Oleh

Pendahuluan

Trafiking dalam kamus Webster’s College Dictionary (1996) disebutkan sebagai berikut : “Trafficking,to cary on traffic , especially illegal ( in a commodity) “artinya ada kegiatan mengangkut dalam satu lalu lintas,dengan kata lain memindahkan sesuatu dengan cara illegal (menunjuk pada suatu komoditi). Prof. L.W.Gandhi Lapian menyebutkan trafiking sebagai “perdagangan illegal” manusia.Perdagangan manusia erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan yang sudah dilarang diseluruh dunia. Dapat  dikatakan bahwa trafiking adalah perbudakan di zaman modern “the modern slavery”(Lapian dan Geru ,2006).

Fakta sejarah menunjukan bahwa di Indonesia juga terdapat perbudakan dan perdagangan budak atau trafiking manusia. Upaya penghapusan perbudakan dan trafiking manusia secara global dan khususnya di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun1854,ketika pemerintah (raja) dan parlemen Belanda memberlakukan Undang-undang Belanda no 2 tahun 1855 berjudul  Regeringsreglement(RR) yang dalam pasal 169 disebutkn bahwa  paling lambat 1 januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapus secara total. Bahkan ancaman hukumannya telah diatur dalam Wetbook van starfrecth atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 297 dan 298,namun seperti biasanya ,penegakannya belum terwujud.

Pada zaman penjajahan Jepang gejala perdagangan manusia terutama perempuan untuk tujuan prostitusi terungkap dari penjelasan beberapa informan di Manado yang mengatakan bahwa terdapat sebuah “Pos Ona “ di seputaran Mahakeret yang menyediakan perempuan untuk melayani tentara Jepang. Kategori yang pertama disebut “Janjo” yang melayani sesuai permintaan ,sedangkan yang kedua disebut “ Ona”  yang menjadi piaraan laki-laki tertentu. Untuk masuk ke Pos Ona diharuskan membayar karcis.

Memasuki masa kemerdekaan, kegiatan ini berlangsung dengan cara tersembunyi ,malahan menjadi kejahatan global dan menunjukan tren yang meningkat seiring dengan peningkatan sarana transportasi,kecanggihan sarana komunikasi /elektronik,kalahnya hati nurani terhadap godaan keuntungan financial .Perserikatan bangsa-bangsa  pada tahun1997 memperkirakan pelaku,mucikari,penyelundup,dan koruptor (pejabat pemerintah dan penegak hukum) yang terlibat dalam trafiking manusia telah meraup keuntungan  US $ 7 milyar dari kejahatan ini . Lebih lanjut disebutkan bahwa kejahatan trafiking makin berbahaya karena “ berkembang meluas dan besar,sumber-sumber baru dan tujuan-tujuan baru,mekanisme lebih canggih dan beraneka ragam,tujuan makin bervariasi,perubahan dalam hal profil korban,perluasan jaringan antarapelaku dan sector industri criminal,juga bisnis,terjalinnya jaringan yang kuat antara pelaku dan jaringan politik,meningkatnya keuntungan dengan atau tanpa resiko, pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran demi keuntungan capital”.

Di Sulawesi Utara ,belajar dari kasus-kasus yang ditangani oleh RPK Polda, PIPPA dan Biro PP (dari catatan Biro PP ) sampai 2005 terdapat 140 kasus ,dengan tujuan sebagian kesar ke Indonesia kawasan Timur, sebagian besar dengan tujuan dijadikan wanita pekerja seks. Selain itu juga ada sejumlah gadis dan wanita dewasa yang dikirim sebagai penari ke Jepang ,dimana sebagian karena ketidak pahaman akan hukum mengalami “overstay” dan terjerumus kedalam pelacuran illegal, menjadi mangsa preman yang tidak bertanggungjawab. Kejahatan trafiking merupakan” fenomena gunung es” karena tidak semua korban /orang tua korban berani untuk melapor,ada yang karena tidak percaya polisi,atau malu keadaan anaknya diketahui orang lain. Dari hasil wawancara (mendalam) ,pemeriksaan termasuk visum  kasus-kasus yang ditangani terungkap adanya perlakuan terhadap korban mulai dari pelanggaran adminstrasi (pemalsuan KTP termasuk nama ,alamat, nama orang tua,umur) ,pemaksaan,penipuan,penyekapan,pembiusan dalam perjalanan,tidak dibayar gaji, dikurung,disiram air dingin,sodomi,dipaksa melayani laki-laki hidung belang, melayani seks menyimpang ,sampai dibunuh dengan cara licik,bahkan ada yang mengidap HIV/AIDS. Korban sangat bervariasi, mulai dari anak dibawah umur, anak cacad,perempuan dewasa,kebanyakan diperangkap dengan hutang. Ada yang betul-betul hutang,ada yang hutang buatan si penjahat, atau dijebak dengan menawarkan barang atau pinjaman uang . Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kejahatan trafiking khususnya yang menimpa anak gadis dan perempuan dewasa merupakan kejahatan pelanggaran HAM karena  melanggar Undang Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia HAM)  khususnya pasal 49.

