Oleh

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 20 Desember 2007 memasuki usianya yang ke-49. Sudah Enam 6 Gubernur telah memimpin, mulai dari W.J. Lalamentik (1958) sampai gubernur sekarang Piet Alexander Tallo, SH, namun persoalan klasik sejak NTT berdiri, masih seputar kemiskinan.

NTT dan Kemiskinan

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 20 Desember 2007 memasuki usianya yang ke-49. Sudah Enam 6 Gubernur telah memimpin, mulai dari W.J. Lalamentik (1958) sampai gubernur sekarang Piet Alexander Tallo, SH, namun persoalan klasik sejak NTT berdiri, masih seputar kemiskinan. Di tingkat nasional NTT dinilai sebagai daerah paling miskin dimana dari total keseluruhan penduduk, 75 persennya diantaranya merupakan kelompok miskin. Di sisi lain program penanggulangan kemiskinan masih dibatasi pada upaya peningkatan penghasilan masyarakat miskin melalui berbagai program ekonomi, seperti padat karya, pemberian kredit lunak, dan banyak lagi program serupa yang dilakukan. Tidak dapat disangkal bahwa program-program tersebut akan meningkatkan penghasilan masyarakat miskin, tetapi cenderung hanya dalam jangka pendek, dan dapat dipastikan tidak mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Kemiskinan sering dilihat hanya sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat rendahnya penghasilan, sehingga pemecahan logis yang biasanya ditempuh adalah dengan meningkatkan penghasilan. Padahal akar masalah kemiskinan sendiri justru bukan terletak pada penghasilan, tetapi rendahnya penghasilan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan akses masyarakat untuk keluar dari kondisi miskin. Kemiskinan lebih merupakan situasi akibat kebijakan politik tidak adil yang diterapkan sehingga sebagian besar masyarakat tersingkir dari akses atas sumberdaya vital dalam menyelenggarakan hidup secara layak.

Tabel. Kepala Keluarga Miskin di NTT tahun 2001-2006

Tahun

DATA BKKBN

%

DATA BPS

%

2001

550.145 KK

69

1.430.000

36,52

2002

585.538 KK

69

1.320.000

18,41

2003

609.496 KK

69

1.210.000

30,74

2004

619.846 KK

69

1.165.900

28,62

2005

Sesuai PSE

554,045

58,19

2006

Sesuai Data BLT

645.624

Sumber : olahan data BPS dan BKKBN


Kemiskinan tidak dapat kita pahami terbatas pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan masyarakat memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat dalam sebuah komunitas masyarakat. Kemiskinan merupakan keadaan dimana masyarakat menjadi sulit untuk mengakses sumber daya yang berkaitan dengan kehidupannya baik sumber daya manusia, ekonomi/keuangan, fisik/infrastruktur, sosial, maupun sumber daya politik.

Robert Chambers (1987) dalam bukunya Perangkap Kemiskinan mengatakan bahwa unsur-unsur terkandung dalam perangkap kemiskinan adalah kerentanan, kelemahan jasmani, ketidakberdayaan dan derajad isolasi. Seorang yang jatuh dalam lingkaran setan atau perangkap kemiskinan, umumnya sulit untuk bangkit kembali. Keluarga-keluarga yang dibelit perangkap kemiskinan seringkali tidak dapat menikmati hasil pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan yang rapuh, tidak atau sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan dan bahkan acapkali justru mengalami penurunan kualitas kehidupan.

Kondisi kemiskinan selalu memberikan dampak ikutan yang membuat orang hidup secara tidak layak. NTT misalnya, kemiskinan membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini disebabkan dua alasan mendasar, pertama : tidak ada/kurangnya persediaan pangan karena gagal panen yang sering dialami oleh masyarakat petani, kedua : ada pangan tapi tidak dapat diakses oleh masyarakat karena berbagai alasan. Seringkali kelompok miskin kekurangan akses terhadap pangan karena terpinggirkan dari basis-basis sumber daya, yaitu sumber daya manusia, daya dukung alam, sosial, keuangan, infrastruktur, serta sumber daya keuangan.

