Pencarian | 1 Komentar

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sektor perbatasan, khususnya di daerah terluar Sulawesi Utara, implementasinya harus tepat sasaran dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

"Selain PNPM pedesaan dan perkotaan di Sulut, ternyata daerah kita juga mendapatkan PNPM perbatasan sekitar Rp 41 miliar, itu sangat penting bagi pemerataan pembangunan dan perlu diawasi secara selektif," kata anggota DPRD Sulut, Benny Ramdhani, di Manado, Sabtu (11/4).

Hingga saat ini, pemerataan pembangunan di daerah-daerah perbatasan masih sangat minim. Bahkan sering tercipta kecemburuan sosial, sehingga harus dibantu sesuai pemanfaatannya.

PNPM Perbatasan di Kabupaten Sangihe, Talaud dan Sitaro diharapkan bisa memicu motivasi masyarakat dalam mengangkat peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemberdayaan ekonomi.

Sebelumnya, Kepala  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sulut, Haefry Sendoh mengatakan, Sulut pada tahun 2010 mendapatkan PNPM perbatasan sekitar 41 miliar rupiah, dengan masing-masing kecamatan mendapat satu miliar rupiah.

"Program ini murni dari APBN, tanpa dana sharing dari APBD," kata Sendoh.

Menurutnya, ketika PNPM baru pertama kali diluncurkan pemerintah pusat di setiap daerah, Pemerintah Provinsi Sulut langsung melakukan lobi dan bermohon agar mendapatkan dana PNPM wilayah Perbatasan itu.

"Beberapa kali Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang, melobi ke Kementerian Dalam Negeri dan akhirnya keluar alokasi PNPM untuk 41 kecamatan ini," katanya. (ANT)

Sumber: http://www.tribunmanado.co.id/read/artikel/3396