Pencarian | 0 Komentar

Satuan Kerja PNPM Mandiri sampai saat ini belum menemukan struktur konteks pendampingan yang diharapkan. Lewat ToT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, akan dipikirkan bagaimana cara membentuk seorang trainer pemberdayaan yang berbeda dari trainer yang lain.

Demikian yang disampaikan Prabowo dari Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Satker PNPM Mandiri), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen PMD), saat membuka secara resmi Pelatihan bagi Pelatih (ToT) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Ditjen PMD, Institute of Good Governance and Regional Development (IGGRD) dan British Council Indonesia, di Hall Wisma Leonie, Kinasih Resort Cimanggis, Depok, Senin (15/2).

Dalam sambutannya yang dihadiri para peserta, panitia dan perwakilan dari IGGRD, Prabowo minta agar fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ikut ToT ini bisa menjadi pendamping sekaligus teman masyarakat untuk menyikapi isu-isu dan masalah yang mereka dihadapi, sebagai akibat dari perubahan yang terjadi baik konteksnya global maupun local di tingkat desa.

Usaha ini akan bergantung dari visi dan misi yang ada dalam setiap diri fasilitator itu sendiri. Apakah fasilitator pemberdayaan masyarakat akan bangga menyandang gelar profesi sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, atau hanya sekedar pekerja proyek. Itu sebabnya, kata Prabowo, kenapa kita dari Ditjen PMD ingin mulai tahun 2010 sertifikasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat sudah mulai dilakukan.

Sertifikasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan Ditjen PMD ini ditujukan bagi setiap setiap insan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. “Melalui sertifikasi profesi fasilitator ini, kami akan memfasilitasi individu-individu yang menyebut diri mereka sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat,” ujar Prabowo.

Bangga sebagai fasilitator

Mengapa perlu sertifikasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat? Alasan pertama, karena dalam mekanisme perekrutan konsultan, lembaga-lembaga perekrut diwajibkan untuk merekrut konsultan bersertifikasi.

“Menurut aturannya begitu, kata Prabowo. Di Indonesia, nyaris belum ada konsultan pemberdayaan yang memiliki sertifikasi. Itu karena lembaga sertifikasi fasilitator pemberdayaannya sendiri juga belum ada.”

Tujuan yang kedua yaitu ingin melindungi rakyat. Kalau masyarakat diberikan kesempatan untuk didampingi, tentu negara harus memastikan bahwa pendamping masyarakat itu benar-benar pendamping. “Ini juga untuk memastikan bahwa hak rakyat memperoleh fasilitator pendamping yang baik bisa terpenuhi,” tambahnya.

Di belahan dunia lain, profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat sejajar dengan profesi-profesi terhormat seperti akuntan, dokter dan pengacara. Melihat fakta itu, kata Prabowo, kami juga ingin menjadikan fasilitator pemberdayaan masyarakat Indonesia bisa bangga terhadap profesi dan eksistensi dirinya.

“Setelah rangkaian ToT ini dilaksanakan, nanti kita akan memilih beberapa orang yang serius dalam bidang trainer pemberdayaan masyarakat untuk masuk ke dalam jenjang pelatihan yang disebut dengan Training Designer,” kata Prabowo.

Jenjang Karir fasilitator

Satu yang tidak kalah penting, sertifikasi profesi fasilitator juga bertujuan untuk memberikan jenjang karir yang jelas bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat Indonesia.

“Teman-teman fasilitator PNPM Mandiri, misalnya, tentu bertanya-tanya, setelah 2014 mau bikin apa? Kekuatiran itu terjadi karena banyak pihak yang merasa bahwa fasilitator pemberdayaan masyarakat bukan suatu profesi,” kata Prabowo.

Sampai saat ini, dalam pasar tenaga kerja pemberdayaan, persaingan hanya terfokus untuk memperebutkan tenaga-tenaga kontrak dari pemerintah atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat lokal. Dalam dinamika ini, yang diperhitungkan dalam perekrutan bukan kemampuan melainkan masa kerja.

“Itu karena tidak ada standarisasinya. Kompetensinya tidak terukur, sehingga ada fenomena orang muda tidak akan pernah memimpin orang yang lebih tua. Ini tidak fair!” kata Prabowo.

Eka Simanjuntak dalam sambutannya selaku perwakilan dari IGGRD sekaligus sebagai Project Director ToT ini mengatakan bahwa Sebagai penyelenggara, IGGRD akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dan memenuhi kebutuhan peserta ToT ini.

Eka juga menginformasikan kepada peserta, bahwa selain ToT dan sertifikasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dirangkai dengan pengembangan sistem database fasilitator pemberdayaan masyarakat Indonesia yang dikelola oleh Ditjen PMD.

Seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat akan dimasukkan dalam database ini, apapun latar belakang dan pengalamannya. Sehingga suatu saat, database itu yang akan jadi petunjuk jika ada yang butuh fasilitator yang telah disertifikasi dengan kriteria-kriteria tertentu, dan tidak menutup kemungkinan, semakin memperluas kesempatan fasilitator pemberdayaan masyarakat bisa berkarya sekaligus menimba ilmu di luar negeri.

“Kalau saat ini kesempatan bekerja di luar negeri belum bisa terbuka luas. Justru kita impor banyak sekali tenaga pemberdayaan dari luar negeri yang sama sekali tidak tahu Indonesia. Ini ironi, kata Prabowo.

"Dengan demikian, diharapkan para peserta memanfaatkan ToT ini sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan diri sendiri. Bagi yang sudah ahli, silakan tempatkan ToT ini sebagai refreshing, dan bagi yang baru pertama kali ikut, mari kita sama-sama belajar, sebab dalam konteks pendidikan andragogi tidak ada diantara kita yang lebih,” tambahnya.

Acara pembukaan ToT ini ditutup dengan materi Ke-Indonesia-an yang dibawakan Prabowo. Bersamaan dengan berlangsungnya ToT Jakarta di Kinasih Resort Cimanggis, di kota Salatiga, Makassar dan Manado, kegiatan serupa diadakan secara serentak pada 15-25 Februari 2010.