Di sisi lain, keamanan pangan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Individu dan atau keluarga dikatakan aman pangan apabila dapat mengakses pangan secara cukup untuk mempertahankan kehidupannya. FAO(1996) menetapkan lima parameter yang harus dipenuhi sebagai syarat ketahanan pangan masyarakat. Pertama, kapasitas : mampu menyediakan (menghasilkan, dan menyimpan) pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Kedua, Pemerataan, ketersediaan pangan itu mampu menjangkau seluruh keluarga dan atau individu dan masyarakat. Ketiga, kemandirian, ketersediaan pangan itu diperoleh dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga mampu menghadapi tekanan hama tanaman, fluktuasi harga. Keempat, keandalan, mampu meredam dampak variasi musiman maupun siklus tahunan sehingga kecukupan pangan dapat dijamin setiap saat. Kelima, keberlanjutan, mampu menjaga keberlanjutan kecukupan pangan dalam jangka panjang tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. Jika lima parameter FAO tersebut kita jadikan dasar untuk menilai konteks NTT, maka harus kita akui secara jujur bahwa ketahanan pangan belum dimiliki oleh sebagian besar masyarakat.

Penyebab kemiskinan dan ketidak-amanan pangan sebagaimana dilukiskan sebelumnya, antara lain dikarenakan kebanyakan penduduk tidak/kurang memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi pangan seperti tanah, air, input pertanian, modal, dan teknologi, serta infrastruktur penunjang produktifitas. Berbagai kasus yang terjadi, menunjukkan bahwa kurang pangan dan kemiskinan juga disebabkan oleh kebijakan perdagangan, politik pangan, politik ekonomi, serta berbagai bencana alam dan sosial seperti kekeringan, banjir, gempa bumi yang dialami masyarakat.

Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana melihat kemiskinan dan kekurangan pangan disebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap basis-basis penghidupan dan keterbatasan akses terhadap aset penghidupan, yaitu Manusia, Alam, Keuangan, Sosial, dan Infrastruktur[3]. Ketidaktersediaan akses atas basis dan aset penghidupan diatas, mengakibatkan masyarakat menjadi rentan dan terperangkap dalam kemiskinan. Jika dikaitkan dengan paham Disaster Risk Management yang dianut PMPB[4], maka kemiskinan juga dapat dilihat sebagai ancaman, yang apabila bertemu dengan kerentanan masyarakat berupa keterbatasan aset dan basis penghidupan mengakibatkan resiko, yang dapat berupa malnutrisi, gangguan kesehatan, keterbelakangan, terisolasi, dan masih banyak resiko lainnya.

Nusa Tenggara Timur berada pada kondisi geografis yang tidak begitu menguntungkan. Iklim semi-ringkai dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 240C – 340C, musim kemarau panjang antara 7-8 bulan (April-Oktober), dengan musim hujan yang pendek berkisar 4-5 bulan (November-Maret). Wilayah NTT pada umumnya memiliki curah hujan yang sangat variatif antara 800 mm per tahun (terendah) dan 3000 mm per tahun (tertinggi), banyak kalangan terjebak untuk mengamini bahwa masalah kemiskinan dan ketidakamanan pangan disebabkan oleh daya dukung alam yang kurang menguntungkan. Akibatnya, kemiskinan dan ketidak-amanan pangan dimaklumi sebagai pemberian takdir, masyarakat dianggap sebagai obyek dalam setiap kerja penanganan kemiskinan, prespektif masyarakat kurang mendapat tempat dalam setiap upaya penanganan kemiskinan yang justru mengakibatkan ketergantungan masyarakat pada pihak luar semakin tinggi dan semakin menjerumuskan masyarakat kedalam jurang kemiskinan. Masyarakat tidak memiliki kekuatan dan ketahanan akibat ketergantungan yang terciptakan.