Tulisan ini bermaksud menguraikan tentang pengertian trafiking Victimisasi perempuan dalam trafiking,gambaran umum kasus trafiking di Sulawesi Utara serta penyebabnya, penanggulangan trafiking secara komprehensif, mulai dari  pencegahan, penanganan kasus termasuk advocacy,serta rehabilitasi dan pemulihan ,kemudian diakhiri dengan harapan akan strategi kedepan.

Pengertian Trafiking

Penggunaan istilah trafiking dalam Bahasa Indonesia telah dimulai dalam definisi trafiking dalam KEPPRES 88 tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak yang menyebutkan batasan trafiking sebagai berikut:

Trafiking Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung: salah satu atau lebih tindakan : perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penam pungan sementara. Dengan cara: ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dll, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan : pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pekerja jermal, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.

Sedangkan batasan PBB (2000) tentang trafiking adalah sebagai berikut (menurut terjemahan ICMC):

  • Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan sese orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, muslihat, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau peng ambilan organ tubuh.
  • Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (a) artikel ini tidak akan relevan jika salah satuj dari  cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) digunakan.
  • Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dipandang sebagai “perdagangan orang”, bahkan jika perbuatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam subalinea (a) pasal ini.
  • “Anak” adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Batasan menurut Peraturan Daerah No. 1 tahun 2004 Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

“Trafiking adalah rangkaian kegiatan dengan maksud eksploitasi terhadap perempuan dan atau anak yang meliputi kegiatan perdagangan manusia (trafiking) khususnya perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar Negara, pemindahtanganan, pemberang katan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan utang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.”

Menurut penulis ‘Trafficking‘ sebaiknya dibakukan saja sebagai trafiking dan diartikan sebagai kejahatan perdagangan manusia. Jadi penulisannya seperti ini ‘Trafiking atau kejahatan perdagangan manusia’ Ini jauh lebih tegas bahwa perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan.

Dalam rancangan RUU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan orang,jelas dari judulnya telah diartikan Perdagangan Orang sebagai Tindak Pidana.

Selanjutnya pertanyaan bagaimana kondisi korban atau calon korban trafiking? Dalam pertemuan pemetaan masalah kesehatan reproduksi kelompok khusus Komnas HAM yang dilaksanakan di Manado akhir bulan September 2006, calon korban trafiking yaitu anak dan perempuan dewasa dan korban trafiking dikelompokan dalam kelompok khusus bersama dengan usia lanjut,penyandang cacad,pengungsi,buruh migran dan minoritas. Sedangkan dalam pengelompokan Komnas perempuan terdapat masyarakat adat dan fakir miskin. Calon korban trafiking dan korban trafiking mengalami perlakuan melanggar HAM sehubungan dengan organ reproduksi, ( dipaksa berhubungan kelamin, jika tidak bersedia dipukul,disiram,diberi minum obat yang dia sendiri tidak tahu apa gunanya, tidak ada jaminan kesehatan,jika sakit bayar sendiri,perilaku sex menyimpang oleh pelanggan,sodomi,pedopilia )sehingga melanggar pasal 49 seperti telah disebutkan dalam awal tulisan ini. Prof. Saparinah Sadli menyebutkan bahwa trafiking adalah bentuk victimisasi perempuan.

Viktimisasi perempuan

Korban perdagangan perempuan digolongkan sebagai kekerasan kriminal dalam relasi interpersonal. Namun, perlu dipahami bersama bahwa kekerasan kriminal bisa dilatar­belakangi oleh adanya pengalaman kekerasan dalam relasi intim perempuan yang menjadi korban perdagangan perempuan (seperti : mengalami kekerasan dalam keluarga, ingin keluar dari kondisi keluarga tidak harmonis). Sehingga viktimisasi perempuan dalam perdagangan perempuan juga dapat diselimuti oleh pengalaman perempuan korban yang cenderung dirahasiakan. Yang perlu disikapi adalah bahwa dua bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan mempunyai konsekuensi negatif terhadap kesehatan mental dan fisik perempuan korban perdagangan. Bentuk kekerasan berbasis gender yang dialaminya, bisa tergolong fisik, mental sampai dengan perkosaan dan ancaman dibunuh.

