Oleh

LSP Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Sertifikasi profesi adalah upaya standarisasi secara profesional bagi mereka yang kompeten dalam suatu bidang kerja, dan prosesnya dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang disebut “Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)”. Badan sertifikasi profesi ini memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), melalui proses akreditasi yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Sedangkan proses menguji apakah seseorang telah memenuhi standard kompetensi kerja dalam bidang tertentu dilakukan oleh lembaga khusus yang disebut “Tempat Uji Kompetensi (TUK)” dengan menyatakan bahwa orang yang dilatih telah memenuhi standard kompetensi kerja yang telah ditetapkan.

LSP yang akan didirikan adalah LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ‘FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT’. Pergumulan utama pentingnya LSP ini didirikan adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka dilayani oleh orang-orang yang berkompeten, karena mereka berhak memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah melalui program-program pemberdayaannya (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – PNPM Mandiri). Kedua, LSP akan mendorong terciptanya pasar tenaga kerja (fasiliator pemberdayaan masyarakat – FPM). Terakhir, dengan adanya sertifikasi profesi FPM, membantu dan memudahkan user dalam merekrut tenaga kerja yang diharapkan.

Struktur Organisasi LSP

LSP-FPM ini didirikan oleh unsur Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat, yang saat ini terdiri dari unsur pemerintahan (Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyrakat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal), unsur Organisasi Profesi (IPPMI, AFPM, HAPMI), Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Solo, Universitas Kristen Satya Wacana, Institut Pertanian Bogor) dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (YNS/IGGRD). Struktur organisasi LSP terdiri atas Dewan Pengarah yang didukung oleh Sekretariat Bersama dan Badan Pelaksana, sebagai pelaksana harian. Dewan Pengarah merupakan struktur tertinggi yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Badan Pelaksana, menetapkan arah kebijakan, program kerja dan anggaran serta hal-hal lain yang dianggap luar biasa. Komposisi Dewan Pengarah, yang telah ditetapkan dengan kesepakatan para pendiri.

Kriteria Badan Pelaksana LSP

Kriteria Dasar:

  1. Bekerja penuh waktu.
  2. Berbahasa Indonesia dengan benar, baik lisan maupun dalam tulisan.
  3. Penampilan baik dan representatif sebagai perwakilan.
  4. Mampu menulis dan berkomunikasi dengan baik.
  5. Mampu berkerja sama dalam tim.
  6. Inisiatif dan pro-aktif dalam menjalankan tugas sehari-hari.
  7. Kemampuan berorganisasi yang terbuka dan fleksibel.
  8. Mampu menggunakan aplikasi-aplikasi standar komputer (contoh: Ms. Office).

Kriteria Khusus:

  1. Berpengalaman bekerja dalam pengembangan/pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat.
  2. Memiliki jaringan dengan organisasi kemasyarakatan lain, termasuk Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi atau Pusat2 Pelatihan.
  3. Non partisan — tidak menjadi anggota aktif (apalagi pengurus aktif) partai politik, termasuk organisasi massa yg berinduk pada suatu partai politik.
  4. Komitmen bekerja secara obyektif dan profesional – dengan mengikuti semua prosedur dan panduan mutu LSP sesuai lisensi dari BNSP.
  5. Memiliki kemampuan leadership — setidaknya pernah memimpin suatu gugus manajemen/kelompok kerja lebih dari 5 orang.
  6. Mempunyai pengetahuan seputar proses sertifikasi profesi di Indonesia dan negara lain.

Kriteria Spesifik:

  1. Ketua Pelaksana
    1. Berpendidikan minimal S2.
    2. Harus memiliki pengalaman menangani lembaga yang bersifat social entrepreneurship.
    3. Berpengalaman memimpin di bidang pemberdayaan masyarakat selama mininal 10 tahun.
    4. Di utamakan yang mampu berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan.
  2. Sekretaris
    1. Berpendidikan minimal D3 Sekretaris.
    2. Berpengalaman bekerja minimal 3 tahun.
    3. Mampu berkomunikasi dan berkoresponden dengan baik.
  3. Bendahara
    1. Berpendidikan minimal S1 Ekomoni, Akuntansi atau Keuangan.
    2. Berpengalaman bekerja minimal 3 tahun.
  4. Manajer Mutu, Manajer Sertifikasi, dan Manajer Standardisasi
    1. Berpendidikan minimal S1 dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun, atau S2 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun.
    2. Berpengalaman bekerja di bidang lembaga pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat, diutamakan berpengalaman menangani proses sertifikasi.
  5. Manajer Umum
    1. Berpendidikan minimal S1.
    2. Berpengalaman kerja dibidang manajerial selama minimal 5 tahun.
    3. Berpengalaman menangani masalah ketatausahaan dan administrasi.

Silakan mengirimkan daftar riwayat hidup ke pfpm@iggrd.or.id paling lambat tanggal 17 Februari 2012 pukul 17.00 WIB.