Kelapa Tinggi dan Kehidupan Beresiko

Kelapa Tinggi merupakan sebuah gambaran masih tertinggalnya sebagian masyarakat dari pembangunan yang pro-pemerataan. Letak perkampungan yang sedikit terisolir, membuat banyak orang tidak mengtahui ada perkampungan penduduk bernama Kelapa Tinggi, apalagi mengetahui kondisi kemiskinan yang begitu memprihatinkan disana. Kampung Kelapa Tinggi dengan luas wilayah ± 35 Ha termasuk dalam wilayah administrasi Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Wilayah pemukiman yang terletak ± 500 M dari pesisir pantai ini dihuni oleh 58 Kepala Keluarga yang berprofesi sebagai petani.

Meskipun mata pencaharian utama adalah petani, namun masyarakat tidak memiliki lahan pertanian. Masyarakat bekerja sebagai petani penggarap atau menjadi buruh tani pada lokasi pertanian di sekitar pemukiman dan mendapatkan makanan dari sistem pembagian hasil yang ditentukan secara sepihak oleh pemilik lahan. Kondisi rentan dan ketiadaan sumber daya membuat masyarakat bersikap pasrah menjalani kehidupan mereka tanpa memikirkan upaya untuk keluar dari keterpurukan tersebut.

Pada umumnya warga Kelapa Tinggi tidak memiliki pendidikan formal yang memadai. Dari total 251 penduduk, hanya 20 orang yang berpendidikan setara SD dan 5 orang tamatan SMU. Rendahnya tingkat pendidikan, turut mempengaruhi kemampuan berpikir masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan ataupun penghidupan yang layak.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk minum dan masak, masyarakat mengambil dari tiga sumur darurat yang kondisi yang sangat memprihatinkan, dan apabila hujan masyarakat akan sulit mendapatkan air bersih karena air di ketiga sumur tersebut keruh. Sedangkan untuk keperluan cuci dan mandi masyarakat memanfaatkan air kali/sungai yang melintasi kampung mereka. Tidak ada MCK yang tersedia baik pribadi maupun umum, sehingga untuk mandi masyarakat langsung ke sungi/kali, dan untuk buang air besar masyarakat memanfaatkan belukar disekitar pemukiman. Akibat pola hidup beresiko, gangguan kesehatan seperti Diare, Malaria, Febris, ISPA, Konjunctivits, dan Malnutrisi pada Balita sering dialami oleh warga. Ketika terserang penyakit masyarakat lebih memilih tidak berobat ke pusat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas ataupun Rumah sakit karena kondisi ekonomi dan keterbatasan informasi. Masyarakat lebih memilih untuk berobat ke dukun, atau membiarkan begitu saja penyakit yang diderita dengan harapan penyakit tersebut akan sembuh dengan sendirinya.

Kemiskinan di Kelapa Tinggi

Upaya memahami kemiskinan merupakan hal penting sebelum melakukan penanganan kemiskinan. Bagaimana orang miskin mendapatkan pangan, pelayanan gizi dan kesehatan, pendidikan, kesemua hal tersebut perlu dipahami sebagai bagian yang terpenting. Kemiskinan bukan hanya merupakan sederetan data angka statistik, tetapi menyangkut nyawa jutaan rakyat miskin, hal ini menyebabkan masalah kemiskinan memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan. Keberadaan masyarakat pedesaan, yang hingga saat ini masih belum mampu beranjak dari himpitan kemiskinan, karena kemiskinan yang terjadi bukan hanya karena rendahnya pendapatan, tetapi juga akibat keterbatasan sarana dan prasarana serta menyangkut ancaman atau resiko akibat dari pertemuan antara kerentanan yang tidak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki oleh orang atau sekelompok orang sehingga disebut miskin. Akibat kerentanan masyarakat yang besar dan kapasitas yang minim, kehidupan masyarakat akan sangat beresiko.

