kapal asing yang memuat beras impor. Kenyataannyatahun ini pemerintah pusat masih mengimpor 210 ribu ton beras. MenurutKepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, AchmadSuryana, dari seluruh produksi beras nasional yang mencapai 32 jutaton, angka impor tersebut 'hanya' di bawah satu persen dan tidakberarti banyak.

Persoalannya bukan hanya pada sedikit-banyaknyajumlah impor, namun munculnya berita impor beras tersebut secarapsikologis bisa menurunkan motivasi petani, karena setiap kenaikanangka impor berarti terjadinya penurunan harga beras lokal. Denganmenurunnya harga beras maka 'mimpi' petani tentang kehidupan yang layakakan semakin jauh.

Kebijakan pemerintah mengenai perberasannasional, baik mengenai dukungan sistem produksi, diversifikasi, danperlakuan pascapanen memang sudah cukup memadai, sebagai contoh InpresNomor 13/2005 mengatur hal tersebut. Namun menyangkut 'politik hargaberas' pemerintah terkesan tidak mampu menjamin harga jual beraspetani. Hal ini merupakan persoalan sistemik, sejarah mencatat, padatahun 1950-an, kabinet seringkali jatuh karena ketidakberdayaannyadalam mengatasi kenaikan harga beras.

Lalu bagaimana dengankondisi petani Banten jika faktanya seperti ini. Untuk meringankanbeban petani ada baiknya Pemda Provinsi Banten tetap memperhatikaninsentif dan subsidi. Insentif misalnya dalam bentuk kenaikan hargadasar gabah, penyediaan sarana produksi, pemberian kredit dengan bungamurah, pengembangan infrastruktur pedesaan, reforma agraria, mendorongterbentuknya asosiasi petani padi dan database padi. Sedangkan subsidi,terutama ditujukan untuk konsumen beras yang miskin, sehingga kebutuhanberas penduduk miskin tetap terpenuhi