Respons psikologis perempuan korban perdagangan perempuan akan bervariasi dari tidak selalu mewujud dalam simton yang jelas (karena ada yang mampu mengontrol emosi diri). Respons psikologis dapat bervariasi dari stres ringan sampai dengan menunjukkan simton depresi yang berat (seperti panic disorder dan post traumatic syndrome). Bagaimana caranya viktim atau perempuan korban mengevaluasi stresor (penilaian kognitif; Lazarus & Folkman) akan ikut menentukan respons psikologisnya. Stres psikologis yang dialami viktim juga akan dipengaruhi oleh relasinya dengan lingkungannya seperti komitmennya terhadap orang-orang lain maupun keyakinannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan pengaruh faktor lingkungan banyak ditentukan oleh lamanya dan ambiguitas (ketidak­jelasan) stresor (seperti dikurung dalam tempat tertentu untuk jangka waktu yang tidak dapat ia pastikan) yang dihadapinya. Simton ‘post traumatic stres disorder (PTSD)’ seperti: obsesi, mimpi buruk (nightmare), dan fobia dianggap sebagai respons emosional perempuan korban terhadap kondisi traumatiknya .(Saparinah Sadli dalam Lapian dan Geru ,2006)

Beberapa contoh kasus trafiking

  1. Kasus Timika ( I dan II )
  2. Kasus Mangole
  3. Kasus Sorong
  4. Kasus Penari Jepang
  5. Kasus Jayapura
  6. Kasus Samarinda
  7. Kasus Kendari
  8. Kasus Batam/Singapura?
  9. Kasus KM Hannah

Penyebab  trafiking

Pendorong (tempat asal korban):

  • informasi tentang pekerjaan di tempat tujuan kurang jelas (terutama perempuan, akses terhadap informasi kurang)
  • Adanya penjahat yang memanfaatkan kecantikan perempuan sebagai barang dagangan/tidak menghargai perempuan
  • Budaya permissive,merosotnya nilai-nilai kemanusiaan dikalahkan dengan nilai uang/iming-iming gaji tinggi
  • Budaya merantau
  • Perempuan membantu mencari nafkah keluarga.
  • Ingin hidup mewah dengan cara mudah
  • Broken home
  • KDRT
  • Kontrol social lemah
  • Penegakan hukum bagi pelaku sangat rendah/tidak ada unsur jera
  • Kemiskinan
  • Pendidikan rendah

Faktor penarik (tempat tujuan):

  • Sumberdaya melimpah
  • Butuh hiburan
  • Penghargaan terhadap perempuan rendah
  • Perempuan setempat tidak berminat dalam pekerjaan tersebut
  • Kebebasan dan kemudahan membuka industri hiburan
  • Penegakan hukum lemah
  • Kontrol sosial lemah

Pencegahan, Penanganan Kasus, Rehabilitasi

Pencegahan:

  • Buka informasi seluas mungkin tentang bahaya trafiking sampai ke desa /kelurahan/dasawisma PKK (sangat potensial untuk pencegahan)
  • Buka lapangan kerja
  • Peranan Pemuka agama,LSM,Tokoh masyarakat
  • Pemberdayaan perempuan ,pengarusutamaangender, kampanye hak-hak perempuan sejak dini

Penanganan kasus:

  • Peran penegak hukum/pemerintah terkait
  • Efektivitas Katmagatripol di tingkat lokal. (Biro PP, Sosial, Kesehatan, Polda)
  • Efektivitas  STAT, PIPPA dan institusi layanan korban ( RPK. SP.LBH-APIK,Shelter PKK),Tim Advocacy
  • Forum Penghapusan Trafiking (Kejati)

Rehabilitasi:

  • Trauma center
  • Pemberdayaan ekonomi korban/survivor
  • Konseling tokoh agama di tingkat paling bawah/desa/kelurahan (terutama mengatasi resistensi, stigma, stereotype dan Stockholm syndrome)-diperkosa kedua kali