Banjir menjadi catatan ancaman tahunan masyarakat Kelapa Tinggi, namun kondisi ini seakan diabaikan begitu saja, keseriusan penanganan resiko banjir seakan menjadi judul puisi sakit hati masyarakat. Menurut Henok Adoe, sekretaris RT 09 Kampung Kelapa Tinggi, Desa Mata Air, “kerusakan bakau dan penggalian pasir di sepanjang pantai merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan Hutan bakau yang dulunya seluas ± 2,5 KM kini hanya tinggal 50 M, sejak dilakukan penambangan pasir, rumah warga sering terendam air saat laut pasang”. Dari hasil PRA yang dilakukan,, setidaknya dapat digambarkan sejarah banjir yang pernah dialami warga sebagai berikut :

Tabel. Sejarah Banjir di Kelapa Tinggi

WAKTU

DAMPAK

1986

- Kehilangan ternak akibat dihanyutkan banjir

- Gagal panen dan kerusakan lahan pertanian

- Perumahan penduduk rusak berat

1996

- Kehilangan ternak akibat dihanyutkan banjir

- Gagal panen dan kerusakan lahan pertanian

- Perumahan penduduk rusak berat

- Kerusakan sarana air bersih

2006

- Pengungsian

- Kehilangan ternak akibat dihanyutkan banjir

- Gagal panen dan kerusakan lahan pertanian

- Perumahan penduduk rusak ringan

- Kerusakan sarana air bersih

2007

- Pengungsian

- Kehilangan ternak akibat dihanyutkan banjir

- Gagal panen dan kerusakan lahan pertanian

- Perumahan penduduk rusak ringan

- Kerusakan sarana air bersih

Sumber : Ringkasan hasil PRA PMPB di Kelapa Tinggi

Ketika terjadi banjir pada tanggal 3 Maret 2006, seluruh masyarakat mengungsi dan kehilangan harta benda. Banjir terjadi akibat pertemuan arus pasang laut dan meluapnya sungai kecil (Kali Dendeng) yang mengelilingi pemukiman penduduk. Resiko banjir yang dialami terasa cukup besar bagi masyarakat karena pertemuan antara ancaman banjir tersebut bertemu dengan kapasitas yang tidak sebanding dengan kerentanan yang sangat besar pada masyarakat. Petani penggarap sangat sulit memenuhi kebutuhan pangan, akibatnya masyarakat menjadi semakin beresiko mengalami berbagai gangguan kesehatan, baik karena pencemaran, bibit penyakit dan kerusakan sistem air bersih, ataupun yang disebabkan oleh kekurangan makanan/kandungan gizi serta keadaan ekonomi.

Darling Ngeo, salah satu dari sekian bayi yang kami ditemui, sejak lahir hanya memiliki berat 2 KG (dalam istilah kesehatan disebut Bayi Berat Badan Lahir Rendah atau BBLR). Seandainya Darling dilahirkan pada fasilitas kesehatan yang memiliki inkubator, tentu segera setelah ia lahir ia akan dirawat dalam perawatan khusus tersebut. Karena aturan kedokteran menetapkan bahwa anak dengan BBLR dibawah 2,5 KG wajib dirawat khusus dengan menggunakan inkubator dan harus segera dinaikkan status gizinya. Tetapi hal itu tidak terjadi karena Darling dilahirkan di rumah hanya dengan dibantu oleh seorang kader Posyandu dan tanpa mendapatkan kunjungan bidan serta tidak mendapat imunisasi.

Selain Darling, ada Fris Ngeo yang juga masih saudara sepupu Darling, bayi laki-laki berusia 4 bulan yang menurut diagnosa membutuhkan perawatan intensif Rumah Sakit, karena menderita banyak efek kekurangan gizi, gangguan pernafasan dan pencernaan yang buruk hingga selisih antara dada dan perutnya begitu jauh berbeda, hingga gejala down syndrome. Tetapi karena keterbatasan pengetahuan, Fris tidak jadi dirawat. Ibu Fris memilih untuk membawa pulang anaknya karena tiga alasan, yaitu takut dimarahi suami, takut pada jarum suntik dan takut pada mitos ”jika dua bersaudara di rawat bersamaan, maka salah satu dari mereka pasti akan meninggal” yang merupakan ketakutan khas mereka yang tidak memiliki akses pendidikan formal maupun informasi-informasi kesehatan dasar apalagi soal Hak Asasi Manusia.

Kondisi rentan serta beresiko membuat masyarakat sulit untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Hasil panen yang menurun setiap tahun, harta benda yang hanyut terbawa banjir membuat masyarakat semakin rentan. Masyarakat kurang disiapkan sehingga resiko bencana dianggap sebagai takdir, akibatnya masyarakat hanya hidup dalam kepasrahan. Sikap kepasrahan, membuat upaya penyadaran menjadi hal sulit untuk dilakukan. Anggapan bahwa kemiskinan merupakan takdir telah merasuk dan mendoktrin masyarakat sejak lama. Masyarakat menyadari sementara hidup dalam jebakan kemiskinan, namun upaya membebaskan diri seakan tidak pernah terlintas dalam pemikiran mereka.

Daling dan Fris hanya sebagian kecil dari catatan anak-anak yang menderita gangguan gizi akibat kondisi kemiskinan dan kurangnya akses sumber daya oleh keluarga mereka. Masih banyak ceritera anak lainnya yang harus menjadi korban kemiskinan. Masyarakat Kelapa Tinggi yang sulit mendapatkan akses informasi, infrastruktur, keuangan, daya dukung sosial, serta alam dan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi catatan tersendiri dalam upaya pendapingan yang dilakukan. Kerentanan masyarakat perlu menjadi perhatian, agar upaya membebaskan masyarakat dari jebakan kemiskinan lebih diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat serta pengurangan kerentanan yang ada. Keterlibatan masyarakat secara partisipatif merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang manditi dan memiliki ketahanan untuk bebas dari jebakan kemiskinan.

Masyarakat tidak mungkin akan memiliki ketahanan untuk bebas dari kondisi miskin apabila upaya penanganan tidak bersumber dari masyarakat tetapi hanya dari pihak luar, justru akan menciptakan ketergantungan dan memperbesar kerentanan masyarakat. Untuk itu analisis kerentanan dan kapasitas masyarakat menjadi bahan penting menciptakan kemandirian masyarakat. Secara ringkas, untuk konteks kemiskinan Kelapa Tinggi dapat diuraikan sebagai berikut.

  1. Penyebab: Keterbatasan akses Sumber Daya vital, yaitu : SDM, SDA, Keuangan, Sosial, Infrastruktur.
  2. Pendorong: Sikap Pasrah, Minimnya informasi, Kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan
  3. Kondisi tidak aman: pengetahuan rendah, ketiadaan asset, terisolir, Sistem Ijon, Sistem bagi hasil kurang adil
  4. Ancaman: Banjir, Gagal Panen
  5. Resiko: Kemiskinan, Tidak aman pangan, Gangguan kesehatan

Keterbatasan pada sumber daya vital membuat masyarakat pasrah dan sulit untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka, hal ini mengakibatkan mereka semakin rentan dan terus terperosok dalam kondisi tidak aman, dimana banyak masyarakat sulit mengakses pendidikan formal, tidak memiliki aset penghidupan yang cukup, sehingga apabila terjadi ancaman berupa banjir dan gagal panen, maka kemiskinan dan ketidakamanan pangan serta berbagai gangguan kesehatan menjadi keharusan resiko yang dihadapi.

Disamping kondisi rentan sebagaimana dijabarkan diatas, masyarakat Kelapa Tinggi memiliki pengalaman pertanian yang memadai, hubungan sosial yang cukup baik, serta akses terhadap beberapa sumber daya walaupun sangat terbatas. Hal-hal ini menjadi kapasitas masyarakat yang dapat diberdayakan untuk mengeluarkan masyarakat dari kondisi rentan dan miskin.

Mengoptimalkan dan menguatkan kapasitas sebagai upaya pengurangan kerentanan dalam masyarakat hanya dapat terlaksana apabila masyarakat sadar akan kondisi rentan dan kapasitas yang dimiliki dan untuk keluar dari kondisi tersebut adalah hal yang sangat mungkin. Dengan media yang tepat, seorang pendamping masyarakat dapat melakukan penyadaran dari proses belajar bersama masyarakat. Masyarakat dapat belajar dari pengalaman mereka sendiri, dan memikirkan upaya tepat untuk menanganani masalah yang dihadapi. Seorang pendamping hanya bertugas untuk memfasilitasi, dan bukan menjadi penentu keputusan ataupun guru, karena masyarakat yang berdaya adalah mayarakat yang mandiri dan sadar.