Harapan dan strategi kedepan

Satu kata : Komprehensif. Masalah trafiking merupakan masalah yang rumit ,perlu didekati secara bersama dan tentu saja dimulai dengan:

  1. Membangun kesadaran kolektif bahwa trafiking adalah suatu kejahatan. Kesadaran bagi seluruh komponen termasuk aparat pemerintah dari tingkat paling bawah sampai ketingkat tertinggi (DPR dan pemerintah Pusat)
  2. Pemberdayaan  komunitas local agar mampu melawan ulah para penjahat  menangkal para rekruter/trafiker.Komunitas local agar tahu dan mau melapor jika ada tanda-tanda aksi para trafiker. Juga agar mampu memberikan konseling bagi para survivor yang pulang kampong
  3. Penegakan hukum bagi para pelaku/trafiker/penjahat. Diberikan sangsi hukuman badan dan hukuman social, misalnya bagi yang terlibat, dipecat sebagai Lurah,tidak boleh menjadi wakil rakyat ,menjadi majelis,karena penderitaan perempuan dan anak akibat perbuatannya sudah melewati batas kemanusiaan.

Catatan Akhir

Sumber tulisan ini adalah Buku ‘Trafiking Perempuan dan anak ,penanggulangan komprehensif : studikasus Sulawesi Utara “ yang diterbitkan pada akhir Deesember 2006.

Saat itu Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih sedang dalam pembahasan. Tanggal 20 Maret 2007 DPR RI mengesahkan Undang-undang no 21 ttg PTPPO tersebut,dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007. Dalam konsiderans menimbang butir d adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangn orang didasarkan pada nilai-nilai luhur,komitmen nasional,dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan,sejak dini,penindakan terhadap pelaku ,perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Pokok-pokok tersebut dapat menjadi panduan dalam workshop nanti sore agar peserta dapat memberi masukan  untuk rencana tindak dan aksi kedepan.

Ada beberapa hal yang menarik dalam Undang-undang tersebut antara lain:

  • Meskipun ada Persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Ini sering dijadikan alasan untuk membebaskan pelaku,karena ada persetujuan orang tua atau alasan keinginan yang bersangkutan.
  • Hukuman yang berat pidana badan (paling rendah satu tahun pada pasal 9   paling lama seumur hidup pada pasal 7 ayat 2) )dan tambahan  pidana denda (paling rendah Rp. 40.000.000 pasal 21 dan paling tinggi Rp. 5.000.000.000.pasal 7 ayat 2). Bahkan ada tambahan pidana bagi kelompok terorganisir ,setiap pelaku ditambah 1/3 . Perdagangan orang terutama perempuan dan anak telah memberikan keuntungan yang luar biasa bagi pelaku ,padahal korban mengalami penderitaan ,kadang seumur hidup kehilangan hak untuk menikmati hidup layak sebagai manusia ciptaan Tuhan.
  • Tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPPO seperti pemalsuan dokumen,kesaksian palsu ,alat bukti palsu, juga dikenakan sangsi pidana fisik dan denda. Kejahatan ini sering terjadi pada pengurusan dokumen pada semua jenjang dan anehnya para pelaku tidak merasa bersalah.
  • Alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti (pasal 29)
  • Perlindungan terhadap korban dan saksi. Ini sering dialami korban dan saksi ,sangat menakutkan.
  • Upaya pencegahan,kerjasama dan peran masyarakat juga tercantum dalam undang-undang ini.
  • Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan . Beaya untuk penghapusan tindak pidana perdagangan orang sangat besar karena prosesnya yang rumit dan terjadi ‘dibawah tangan’(undercover).Walaupun demikian jika pemerintah tidak berani mengalokasikan dana bagi penanggulangan kejahatan ini, akibatnya kedepan akan lebih berbahaya karena menyangkut fungsi reproduksi etnis Minahasa yang diemban para gadis yang menjadi korban. Apakah kita tidak takut anak gadis  kita sudah banyak terinfeksi HIV dan mungkin menderita AIDS sampai mati,bagaimana mungkin melahirkan generasi yang sehat dan bermasa depan yang baik? Mari renungkan dan “take action”.

Sumber:

Lapian dan Geru, Trafiking Perempuan dan Anak, Penanggulangan Komprehensif, Studi kasus Sulawesi Utara, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

Hetty A. Geru
Koordinator Pusat Kajian Gender Untuk Kesetaraan dan Keadilan, FISIP, Universitas Sam Ratulangi Manado