Dari hasil diskusi dengan beberapa masyarakat, kami merencanakan untuk mendokumentasikan kehidupan masyarakat Kelapa Tinggi dalam bentuk sebuah film. Hal ini kami maksudkan agar masyarakat belajar dari apa yang mereka alami sendiri. Tanggal 30 Maret 2006, bersama beberapa teman saya menginap di Kelapa Tinggi, menumpang di rumah ibu Ita Adu (Kader Posyandu Kelapa Tinggi). Bersama masyarakat kami berdiskusi mengenai apa yang harus ditampilkan dalam dokumentasi terebut untuk dapat menggambarkan kehidupan mereka, bersama kami menyusun alur ceritera yang akan ditampilkan, serta mendiskusikan untuk apa dokumentasi tersebut dibuat. Dari proses ini, masyarakat belajar mengenai apa dan mengapa mereka mengalami kemiskinan mungkin juga dapat dikatakan sebagai proses membedah anatomi kemiskinan masyarakat Kelapa Tinggi.

Dengan peralatan seadanya yang semuanya pinjaman serta keterlibatan teman-teman secara sukarela, akhirnya ide pedokumentasian kehidupan masyarakat Kelapa Tinggi dapat terwujudkan, walaupun masih terdapat banyak kekurangan dari hasil pendokumentasian tersebut, namun dokumentasi kehidupan masyarakat ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Selain karena minimnya hiburan, keingintahuan mengenai apa yang kami dokumentasikan menjadi pendorong begitu antusiasnya keterlibatan masyarakat saat itu. Dalam dokumentasi tersebut, secara terbuka masyarakat menceriterakan pengalaman hidup mereka serta mimpi-mimpi mereka untuk dapat keluar dari kondisi kemiskinan.

Meminimalisir kerentanan masyarakat, tidak dapat berhenti sampai pada penyadaran saja. Masyarakat harus difasilitasi untuk dapat mengakses aset-aset vital bagi kehidupan mereka. Pendekatan pada pihak-pihak yang berkepentingan merupakan sebuah langkah yang kami lakukan. Agar masyarakat dapat secara baik mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, kami melakukan pendekatan kepada pihak Puskesmas Tarus untuk dapat melakukan pelayanan minimal seminggu sekali di Kelapa Tinggi. Namun dengan alasan transportasi, hal tersebut tidak dilakukan pihak Puskesmas. Padahal arti penting lahirnya Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya adalah adanya pengakuan di tingkat internasional yang didalamnya mencakup hak atas kesehatan, sebagai hak manusia baik secara individu maupun sebagai kelompok. Kesehatan bukan semata otoritas pemerintah, tetapi merupakan hak tiap warga negara. Dengan bantuan seorang wartawan, kondisi gisi buruk bayi Kelapa Tinggi terpublikasi pada salah satu media cetak nasional. Pihak Puskemas untuk menghindari sanksi dari Dinas Kesehatan akhirnya melakukan pelayanan kesehatan ke Kelapa Tinggi, walaupun tidak secara reguler, namun hingga kini kondisi bayi dan balita terus terpantau oleh pihak puskesmas, apalagi dengan keluarnya kebijakan Bupati Kupang megenai pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kupang.

Penanganan resiko banjir, bersama masyarakat kami membenahi fasilitas air bersih, dan sanitasi warga, serta melakukan pendekatan kepada para penambang pasir untuk menghentikan penambangan karena abrasi pantai menjadi sebab utama banjir yang terjadi begitu beresiko bagi kehidupan masyarakat. Namun upaya ini masih menemui kendala, dan masih dalam proses advokasi karena disinyalir ada keterkaitan berbagai kepentingan elit dalam proses penambangan pasir tersebut. Tetapi ada langkah maju yang ebaga titik terang proses tersebut dengan dikeluarkannya larangan penambangan galian C disepanjang lokasi pantai oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Kupang, walaupun belum diikuti oleh kontrol yang baik dari pihak yang berkompeten.

Upaya membuka kondisi terisolir terus dilakukan bersama masyarakat. Beberapa kegiatan kemahasiswaan, kegiatan instansi pemerintah dan LSM yang berhubungan terus kami diarahkan ke Kelapa Tinggi. Penyebaran dokumentasi kehidupan masyarakat terus dilakukan hingga kini, masyarakat terlibat secara serius dalam setiap upaya yang dilakukan. Salah satu diskusi yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa UKAW[5], masyarakat mengirimkan perwakilan untuk menceriterakan kehidupan mereka di Kelapa Tinggi. Masyarakat menyadari bahwa keterlibatan mereka dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Hasil minimal yang diharapkan dari upaya-upaya tersebut adalah adanya komunikasi timbal-balik dari masyarakat dan pihak luar.

Keterkaitan gender sebagai sebuah pemahaman kontekstual pun menjadi masalah mengapa masyarakat Kelapa Tinggi terjebak dalam kondisi kemiskinan yang begitu memprihatinkan. Perempuan dianggap hanya sebagai penjaga rumah, sehingga perempuan sebagai kelompok produktif turut menerima imbas kemiskinan. Untuk itu, perempuan harus dikuatkan kapasitasnya serta terorganisir agar mampu terlibat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan serta dapat berperan penting dalam upaya membebaskan diri dari jebakan kemiskinan. Bersama masyarakat kemudian terorganisir tiga kelompok perempuan yang menjalankan usaha produktif, sekaligus menguatkan kemampuan perempuan terlibat dalam keputusan-keputusan komunitas yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Keanggotaan 3 kelompok ini menjangkau hampir semua perempuan di Kelapa Tinggi. Aktivitas keseharian kelompok ini adalah bertani, namun peran yang diambil tidak sebagai buruh tani, tetapi lebih memilih menjadi petani sayur, dengan mengontrak lahan dari pengumpulan dana yang dilakukan dalam kelompok. Hasil organisir ini cukup memuaskan, menurut pengakuan Ibu. Mia Nge’o, salah seorang anggota kelompok, “sayur yang dipanen dijual ke pasar, atau ada pembeli langsung membeli di lahan. Hasil penjualan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebagian lagi di tabung sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila ada keebutuhan mendesak seperti biaya berobat atau biaya sekolah anak-anak”.

Penguatan kapasitas masyarakat sebagai upaya meminimalisir kerentanan bukanlah hal singkat yang dapat terlaksana dalam hitungan detik ataupun hari, hingga kini pendampingan masyarakat Kelapa Tinggi masih berjalan. Banyak hal masih perlu dilakukan bersama masyarakat, kesemuanya bertolak pada prinsip bahwa masyarakat hanya bisa keluar dari jebakan kemiskinan apabila masyarakat sadar akan kapasitas dan kerentanan mereka.

Banyak lagi ceritera menarik untuk dikisahkan, tetapi sesungguhnya kisah yang menarik untuk dibaca dari sebuah potret kemiskinan seperti yang dialami masyarakat Kelapa Tinggi adalah kisah tangisan jutaan orang yang hingga kini masih berjuang untuk bebas dari jebakan kemiskinan, kisah dimana banyak anak mengalami gizi buruk, kisah seorang ibu yang menangis melihat anaknya lapar dan kisah ketakutan masyarakat terhadap mitos hanya karena kurangnya informasi, kisah orang desa yang harus berjalan kaki puluhan kilometer akibat tidak teredianya sarana prasarana transportasi serta tangisan-tangisan lain masyarakat yang sebenarnya juga berhak menikmati laju pembangunan bangsa. Menjadi pertanyaan utuk kita refleksikan bersama “apakah saat NTT berusia hampir setengah abad kita akan terus membiarkan masyarakat menjadi obyek pemberitaan bebagai media akibat kemiskinan dan rawan pangan?”

Jan Pieter Windy
Fasilitator Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) dan Food and Livelihood Monitoring System (FLMS) PMPB-NTT sejak tahun 2005 sampai sekarang